Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical method used is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so that transparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services.

Abstrak :
Berdasarkan SDKI 2012, angka kematian neonatal di Indonesia mencapai 19/1000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target SDGs, yaitu 12/1000 kelahiran hidup. Beberapa penelitian membuktikan bahwa alokasi anggaran kesehatan pemerintah yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah serta determinan sosial kesehatan memiliki peran dalam mengurangi kematian neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pendapatan daerah, pembiayaan kesehatan dalam APBD, kecukupan tenaga kesehatan, dan determinan sosial kesehatan serta korelasinya dengan kematian neonatal pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016. Metode penelitian ini adalah studi ekologi menggunakan data sekunder. Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi untuk variabel numerik dan uji beda proporsi chi-square untuk variabel kategorik dengan 4 strata wilayah analisis, yaitu tingkat nasional, kota, kabupaten, dan daerah tertinggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat pendapatan daerah dengan angka kematian neonatal, namun ditemukan kecenderungan korelasi antara variabel persentase alokasi anggaran kesehatan dengan angka kematian neonatal. Selain itu, variabel determinan sosial kesehatan juga memiliki kecenderungan berkorelasi dengan angka kematian neonatal, kecuali variabel tingkat pengangguran terbuka TPT .

---

Based on 2012 IDHS, neonatal mortality rate in Indonesia reached 19 1000 live births. This figure is still far from the SDGs target by 2030, i.e 12 1000 live births. Several studies have shown that government health budget allocations that are influenced by regional income and social determinants of health have a role in reducing neonatal mortality. This study aims to look at the description of regional income, health financing in the APBD, adequacy of health personnel, and social determinants of health and its correlation with neonatal mortality at the regency city level in Indonesia in 2016. The method used for this study is ecological study by analyzing secondary data. The statistical test used is correlation for numerical variables and chi square for categorical variables with 4 strata of area analysis, i.e national, city, regency, and rural area. The results of this study indicate that there is no significant correlation between local income level and neonatal mortality rate, but it is found a correlation trend between health budget allocation percentage and neonatal mortality rate. In addition, social determinants of health variable also has a tendency to correlate with the neonatal mortality rate, except for the unemployment rate variable.

Abstrak :
ABSTRACT
Puskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

---

ABSTRACT
Primary Health Care Puskesmas of Depok have implemented Financial Management Pattern PPK BLUD since 2017. This study aims to know the description of Puskesmas in Depok service before and after implementing PPK BLUD. This research used qualitative research design with descriptive case study. Data were collected through in depth interviews and document review at four Primary Health Care in Kota Depok. The results show differences in inputs human resources, budget, facilities , processes planning and budgeting, implementing, reporting and accountability , output performance appraisal of puskesmas and community satisfaction index Puskesmas Kota Depok before and after implementing PPK BLUD. BLUD UPT Puskesmas have the authority on acceptance non civil servants, procurement of goods services, and direct management of BLUD revenue. Planning and budgeting refers to the Business Strategic Plan RSB and in the form of Business Plan Budget RBA BLUD UPT Puskesmas. The Implementation of Puskesmas activities accordance to the approved planning. The financial report of BLUD UPT Puskesmas was made with Government Accounting Standards SAP and Financial Accounting Standards SAK . PPK BLUD Puskesmas Depok provides flexibility in the addition of human resources, facilities, budget. Sufficient resources support to the implementation of activities and services so that can improve the quality of Primary Health Care services.