Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Pada periode pemilu 2004, 2009 dan 2014, PKS merupakan satu-satunya partai politik dengan keterpilihan perempuan paling sedikit di antara partai politik lain. Namun pada pemilu 2019 perolehan kursi bagi perempuan caleg PKS mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penelitian ini menguraikan mengenai proses kandidasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan caleg PKS pada pemilu 2004-2019. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah keterpilihan caleg perempuan PKS pada pemilu 2004-2014 dipengaruhi oleh proses kandidasi yang melihat modal politik dan jaringan modal sosial. Sementara pada pemilu 2019 keterpilihan beberapa perempuan caleg PKS dipengaruhi adanya male power relation dari elit lokal yang pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran proses kandidasi dalam PKS yang awalnya bersifat inklusif-eksklusif menjadi inklusif-pragmatis.

---

ABSTRACT

 

---

In the 2004, 2009 and 2014 election periods, PKS was the only political party with the least women elected among other political parties. But in the 2019 election the seats for PKS women candidates improved a significant increase. In this study describes the process of candidacy and the factors that influence the election of women PKS candidates in the 2004-2019 election. The result of this research discussion is the election of PKS women candidates in the 2004-2014 election by the process of candidation that looked at political capital and social capital networks. While in the 2019 election the electability of several PKS women candidates showed that there was a relationship of male power from the local elite who had and were being prepared as regional heads. This difference shows that there is a change in the process of candidacy in PKS that starts from inclusive-exclusive to pragmatic-inclusive.

 

"

"ABSTRAKBagi politisi, wajah sebagai image dan aset terpenting karena dapat menyembunyikan karakter asli atau sekedar menyamarkannya. Di dalam image melekat unsur kehormatan, penghormatan, status, hubungan, kesetiaan dan nilai-nilai positif. Penerapan teori negosiasi wajah Ting Toomey (1985) dan dengan perpaduan konsep ekspresi mikro Ekman (2003) menjadi pisau analisis image dalam mengungkapkan manajemen wajah aktor di berbagai panggung depan. Kemudian menjadi satu kesatuan dengan metode analisis percakapan dan paradigma interpretif dalam menggambarkan panggung belakang aktor yang tampil melalui ekspresi wajah pada tayangan Jakarta Memilih “The Final Round”.

---

ABSTRACTFor politicians, the face as self image and the most important asset because it can hide the original character or just mask it. In image self there are elements honor, respect, status, relationships, loyalty and positive values ​​of self. The application of theory of face negotiation, developed by Stella Ting Toomey (1985) and the microexpression concept which developed by Ekman (2003) become knife's analysis to self image in reveals management facial by politician in front stage. Then, become a unity with the conversation analytical methods and interpretive paradigms in describing back stage of the actor which present on their face in Jakarta Memilih "The Final Round"."

"Penelitian ini akan menggambarkan proses kandidasi yang dilakukan Partai NasDem sebagai partai politik yang meraih peningkatan suara tertinggi peserta Pemilu Anggota DPR tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori Rekrutmen Politik Pippa Norris (1997). Argumen penelitian adalah peningkatan suara Partai NasDem dipengaruhi oleh proses kandidasi Partai NasDem. Temuan penelitian ini adalah proses kandidasi Partai NasDem mampu meningkatkan perolehan suara Partai NasDem karena menerapkan 3 (tiga) strategi. Pertama, merekrut kandidat yang tidak saja memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga berasal dari kandidat yang memiliki latar belakang ganda (cross cutting background) yang dianggap mampu menjamin keterpilihan. Strategi tersebut dapat dilihat dari interaksi yang terjadi antara kebutuhan selectorate Partai NasDem untuk memenangkan pemilu (demands of gatekeeper), dengan penawaran para kandidat (supply of aspirants) berupa modal politik yang kuat. Kedua, Partai NasDem menggunakan metode survei untuk memastikan elektabilitas kandidat yang direkrut bersifat konsisten bahkan meningkat hingga menjelang pemungutan suara. Sesuai teori Norris bahwa sistem pemilu dan sistem kepartaian akan mempengaruhi proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, maka dalam konteks Pemilu 2019, kedua sistem tersebut membuat Pemilu 2019 sangat terpusat pada kandidat (candidate centered). Hal tersebut mendorong Partai NasDem untuk memastikan elektabilitas kandidatnya selalu tinggi dan konsisten, dengan melakukan survei secara berkala bahkan sejak Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Ketiga, melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan kandidat tertentu sebagai wujud dari pelaksanaan slogan politik tanpa mahar. Strategi ini selain semakin menarik minat kandidat dari banyak kalangan untuk bergabung dengan Partai NasDem, juga berhasil membentuk citra positif masyarakat terhadap Partai NasDem sehingga mampu mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada Partai NasDem. Pada gilirannya, ketiga strategi tersebut di atas berhasil mendongkrak perolehan suara Partai NasDem pada Pemilu 2019.

