Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Didalam studi ini akan dibahas mengenai Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Tujuan penulisan mengadakan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan pembimbingan yang diiaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB). Kemudian penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat (PB). Guna memperoleh gambaran yang senyata tentang pelaksanaan pembimbingan klien PB, penulis melakukan studi literatur. Tehnik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian bersifat deskriftif, dan pelaksanaannya menggunakan data : Wawancara mendalam terhadap PK, masyarakat dan klien. Pengamatan terlibat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa faktor kendala dan faktor pendukung kinerja sebagai berikut : Faktor Internal : 1. Kuantitas dan kualitas petugas Bahwa petugas Bapas Kelas I Jakarta Selatan secara kualitas kurangnya pengetahuan/kemampuan petugas menangani klien PB. 2. Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan sarana dan prasarana transportasi yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari, sangat jauh dari mencukupi. 3. Dana Terbatasnya jumlah dana yang ada sehingga pelaksanaan tugas pembimbingan tidak sesuai Faktor Eksternal 1. Masyarakat Pandangan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan yang dibina di luar lembaga pada Balai Pemasyarakatan masih bersifat negatif dalam masyarakat masih memandang curiga dan memberi stigma atau cap terhadap kehadiran klien di tengah-tengah masyarakat. 2. Keluarga Klien Pada umumnya orang tidak mampu, rasa rendah diri yang melekat pada diri klien. 3. Instansi Terkait Banyak instansi lain yang belum mengetahui serta mengerti tugas-tugas Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini bahwa secara umum pengawasan pada pidana bersyarat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 4. Belum adanya undang-undang yang menunjang pelaksanaan tugas Bapas. 5. Persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam usulan pembimbingan klien baik mengenai keadaan lingkungan baik di masyarakat tempat tinggal klien maupun di lembaga dengan adanya juklak maupun juknis tersebut sangat membantu kelancaran tugas pembimbingan.

Abstrak :
ABSTRAK
Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, agama, ras, nilai, adat istiadat cukup berpotensi untuk timbulnya konflik baik pada skala bawah (grass root) maupun kelompok elit (elite class). Terjadinya konflik di negeri ini seperti konflik di Poso, Ambon, Aceh, Sambas, maupun di Sampit tidak diakibatkan oleh mono factor, akan tetapi lebih pada akumulasi dari suatu permasalahan kecil yang tidak segera diselesaikan dengan baik.

Di Lapas, konflik dalam skala besar juga terjadi karena akumulasi permasalahan demi permasalahan kecil yang tidak diselesaikan dengan baik dan tegas. Tingginya tingkat hunian yang melebihi kapasitas Lapas akhir-akhir ini juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik. Karena dengan tingkat hunian yang melebihi kapasitas membawa dampak (side effect) pada over crowded sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam beristirahat, lingkungan Lapas cenderung menjadi lebih kotor dan bau.

Masih adanya identifikasi kelompok pada kelompok narapidana, menjadi faktor yang rentan atas timbulnya konflik. Perlakuan diskriminatif oleh petugas terhadap narapidana-narapidana tertentu juga masih kerap terjadi. Kemudian adanya stereotip oleh kelompok narapidana (in-group) terhadap kelompok yang lain (out-group). Bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi di Lapas misalnya konflik antar individu yang diakibatkan berbagai macam hal antara lain perselisihan di kamar, masalah hutang piutang, pemerasan, saling mengejek dan lain-lain. Permasalahan yang lebih besar akan timbul apabila narapidana yang berkonflik, membawa identitas kelompoknya masing-masing, lebih parah lagi ketika kelompok tersebut telah lama bermusuhan maka konflik antar kelompok akan mudah terjadi.

Penyelesaian konflik yang selama ini umum dilakukan di Lapas adalah dengan melakukan pemeriksaan masing-masing pihak yang berkonflik, dengan solusi damai atau diberikan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi (pengasingan), kerja sosial. Atau kepada narapidana yang dianggap sering membuat rusuh dapat dipindahkan ke Lapas lain untuk memutus jaringan kelompoknya.

