Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Karya Akhir ini ditujukan untuk mengetahui aspek hukum yang berkenaan dengan project finance pembangun jalan tol ruas Cikampek-Padalarang khususnya masalah jaminan yang diberikan oleh PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) selaku debitor sekaligus sebagai pengelota kekayaan unit ekonomi ruas jalan tol tersebut kepada para kreditor.

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyelesaikan Karya Akhir ini adalah dengan metode penelitian skunder, yaitu dengan cara penelitian dokumen-dokumen hukum dalam rangka project finance nias jalan toi Cikainpek-Padalarang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para kreditor menggunakan tiga bentuk instrumen jaminan yaitu gadai sahani CGMN yang diberikan oleh para pemegang saham dalam CGMN, akses kontrol terhadap manajemen CGMN dan kepastian bahwa ruas jalan tol tersebut tetap akan dapat beroperasi secara komersial untuk mengembalikan pinjaman manakala CGMN dinyatakan default oleh para kreditor. Ketiga bentuk jaminan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perjanjian dan dokumen jaminan sebagaimana diuraikan di dalam karya akhir ini

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis ekonomi Asia muncul di tengah pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan selama beberapa dasawarsa, ironisnya selama kurang lebih Empat (4) tahun krisis moneter melanda Asia, Indonesia menjadi negara yang paling parah mengalami kerumuhan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tersebut sangat besar bagi dunia Konstruksi di Indonesia.

Bidang konstruksi mempunyai karakteristik yang dinamis, yaitu persaingan harga, penawaran yang keras, padat buruh, pengadaan material berlomba dengan waktu dan peluang merugi yang lebih tinggi. Para Pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi harus memahami dengan sungguh-sungguh karakteristik tersebut, tidak konvensional dengan hanya bermodalkan semangat, ketekunan kerja dan uang tetapi harus dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang terlatih yang mampu memeoahkan masalah-masalah dalam situasi yang kritis.

Pekerjaan proyek selalu berhadapan dengan situasi kritis, karena semua kegiatan dan resources (buruh, peralatan dan material) dijadwalkan menurut lintasan kritis. - Pengerahan tenaga buruh besar jumlahnya dengan klasifikasi mulai dari yang kurang terampil sampai tenaga ahli dari berbagai macam disiplin ilmu. - Peralatan banyak dperlukan mulai dari alat-alat kecil sampai ke alat-alat besar dimana memerlukan anggaran biaya mobilisasi dan demobilisasi yang besar jumlahnya bila lokasi proyek jauh letaknya. - Aneka jenis kebutuhan material serta besar jumlahnya memerlukan sistem pemecahan yang tidak mudah dalam hal pengadaannya . Oleh karena itu suatu proyek yang akan diselesaikan sesuai dengan anggaran biaya (budget) dan jangka waktu tertentu harus dikelola oleh suatu management yang memiliki sistem pengendalian yang baik, salah satunya adalah Sistem Pengendalian Biaya.

Unsur biaya dalam mengelola suatu proyek adalah unsur yang sangat penting karena setiap aktivitas terkait dengan biaya-biaya yang hams dibatasi jumlahnya. Dalam kasus Proyek Pembangunan Pabrik Sepatu PT. Mitra Catur Artha Sembada, Tangerang akan dibahas masalah Pengendalian biaya, dimana sistem pengendalian yang baik mempunyai unsur-unsur utama yaitu dasar pengendalian (budget dan Cashflow) yang baik dan cemlal, laporan-laporan yang akurat dan secara berkala dari persetujuan dan pembelanjaan yang sebetulnya, sistem yang baik untuk memulai tindakan pembetulan dan mekanisme peramalan yang membayangkan pandangan biaya yang mutakhir.

Adapun data-data yang diperlukan adalah lingkup pekerjaan, jenis pekerjaan, metode pelaksanaan yang dipakai dimana ada kaitannya dengan pemakaian tenaga kerja dan alat, batasan waktu proyek serta harga material, tenaga kerja dan peralatan.

