Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rina Novita
Tata pemerintahan kota yang baik studi kasus mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di Kota Bekasi
"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut.
"Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.
Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.
Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Taufik Riyadi
Peninjauan ulang kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik = Review on house of representative's DPR authority in the selection of public officials
"[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat
akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada
pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD
1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR,
yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu
pengangkatan pejabat publik memerlukan campur tangan DPR karena merupakan
bagian dari varian fungsi pengawasan DPR di samping tentunya bagian dari fungsi
checks and balances atas kewenangan presiden. Hal yang menjadi perdebatan adalah
ketika kewenangan dan kekuasaan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik
terjadi penyimpangan akibat tidak transparan dan kredibel dalam melakukan proses
pengisian seleksi pejabat publik.
Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap kewenangan DPR
dalam seleksi pengisian pejabat publik yang diberikan oleh UUD 1945. Di samping
itu juga menganalisa tentang putusan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXII/
2013 tentang pengujian terhadap pemilihan Hakim Agung MA (Mahkamah
Agung) dan putusan nomor 16/PUU-XII/2014 tentang pengujian terhadap pemilihan
anggota Komisi Yudisial (KY) dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dimana dalam putusan pemilihan Hakim Agung MA dan anggota KY itu
mengembalikan kewenangan DPR sebatas hanya menyetujui atau tidak menyetujui
para calon Hakim Agung MA dan anggota KY. Penelitian ini juga melakukan
perbandingan pengisian pejabat publik dengan Negara Amerika Serikat, Korea
Selatan dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
dengan analisis data deskriptif kualitatif dan komparatif.
ABSTRACT
The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.;The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative?s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis., The strong power and authority of the House of Representatives (DPR) due to
the amendment of the Constitution of Indonesia year 1945 (UUD 1945) can be seen
in the design of the House of Representative’s involvement scheme in the election of
several strategic public position. In the amendment of UUD 1945 there are three (3)
forms the appointment of public officials involving the DPR, through the
consideration, approval, and election. At first, the urgency of the appointment of
public officials requires the intervention of House of Representative as part of a
variant of the House supervision functions in addition to the checks and balances
function on the authority of the president. The debate arises when there is deviation in
the authority and power of the House of Representatives in the election of public
officials due to non-transparent and credible process of filling the election of public
officials.
This study will focus on the analysis of the authority of the House of
Representatives in the selection of public officials granted by the Constitution of
Indonesia year 1945. In addition, this study also analyzes the decision of the
Constitutional Court case No. 27 / PUU-XII / 2013 concerning the testing of the
election of the Chief Justice of Supreme Court (Supreme Court) and decision number
16 / PUU-XII / 2014 concerning the testing of the election of members of the Judicial
Commission (KY) and members of the Corruption Eradication Commission (KPK).
Where in the election decision of the Chief Justice of the Supreme Court and
members of the Judicial Commission, the authority of the House of Representative is
restored limitedly only to approve or disapprove the candidates of the Chief Justices
of the Supreme Court and members of KY. This study also compares the appointment
of public officials in the United States, South Korea and the Philippines. This study
uses the normative juridical approach, with qualitative and comparative descriptive
data analysis.]"
2015
T43058
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anis Fitriani
Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/PID/2013 = Legal protection on implementation of position of notary analysis of supreme court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K/PID/2013
"Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa.
Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perlindungan Hukum kepada Notaris saat melaksanakan Tugas Jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/PID/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawasan Notaris dan dari segi perlindungan hukum martabat dan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menghadapi penegakan hukum dan guna melindungi pelaksanaan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus membuat akta dengan Integritas moral yang baik, ketelitian, keterampilan yang baik dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan peraturan perundang-undangan.
This thesis is motivated by a notary who has reportedly falsified the presence of one party in the Minutes by one of the parties and accused the notary of falsifying the minutes of the meeting. The complainant in this case can not prove his allegation against the deed made by the Notary and therefore the notary reports back the party on allegations of defamation by libel to the officer while performing his duties and for false complaints to the authorities.
This thesis will discuss the legal protection of Notary Public as the General Officer making the deed according to the formal requirement in terms of the Notary Law and Legal Protection Law to Notary when performing the Duty of Office based on Supreme Court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K PID 2013. The method used is juridical normative research and analytical descriptive research type.