Melalui tulisan ini penulis menawarkan sebuah program intervensi untuk mencegah atau mengurangi konflik di Lapas dengan memberikan sentuhan psikologis. Yakni sebuah program intervensi pendidikan nilai kehidupan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana memiliki perilaku respek dan toleran kepada narapidana, dengan harapan tercipta suatu kondisi Lapas yang aman, tertib, dan damai.

Abstrak :
Kondisi saat ini di lembaga pemasyarakatan yang ditempatkan terpidana seumur hidup tidak memberikan program pembinaan secara khusus. Pembinaan kepribadian yang diberikan bersifat umum dan digabung dengan terpidana lainnya tanpa memperhatikan faktor kondisi individu yang bersangkutan. Sedangkan pembinaan kemandirian dengan pekerjaan hanya semata-mata untuk mengisi waktu saja. Terpidana seumur hidup tidak saja mengalami krisis psikis akibat adanya pembatasan kemerdekaan bergeraknya. Namun dengan tidak adanya batas akhir penjara sampai dengan kematian sehingga terpidana harus menjalani sisa hidupnya dalam penjara. Keputusasaan yang disebabkan trauma tindak pidana, ketiadaan cita-cita dan harapan ke depan membuat dirinya mengalami krisis makna hidup. Makna hidup yang negatif disebabkan terpidana seumur hidup hanya melihat penderitaan dan pembatasan sebagai terpidana seumur hidup hanya sebagai sesuatu yang harus dipersalahkan dan disesali terus menerus. Pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dengan basis kemampuan empati untuk menjadi pendamping dan pembimbing terpidana seumur hidup dinilai merupakan program yang tepat untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan sebagai pendamping dan pembimbing. Materi dasar dari pelatihan adalah pemberian makna hidup positif dan konsultasi yang baik dan efektif.

Abstrak :
Penulisan tugas akhir ini mengenai program pelatihan bagi pegawai pemasyarakatan dalam hal meningkatkan kemampuan penerapan tugas-tugas perkembangan keluarga bagi anak dalam sistem pembinaan di Lapas Anak Pria. Minat untuk memilih judul tulisan ini berawal dari kenyataan bahwa akhir-akhir ini banyak timbul masalah hubungan antar anak dengan orang tuanya. Seringkali permasalahan ini menjadi lebih besar, ketika anak sampai melakukan perbuatan melanggar hukum, dipidana dan akhirnya menjalani pidana di Lapas. Implikasi penjatuhan pidana, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi anak yaitu hidup tanpa kehadiran orang tua atau keluarganya. Peristiwa ini sangat merugikan proses pertumbuhan kepribadiannya. Ketidakhadiran ayah atau ibu (selanjutnya disebut orang tua) dalam Lapas, memberikan gambaran bahwa, mereka harus menerima kenyataaan hidup tanpa kehadiran orang tua sampai masa pidana selesai dijalankan. Hidup tanpa kehadiran orang tua di Lapas, memberikan gambaran bahwa, pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan anak usia antara 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) tahun (selanjutnya disebut remaja) menjadi tanggung jawab Lapas. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan observasi dan penerapan teknik kelompok diskusi fokus, diperoleh kenyataan bahwa, praktek pembinaan narapidana anak (remaja), belum menyentuh pada teori-teori perkembangan anak. Perlakuan petugas masih terkesan menggunakan pendekatan keamanan, pola pembinaan yang diterapkan hampir tidak ada perbedaannya dengan narapidana dewasa, perilaku kekerasan fisik sering terjadi, terbatasnya waktu petugas mendengar keluhan; rendahnya kemampuan petugas memahami persoalan anak, anak merasa terlantar, anak (remaja) kehilangan tokoh atau model, petugas tidak peduli terhadap keberhasilan pembinaan, masih banyaknya waktu luang anak tanpa kegiatan yang positif bagi anak, adalah kenyataan dan permasalahan yang terlihat jelas di Lapas. Belajar dari kenyataan tersebut diatas, penulis meyakinkan asumsi awal, bahwa pembinaan belum memenuhi aspek psikologis remaja. Jika permasalahan ini tidak ditangani, dipastikan, remaja akan mengalami permasalahan lebih dalam antara lain: kesulitan menyesuaikan diri di masyarakat, padahal masyarakat itu sendiri telah terlebih dahulu memberikan stigma sebagai bekas pelanggar hukum. Akibat lain adalah: tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis sesuai tugas perkembangan remaja, sehinga akan membuat remaja tidak mempunyai konsep diri, tidak mandiri. tidak matang dalam kepribadian, apalagi aspek intelektual. Kondisi yang tidak menguntungkan ini sangat berbahaya bagi masa depan remaja. Oleh karena itu. guna mengurangi kelemahan pembinaan narapidana remaja di Lapas, penulis mengajukan usulan rancangan pemecahan masalah berupa penerapan togas perkembangan keluarga bagi remaja guna menghindari ketidakhadiran orang tua di Lapas. Rencana ini dilakukan dalam bentuk pelatihan bagi pegawai untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan melalui penerapan peran pengganti sebagai orang tua ayah atau ibu bagi remaja di Lapas. Rencana pelatihan ini juga sangat bermanfaat, karena disamping melatih pegawai, pembina atau wali, juga memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki remaja dalam usia perkembangannya, kemudian belajar secara bersama-sama kelompoknya (peer group) di Lapas.