Rencana Anggaran Biaya yang dihitung adalah Rencana Anggaran Proyek (RAP) yang merupakan Rencana Biaya Operasional, sedangkan kurva ?S? merupakan dasar untuk penyusunan Cash Flow baik untuk pengeluaran biaya (cash out) maupun penerimaan biaya (cash in). Cash Flow tersebut ditinjau terhadap Rencana Anggaran Proyek dan Rencana Anggamn Biaya tanpa kredit bank dan Kurva ?S? merupakan alat pengontrol kondisi keuangan proyek.

Dengan pengendalian biaya yang efektif diharapkan dapat mencapai sasaran anggaran biaya seperti yang telah ditetapkan sebelurnnya dengan mengendalikan semua kendala/ hambatan yang bersifat negatif selama pekerjaan proyek berlangsung, sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi

---

Abstrak :
ABSTRAK
diversifikasi merupakan satu dari 2 strategi dasar untuk mengembangkan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang sudah berkembang akan melakukan diversifikasi bidang usaha. Begitu pula perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bahkan banyak perusahaan Indonesia yang berbentuk konglomerasi.

Sudah banyak pendapat dan penelitian yang menjelaskan keuntungan?keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan diversifikasi. Namun, banyak pula pendapat yang bernada negatif terhadap diversifikasi. Kritik terhadap penerapan diversifikasi, terutama untuk masa mendatang, semakin me ningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Ada beberapa metode untuk mengukur diversitikasi, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Richard P. Rumelt. Rumelt mengelompokkan perusahaan kedalam 9 kategori, yaitu Single Business, Domi nant?Vertical, Dominant-Constrained, Dominant?Linked, Domi nant-Unrelated, Related-Constrained, Related?Linked, Unre? Lated-Passive, dan Acquisitive Conglomerate.

Penelitian ini bertujuan mempelajari keterkaitan antara strategi diversifikasi yang diterapkan oleh perusabaan perusahaan Indonesia dan kinerja finansial yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan tersebut, untuk selanjutnya menentukan strategi diversifikasi yang memberikan kinerja terbaik

Ada 8 besaran finansial yang dipakai untuk mengukur kinerja finansial perusahaan.

Sebagai obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusa haan Indonesia yang telah menjual dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 1993.

Kurun waktu penelitian ini adalah dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993.

Sampel penelitian untuk tahun 1983 berjumlah 18 perusa haan, untuk tahun 1988 berjumlah 22 perusahaan, dan untuk tahun 1993 berjumlah 37 perusahaan.

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa perbedaan kiner ja finansial yang dicapai oieh 2 perusahaan yang menerapkan strategi diversifikasi yang berbeda semata?mata merupakan akibat dan perbedaaan strategi diversifikasi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing strategi diversifikasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kinerja finansialnya.

Kirierja finansial yang dihasilkan oieh tiap-tiap strategi diversifikasi sangat berfluktuasi.

Depat disimpulkan bahwa pada periode 1983-1988, strate gi diversifikasi yang memberikan kinerja finansial terbaik adalah Related Business, sedangkan pada periode 1988-1993, strategi diversifikasi yang memberikan kìnenja finansial terbaik adalah Single Business.

Abstrak :
ABSTRAK


Project finance adalah bentuk pendanaan yang sifatnya unik dan perlu banyak pertimbangan aspek ekonomis dan hukum oleh semua pihak yang terlibat dalam pendanaan proyek. Beberapa hal yang harus dipahanii adalah bagaimana mengetahui risiko potensial default menggunakan ukuran Debt Service Coverage Ratio (DSCR). DSCR merupakan rasio present value fi'ee cash flow proyek terhadap outstanding loan setiap periode. Selain itu, beberapa dokumen terkait yang digunakan pada penelitian ini adalah ; Loan Agreement, Trustee and Paying Agent Agreement, Producer Agreement, Operator's Agreement dan Sales and Purchase Agreement. Pada pendanaan ini, risiko terbesarnya terletak pada ketidakpastian cash flow proyek, walaupun terdapat risikorisiko lain seperti political risk, price of project output risk; interest risk; dan lain-lain. Risiko yang terjadi ini lebih disebabkan ketidakpastian cash flow untuk pengembalian pinjaman karena harga minyak mentah Indonesia. Risiko ini ditandai apabila nilai DSCR terjadi dibawah 140%, karena proyek diperkirakan akan mengalami kesulitan likuditas dan dapat mengalami default.

