Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 39 tahun, tepatnya berlaku sejak April 2000, 5 Puskesmas menjadi uji coba swadana. Swadana dalam arti puskesmas diberikan kewenangan mengelola langsung pendapatan yang bersumber retribusi, untuk membiayai kegiatan puskesmas. Penelitian bersifat kuantitatif yang dilengkapi dengan kualitatif, dengan metadologi cros secsional. Unit analisa adalah puskesmas, mengunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian pendapatan tertinggi di Puskesmas Tebet Rp.599.896.350 dan terendah Puskesmas Tanah Abang Rp.208.500.200. Pendapatan Puskesmas Jatinegara Rp.436.140.400, Tambora Rp. 329.1599.800, dan Koja Rp. 241.481.968. Biaya terbanyak dikeluarkan Puskesmas Jatinegara Rp.378.572.203 dan terendah di Puskesmas Tanah abang Rp.170.017.805. Biaya Puskesmas Tebet 353.557.278, Tambora Rp.253.547.603, dan Koja Rp.200.097.144. Cast Recoverry rata-rata diatas 100%, tertinggi di Puskesmas Tebet 173,65% dan terendah Puskesmas Jatinegara 113,32%. Puskesmas Tambora 129,82%, Koja 120,68%, dan Tanah abang 122,63%. Kebijakan, dalam penentuan tarif secara tradisional, sedangkan sistem pembayaran terbanyak tunai rata-rata diatas 60%, pembayaran gratis tertinggi di Puskesmas Tambora sekitar 20%, pembayaran JPS tertinggi di Puskesmas Tanah abang 5,11%. Sistem akuntasi keuangan cash basis. Potensi provider cukup bersih dan nyaman, dengan jenis pelayanan dan hari buka puskesmas cukup bervariasi. Jumlah sumber daya manusia, Puskesmas Jatinegara dan Tebet sesuai standar, kelompok umur pegawai terbesar kelompok umur diatas 45 tahun di Puskesmas Jatinegara. Masa kerja pegawai terbesar dibawah 10 tahun di Puskesmas Tebet. Pendidikan pegawai yang relatif merata di Puskesmas Tambora dan koja. Pendidikan yang sedang dijalani pegawai terbanyak di Puskesmas Koja dan yang paling sedikit di Puskesmas Tanah abang. Persepsi pelanggan puskesmas terhadap waktu tunggu, yang lama di unit obat dan pemeriksaan. Persepsi pelanggan terhadap biaya, yang mahal untuk biaya penunjang dan tindakan. Persepsi pelanggan terhadap sikap petugas cukup ramah, kecuali Puskesmas Tambora. ATP3 tertinggi di Puskesmas Tebet sebesar Rp.160.504 dan terendah di Puskesmas Tanah abang sebesar Rp.59.925. ATP puskesmas masih diatas tarif biaya pelayanan dasar Rp.2.000 yang sekarang berlaku. Hasil analisis cost recovery diatas 100%, yang berarti puskesmas sustain, tetapi belum menggambarkan yang sebenarnya, karena gaji dan investasi diluar perhitungan. Pendapatan puskesmas bersumber retribusi dengan kontribusi unit pelayanan belum optimal, maka perlu di tingkatkan unit pelayanan yang kurang berkontribusi. Biaya jasa lebih 40%, biaya medis, umum, dan gizi cukup besar, terjadi double subsidi pada pasien gakin, biaya pemeliharaan relatif kecil. Untuk efektif dan efeisiennya biaya perlu dilakukan analisa, atau cost containment. Tarif belum diketahui apakah diatas/dibawah unit cost, dengan pembayaran JPS dan gratis cukup tinggi. Sistem akuntansi tidak menggambarkan situasi keuangan puskesmas secara nyata. Potensi provider cukup dapat bersaing dengan fasilitas lain. Sumber daya manusia relatif berpotensi untuk mendukung swadana. Persepsi pelanggan tidak mendukung potensi swadana, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat membayar masih bisa ditingkatkan. ......Analysis for the Sustainability Potential of Trial Health Center for Swadana in Jakarta, in the year 2000Based on the decree letter of Governor of Jakarta Province No.39 Year 2000 (April), stated that five health centers (later in this abstract refers as HC) have became trial health center for swadana. Swadana in health center means the authority in managing health center's direct income from retribution to finance its activities. This is a quantitative analysis research with qualitative and cross sectional methods. The analysis unit is health center by using primary and secondary data. From the research