Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rina Kartika Sari
Klausula imbalan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta: Studi kasus perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta
Abstrak :
Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta adalah kerjasama yang berbentuk operasional/pemeliharaan, kelola, sewa, konsesi, bangun guna serah, bangun serah guna, bangun sewa serah, rehabilitasi kelola serah, bangun tambah kelola serah, dan patungan; sedangkan sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra adalah kerjasama berbentuk konsesi. Bentuk-bentuk imbalan yang digunakan pada perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta adalah fee (pembayaran) yang dibayarkan pemerintah kepada swasta dan bagi hasil imbalan antara pemerintah dengan swasta. Bentuk imbalan pada perjanjian kerjasama Pam Jaya dengan Aetra adalah bagi hasil imbalan, di mana masing-masing Aetra dan Pam Jaya menerima Pendapatan Yang Dibagi dan Pendapatan Yang Tidak Dibagi. Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian imbalan dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta, khususnya di sektor air. ......An example of public-private partnership in water sector in Indonesia is the partnership between PDAM Jakarta (Pam Jaya) and PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). The writer conducted a research in the legal nature relation and the form of charge of the public-private partnership contract and the legal nature relation and the form of charge of the partnership contract of Pam Jaya and Aetra. The method that is used in the research is juridical normative, which conducted a research of legal norm in the regulations, with the evaluatif research typology. This thesis concludes that legal nature relation of the public-private partnership contract is a partnership in the form of operational/ maintenance , management, lease, concession, build operate transfer, build transfer operate, build lease transfer, rehabilitate operate transfer, build rehabilitate, operate transfer, and joint venture; and the legal nature relation of the Pam Jaya-Aetra partnership contract is concession. Forms of charge of public-private partnership contract are divided into service fee that is paid by the public to the private and revenue sharing between public and private. Form of charge of Pam Jaya-Aetra partnership contract is revenue sharing, where each Pam Jaya and Aetra receives shared revenue and unshared revenue. At the end of this thesis, the writer proposes an idea to the Government of Indonesia to enact a regulation that governs the guidance of charge giving in the public private partnership contract, especially in water sector.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28696
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yolanda Indah Permatasari
Tata kelola kolaboratif pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dari perspektif biaya transaksi pada tiga level kebijakan = Collaborative governance between public and private sector in infrastructure provision from transaction cost perspective in three policy level
Abstrak :
Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif
Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance.
2018
D2470
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruli Arifah
Bentuk kerjasama public private partnership untuk pengembangan Pasar Seni Gabusan = Public private partnership arrangement form for Gabusan Art Market development
Abstrak :
[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentangBentuk Kerjasama Public Private Partnership Untuk Pengembangan Pasar Seni Gabusan. Pengembangan Pasar Seni Gabusan ini adalah dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas baru yaitu hotel, cottage, convention hall, showroom, pintu masuk dan koridor Pasar Seni Gabusan yang bertujuan untuk menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan ke Pasar Seni Gabusan. Jumlah kunjungan yang minim merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Pasar Seni Gabusan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemkab Bantul bekerjasama dengan sektor swasta untuk melakukan pengembangan Pasar Seni Gabusan. Commercial force merupakan faktor pendorong utama Pemkab Bantul untuk melakukan kerjasama pemerintah swasta. Sementara opposition by legislative dan opposition by public merupakan faktor penghambat kerjasama pemerintah swasta untuk pengembangan Pasar Seni Gabusan. Strategi kerjasama yang cocok untuk pengembangan Pasar Seni Gabusan berdasarkan kondisi existing yang ada adalah dengan Public Private Partnership dengan bentuk joint venture.
ABSTRACT This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government., This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.]
2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bonita Rosalia Bunga Istanto
Analisis faktor penghambat implementasi kerjasama pemerintah swasta di Indonesia = Analyzing the restricting factor of public private partnership implementation in Indonesia
Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara berkembang, infrastruktur memiliki peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kualitas infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana pemerintah untuk pengadaan infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah swasta (KPS) bisa menjadi alternatif terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sayangnya, implementasi skema KPS ini masih mengalami banyak hambatan sehingga banyak proyek infrastruktur yang gagal atau tidak berjalan lancar. Dari sini kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi KPS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode logit/probit dengan lebih berfokus pada faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko politik, kemampuan fiskal pemerintah, kondisi makroekonomi dan regulasi yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek pengadaan infrastruktur dengan skema KPS.