Abstrak :
Setiap waranegara berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum, yang terpaksa dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang menyelenggarakan pendidikkan formal dan non-formal. Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak terkait dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Umum, Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah. Penelitian ini membahas penyetenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan kesesuaiannya dengan peraturan Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian berpedoman pada kerangka berfikir yang dikemukakan oleh Engkoswara (2001) yang menggambarkan wilayah kerja manajemen pendidikan dan Fungsi - fungsi Pendidikan ( Depdiknas 2001 ). Peneiitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 14 informan. Pembahasan memadukan hasil temuan lapangan dengan kerangka berfikir, yang dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang memadukan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Umum , Kurikulum Pendidikan Luar Biasa dan Kurikulum Pendidikan Luar Sekotah tetapi masih perlu pembenahan dan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan peraturan dari Departemen Pendidikan Nasional.

---

Every citizen is entitled to obtain get is same education without discrimination, including in it child which is have conflict to with law, what pet-forced to be constructed in Institute of Society Child. In accomplishment context the right to get teaching and education to protege of society, in Institute Society Child Man Tangerang carries out formal education and non formal. Management of Education in Institute of Society Child related to Directorate Education of Base and is Middle of Public, Extraordinary Directorate Education and External Directorate Education of School. This research study management of formal education in Institute of Society Child Man Tangerang and it?s with regulation of Department Education National. Research of guidance at framework thinking told by Engkoswara (2001) depicting region work education management and education functions (Depdiknas 2001). This research use approach qualitative by 14 informant. Solution all result of field finding with framework of thinking, which can concluded that management of formal education in Institute of Society Child Man Tangerang all Curriculum Education of Base and is Middle Public, Extraordinary Curriculum Education and External Curriculum Education of School, but still need correction and improvement of performance to be able to reach result of which is expected as according to regulation of Department Education National.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas akhir ini adalah suatu rancangan program yang penulis tawarkan sebagai pelengkap program pembinaan kemandirian pada keterampilan kerja di Lapas Klas II A Bogor serta Lapas di Indonesia pada umumnya.

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Walaupun sudah ada program pembinaan kemandirian tetapi masih berdasarkan pada keterampilan kerja teknis saja (paham materi pelatihan dan ada hasil kerja), sebenarnya pada diri WBP yang perlu diamati adalah : a. Kondisi psikis dari diri WBP, karena mereka tinggal di lingkungan penjara. Maka ia mengalami hilangnya kemerdekaan bergerak dan disertai hilangnya kebutuhan lain yaitu lost of heterosexual relationship, lost of goods service, lost of autonomy, lost of security (Greshan M Skyes, 1974) b. Kondisi status-status yang dimiliki sebelumnya, karena mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau suatu pekerjaan yaitu mahasiswa, pengemudi angkot, pegawai swasta dan masih usia remaja/belum punya tuntutan kebutuhan. Hal inilah yang menimbulkan situasi konflik diri pada masing-masing persepsi mereka. c. Dari kedua pengaruh tersebut, sehingga terjadi dorongan-dorongan spontanitas adalah dimana saat mereka memilih, dan ingin mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok keterampilan kerja di Lapas Bogor.