survey, the highest income for health center is achieved by Tebet HC for amount Rp.599,896,350,- and the lowest income is achieved by Tanah Abang HC for amount Rp.208,500,200, While other HC such as Jatinegara HC, has income of Rp.436,140,400,- Tambora HC has income of Rp. 329,159,800 and Koja HC has income of Rp.241,481,968. The highest expenses for HC is at Jatinegara HC in amount Rp.378,572,203 and the lowest expenses is at Tanah Abang He in amount of Rp.170,017,805. While the expenses at Tebet HC is only Rp.353,557,278, at Tambora HC Rp.253,547,604 and at Koja HC is Rp.200,097,144. The estimate of cost recovery is above 100% the highest is at Tebet HC of 173.65% and he lowest is at Jatinegara HC of 113.32%. At Tambora HC is 129.82%, at Koja HC is 120.82% and at Tanah Abang HC is 122.63%. The policy in determining the tariff was conducted in traditional way, whereas the cash payment system reaches above 50%, the highest average for- free payment service is at Tambora HC around 20%, the highest pre-payment system through JPS (social safety net) is at Tanah Abang HC is around 5.11%. The account system is cash basis. The potential of health center provider is quite clean and comfortable, with many variations of working hours and type of health service provided by health center. The number of human resources at Jatinegara HC and Tebet HC is as per standard, the highest age group staff is above 45 years of age at Jatinegara HC. The longest duration of work under 10 years is at Tebet 1-IC. Education background of health center staffs is relatively the same at Tambora HC and Koja HC. The highest training program for staff is at Koja HC, while the lowest is at Tanah Abang HC. The highest ATP3 is in Tebet HC in amount of Rp.160,504 and the lowest is at Tanah Abang HC in amount Rp.59,925. Health center ATP still above basic service cost of Rp.2000, which is generally applied today. The cost recovery analysis is still above 100%, which means health center is sustained, however this still not described the condition in reality, since salary component and investment component (subsidy) are still about of calculation. Health Center income from retribution with the support from service unit. The service cost is still above 40%, medical cost, general cost and nutrition cost is quite big, there is cross subsidy for poor patient and small maintenance cost. For cost efficiency and cost effectiveness, there is necessity to conduct analysis or cost containment. The tariff still unknown whether it is below or above unit cost, with highest JPS (social safety net) payment and free payment system. The account system does not describe health financial situation in reality. The provider potential is quite competitive if compared to other health facilities. Human resource is quite potential to support Swadana potential, however the ability and the willingness of community to pay for health service still can be improved.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya danmanajemen proses organisasi pemerintahan dalam melaksanakan ketercapaiankesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinegara dan KecamatanMatraman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode cross sectionalmenggunakan kuesioner dan didukung wawancara mendalam untuk konfirmasihasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan sumberdaya dan manajemen proses dalam organisasi pemerintahan telah baik, namundemikian pencapaian SPM dan PHBS di kedua wilayah tersebut masih belummencapai target nasional. Disarankan kepada Pemerintah Kota AdministrasiJakarta Timur agar melakukan penguatan manajemen organisasi agar semakinmampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan membangun kerja sama lintassektor serta upaya pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan ke dalamtatanan pengorganisasian masyarakat di tingkat Kelurahan dengan melengkapikompetensi pegawai.