ABSTRACT
As developing country, infrastructure development is really major for Indonesia in boosting its economic growth. However, up until now, its established infrastructures have relatively low quality compared to other similar countries. One of the main reasons is because of limitation of infrastructures budget. Ministry of National Development Planning (Bappenas) mentioned that Public-Private Partnership (PPP) scheme could be best alternative for government in developing infrastructure in Indonesia. Unfortunately, the implementation of PPP scheme is still facing many hindrances, so that many projects are failed or progressing slowly. Thus, this research is aimed to see what factors restricting the implementation of PPP scheme in Indonesia. Focusing in external factors, author used logit and probit regression in analyzing these factors. The result shows that political risk, government fiscal capacity, macroeconomy conditions and regulation play major role in determining the outcome of the PPP projects.
2016
S64396
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurelia Librinaningrum
Tercapainya kesepakatan pembangunan Central Java Power Plant melalui skema public-private partnership: analisis bargaining power = Central Java Power plant development agreement through the public-private partnership scheme: bargaining power analysis
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis Bargaining Power pada Kesepakatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Batang melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Kajian yang dilakukan dalam tesis ini meneliti relasi antara negara Indonesia sebagai Negara Tuan Rumah dengan Perusahaan Swasta yang terlibat dalam proyek PLTU Batang: PT J- POWER, Itochu Corporation, dan PT Adaro Power. Dari Agenda PPP di Indonesia, yang baru terlaksana pembangunannya hingga tahun 2016 hanyalah proyek PLTU Batang. Konsep Bargaining Power dipakai dalam tesis ini untuk mencari faktor-faktor variabel Potential Power dan Actual Power dari masing-masing aktor yang mendukung kesepakatan pembangunan PLTU Batang dapat terjadi. Dalam tesis ini, penulis menemukan bahwa faktor utama yang mendorong Prusahaan Swasta untuk dapat berinvestasi di PLTU Batang yaitu nilai investasi, Sumber Daya Alam, maupun Manusia yang dimiliki oleh Indonesia, serta Kebijakan Publik yang menarik para investor untuk membiayai proyek agenda PPP di Indonesia. ......This thesis discusses the analysis of Bargaining Power in the Central Java Power Plant Agreement or PLTU Batang through the Public-Private Partnership or PPP scheme. This study case in this thesis examines the relationship between Indonesia as the Host Country and Private Sector that involved in the development project of Central Java Power Plant: PT J-POWER, Itochu Corporation, and PT Adaro Power. In the PPP’s Agenda in Indonesia, Central Java Power Plant is the only construction that has only been carried out until 2016. The concept of Bargaining Power is used in this thesis to find the variable factors of Potential Power and Actual Power of each actor that supports Central Java Power Plant Development Agreement. In this thesis, the writer finds that the main factors for private companies to encourage in PLTU Batang are the investment value, natural resources, and people owned by Indonesia, as well as public policies that attract investors to finance the PPP project agenda in Indonesia.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinara Triaswara
Public-Private Partnership (PPP) antara Pemerintah Swiss dan Nestle dalam Program Kerja Sama Pembangunan Internasional = Public-Private Partnership (PPP) between the Swiss Government and Nestle in International Development Cooperation Programs
Abstrak :
Swiss merupakan salah satu negara anggota Development Assistance Committee yang kerap melakukan bantuan luar negeri. Terkait pembangunan internasional berkelanjutan bidang manajemen air, Pemerintah Swiss juga telah melaksanakan berbagai program secara mandiri melalui badan-badan pemerintah yang mereka miliki seperti the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Kehadiran aktor privat dalam hubungan internasional kemudian memicu dilaksanakannya public-private partnership (PPP) dalam program-program pembangunan internasional Pemerintah Swiss. Dalam bidang manajemen air itu sendiri, SDC melaksanakan PPP dengan Nestlé dalam program More Coffee Less Water di Vietnam dan program SuizAgua di Peru. Meskipun PPP dipercaya mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu program, keterlibatan Nestlé menimbulkan sebuah pertanyaan karena adanya orientasi kebijakan dalam hal manajemen air yang cenderung berbeda dengan Swiss. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Rational Choice untuk memahami alasan di balik dilibatkannya Nestlé dalam program More Coffee Less Water dan SuizAgua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode survei literatur terhadap sumber-sumber sekunder, penulis menemukan bahwa SDC dan Nestlé sama-sama memiliki kepentingan yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan PPP dalam kedua program tersebut pilihan yang paling rasional bagi mereka. ......Switzerland is one of the Development Assistance Committee’s member countries which often provides international aid. In regards to sustainable international development within the water management field, the Swiss government has executed several independent programs through its federal bodies such as the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Furthermore, the presence of private actors in international relations has triggered the use of public-private partnerships (PPP) in said programs. Within the water management field itself, SDC has conducted two PPPs with Nestlé in the More Coffee Less Water program in Vietnam and the SuizAgua program in Peru. Although PPPs are thought to be able to increase the efficiency and quality of a program, Nestlé’s involvement raises a question because of its generally opposing water management policy orientation. Consequently, this paper utilizes the Rational Choice theory to understand the reason behind Nestlé’s involvement in More Coffee Less Water and SuizAgua. While applying a qualitative approach and utilizing a literature survey method towards secondary sources, this paper finds that both SDC and Nestlé have converging interests and therefore making PPP the most rational choice for both parties in said programs.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Oktaviani Astuti
Analisis yuridis mengenai strategi pendanaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dalam penyelenggaraan jaminan pemerintah terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Juridical review on the funding strategy of Indonesia infrastructure guarantee fund in the implementation of government guarantees related to public private partnership
Abstrak :
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi. Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero melakukan Reasuransi, serta membahas pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yurudis-normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Reasuransi, namun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai perusahaan yang menjalankan Penjaminan secara operasionalnya dimungkinkan melakukan Reasuransi. ......Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has important role in the implementation of Government Guarantee related to infrastructure projects with Public Private Partnership rsquo s scheme. Funding mechanism that Indonesia Infrastructure Guarantee Fund runs today is with Recourse mechanism that can be claimed to Contracting Agency CA. This study aims to review the better way on funding strategy of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, namely with Reinsurance. This study discusses the possibility whether Indonesia Infrastructure Guarantee Fund can proceed Reinsurance to their funding strategy, as well as discussing the rule of law relates to these Reinsurance. This study is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The results of this study concluded that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has no legal basis to review conduct reinsurance, but the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as the company that operates as a Guarantee company, Reinsurance is possible to do.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66742
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rasendrya Hafiz
Tinjauan Penggunaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia = The Use of Public Private Partnership in Disaster Management in Indonesia
Abstrak :
Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru. ......Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sriyadi
Analisis risiko dan hubungan klausul kontrak build operate transfer pada pembangunan terminal kapal pesiar di Indonesia (studi kasus terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo) = Risk analysis and correlation clause contract of build operate transfer in development of Indonesia cruise ship terminal (case study cruise ship terminal of Tanah Ampo)
Abstrak :
Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M Contract. ......Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based on existing assets is through the O & M Contract.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T29354
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Zafya Nadhira Affiandi
Analisis kelayakan finansial dan kelembagaan berbasis kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) pada konseptual desain aerotropolis wilayah Bandara Radin IntenI II Lampung = Financial and institutional analysis based on public private partnership in Radin Inten II aerotropolis Airport area conceptual design
Abstrak :
ABSTRACT
onsep bandara aerotropolis diharapkan bisa membuat bentuk bandara yang terintegrasi, efektif dan efisien sehingga bisa menghilangkan permasalahan seperti fasilitas dan infrastruktur pada bandara yang belum memadai dikarenakan belum tertatanya perkembangan bandara. Sebelum merealisasikan proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung, dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui kelayakan investasi dari proyek tersebut, sehingga pihak investor akan tertarik dan dapat bergabung dalam pengembangan infrastruktur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU dengan menggunakan metode Life Cycle Cost LCC yang perhitungannya akan melibatkan komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan yang akan diperoleh dari tahun 2022-2056. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kelayakan investasi dari proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung menghasilkan nilai IRR sebesar 8,80 yang masih berada dibawah nilai WACC. Dengan menggunakan sistem finansial dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah Badan Usaha KPBU , didapatkan nilai IRR akhir sebesar 15,81 dengan pembagian biaya antara pihak pemerintah dan swasta dari komponen biaya investasi, operasional, perawatan, dan pendapatan.
ABSTRACT
The concept of aerotropolis airport is expected to create an integrated, effective and efficient airport form so that it can eliminate problems such as facilities and infrastructure at airports that have not been adequate due to the unfocused development of the airport. Before realizing the development project of Radin Inten II Airport in Lampung, a financial feasibility analysis is conducted to determine the investment feasibility of the project, so that the investor will be interested and can join in the development of this infrastructure. The purpose of this research is to analyze financial and institutional feasibility based on Public Private Partnership PPP using Life Cycle Cost LCC method which the calculation will involve a component of investment cost, operational, maintenance and income that will be obtained from year 2022 2056. From the research, it is found that the investment feasibility of airport development project of Radin Inten II Lampung Airport resulted IRR value of 8,80 which is still below WACC value. Using the financial and institutional system based on the Public Private Partnership PPP , a final IRR of 15,81 was obtained with cost sharing between the government and private sectors of the investment, operational, maintenance and revenue.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>