Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Each Organization public sector or private have a goals. Strategy need reach a goal oforganization. It is describe at activities. Organization need reins management system forguarantee to do of strategy organization effective and efficient system. The system for guarantee to do of strategy organization is decision maker at government region. The example is Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang.Semarang has a strategy position for national road, province road, regency road and city road.In order to do need strategy management coordination each regent. Central Government haveplan build ring road Semarang-Solo need supported Government Semarang. The Conclusionis, first alternative Trase (Gunung Pati street, Cangkiran, Kalimas, Mangkang) have highfeasibility views. First alternative have some problem. Problem solving need a good branchof road, consistency middle ring road plan at BSB (Bukit Semarang Baru Regency). Second alternative (Pramuka Street, New street, Kalimas and Mangkang) have feasibility stage two.Second alternative needs progress anticipate for conservation region plan, middle ring roadplan, space regulation specific for growth ple, intensive socialization society"

"Indonesia is the world 's largest archntelago with at population of roughly 224million (Jubf 200 estimate), make it the world 's fourth most populous nation.Indonesia people have diferent character and patient in communihi We asdeveloping country, and it grown in entirely area from province to region.'lhe progressive growth in this decade which possibly have different perceptionof occurrence and the developing as the real obligation involved if each region,central government as decision maker of policy and planningThe diferent condition in each region, influences the pattern and the form ofdevelopment to appbi in each region. Ihe policy which succesgiillv applied in oneregion is not necessary as successful region to others. U' we would develop oneregion, therefore the police should suitable regard the region condition such asproblems, needs and potential.A thorough research to know the potential and the prospect ofa certain districtshould be undertaken. the final result of the research has to be provided to thepertinent decision makers.The district of Bekasi has to undertake similar research. As a strategic regionlocated in the border of Jakarta, Bekasi with its excellent iiyrastructure andtransportation could be _hirther developed as an advanced and integrated industrialbusiness district.Recently, there are five industrial business district in the region and oj"course_there wi ll be more in line with jiirther development. All of these potentials which mustbe better studied and research. F nrther, the research also tries to answer .severalaspects of Belrasi region development, and views on which .sectors need to be betterdeveloped and handle seriouslv. Evenlualbf, the results of the research would be putas o henclnnark and tools of .strategic decision making process."

"Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance."

"ABSTRAKPenulisan tesis yang berjudul ?Keberadaan OrganisasiKemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dariPerspektif Hak Asasi Manusia? ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris,dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuanpenulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis dariperspektif hak asasi manusia terhadap keberadaan organisasikemasyarakatan berdasarkan asas Pancasila dan mengetahui perannegara terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesiaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.Pada era reformasi menunjukkan dinamika perubahan masyarakatsehingga menyebabkan pertumbuhan organisasi-organisasikemasyarakatan. Akibatnya muncul beberapa organisasikemasyarakatan yang berasas agama dan kesukuan. Secara yuridiskeberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut telah diaturdalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangOrganisasi Kemasyaratan. Undang-undang tersebut mewajibkanmenggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dan sampaisekarang masih berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalahApakah keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan diIndonesia sebagai proses pendemokratisasian yang berasaskanPancasila sebagai asas tunggal tersebut melanggar hak asasimanusia? Bagaimana konstitusionalitas keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan asas tunggal Pancasilaterhadap terhadap UU Ormas? Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945yaitu ?ditetapkan dengan undang-undang? tersebut itu menjadidasar yang absah bagi keberadaan kewajiban dan tanggung jawabuntuk membatasi hak dan kebebasan sesuai dengan semangatdemokrasi dan prinsip negara hukum. Keberadaan organisasikemasyarakatan yang tidak berasaskan tunggal Pancasila itubertentangan dengan Pancasila tapi tidak bila melihat dariindikator rumusan sila-sila Pancasila. Substansi UU Ormas itusudah tidak sesuai dengan semangat reformasi sehingga perlusegera direvisi. (Theresia Rifeni Widiartati)"

"Peran penentu kebijakan di sektor publik dalam kegiatan inovasi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi perubahan masyarakat modern. Pendekatan lama yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan tuntutan nilai yang lebih tinggi dari masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dalam menciptakan layanan-layanan baru yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam dinamika masyakarat. Wirausaha publik sebagai penentu kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan solusi terkini terhadap layanan kepada masyarakat dan merancang cara-cara baru dalam menyampaikan informasi dan sistem komunikasi yang dapat memberikan edukasi yang akurat, lengkap, dan menarik kepada masyarakat."