---

This research aimed to evaluating availability of resources and managementprocesses of government organizations in implementing the achievement of publichealth in Jatinegara District and Matraman. The research using cross sectionalmethod with questionnaire and supported by in depth interview to confirm theresult. The results show that in general the availability of resources and processmanagement in government organizations have already been higher, however theachievement of SPM and PHBS in both areas still has not reached the nationaltarget. It is suggested to East Jakarta Municipal Administration to strengthenorganizational management in order to increase public health and build crosssectoralcooperation and the effort of community empowerment should beintegrated with overall community organization at village level by completingemployee competency.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih belum optimal. Pada variabel input, kemampuan dan keterampilan kader Posbindu PTM masih perlu ditingkatkan terutama dalam perhitungan IMT, belum sepenuhnya masyarakat bersedia membayar biaya pemeriksaan faktor risiko PTM, dan ketersediaan sarana dan peralatan yang belum lengkap. Pada variabel proses, tahapan wawancara, pengukuran lingkar perut, dan perhitungan IMT belum dilaksanakan secara rutin di beberapa Posbindu PTM. Pada variabel output, cakupan kegiatan pemeriksaan faktor risiko tekanan darah pada bulan Oktober-Desember tahun 2017 masing-masing sebesar 0,68, 0,58, 0,48 termasuk kategori merah 26. Saran dari penelitian ini antara lain memberikan bimbingan teknis kepada kader, meningkatkan sosialisasi dan advokasi, mengembangkan Posbindu PTM bergerak, melakukan penilaian secara berkala, dan menjalin kemitraan dan kerjasama lintas sektor. ......The objective of this research was to evaluate the implementation of NCDs Integrated Development Post program in Cempaka Putih subdistrict Community Health Center in 2018. This research used qualitative descriptive method with in depth interview, observation, and literature review to collect the data. The result of this research shows that the implementation of NCDs Integrated Development Post program in Cempaka Putih subdistrict Community Health Center has not yet been optimized. In the input variables, skills of NCDs Integrated Development Post rsquo s cadres still need to be improved especially in BMI calculation, willingness to fully pay NCDs risk factor examination fee, and availability of incomplete equipment. In the process variables, interview, measurement of abdominal circumference, and calculation of BMI have not been conducted regularly in some NCDs Integrated Development Post. In the output variables, the scopes of examination of risk factor of blood pressure from October to December 2017 were 0.68, 0.58 and 0.48 included in red category 26. The writer suggests conducting technical guidance, improving socialization and advocacy, developing mobile NCDs Integrated Development Post, monitoring of periodic evaluation, and establishing partnership and cross sector collaboration.

Abstrak :
Kartu Sehat merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pelayanan cuma-cuma bagi keluarga miskin, dalam memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Pemanfaatan kartu sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan mengetahui faktor- faktor apakah yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu sehat, akan dapat memberikan masukan penting untuk pelaksanaan program dimasa mendatang. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu sehat di Kabupaten Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Desain dan penelitian ini adalah cross-sectional studi. Populasi adalah keluarga yang telah mendapatkan kartu sehat. Sampel diambil secara purposif sebanyak 40 responden dari setiap desa, yang meliputi 10 desa dari 4 wilayah kerja puskesmas dan dua kabupaten dengan jumlah seluruhnya 400 responden. Penelitian ini menggambarkan bahwa 58,5 % responden yang pernah memanfaatkan kartu sehat. Dengan analisa bivariat sebanyak 7 variabel independen tiga variabel menunjukan adanya hubungan yang signifikan (p <0,05) Pertama adalah pengetahuan tentang kartu sehat, dengan Odds ratio 3,53 (95 % CI ; 2,25 - 5,53 p = 0,0000). Artinya bahwa responden yang berpengetahuan baik 3,53 kali memanfaatkan kartu sehat dibandingkan dengan responden yang kurang pengetahuannya. Kedua adalah pendapatan , dengan Odds ratio 1,64 (95 % CI : 1,01 - 2,68 p = 0,032) artinya responden miskin, memanfaatkan kartu sehat 1,64 kali dibandingkan dengan responden tidak miskin. Ketiga adalah kesakitan yang dialami dalam 2 bulan terakhir, dengan Odds ratio 13,89 ( 95 % CI : 8,10 - 23,92 p = 0,0000 ) artinya responden yang sakit memanfaatkan kartu sehat 13,89 kali dibandingkan dengan responden yang tidak sakit. Hasil uji multivariat dengan regresi logistik terhadap tujuh variabel diatas, memperlihatkan dua variabel yang signifikan, yaitu pengetahuan tentang kartu sehat dengan Odds ratio 2,69 p = 0,0001 dan kesakitan yang dialami dalam dua bulan terakhir dengan Odds ratio 12,29 , p = 0,0000. Model ini menunjukkan 78,75 % variasi yang ada dapat diterima yaitu pemanfaatan kartu sehat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kartu sehat dan kesakitan yang dialami responden dalam dua bulan terakhir. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perlu peningkatan pemahaman tentang hidup sehat. Penekanan terhadap pengetahuan kartu sehat secara mendasar, akan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan tentang kartu sehat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan manfaat program kartu sehat. ...... Some factors related to the Use of Health Card Program for Poor Families in the Limapuluh Kota and Pesisir Selatan districts, West Sumatera Province, 1999Health card is one of the instruments for Indonesian poor family to get free medical services in all public medical facilities. The use of the health card is assumed to be affected by many factors. To know what factors related with the use of health card may be a very important input for program implementation in the future. Purpose of this research is to know about the use of and to analyze what factors related to the use of health card in Limapuluh Kota and Pesisir Selatan districts, West Sumatera Province. This research is non-experimental. The population observed was the families who possessed health card Sample were taken purposively giving 40 respondents from each village . By involving ten villages of four Health Center covered areas and two districts, the overall respondents studied are 400. This study showed that 234 people ( 58,5 %) used their health card. By doing bivariate analysis , of seven independent variables with the dependent variable shown that three variables, showed their significant relationship (p<0,05). The first, is knowledge about health card , the use of health card, the Odds Ratio of this variable 3.53 (95 % CI : 2.25 - 5.53, p = 0.0000). Meaning those respondents who know better about health card , would use 3.53 times compare to those respondent who have not . The second is between the income with the use of health card . The Odds Ratio is 1.64 (95 % CL : 1.01 - 2.68, p = 0,032), means that the respondents of lower income cathegory use the card 1.64 times compare to those who have higher income cathegory The third is between suffering from illnesses with the use of the health card. The Odds ratio is 13.89 ( 95 % CL : 8.10 - 23,92, p = 0.0000) explaining that respondents who have been sick within two months, used it 13,89 times compare to the health respondents or to those who have not. This study concluded that recent illness suffered, and knowledge about the card are the important factors influencing the use of the health card This study recommended that in order to increase the quality of healthy card's use, it is necessary to increase the people understanding about the healthy life. Strengthen the knowledge about health, health behavior and health programs, will contribute with the increase knowledge about health card, and therefore will enhance the benefit of health card program.

Abstrak :
Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dokter layanan primer yang dijalankan oleh pemerintah sebagai mitra kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditetapkan secara langsung dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian (appropriatness) dan kecukupan (adequacy). Data kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip, kemudian dianalisis, serta dibuat Logical Framework. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra, meskipun sulit untuk menyimpulkan terjadinya peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya diakibatkan oleh pengawasan dari Komisi IX DPR RI. Akan tetapi, pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak berjalan efektif dikarenakan program tersebut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk dari Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran. ......Repeated health problems have always raised the question of whether the health program undertaken by the government has been right or not. Here the function of Commission IX as a supervisory institution is expected to run. The function of supervision carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX against its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, there has never been an analysis conducted to assess whether the various monitoring activities have been effective or not. This study aims to analyze the role of the Commission IX of the Republic of Indonesia Parliament for the period 2014-2019 in carrying out the oversight function of the primary service doctor program run by the government as a working partner. The research method used in this study is a qualitative research method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are set directly based on the principles of appropriatness and adequacy. The data is then converted into a transcript, then analyzed, and made a Logical Framework. The results of this study indicate that the oversight carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX to work partners can have a positive influence on improving partner performance, although it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to the supervision of the House of Representatives Commission IX. However, the supervision of Commission IX on the DLP Program is not effective because the program is regulated in the Medical Education Act which is a product of the Indonesian House of Representatives Commission X and involves the Ministry of Research and Technology which is not a working partner of the Indonesian House of Representatives Commission IX. Based on the results of this study, it is recommended that the Commission IX of the Indonesian House of Representatives have staff that specifically handle social media and experts on specific health issues, establish intensive communication with academics and various health stakeholders, and tidy up documentation from each oversight mechanism that is carried out to partners. For the government, in carrying out its programs, it is better to always adhere to the results of an agreement with the Indonesian House of Representatives Commission IX, should always pay attention to budget allocations and related regulations, proactively on recommendations given by the Indonesian House of Representatives Commission IX. For other researchers, they can develop research on the oversight function of the Indonesian House of Representatives Commission IX by using other case studies and can develop research on other roles of the Indonesian House of Representatives Commission IX, for example the functions of legislation or budgetary functions.