Oleh karena itu, pada WBP perlu dianalisa baik dari sisi kondisi psikis, kondisi status sebelumnya dan bentuk kompetensi (minat, bakat dan pengalamanpengalamannya), bahwa mereka sebenarnya ada usaha tetapi tidak paham mengenai jalan keluarnya (hambatan atau bantuan), hal inilah mereka merasa keraguan dalam mengikuti keterampilan kerja di Lapas Bogor

Pada penelitian penulis tentang kondisi WBP dalam mengikuti pelatihan keterampilan kerja, baik yang diselenggarakan oleh LSM/Ormas, dan pihak petugas pemasyarakatan maka perlu dilaksanakan Program Pelatihan Analisis Sahabat (PAS).

Diakhir pelatihan PAS diharapkan WBP memahami dan mengendalikan suatu ambisi dan kenyataan yang cenderung menemui adanya hambatan yang juga ada bantuan (pendukung ambisi). Berharap WBP dengan dorongan bukan spontan saja terhadap keterampilan kerja tetapi punya n-ach yang tinggi, dan punya dorongan mental yang merupakan daya gerak di dalam dirinya sehingga dalam meraih dengan cepat dan efektif mencapai keberhasilan.

Abstrak :
Negara menjamin hak setiap warga Negara termasuk narapidana selama menjalankan masa pidananya mempunyai hak-hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Terkait dengan hak narapidana tersebut maka hanya hak atas kebebasan bergeraknya yang dicabut untuk sementara sedangkan hak-hak lain tetap melekat pada diri narapidana tersebut. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah pemberian ketrampilan kerja oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ ketrampilan bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya. Peran penting Lembaga Pemasyarakatan belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, haI ini dapat dilihat dengan masih banyaknya narapidana yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana sama sekali tidak memiiiki ketrampilan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap petugas dan narapidana yang bekerja di bidang kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Pemberian Ketrampilan kerja kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang masih bersifat nmengisi kekosongan waktu raja, hal ini terlihat dari rendahnya minat dan motivasi narapidana untuk mengikuti kegiatan ketrampilan kerja. Selain itu rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian ketrampilan kerja, sarana dan prasarana sangat terbatas serta anggaran terbatas menjadi kendala-kendala sehinga mengakibatkan pelaksanaan ketrampilan kerja belum berjalan secara optimal. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh ketrampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang perlu mendapat perhatian penuh dari Pemerintah khususnya Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tujuan dari Pemberian ketrampilan kerja agar selama menjalani masa pidananya dapat memperoleh ketrampilan sebagai bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. ......The Government guarantees to all citizens including to prisons or correctional peoples to have a protection and accomplishments. According to human right enforcement, the main punishments to the prisoners are only movement or mobility right revoked, therefore the State or Government shall accomplish to the prisoners of their skills attainment, improvement of working attitude during on the correctional institution. The Correctional Institution is one of the Government programs to relief and re normalize of the law breaker return back into civilization community. Optimizing of Correctional institution is high priority to provide the facilities, workshop, equipments and tools for practice and skill improvement of any prisoners. This observation method was using a detail interview to prisoners and prison officers who involved on skill practicing activities. All data's gathered and notes were originally submitted on any part of this thesis as real presentation. Classically obstacle founded due to lack of support at any aspects, such as facilities, budget, tutors, and prison officer skill to provide the programs as Government guidance on as well. This thesis resulting the conclusions that first Class Cipinang Correctional Institution, urgently have to order as high priority to provide the facilities, workshop, equipments and tools for practice and skill improvement of any prisoners. The accomplishments right of prisoners during on the punishment period suggested to be applies optimally as expected. The skills and any capabilities talent can be as foothold in their future life whenever the prisoners release out from the Correctional institution.

Abstrak :
Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian deri proses peradilan pidana terpadu ( an Intregated criminal justice system ) di samping mengemban fungsi sebagai penegakan hukum juga melaksanakan tugas dibidang pembinaan bagi narapidana. Dalam kerangka pembinaan bagi narapidana salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kerja bagi narapidana. Guna mendukung terselenggaranya tugas pembinaan kegiatan kerja bagi narapidana, salah satunya dapat ditempuh melalui kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga. Tujuan pelaksanaan kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga adalah untuk mendukung pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan informan dari para petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Disamping itu guna mendukung hasil penelitian juga dipilih sejumlah narapidana untuk menjadi informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan Cara observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, ditemukan model eksisting pelaksanaan kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang didasarkan tahap tahap pelaksanaan kerjasama, faktor faktor perighambat dan ditemukannya model ideal pelaksanaan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga dibidang kegiatan kerja produktif bagi Narapidana.

