Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut. "Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal. Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002. Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD 1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR, yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu pengangkatan pejabat publik memerlukan campur tangan DPR karena merupakan bagian dari varian fungsi pengawasan DPR di samping tentunya bagian dari fungsi checks and balances atas kewenangan presiden. Hal yang menjadi perdebatan adalah ketika kewenangan dan kekuasaan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik terjadi penyimpangan akibat tidak transparan dan kredibel dalam melakukan proses pengisian seleksi pejabat publik. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik yang diberikan oleh UUD 1945. Di samping itu juga menganalisa tentang putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXII/ 2013 tentang pengujian terhadap pemilihan Hakim Agung MA (Mahkamah Agung) dan putusan nomor 16/PUU-XII/2014 tentang pengujian terhadap pemilihan anggota Komisi Yudisial (KY) dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana dalam putusan pemilihan Hakim Agung MA dan anggota KY itu mengembalikan kewenangan DPR sebatas hanya menyetujui atau tidak menyetujui para calon Hakim Agung MA dan anggota KY. Penelitian ini juga melakukan perbandingan pengisian pejabat publik dengan Negara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan analisis data deskriptif kualitatif dan komparatif.

---

ABSTRACT
The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3) forms the appointment of public officials involving the DPR, through the consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of public officials requires the intervention of House of Representative as part of a variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in the authority and power of the House of Representatives in the election of public officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public officials. This study will focus on the analysis of the authority of the House of Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number 16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK). Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3) forms the appointment of public officials involving the DPR, through the consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of public officials requires the intervention of House of Representative as part of a variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in the authority and power of the House of Representatives in the election of public officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public officials. This study will focus on the analysis of the authority of the House of Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number 16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK). Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3) forms the appointment of public officials involving the DPR, through the consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of public officials requires the intervention of House of Representative as part of a variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in the authority and power of the House of Representatives in the election of public officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public officials. This study will focus on the analysis of the authority of the House of Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number 16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK). Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3) forms the appointment of public officials involving the DPR, through the consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of public officials requires the intervention of House of Representative as part of a variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in the authority and power of the House of Representatives in the election of public officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public officials. This study will focus on the analysis of the authority of the House of Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number 16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK). Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive data analysis., The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen in the design of the House of Representative’s involvement scheme in the election of several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3) forms the appointment of public officials involving the DPR, through the consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of public officials requires the intervention of House of Representative as part of a variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in the authority and power of the House of Representatives in the election of public officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public officials. This study will focus on the analysis of the authority of the House of Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number 16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK). Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive data analysis.]

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa. Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perlindungan Hukum kepada Notaris saat melaksanakan Tugas Jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/PID/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawasan Notaris dan dari segi perlindungan hukum martabat dan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menghadapi penegakan hukum dan guna melindungi pelaksanaan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus membuat akta dengan Integritas moral yang baik, ketelitian, keterampilan yang baik dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan peraturan perundang-undangan. ......This thesis is motivated by a notary who has reportedly falsified the presence of one party in the Minutes by one of the parties and accused the notary of falsifying the minutes of the meeting. The complainant in this case can not prove his allegation against the deed made by the Notary and therefore the notary reports back the party on allegations of defamation by libel to the officer while performing his duties and for false complaints to the authorities. This thesis will discuss the legal protection of Notary Public as the General Officer making the deed according to the formal requirement in terms of the Notary Law and Legal Protection Law to Notary when performing the Duty of Office based on Supreme Court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K PID 2013. The method used is juridical normative research and analytical descriptive research type. The results obtained from this study are notaries in carrying out their positions based on the Law of Notary Publicity supervised by the Supervision Board of Notary and in terms of legal protection of dignity and the position of Notary is implemented by the Honorary Council of Notaries. In the face of law enforcement and to protect the performance of his position as a Notary, a Notary must make a deed with good moral integrity, accuracy, good skill and is made in accordance with the correct rules and regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACT
This thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes.

Abstrak :
Melalui uji rata-rata dua sampel (23 responder peneliti dan 30 responden non-peneliti) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kelompok sampel peneliti dan non-peneliti. Rata-rata produktivitas peneliti lebih besar dibandingkan dengan produktivitas non-peneliti. Melalui uji chi square diperoleh hasil:
1 . Tidak ada kaitan yang signifikan antara produktivitas dengan perbedaan jabatan pegawai di Balitbang Depdagri,
2. Tidak ada kaitan yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri, Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pegawai akan terus bekerja dengan tingkat penghasilan berapa pun, dan pegawai sadar bahwa disamping bekerja sebagai pegawai negeri mereka harus mencari tambahan penghasilan.
3. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara ketersediaan fasilitas dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.45), Kondisi fasilitas penelitian Balitbang Depdagri saat ini relatif masih kurang, khususnya sarana informatika.
4. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara keahlian (skill) pegawai dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.41). Peningkatan keahlian melalui pendidikan merupakan salah satu upaya positif untuk meningkatkan produktivitas pegawai,
5. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara kebijakan pimpinan Balitbang Depdagri dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.385), Pegawai Balitbang Depdagri menghendaki kebijakan pimpinan yang dapat meningkatkan kualifikasi pegawai sehingga dapat menjadi peneliti. Berdasarkan temuan ini maka peningkatan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri dapat ditempuh dengan peningkatan tiga faktor yaitu fasilitas penelitian, kemampuan atau keahlian pegawai, dan kebijakan pimpinan yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan diri.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadap pejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotika Roland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik, mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasan diperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa dianggap tidak lagi mampu menyuarakan kritik sosial, sehingga masyarakat memanfaatkan meme sebagai media alternatif penyampaian kritik. Temuan lainnya adalah bahwa mitos di dalam meme memperkuat gambaran pejabat di benak masyarakat. Pemilihan dan penempatan teks di dalam meme adalah hasil dari framing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam upayanya untuk menyampaikan kritik. Tanpa mitos, fungsi meme sebagai media penyampaian pesan tidak akan kuat.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how social critics on public officials is represented through a meme. Text analysis is done using Ronald Barthes' semiotics. The memes being researched are the ones mentioning public officials, which contains critics, and also popular within a certain period of time. The analysis discussion is then strengthened by Barthes' concepts of meme and myth. The findings shows that mass media is no longer considered capable of expressing social criticism, therefore the society then uses memes as an alternative media to express their critics. Other findings suggest that myths within memes strengthens the image of public officials in the minds of society. The text selection and placement inside memes are a result of framings that are done by certain parties in their effort to express critics.

Abstrak :
Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik sebagai Subjek Data Pribadi wajib melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Subjek Data Pribadi wajib melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN yang dikelola oleh Pemerintah. Permasalahan timbul ketika Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi atas informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan berdasarkan UU KIP. Namun, di sisi lain Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi wajib untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkannya. Pelindungan dan kerahasiaan Data Pribadi subjeknya harus dijaga dengan ketat untuk mencegah penyebaran yang berpotensi membahayakan Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik, jika infromasi pribadi tersebut tidak dijaga kerahasiaannya, maka akan berpotensi terjadinya doxing yang membahayakan Penyelenggara Negara. Doxing adalah kegiatan menyebarkan informasi seseorang secara sengaja dengan niat jahat. Penelitian ini akan menganalisis perbuatan doxing yang ditinjau berdasarkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan norma hukum Indonesia dan bagaimana implementasi hukumnya. Penelitian ini akan mengkaji2 (dua) permasalahan, yaitu tinjauan pelaporan LHKPN tercakup sebagai pengecualian dari kewajiban pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta bentuk pertanggungjawaban pelaku doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang berfokus dalam peraturan terutama peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaporan dan pengunggahan informasi pribadi milik Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik melalui  LHKPN tidak dikecualikan dalam UU PDP. Meskipun terdapat pengecualian perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU PDP, doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara tidak termasuk ke dalam pengecualian-pengecualian tersebut. Melalui penelitian dengan metode penelitian doktrinal ini, dapat disimpulkan bahwa, Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara berhak menuntut implementasi hak-hak mereka sesuai dengan UU PDP. Penelitian juga mengungkapkan pertanggungjawaban terhadap doxing terhadap Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik tanpa persetujuan yang diatur dalam UU ITE, UU PDP, dan UU KIP ......State Organizers and Public Officials as Personal Data Subjects are required to report their wealth through the State Asset Report (LHKPN). Personal Data Subjects are required to report their wealth through the LHKPN managed by the Government. Problems arise when the Government has an obligation to make public information transparent to realize a transparent government based on the KIP Law. However, on the other hand, the Government as the Controller of Personal Data is obliged to protect the confidentiality of the Personal Data it collects. The protection and confidentiality of the subject's Personal Data must be strictly maintained to prevent dissemination that could potentially endanger State Administrators and Public Officials, if the personal information is not kept confidential, it will potentially cause doxing which endangers State Administrators. Doxing is the act of intentionally spreading someone's information with malicious intent. This research will analyze the act of doxing based on the principle of information disclosure based on Indonesian legal norms and how the legal implementation is. This research will examine 2 (two) issues, namely the review of LHKPN reporting included as an exception to the obligation to process personal data in the PDP Law and the form of liability of doxing perpetrators against Public Officials and State Organizers in Indonesia. The research method used is doctrinal which focuses on regulations, especially regulations related to Personal Data Protection and Public Information Disclosure in Indonesia. The results of the study concluded that the reporting and uploading of personal information belonging to State Organizers and Public Officials through LHKPN is not excluded in the PDP Law. Although there are exceptions to the protection of Personal Data in Article 50 paragraph (1) of the PDP Law, doxing of Public Officials and State Officials is not included in these exceptions. Through this doctrinal research method, it can be concluded that Public Officials and State Administrators are entitled to demand the implementation of their rights in accordance with the PDP Law. The research also reveals the liability for doxing State Officials and Public Officials without consent regulated in the ITE Law, PDP Law, and KIP Law.

Abstrak :
Naskah ini berisi tiga macam teks. Teks pertama (h.22-24) berisi ajaran berbagai hal berkaitan dengan tingkah laku kehidupan sehari-hari, berdasarkan ajaran mistik Islam. Teks ini bermatra tunggal: kinanthi. Teks kedua berisi uraian tentang tugas dan wewenang aparat pemerintahan suatu negara. Dalam teks ini ditemukan kolofon selesainya penyalinan yang berbunyi, ?titi ring panurunipun, adicahya carik tubin, kagungan kangjeng Seh Driyah, asal sing Indu negeri, Pandawa Jrit swaraning rat [1775], mukaram dite marengi (h.24), atau bertepatan dengan bulan Januari 1847. Teks terdiri dari dua pupuh: 1) dhandhanggula; 2) sinom. Teks ketiga berisi tatacara menerima tamu dan perihal profesi seorang dukun. Pada teks ini juga ditemukan kolofon, tetapi tidak menyebutkan tahun penyalinan dan nama penyalinnya, hanya menyebutkan asal penyalin sebagai pejabat Kaparak kiwa, Kraton Surakarta. Teks terdiri dari dua pupuh: 3) megatruh; 4) kinanthi. Dari kolofon dua teks di atas, tampaknya ada suatu pertentangan keterangan. Pada teks kedua disebutkan bahwa nama penyalinnya adalah Adicahya, berasal dari Tuban. Pada teks ketiga disebutkan bahwa penyalinnya berasal dari Surakarta. Padahal bila melihat corak tulisannya yang berciri skriptorium Surakarta, ketiga teks yang ada tampaknya disalin oleh orang yang sama. Penyunting menduga bahwa teks yang kedua adalah hasil penyalinan kembali dari naskah karya Adicahya, seorang carik dari Tuban. Berdasarkan jenis kertas yang dipergunakan, tampaknya tahun aparatpenyalinan memang setelah tahun 1846 M, atau sekitar akhir abad ke-19. Di luar teks dijumpai keterangan yang tampaknya tidak berhubungan dengan teks pokok. Keterangan tersebut berisi ajaran agar memahami hukum, dan beberapa coretan tanpa makna yang jelas.

Abstrak :
Naskah ini merupakan naskah campuran yang diberi judul Serat Wulang Warni-warni, berisi berbagai macam teks wulang yang mengajarkan berbagai hal berkaitan dengan mistik Islam. Berikut ini adalah teks-teks yang terdapat di dalam naskah: 1. Wulang Dalem PB IX (h.1-3); 2. Wedhatama (3-12); 3. Musawaratan Para Wali (12-34); 4. Kadis Saresmi (34-37); 5. Walidarma (38-40); 6. Paramayoga (46.131) Di dalam teks (h.131) disebutkan kolofon yang berbunyi Rampunging panyerat wanci jam 1/2 6 sonten ing dinten Septu Kliwon kaping ... Jumadilawal tahun Jimakir 1850: Utawa kaping : ... Pebruwari 1920. Di dalam kolofon ini tidak disebutkan tentang nama penyalin dan tempat penyalinan. Namun demikian, melihat corak tulisan yang dipergunakan, tampaknya naskah ini berasal dari Surakarta. Menurut keterangan di luar teks, naskah ini diperoleh Pigeaud dari Van der Gracht di Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 1929, dan disalin oleh stafnya pada bulan Juli 1930. Pigeaud juga menyertakan daftar isi dari teks-teks yang ada seperti yang disebutkan di atas. Selain naskah yang disebutkan di atas, juga terdapat ringkasannya (terlampir, berupa petikan pada pertama dan pada terakhir), yang dibuat oleh Staf Pigeaud di Surakarta pada bulan Juli 1930. Untuk keterangan tentang naskah-naskah yang berisi berbagai suluk atau piwulang, lihat deskripsi naskah FSUI/PW.99

Abstrak :
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya belanja pemerintah untuk kegiatan perjalanan dinas. Namun pada prakteknya banyak ditemukan penyimpangan (fraud) dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ini di pemerintah daerah. Dengan menggunakan data kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas yang diperoleh dari hasil audit BPK RI pada 542 pemerintah daerah selama tahun 2015-2017, studi ini menemukan adanya hubungan negatif antara gaji rata-rata pegawai publik dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas, namun menunjukkan hubungan positif antara jarak pemerintah daerah ke Jakarta terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Bukti empiris dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam merumuskan kebijakan publik terkait pelaksanaan perjalanan dinas di daerah.

---

Indonesia is a very large archipelago country. The obligation of the government to provide public services in all areas of Indonesia is one of the reasons the importance of government spending in public official travel activities.  In practice many frauds were found in the implementation of these official travel activities, specially in local government. By using the local government loss due to cases of official travel fraud from BPK RI audit report during 2015-2017, this study found a negative correlation between average salary of public employees, and also the Internal Financial Monitoring System to government loss due to cases of official travel. But in otherwise shows a positif correlation between the distance of the local government to Jakarta to government loss due to cases of official travel. Empirical evidence from this study is expected to be an input in formulating public policies related to implementation of the official travel in local government.