Abstrak :
Penyakit TB masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, walaupun upaya pengendalian sudah dilakukan sejak jaman penjajahan. Evaluasi yang dilakukan selama ini masih merupakan evaluasi proses, maka kali ini peneliti menawarkan suatu evaluasi yang menyeluruh yaitu adanya cara pengukuran baru berupa variabel laten ( lingkungan, sarana prasarana, proses, target dan output) dengan tujuan hasil evaluasi ini untuk memberi masukan pada penentu kebijakan pengendalian TB di masa yang akan datang. Penelitian di lakukan dengan memakai gabungan data Rifaskes 2011 dan P2PL 2011. Metode yang dipakai adalah analisa data sekunder, serta penambahan data kualitatif dengan memakai penelitian sistem, serta metode pemodelan variabel dengan menggunakan analisa Struktural Equation Modeling. Hasil yang didapat adalah di perolehnya 4 model hasil evaluasi program pengendalian TB: Model nasional, model wilayah Sumatra, model Jawa Bali, model wilayah lainnya. Secara garis besar ada beberapa perbedaan kontribusi setiap hubungan variabel laten; pada model nasional kontribusi terbesar (1.sarana prasarana ke proses, 2. Target 1 dan CDR 3. proses ke target 2) pada hasil evaluasi Sumatra (1. sarana prasarana ke proses; 2. target 1 dan CDR 2. target 1 dengan CNR 3.lingkungan dan sarana prasarana) hasil evaluasi Jawa Bali (1.target 1 dan CNR 2.target 1 dengan CDR 3. Target 2 dan CR ) dan hasil evaluasi wilayah lainnya (1. target 1 dengan CNR 2. lingkung dan sarana prasarana 3. sarana prasarana ke proses). ......TB disease remains a health problem in Indonesia, despite the control measures already carried out since the colonial era. Evaluations were conducted for this is still an evaluation process, so this time offers researchers a comprehensive evaluation that is the way of new measures in the form of latent variables (environment, infrastructure, processes, targets and output) with the purpose of this evaluation to provide input on policy makers TB control in the future. The experiment was conducted using a combination of data P2PL Rifaskes 2011 and 2011. The method used is the analysis of secondary data, as well as additional qualitative data using systems research, as well as variable modeling methods using Structural Equation Modeling analysis. The result is a model of evaluation results oBTAin it 4 TB control program: The national model, a model region of Sumatra, Java and Bali models, models of other regions. Broadly speaking, there are some differences in the contribution of each relationship latent variables; the largest contribution to the national model (1. infrastructure to process, targets 1 and CDR 3.target 1 to process) on evaluation of Sumatra (1. infrastructure to process; 2. target 1 and CDR 2. target of 1 to CNR. 3.the environment and infrastructure) on the evaluation of Java Bali (1.target 1 and CNR 2.target 1 with CDR 3. Target 2 and CR) and the results of evaluation of other areas (1.targets 1 with CNR 2. infrastructure with the environment and 3.infrastructure to process).

Abstrak :
Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah terjadinya HAIs” (Healthcare-Associated Infections), yaitu infeksi akibat pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi ancaman masuknya penularan wabah ke komunitas. Implementasi dan pelaporan program PPI cukup beragam. Ketiadaan pelaporan dan data implementasi PPI di Fasilitas Palayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dapat menempatkan posisi layanan priemr dalam kondisi tidak siap dalam menghadapi ancaman wabah dan menambah kesenjangan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran implementasi PPI dan kesesuaian implementasi PPI di FKTP DTPK Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan desain sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukan pengisian kuesioner baku menggunakan kuesioner  baku IPCAF- minimum requirement assesment for primary care oleh seluruh tim PPI dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 11 informan dan dilakukan observasi dokumen. Hasil didapatkan  23,8% Puskesmas di level Kabupaten belum memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI, akan tetapi pada Puskesmas DTPK 36,4% Puskesmas sudah memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI.  Dari 8 komponen inti PPI, pada level Kabupaten nilai tertinggi didapat komponen monitoring dan umpan balik, sedangkan pada Puskesmas DTPK nilai tertinggi didapat pada komponen surveilans HAIs. Sementara pada level Kabupaten maupun Puskesmas DTPK, nilai terendah didapatkan pada komponen pendidikan pelatihan dan beban kerja kepegawaian dan ketersediaan tempat tidur. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan pelatihan serta pemanfaatan pelatihan daring dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai komponen pendidikan pelatihan. ......Infection prevention and control programs are the most effective way to prevent "Healthcare-Associated Infections" (HAIs), which are healthcare-associated infections that can threaten the entry of outbreaks into the community. Implementation and reporting of the IPC program is quite various. The absence of reporting and data on the implementation of IPCs in Primary Care Facilities (FKTP) in rural/remote area (DTPK) can place the position of primary care facilities in an unprepared condition in facing the threat of an outbreak and increase inequality. The purpose of the study was to look at the description of IPC implementation and the suitability of IPC implementation in DTPK FKTP Kubu Raya Regency. This study used a mix method with a sequential explanatory design. In the first stage, a standard questionnaire was filled in using the IPCAF- minimum requirement assessment for primary care by the entire IPC team, followed by in-depth interviews with 11 informants and document observation.

The results showed that 23.8% of FKTP at the district level had not yet compliance with the minimum standards of the IPC program, but at FKTP DTPK 36.4% of FKTP have met the minimum standards of the IPC program.  Of the 8 core components of PPI, at the district level the highest value is obtained for the monitoring and feedback component,. while at the FKTP DTPK the highest value is obtained in the HAIs surveillance component. While at both the district and DTPK health center levels, the lowest scores were obtained in the components of training education and staffing workload and bed availability.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia Angka kematian neonatus masih belum mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yaitu 19/1000 KH (SDKI,2012).Sebagian besar kematian neonatal yang terjadi setelah 6-48 jam pasca kelahiran dapat dicegah dengan perawatan bayi baru lahir yang tepat dan dimulai segera setelah melahirkan melalui Kunjungan neonatal pertama (KN1) yang adekuat dan sesuai standar (WHO,2012). Namun kualitas pelayanan KN1 masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara multivel faktor-faktor yang mempengaruhi Kunjungan neonatal pertama dari berbagai level. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung oleh penelitian kualitatif. Sampel yang digunakan untuk masing-masing level adalah 1014 ibu bayi untuk level 1, 95 orang pengelola desa untuk level desa, 51 pengelola Program kesehatan anak Puskesmas untuk level 3 dan 13 pengelola Program kesehatan anak kabupaten untuk level 4 yang ada di 8 Propinsi di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui analisis univariat, bivariat, multivariat dengan Regresi Logistik dan permodelan Multilevel dengan menggunakan analysis multilevel regression logistic random intercept model dengan menggunakan Program Stata 14.0. Metode triangulasi digunakan dalam studi kualitatif untuk menjaga validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian KN1 askes sebesar 47.5% lebih tinggi dibanding KN1 berkualitas yaitu 29.3 %. Hasil pemodelan multilevel menunjukkan bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap KN1 Akses dan kualitas adalah Penolong persalinan dengan PValue.0.000 dan OR=3.359 untuk KN1 akses dan PValue 0.04 dan OR = 3.035 untuk KN1 kualitas. Pada permodelan akhir, secara bersama-sama kontribusi semua level pada KN1 akses sebesar 57.27 % sedangkan untuk KN1 kualitas sebesar 87.76%. Berdasarkan penerapan manajemen mutu total sebagian besar 52.6 % Puskesmas berada pada fase 2 dan Level 2 yaitu masih berorientase ke Proses belum mengarah ke penerapan Total manajemen mutu (TQM). Penelitian ini menunjukkan kesesuaian pola hubungan antara enabler dan result sesuai pola dalam EFQM model. Disarankan kepada Dinas Kesehatan kabupaten dan Kementerian Kesehatan, untuk mengupayakan dan menjamin keberadaan dan pendistribusian bidan di setiap desa dan mengoptimalkan perencanaan tenaga kesehatan (bidan) sesuai PMK N0.33 Tahun 2015. Disarankan kepada Puskesmas untuk mengupayakan kontak antara petugas kesehatan dengan ibu bayi sebelum kelahiran bayi untuk meningkatkan akses pada periode berikutnya yaitu KN1. Perlu adanya kerjasama dan kemitraan yang baik antara puskesmas dengan pengelola desa untuk menguatkan keberdayaan desa dalam bidang kesehatan sehingga pada level individu ibu menjadi lebih berdaya dan memiliki peluang yang besar untuk membawa anaknya dalam pelaksanaan KN1 , selain itu untuk meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas perlu adanya supervisi dan penerapan SMM (Sistem Manajemen Mutu) Puskesmas misalnya melalui penerapan ISO untuk menjamin Pelayanan Prima dan pengelolaan Puskesmas yang berkualitas.

---

ABSTRACT
Neonatal mortality rate in Indonesia is still experiencing a decrease from 2007 up to 2012, namely 19/1000 KH (IDHS, 2012) .Most of neonatal deaths that occur after 6-48 hours after birth can be prevented with newborn care is appropriate and started soon after birth through the first neonatal visit (KN1) adequate and appropriate standards (wHO, 2012). However KN1 service quality still does not meet the expected target. This study aims to analyze multivel factors affecting neonatal visit was the first of a variety of levels. This research is a quantitative research was supported by qualitative research. The sample used for each level is 1014 mothers of infants to level 1, 95 managers of the village to the village level, 51 managers of health programs Child Health Center for level 3 and 13 managers Program child health districts to level 4 in 8 Provinces in Indonesia , The data analysis was done through univariate, bivariate, and multivariate logistic regression modeling Multilevel analysis using multilevel logistic regression models with random intercept using the program Stata 14.0. Triangulation method used in a qualitative study to maintain the validity of the data. The results showed that the achievement KN1 askes by 47.5% higher than the quality KN1 ie 29.3%. Multilevel modeling results indicate that the variables that most influence on KN1 Access and quality are labor Helper with PValue.0.000 and OR = 3.359 for KN1 access and pvalue 0:04 and OR = 3,035 for KN1 quality. At the end of the modeling, jointly contribute to the KN1 access all levels of 57.27% while for KN1 quality of 87.76%. Based on the application of total quality management largely PHC 52.6% are in Phase 2 and Level 2 is still berorientase to process not yet led to the implementation of total quality management (TQM). This study demonstrated the suitability of the pattern of relationships between enablers and the result according to the pattern in the model EFQM. Suggested to the District Health Office and the Ministry of Health, to seek and ensure the presence and distribution of midwives in every village and optimize the planning of health professionals (midwives) in accordance PMK N0.33 Year 2015. It is suggested to contact the health center to seek health care workers with the baby's mother before birth baby to improve access in the next period that is KN1. The need for cooperation and partnership between local health centers with managers of the village to strengthen the empowerment of villagers in the health sector so that at the level of individual mothers become more empowered and have a great opportunity to bring his son in the implementation KN1, in addition to improving the quality of management of PHC need for supervision and implementation of QMS (quality Management System) health centers for example through the implementation of ISO to guarantee the quality Service and quality management of the health center.