Simulasi proyeksi cash flow untuk mcnghitung DSCR ini, digunakan harga minyak mentah ICP melalui simulasi Monte Carlo. Variabel input data tersebut terdistribusi normal, maka simulasi digunakan atribut data berupa mean dan deviasi standar. Sedangkan untuk analisis tingkat risiko digunakan probabilitas distribusi DSCR dalam bentuk persentil, dengan menginterpretasikan probabilitas distribusi DSCR dan discriptive statistics hasil simulasi. Perhitungan DSCR didasarkan pada cash flow proyek dan besarnya sal do pinjaman setiap peri ode kuartal melalui simulasi sampai 10.000 kali.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa proyeksi cash flow dibuat menggunakan periode 28 kuartal kedepan dan random variate harga minyak ICP. Sedangkan pengukuran risiko digunakan ukuran DSCR, yang merupakan ukuran kemampuan proyek BLRE mengembalikan pinjaman kepada pihak bank. Tingkat risiko dapat diketahui apabila nilai DSCR yang jatuh dibawah treshold DSCR sebesar 140%. Semakin kecil nilai DSCR, semakin besar tingkat risiko proyek. Selain itu, besamya nilai deviasi standar DSCR dari nilai rata-ratanya, maka akan semakin berisiko pula. Berdasarkan hasil ini, diketahui dengan baik bahwa pada periode awal kuartal dianggap paling berisiko dibanding periode berikutnya. Selanjutnya, tingkat risiko mengalami penurunan pada periode akhir pengembalian pinjaman, seperti ditunjukkan nilai DSCR makin besar. Sedangkan, nilai deviasi standar cenderung naik dari sebesar 0,7499 pada kuartal ke-1 sampai sebesar 0,867 pada kuartal ke-28. Dengan demikian, bank disarankan menggunakan proyeksi cash flow pada penelitian ini, mengingat proyeksi cash flow sangat baik dan sudah mempertimbangkan semua parameter konstan dan variabel.

Abstrak :

Sebagai salah satu sektor usaha yang tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan, maka dibutuhkan suatu alternatif metode pembiayaan bagi sektor usaha hulu minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah regulasi dan mekanisme mengenai trustee borrowing scheme sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan perbedaaannya dengan metode pembiayaan berbentuk project finance pada umumnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penerapan dan mekanisme trustee borrowing scheme di Indonesia mengacu pada trust dalam sistem hukum common law. Hal ini didasarkan pada adanya klausula pilihan hukum dalam perjanjian trustee borrowing scheme, namun skema ini harus tetap mematuhi hukum Indonesia yaitu dalam hal pengaturan devisa utang luar negeri. Mekanisme trustee borrowing scheme ini pada prinsipnya merupakan bentuk derivatif dari project finance¸ namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu dalam hal bentuk hukum pihak yang melakukan pinjaman, sistem jaminan/agunan, recourse dalam pembiayaan, dan prioritas negara terhadap pendapatan. Ketiadaan kerangka hukum trust yang kuat membuat perjanjian trustee borrowing scheme harus memilih hukum negara-negara common law yang telah memiliki kerangka hukum trust yang kuat. Sehingga regulator perlu membuat suatu kerangka hukum trust yang memadai, termasuk mengenai kedudukan utang luar negeri dalam trustee borrowing scheme demi keamanan dari pihak pemberi pinjaman.

Kata kunci: Trust, Jaminan, Project Finance.