---

This study will describe the candidacy process carried out by the NasDem Party as a political party that won the highest increase in votes for participants in the 2019 DPR Member Election. The theory used is the Political Recruitment theory of Pippa Norris (1997). The research argument is that the increase in the NasDem Party's votes is influenced by the NasDem Party's candidacy process. The finding of this study is that the NasDem Party's candidacy process was able to increase the NasDem Party's vote acquisition because it implemented 3 (three) strategies. First, recruiting candidates who not only have high electability, but also come from candidates with cross cutting backgrounds who are considered capable of guaranteeing electability. This strategy can be seen from the interaction that occurs between the needs of the NasDem Party selectorate to win the election (demands of gatekeepers), and the supply of aspirants in the form of strong political capital. Second, the NasDem Party uses a survey method to ensure that the electability of recruited candidates is consistent and even increases before voting. According to Norris' theory that the electoral system and the party system will affect the recruitment process carried out by political parties, in the context of the 2019 election, the two systems make the 2019 election very candidate centered. This has prompted the NasDem Party to ensure that the electability of its candidates is always high and consistent, by conducting periodic surveys even since the 2015, 2017, and 2018 regional elections. Third, financing the needs of certain candidates as a manifestation of the implementation of political slogans without dowry. This strategy in addition to attracting more candidates from various circles to join the NasDem Party, also succeeded in forming a positive image of the public towards the NasDem Party so that it was able to influence voters to make their choice to the NasDem Party. In turn, the three strategies above succeeded in boosting the NasDem Party's vote acquisition in the 2019 General Election."

"Becoming a Candidate: Political Ambition and the Decision to Run for Office explores the factors that drive political ambition at the earliest stages. Using data from a comprehensive survey of thousands of eligible candidates, Jennifer L. Lawless systematically investigates what compels certain citizens to pursue elective positions and others to recoil at the notion. Lawless assesses personal factors, such as race, gender and family dynamics, that affect an eligible candidate's likelihood of considering a run for office. She also focuses on eligible candidates' professional lives and attitudes toward the political system."

"Tesis ini berupaya memperlihatkan bagaimana proses rekrutmen politik dilakukan oleh panai politik di Kota Depok menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005. Studi ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh tiga parpol (PKS, PD dan PAN) untuk pcncalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Depok.Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang mengkaji sifat proses rekrutmen, apakah bersifat terbuka atau tertutup, berorientasi pada achievement oriented style (kecakapan) atau ascriptive style (ketokohan). Studi ini melihat bahwa keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seseorang berkaitan dengan beberapa faktor seperti ketokohan, kemampuan finansial, keturunan, latar belakang organisasi, agama, gender serta pendidikan dan pengalaman.Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan kunci dan telaah terhadap dokumen tertulis yang bersumber dari dokumen partai maupun artikel Surat kabar.Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa rekrutmen untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya tidak melibatkan masyarakat secara mendalam sehingga menimbulkan protes dan pengalihan dukungan dari kader partai politik kepada calon lain di luar yang ditetapkan partainya.Studi ini memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen relevan dalam memahami proses rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti Indonesia.

---

This thesis aims to discuss the process of political recruitment conducted by political parties in Depok for the Direct Mayoral Election in 2005. This study only focuses on the discussion of recruitment process conducted by three political parties' (PKS, PD and PAN) to select the candidates for the election.

Analysis to the recruitment process employs theories of recruitment that analyze the nature of recruitment process, whether it is open or closed, achievement oriented style or astrictive style. The study shows that the decision to recruit or not to recruit someone is related with several factors such as figure, financial capability, descends, organizational background, religion, gender as well as education and experience.

The research undergoes several phases; data collection is conducted through in-depth interview with key informants and a review of some documents from the parties or articles in the newspaper.

The study finds that recruitment for the prospective Mayor and Deputy Mayor of Depok does not involve the community at large so it triggers protests and shift in support from the cadres that eventually give their votes to the candidates from other parties.

This study shows that the theories of political recruitment are still relevant in analyzing recruitment process in the countries that are still in the stage of consolidation towards democracy, including Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis fenomena party switching di Indonesia. Dengan mengambil kasus party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, penelitan ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana bentuk party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029? dan mengapa kader PSI melakukan party switching pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029? Melalui kerangka konsep party switching oleh Heller dan Mershon (2009)dan teori sistem insentif partai politik oleh Ware (1996), penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat beberapa bentuk party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, yaitu: (1) berdasarkan arah, berbentuk inswitch dan outswitch; (2) berdasarkan dampaknya terhadap jumlah partai politik, berbentuk across existing parties; (3) berdasarkan seberapa dekat waktunya dengan kasus party switching lainnya, berbentuk near-simultaneous maupun simultaneous; dan (4) berdasarkan sejauh mana aktor yang terlibat dapat melakukan pilihan bebas, berbentuk voluntary. Kedua, kader PSI melakukan party switching pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029 karena kader PSI mendapatkan disinsentif materiel, solidaritas, dan tujuan dari PSI sebagai partai politik asal dan di sisi lainnya mendapatkan insentif material incentives, solidary incentives, dan purposive incentives dari partai politik tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka.

---

This study analyzes the phenomenon of party switching in Indonesia. By taking the case of party switching of PSI cadres in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029, this research wants to answer the questions of how the form of party switching of PSI cadres in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029? and why PSI cadres do party switching in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029? Using the party switching conceptual framework by Heller and Mershon (2009) and the political party incentive system theory by Ware (1996), this study shows that first, there are several forms of party switching by PSI cadres in the candidacy for the 2024-2029 Jakarta DPRD, namely: (1) based on direction, in the form of inswitch and outswitch; (2) based on its impact on the number of political parties, in the form of across existing parties; (3) based on how close in time with other party switching cases, in the form of near-simultaneous and simultaneous; and (4) based on the extent to which the actors involved can make free choices, in the form of voluntary. Second, PSI cadres do party switching in the candidacy for the 2024-2029 DKI Jakarta DPRD because PSI cadres get material, solidary, and purposive disincentives from PSI as the original political party and on the other hand get material incentives, solidary incentives, and purposive incentives from the destination political party. This research uses a qualitative method with primary data obtained from in-depth interviews and secondary data obtained from literature review."

"Adalah suatu kenyataan bahwa banyak caleg perempuan yang gagal dalam pemiliban dengan mekanisme suara terbanyak pada Pemilu 2014. Mencengangkan sekaligus mempribatinkan, karena tindakan afrrmasi terhadap caleg perempuan seakan "tidak berdaya" menghadapi suatu pemiliban langsung. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa yang menyebabkan kekalahan tersebut. Apakah modal ekonomi, modal sosial dan modal politik berimbas terhadap keberhasilan caleg perempuan pada Pemilu 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif berperspektif gender, dengan metode tekbnik pengumpulan data, melalui wawancara terfokus, observasi dan studi dokumen. Temuan penelitian ini sebagai berikut; pertama, partai politik adalah penguasa tunggal dalam menentukan nomor urut maupun daerah pemiliban caleg; kedua, modal ekonomi caleg perempuan tidak sebesar caleg laki-laki kebanyakan didapat dari hasil sharing diantara anggota keluarga; ketiga, kekalahan caleg perempuan pada pemilu dengan mekanisme suara terbanyak lebib kepada ketidak pahaman mereka akan makna sebenarnya dari modal sosial, sehingga sebagian besar dari mereka teijebak pada kegiatan penggalangan pada tahapan seremonial; keempat, beban caleg perempuan lebib berat. Mereka harus terlebib dahulu menyelesaikan persoalan relasi kekuasaan dalam intern keluarga untuk mendapatkan ijin menjadi caleg bam kemudian "bertarung" menghadapi persaingan bebas pada pemiliban langsung di Pemilu 2014; kelima, para informan dapat menerima kekalahan mereka dengan legowo dan tidak "patah arang"keenam, seluruh caleg perempuan subjek penelitian ini menghendaki agar pemiliban kembali ke sistim nomor urut; ketujuh, caleg perempuan ada kesempatan untuk menang, jika mereka memaksimalkan kekuatan modal sosialnya.

---

It is the reality that many Indonesia woman candidates failed during the most votes system at last 2014 election.Flabbergast andalso be apprenhensive about the election, because avirmative action towards women candidates looks "helpless" confront the direct vote system. The objective of this study is to find out cause of their failure. Wether or not, financial capital, social capital, and political capital confront to the sucsesfullnes of woman candidates at the 2014 election. The research was based on qualitative approach with gender's perspektif, and applied data collecting technique by means of; observation, in depth interview, and document study.

The result of this research discovered that; first, Political Party is the sole decision maker for sequential number and electoral region, to parliamentary candidate; second, The amounts of financial capital ofWoman's candidates are less than man Usually they collect it together with the family; third, The failure of woman's candidates at the election, because they didn't understand about the true meaning of social capital, that's why most of them seems to be trapped at ceremonial activity; fourth, Women's candidates burden, heavier than man because as a candidate, firstly they have to solve their own problem concerning with the relation of power in their family.

They have to get their permission to be a candidate. Sothat they can fight through the direct vote election 2014; fifth , All the informant can receive their discomfiture, and they were not "charcoal broken"; sixth, All the informant prefer election with the sequential number; seventh, Woman's candidates still have chance to win, by maximize their social capital."

"Account of Agus Harimurti Yudhoyono as a governor candidate of Jakarta Province, Indonesia."