Abstrak :
Tuberkulosis masih menjadi kedaruratan global dan kini Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan angka prevalensi TB paru tahun 2015 mencapai 647 per 100.000 penduduk (WHO, 2015). Laporan Riskesdas 2013 prevalensi TB paru tertinggi adalah di Jawa Barat (0,7%), jauh di atas angka prevalensi nasional (0,4). Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh puskesmas, namun insidens dan prevalensi kasus TB paru terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model manajemen TB paru berbasis wilayah yang merupakan keterpaduan antara manajemen kasus dan manajemen pengendalian faktor risiko TB paru di provinsi Jawa Barat terhadap kejadian TB paru pada tingkat puskesmas. Pendekatan studi yang digunakan adalah mixed method, yakni kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross sectional, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) Lisrel. Pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner pada 408 responden dari 136 puskesmas total populasi, sedangkan pada studi kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam pada 136 informan pasien TB dan 136 informan dokter swasta. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa hanya 52,9% puskesmas yang sudah menjalankan manajemen kasus secara baik dan 38% puskesmas yang sudah melaksanakan manajemen PFR. Pelaksanaan program intervensi TB (DOTS) pada sebagian besar puskesmas (50,7%) berjalan kurang baik, sedangkan pelaksanaan program pengendalian faktor risiko TB paru 62% puskesmas masih belum berjalan. Berdasarkan analisis model structural (SEM) disimpulkan bahwa jalur (path) yang terbukti signifikan adalah manajemen kasus berkontribusi terhadap pelaksanaan program intervensi TB (DOTS) dan program DOTS berkontribusi terhadap capaian CDR, CuR dan CR. Namun, DOTS saja tidaklah cukup jika tidak disertai manajemen dan program pengendalian faktor risiko (PFR) TB, karena manajemen PFR berkontribusi terhadap pelaksanaan program PFR dan jalur program PFR terbukti berkontribusi terhadap capaian CDR. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan model manajemen TB paru berbasis wilayah sebagai upaya pengendalian penyakit TB dengan mengintegrasikan antara program intervensi TB (DOTS) yang sudah berjalan selama ini dengan program pengendalian faktor risiko TB melalui survei kontak, investigasi pasien DO, penyehatan rumah penderita, dan dukungan kerjasama lintas sektor. Secara statistic, model ini terbukti fit. ......Tuberculosis remains a global emergency and now Indonesia second ranked in the world with pulmonary TB prevalence rate in 2015 was 647 per 100,000 population (WHO, 2015). Indonesian Base Health Survey in 2013 showed that pulmonary TB prevalence was highest in West Java (0.7%), well above the national prevalence rate (0.4). Since 2000 the DOTS strategy implemented nationwide in all health centers, but the incidence and prevalence of pulmonary TB cases continued to rise. This study aimed to obtain pulmonary TB management model which was the area-based integration between case management and management control of risk factors for pulmonary tuberculosis in the province of West Java on the incidence of pulmonary tuberculosis at the health center level. I used mixed method, namely quantitative and qualitative cross-sectional design, and then analyzed using Structural Equation Model (SEM). A quantitative approach using a questionnaire on 408 respondents from a total population of 136 primary health centers, while in the qualitative study using in-depth interviews to TB patients and private doctors. The results of the analysis suggested that only 52.9% of primary health centers had been run better for case management and 38% primary health centers were already carrying out management of the PFR. Implementation of TB intervention program (DOTS) in most primary health centers (50.7%) performed poorly, while the implementation of risk factor controlling program of pulmonary TB in 62% primary health centers were still not running. Based on the analysis of structural models (SEM) I concluded that the path which proved significant was the case management contributed to the implementation of the intervention TB program (DOTS) and DOTS program contributed to the achievement of CDR, CUR and CR. However, only DOTS program was not enough unless accompanied by management and risk factors controlling program (PFR) of TB, because the PFR management contributed to the implementation of PFR programs and the PFR program realization proved to significantly contribute to the achievement of CDR. Furthermore, this study yield regional based management model of pulmonary tuberculosis as an effort to control TB disease by integrating between TB intervention (DOTS) with surveys contact, investigation of drop out patients, redesign the homes of people if necessary, and cross-sector cooperation were vital . The feasibility and suitability model has statistically fit.