"After years of implementation of the policy, there is an inconclusive opinion of whether a mandatory auditor rotation could improve the independence of auditors, including those working within the public sector, such as BPK. This study intends to empirically test the impact of mandatory rotation towards auditors' independence in fact and in appearance. Additionally, the study examines how auditor satisfaction towards the policy affects their perceived benefits and drawbacks of the scheme. Following a statistical assessment of primary data using the independent-samples t-test, findings show that independence in appearance of auditors would be enhanced as a result of mandatory rotation. The rotation policy, however, could not by itself improve auditors’ independence in fact. Consequently, complementary schemes are needed to preserve the independence in fact of auditors. Further, auditors who have a favorable view of mandatory rotation would assume that the mechanism offers more advantages than disadvantages. On the other hand, unhappy employees would perceive that mandatory rotation brings more adverse effects than positive ones. The vast majority of respondents also believe that the rotation mechanism is necessary to be implemented in BPK. Lastly, a number of valuable respondent inputs aimed to improve the rotation scheme are elaborated in this study."

"Perbedaan antara dua sektor upah, sektor publik dan sektor swasta, sudah banyak dibahas di berbagai literatur. Tetapi belum banyak studi yang mendalami mengenai penyebab tenaga kerja berakhir di salah satu dari dua sektor tersebut. Tesis ini akan menguji peran individual risk aversion terhadap kecenderungan tenaga kerja berada di sektor publik atau swasta. Diduga, individual dengan degree of risk aversion yang tinggi memiliki kecenderungan yang besar untuk bekerja sebagai pegawai negeri, karena dari berbagai studi literatur sebelumnya ditemukan bahwa sektor publik memiliki job security yang tinggi. Degree of risk aversion di-elisitasi dari data hypothetical gambling questions yang terdapat pada IFLS-5. Hasil analisis dengan model Probit menemukan bahwa dugaan tersebut benar. Tesis ini juga membahas mengenai peran status pekerjaan orang tua individu terhadap kecenderungannya bekerja di sektor yang sama.

---

This study explores the role of risk aversion on an individual's occupational choice. It examines the effect of individual risk aversion using the choice between public and private sector employment in Indonesia. Public sector employment is considered relatively more secure than private sector work. The risk aversion of workers was observed and elicited using hypothetical gambling questions from the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The findings were analyzed using the Probit model. The results show that more risk-tolerant workers choose the private sector. Those with higher education levels had more individual risk aversion. The findings suggest there may be a need to attract less risk-averse individuals to the public sector in Indonesia. This could be accomplished through a revised recruitment process or by equalizing the level of job security between the public and private sectors."

"ABSTRACTWhile employee proactivity has been hailed in management literature as a critical characteristic enabling an organization to accomplish its goals, little is known about how public sector employees exert proactivity at work. This study examines the effect of individual and contextual factors that enchance proactive work behavior among public sector employees."

"The North East after Brexit arises from new research and activities at Northumbria University to shape the future of public sector management in the region. Across a range of new themes and governance, work is focused on how public sector agencies can work better together to shape the Northern economy in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemasaran digital pada organisasi sektor publik dilakukan dan juga untuk mengetahui bagaimana organisasi sektor publik menyampaikan nilai (value delivery process) melalui proses pemasaran digital khususnya melalui platform media sosial. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan strategi yang paling tepat bagi organisasi publik dalam menyampaikan nilai. Proses pemasaran digital yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan pada instansi salah satu unit eselon II di Lembaga Administrasi Negara. Untuk mengetahui proses pemasaran digital yang dilakukan instansi pemerintah dilakukan analisis media sosial dengan menggunakan aplikasi infact social media analytic. Hasil dari analisis tersebut ditemukan bahwa proses pemasaran digital melalui media sosial belum benar-benar dilakukan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut tergambar dari hasil analisis media sosial akun Instagram @puslatbang_pkasn yang menunjukan nilai 1,04 post perbulan dan engagement sebesar 0,01 yang artinya masih rendah serta konten didominasi oleh konten seremoni. Kemudian untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam melakukan value delivery process dilakukan analisis dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP). AHP merupakan metode yang menggabungkan faktor kualitatif dan kuantitatif. Expert yang dilibatkan pada pengisian metode AHP berjumlah lima orang expert dan praktisi yang merupakan pakar pemasaran sektor publik dan influencer media sosial. Hasil analisis dengan AHP ditemukan bahwa platform media sosial dengan urutan prioritas: Instagram 0,78, facebook 0,14, dan twitter 0,06. Sedangkan untuk konten paling baik dalam menyampaikan nilai adalah konten edukasi sebesar 0,48, konten info program sebesar 0,20, konten Q&A sebesar 0,14 dan sisanya adalah konten quiz, meme populer dan konten seremoni."