---

Correction Instituion as part of the integrated criminal justice system is responsible to serve the law as well as to conduct rehabilitation for inmates. In the manner of treating inmates, one of many programs implemented is vocational activity for inmates. To run the vocational activity to inmates, establishing association between Correction Institutions and particular third party can be put as supporting aspect. The goal of this association is to uphold the individual competence and self integrity for inmates. This research is using qualitative research method, by inquiring information from Correction Institution officer and Directorate General of Corrections. Also, to support conclutions of this researc, several inmates are chosen as research informants. Data collecting is performedby observation and deep interview with research informants. Subsequently, all the collected data are processed and analyzed. According to the conclution of this research, an existing models is discovered concerning the association between Correction Institutions and particular third party, along with stages of collaboration, the disrupting factors, and recommended ideal model on Correction Institutions and particular third party association regarding Productive Labor Program for inmates.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan. ......The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case. The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data. The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program. Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work.

Abstrak :
Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu pembinaan kepribadian data kemandirian, dimana jenis pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyesali kesalahannya, berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, bertaqwa pada tuhan yang maha esa dan aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi, hal ini disebabkan karena narapidana korupsi adalah narapidana yang sangat berbeda, baik dari latar belakang kehidupan, tingkat intelektual, dan kehidupan ekonomi, sehingga hal ini menimbulkan kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi, pembinaan dilaksanakan secara umum bagi seluruh narapidana tanpa adanya pengklasifikasian.. Dalam mengadakan analisis penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Uber Silalahi mengenai pemanfaatan sumber-sumber dalam mencapai tujuan suatu organisasi, dari penelitian ini diperoleh bahwa tidak berhasilnya organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, faktor program pembinaan, falctor sumberdaya manusia, faktor motivasi, faktor, finansial, faktor informasi dan proses. Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana kasus korupsi diperlukan perhatian dan solusi agar pembinaan dapat segera direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perhatian dan solusi tersebut dilakukan dengan caa menyiapkan suatu program yang baik dalam pembinaan narapidana kasus korupsi, Meningkatkan sumberdaya manusia petugas Lapas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan serta memberi motivasi kepada petugas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan fungsi manajemen dalam pembinaan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pembinaan yang terdiri dari tahap-tahap yang hams dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha pembinaan yang dilaksanakan dalam mencapai mencapai tujuan.

---

Change of paradigm from being a prison to community correction is a major step in Indonesian punishment system; it means change from punitive treatment to correction treatment in accordance with human right. Based on Community Correction Law no.1211995, in conducting prison punishment, Community Correction Institution is given authority by the government to guide prisoners to improve their personalities and be independent. The purpose of this kind of treatment is to make prisoners regret their wrong doing, and not make the same mistake in the future, fear of god, active and productive in building our nation. However, in Community Correction Institute Klas I Cipinang, this treatment can not be applied to all prisoners and especially to Corruption prisoner. The reason being Corruption Prisoner is distinct almost in all aspect, namely background, intellectual capacity, and financial ability. As a government is intensifying war against corrupter, we can expect more and more corruption prisoners, which inturn creating constrains for correction officers in guiding this special breed of prisoners. Study has shown that guiding corruption prisoner in community correction institute Klas I Cipinang doesn?t deliver satisfactory result, in doing the research; this writer is using theory from Ubersilalahi on the benefits of using various resources in achieving organization?s goal. Based on this research failure in guiding Corruption prisoner is doe to several factors- guidance program, human resources, motivation, financial and process. To overcome this constraint in guiding Corruption Prisoner, attention and solution are badly needed so that guidance can be realized and delivered successfully in achieving it purpose. Attention and solution involve preparing a good program in guiding these special prisoners. Improving human resources of this institute, supplying the infrastructure and tools which are needed in the program, and motivate the correction officer so the will do the jobs responsibly.