The results obtained from this study are notaries in carrying out their positions based on the Law of Notary Publicity supervised by the Supervision Board of Notary and in terms of legal protection of dignity and the position of Notary is implemented by the Honorary Council of Notaries. In the face of law enforcement and to protect the performance of his position as a Notary, a Notary must make a deed with good moral integrity, accuracy, good skill and is made in accordance with the correct rules and regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49410
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Oktoria
Pelaksanaan tindakan administrasi oleh pejabat pemerintahan yang berakibat pada hukum lainnya = The implementation of administrative actions by government officials that impact other laws
"ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.
ABSTRACT
This thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanik Karsini
Faktor-faktor yang berhubungan dengan produktivitas pegawai di badan penelitian dan pengembangan departemen dalam negeri
"Melalui uji rata-rata dua sampel (23 responder peneliti dan 30 responden non-peneliti) diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kelompok sampel peneliti dan non-peneliti. Rata-rata produktivitas peneliti lebih besar dibandingkan dengan produktivitas non-peneliti.
Melalui uji chi square diperoleh hasil:
1 . Tidak ada kaitan yang signifikan antara produktivitas dengan perbedaan jabatan pegawai di Balitbang Depdagri,
2. Tidak ada kaitan yang signifikan antara tingkat penghasilan dengan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri, Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pegawai akan terus bekerja dengan tingkat penghasilan berapa pun, dan pegawai sadar bahwa disamping bekerja sebagai pegawai negeri mereka harus mencari tambahan penghasilan.
3. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara ketersediaan fasilitas dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.45), Kondisi fasilitas penelitian Balitbang Depdagri saat ini relatif masih kurang, khususnya sarana informatika.
4. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara keahlian (skill) pegawai dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.41). Peningkatan keahlian melalui pendidikan merupakan salah satu upaya positif untuk meningkatkan produktivitas pegawai,
5. Terdapat kaitan yang positif dan signifikan (a = 5%) antara kebijakan pimpinan Balitbang Depdagri dengan produktivitas pegawai (koefisien korelasi kontingensi C = 0.385), Pegawai Balitbang Depdagri menghendaki kebijakan pimpinan yang dapat meningkatkan kualifikasi pegawai sehingga dapat menjadi peneliti.
Berdasarkan temuan ini maka peningkatan produktivitas pegawai di Balitbang Depdagri dapat ditempuh dengan peningkatan tiga faktor yaitu fasilitas penelitian, kemampuan atau keahlian pegawai, dan kebijakan pimpinan yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan diri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T16733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Scholastica Gerintya Saraswati
Kritik sosial terhadap pejabat publik: studi semiotika pada meme = Social critics on public officials: semiotic studies on meme
"ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadap
pejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotika
Roland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik,
mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasan
diperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa media massa dianggap tidak lagi mampu menyuarakan kritik sosial,
sehingga masyarakat memanfaatkan meme sebagai media alternatif penyampaian kritik.
Temuan lainnya adalah bahwa mitos di dalam meme memperkuat gambaran pejabat di
benak masyarakat. Pemilihan dan penempatan teks di dalam meme adalah hasil dari
framing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam upayanya untuk menyampaikan
kritik. Tanpa mitos, fungsi meme sebagai media penyampaian pesan tidak akan kuat.
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how social critics on public officials is
represented through a meme. Text analysis is done using Ronald Barthes' semiotics. The
memes being researched are the ones mentioning public officials, which contains critics,
and also popular within a certain period of time. The analysis discussion is then
strengthened by Barthes' concepts of meme and myth. The findings shows that mass
media is no longer considered capable of expressing social criticism, therefore the society
then uses memes as an alternative media to express their critics. Other findings suggest
that myths within memes strengthens the image of public officials in the minds of society.
The text selection and placement inside memes are a result of framings that are done by
certain parties in their effort to express critics."
2016
S65225
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arneta Raisha Nanako
Analisis Perbuatan Doxing kepada Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara Ditinjau dari Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan Pertanggungjawabannya = Analysis of Doxing Actions to Public Officials in Review of the Principles of Public Information Disclosure and Liability
"Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik sebagai Subjek Data Pribadi wajib melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Subjek Data Pribadi wajib melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN yang dikelola oleh Pemerintah. Permasalahan timbul ketika Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi atas informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan berdasarkan UU KIP. Namun, di sisi lain Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi wajib untuk melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkannya. Pelindungan dan kerahasiaan Data Pribadi subjeknya harus dijaga dengan ketat untuk mencegah penyebaran yang berpotensi membahayakan Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik, jika infromasi pribadi tersebut tidak dijaga kerahasiaannya, maka akan berpotensi terjadinya doxing yang membahayakan Penyelenggara Negara. Doxing adalah kegiatan menyebarkan informasi seseorang secara sengaja dengan niat jahat. Penelitian ini akan menganalisis perbuatan doxing yang ditinjau berdasarkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan norma hukum Indonesia dan bagaimana implementasi hukumnya. Penelitian ini akan mengkaji2 (dua) permasalahan, yaitu tinjauan pelaporan LHKPN tercakup sebagai pengecualian dari kewajiban pemrosesan data pribadi dalam UU PDP serta bentuk pertanggungjawaban pelaku doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal yang berfokus dalam peraturan terutama peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaporan dan pengunggahan informasi pribadi milik Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik melalui  LHKPN tidak dikecualikan dalam UU PDP. Meskipun terdapat pengecualian perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU PDP, doxing terhadap Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara tidak termasuk ke dalam pengecualian-pengecualian tersebut. Melalui penelitian dengan metode penelitian doktrinal ini, dapat disimpulkan bahwa, Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara berhak menuntut implementasi hak-hak mereka sesuai dengan UU PDP. Penelitian juga mengungkapkan pertanggungjawaban terhadap doxing terhadap Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik tanpa persetujuan yang diatur dalam UU ITE, UU PDP, dan UU KIP
State Organizers and Public Officials as Personal Data Subjects are required to report their wealth through the State Asset Report (LHKPN). Personal Data Subjects are required to report their wealth through the LHKPN managed by the Government. Problems arise when the Government has an obligation to make public information transparent to realize a transparent government based on the KIP Law. However, on the other hand, the Government as the Controller of Personal Data is obliged to protect the confidentiality of the Personal Data it collects. The protection and confidentiality of the subject's Personal Data must be strictly maintained to prevent dissemination that could potentially endanger State Administrators and Public Officials, if the personal information is not kept confidential, it will potentially cause doxing which endangers State Administrators. Doxing is the act of intentionally spreading someone's information with malicious intent. This research will analyze the act of doxing based on the principle of information disclosure based on Indonesian legal norms and how the legal implementation is. This research will examine 2 (two) issues, namely the review of LHKPN reporting included as an exception to the obligation to process personal data in the PDP Law and the form of liability of doxing perpetrators against Public Officials and State Organizers in Indonesia. The research method used is doctrinal which focuses on regulations, especially regulations related to Personal Data Protection and Public Information Disclosure in Indonesia. The results of the study concluded that the reporting and uploading of personal information belonging to State Organizers and Public Officials through LHKPN is not excluded in the PDP Law. Although there are exceptions to the protection of Personal Data in Article 50 paragraph (1) of the PDP Law, doxing of Public Officials and State Officials is not included in these exceptions. Through this doctrinal research method, it can be concluded that Public Officials and State Administrators are entitled to demand the implementation of their rights in accordance with the PDP Law. The research also reveals the liability for doxing State Officials and Public Officials without consent regulated in the ITE Law, PDP Law, and KIP Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Piwulang
"Naskah ini berisi tiga macam teks. Teks pertama (h.22-24) berisi ajaran berbagai hal berkaitan dengan tingkah laku kehidupan sehari-hari, berdasarkan ajaran mistik Islam. Teks ini bermatra tunggal: kinanthi. Teks kedua berisi uraian tentang tugas dan wewenang aparat pemerintahan suatu negara. Dalam teks ini ditemukan kolofon selesainya penyalinan yang berbunyi, ?titi ring panurunipun, adicahya carik tubin, kagungan kangjeng Seh Driyah, asal sing Indu negeri, Pandawa Jrit swaraning rat [1775], mukaram dite marengi (h.24), atau bertepatan dengan bulan Januari 1847. Teks terdiri dari dua pupuh: 1) dhandhanggula; 2) sinom. Teks ketiga berisi tatacara menerima tamu dan perihal profesi seorang dukun. Pada teks ini juga ditemukan kolofon, tetapi tidak menyebutkan tahun penyalinan dan nama penyalinnya, hanya menyebutkan asal penyalin sebagai pejabat Kaparak kiwa, Kraton Surakarta. Teks terdiri dari dua pupuh: 3) megatruh; 4) kinanthi. Dari kolofon dua teks di atas, tampaknya ada suatu pertentangan keterangan. Pada teks kedua disebutkan bahwa nama penyalinnya adalah Adicahya, berasal dari Tuban. Pada teks ketiga disebutkan bahwa penyalinnya berasal dari Surakarta. Padahal bila melihat corak tulisannya yang berciri skriptorium Surakarta, ketiga teks yang ada tampaknya disalin oleh orang yang sama. Penyunting menduga bahwa teks yang kedua adalah hasil penyalinan kembali dari naskah karya Adicahya, seorang carik dari Tuban. Berdasarkan jenis kertas yang dipergunakan, tampaknya tahun aparatpenyalinan memang setelah tahun 1846 M, atau sekitar akhir abad ke-19. Di luar teks dijumpai keterangan yang tampaknya tidak berhubungan dengan teks pokok. Keterangan tersebut berisi ajaran agar memahami hukum, dan beberapa coretan tanpa makna yang jelas."
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
PW.57-B 21.03
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Serat wulang warni-warni
"Naskah ini merupakan naskah campuran yang diberi judul Serat Wulang Warni-warni, berisi berbagai macam teks wulang yang mengajarkan berbagai hal berkaitan dengan mistik Islam. Berikut ini adalah teks-teks yang terdapat di dalam naskah: 1. Wulang Dalem PB IX (h.1-3); 2. Wedhatama (3-12); 3. Musawaratan Para Wali (12-34); 4. Kadis Saresmi (34-37); 5. Walidarma (38-40); 6. Paramayoga (46.131)
Di dalam teks (h.131) disebutkan kolofon yang berbunyi Rampunging panyerat wanci jam 1/2 6 sonten ing dinten Septu Kliwon kaping ... Jumadilawal tahun Jimakir 1850: Utawa kaping : ... Pebruwari 1920. Di dalam kolofon ini tidak disebutkan tentang nama penyalin dan tempat penyalinan. Namun demikian, melihat corak tulisan yang dipergunakan, tampaknya naskah ini berasal dari Surakarta.
Menurut keterangan di luar teks, naskah ini diperoleh Pigeaud dari Van der Gracht di Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 1929, dan disalin oleh stafnya pada bulan Juli 1930. Pigeaud juga menyertakan daftar isi dari teks-teks yang ada seperti yang disebutkan di atas. Selain naskah yang disebutkan di atas, juga terdapat ringkasannya (terlampir, berupa petikan pada pertama dan pada terakhir), yang dibuat oleh Staf Pigeaud di Surakarta pada bulan Juli 1930.
Untuk keterangan tentang naskah-naskah yang berisi berbagai suluk atau piwulang, lihat deskripsi naskah FSUI/PW.99"
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
PW.179-NR 68
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Muh Fadhil Abulkhair
Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Staf Khusus Presiden (Studi Kasus Surat Edaran Staf Khusus Presiden Nomor 003/S-Skp-Atgp/Iv/2020 Perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19) = Legal Review of Abuse of the Presidential Special Staff's Authority (Case Study of Presidential Special Staff Circular Letter Number 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 Concerning Cooperation as Village Volunteers Against COVID-19)
"Skripsi ini membahas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan salah satu staf khusus presiden berkaitan dengan Surat Edaran Staf Khusus Presiden Nomor 003/S-Skp-Atgp/Iv/2020 Perihal Kerjasama Sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19 yang dikeluarkannya. Penelitian berfokus pada dasar pembentukan dan kewenangan dari staf khusus presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, fokus penelitian adalah unsur penyalahgunaan yang dilakukan staf khusus presiden tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pembentukan staf khusus presiden adalah melalui keputusan presiden dan wewenangnya hanya terbatas untuk membantu presiden sehingga segala yang dilakukannya berdasarkan komando presiden. Selain itu, ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang dikarenakan tidak adanya pelimpahan wewenang atau perintah dari presiden. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis menyarankan agar pemerintah mempertegas kewenangan staf khusus presiden dan staf khusus presiden diharapkan untuk mempertahankan integritasnya sebagai pejabat pemerintahan.
This thesis discusses the abuse of authority committed by one of the special presidential staff in relation to the Surat Edaran Staf Khusus Presiden Nomor 003/S-Skp-Atgp/IV/2020 Regarding Cooperation as a Village Volunteer Against COVID-19 that he issued. The research focuses on the basis of the formation and authority of special presidential staff based on Indonesian laws and regulations. In addition, the focus of the research is the element of abuse of power committed by the special presidential staff. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study conclude that the basis for the formation of special presidential staff is through presidential decrees and their authority is only limited to assisting the president so that everything he does is based on the president's command. In addition, an element of abuse of authority was found because there was no delegation of authority or orders from the president. Based on the results of this study, the author suggests that the government should strengthen the authority of the presidential special staff and the presidential special staff are expected to maintain their integrity as government officials. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>