---

As one of the business sectors that does not have assets that can be pledged as collateral, an alternative method of financing is needed for the upstream oil and gas business sector. The problems discussed in this thesis are regulations and mechanisms regarding trustee borrowing schemes as an alternative financing for upstream oil and gas business activities and the difference with financing methods in the form of project finance. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. The application and mechanism of trustee borrowing schemes in Indonesia refers to the regulation of trust in the common law. This is based on the existence of a choice of law clause in the trustee borrowing scheme agreement, but this scheme must still comply with Indonesian law, namely in terms of foreign exchange regulation. The trustee borrowing scheme mechanism is a derivatives form of finance¸ but there are differences between the two in terms of the legal form of the party making the loan, the collateral system, recourse in financing, and the country's priorities for income. In the absence of a strong trust legal framework, a trustee borrowing scheme must choose the law of common law countries that have a strong legal framework of trust. Hence, the regulator needs to create an adequate legal framework for trust, including regarding the position of foreign debt in a trustee borrowing scheme for the security of the lender.

Abstrak :
Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan. ......Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview. From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL.

Abstrak :
Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajiban debitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.
The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting on Foreign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools.

Abstrak :
KPBU merupakan salah satu skema pengadaan infrastuktur publik yang melibatkan swasta dengan alokasi risiko diantara para pihak terkait. Project finance merupakan salah satu mekanisme pembiayaan KPBU. Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang meminjam dana dari IBRD Bank Dunia, sehingga terikat dengan General Conditions for IBRD Financing yang salah satu ketentuanya mengatur terkait negative pledge. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait regulasi dan mekanisme pembiayaan proyek KPBU dengan skema project finance dan kaitannya dengan WBNP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. KPBU menggunakan skema BOT, dimana SPV bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek selama masa konsesi. Project finance sendiri merupakan skema pembiayaan KPBU yang menjadikan SPV sebagai pihak peminjam dana dengan sistem limited recourse. Project finance belum diatur secara spesfik dalam hukum Indonesia, namun pelaksanaanya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait perbankan, agunan, dan pelaksanaan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Klausul negative pledge Bank Dunia mengatur bahwa dalam hal terdapat peletakan kepentingan jaminan di atas aset publik terkait utang dengan pihak ketiga (tanpa persetujuan Bank Dunia), akan memberikan IBRD Bank Dunia kepentingan jaminan yang sama dan pro rata atas aset yang bersangkutan. Klausula tersebut memiliki keterkaitan dengan status jaminan proyek dan kedudukan kreditor senior pada project finance, dimana project finance dapat menjadi skema pembiayaan alternatif untuk menghindari keberlakuan negative pledge Bank Dunia. Pendefinisian aset publik yang sangat luas dalam General Conditions for IBRD Financing harus dispesifikasi dan project finance dapat dikecualikan dari keberlakuan negative pledge Bank Dunia. ......PPP is one of the schemes used in public project procurement which is involving the private sector with risk allocation between the related parties. As Indonesia is one of the member countries of the IBRD loan program, it is subject to General Conditions for IBRD Financing which one of the provisions is the negative pledge. This research would solve the problem regarding regulation and mechanism of the project finance and its connection to World Bank Negative Pledge. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. PPP is applying a BOT scheme, where SPV is liable for the project’s financing, construction, and operation risk during the concession period. Project finance is a PPP financing scheme in which SPV is the party of the financing agreement with a limited recourse system. Project finance is not yet regulated specifically in Indonesia and the implementation is subject to the law and regulations regarding banking, securities, and the application of credit and finance for commercial banks. World Bank Negative Pledge Clause stipulates that any lien created on any public assets without World Bank consent, those assets will equally and ratably secure IBRD Loan Payments. The clause is having a correlation with the project collaterals, securities status, and senior lender standing in the project finance, where the presence of project finance is the alternative scheme to avert the effectuation of negative pledge to the public infrastructure financing. For recommendations, the broad scope of public asset definition ought to be specified and the project finance could be stipulated as the negative pledge exceptions for the foreign investor certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACT
One of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best.

Abstrak :
Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur. ......The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor.