Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Terminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber. Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk pelaksanaanya terdapat pada PER-61/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 serta PER-62/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-25/PJ./2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan serta menganalisis relevansi kebijakan beneficial owner di Indonesia dengan kondisi setelah dipublikasikan revised proposal beneficial owner meaning oleh OECD (2) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam mencegah adanya treaty shopping. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) kebijakan penentuan beneficial owner masih relevan dengan ketentuan yang ada di OECD (2) Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk menerapkan kebijakan anti-treaty shopping dalam upaya menangkal penyalahgunaan P3B. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar (1)Untuk memberi kekuatan hokum agar kebijakan anti-treaty shopping diatur secara komprehensive dalam UU PPh atau masuk dalam ketentuan treaty, (2) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang di indikasikan menggunakan skema treaty shopping, (3)meningkatkan kompetensi dari pegawai, serta (4) mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari negara mitra P3B melalui EOI.

---

ABSTRACT The terminology of beneficial owner is an important matter in determining whether foreign tax owner could have a decreased tariff from a treaty. Through a treaty shopping practice, tax payer is trying to modify the transaction to have a treaty benefit in order to maintain their income through P3B partner country. It is surely will erode the potential of the state tax revenue sources. Therefore, the authority of Indonesian taxation made a regulation on antitreaty shopping as stipulated in Article 26 1a UU PPh in 2008. Furthermore, the implementation guidelines is in PER-61/PJ./2009 as currently modified with PER-24/PJ./2010 and PER-62/PJ./2009 as currently modified with PER-25/PJ./2010. The purpose of this study is to (1) Describe and analyze the regulation relevance between beneficial owner in Indonesia and the condition following the published of revised proposal beneficial owner meaning by OECD (2) Understand and analyze the attempts coming from the tax authorities in Indonesia to prevent treaty shopping. This study is an qualitative analysis with a desrciptive design. From the study, the author has concluded that (1) the regulation of beneficial owner determination is still in relevance with the provision stated in OECD (2) Directorate General of Tax has attempting to implement the anti-treaty shopping regulation in the effort to avoid the manipulation of P3B. The author suggested (1) to give a legal force, it is important that the anti-treaty shopping regulation is handled comprehensively in UU PPh or get involved in the treaty provision (2) monitor tax payer indicated to use treaty shopping scheme (3) improve the staff competence and (4) optimizing information gathered from the P3B partner country through EOI.

Abstrak :
ABSTRAK
The effect of import tariff reduction on unemployment can be vary not only across sectors but also across regions, yet the empirical studies on regional analysis are still limited. this study investigates the effect of tariff reduction on unemployment in districts level in Indonesia spanning period 2000-2013. we follow the strategy of Topalova to construct regional tariff exposure in districts level. our empirical analysis use individual data approach to measure unemployment. By controlling the shifting in labor demand due to input tariff reduction, we find that impor tariff reduction leads to an increase in unemployment and the increase is higher in district with larger employment share in net importer sectors.

Abstrak :
The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development and influence Human Resources of Health Services, Departement of Health RI 2007). The want completed and consequence boundary the formation, the government in the distric for the research that the recruitment with the contract system. The aims for the research was to be analysis for the polyce the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso Badung, Kareangasem and Kediri town.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PM dan PTSP) di DKI Jakarta telah mengalami beberapa fase perubahan, dimulai dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP). Fase perjalanan reformasi kebijakan kelembagaan tersebut namun tidak diiringi dengan efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan konfigurasi struktural Dinas PM & PTSP DKI Jakarta menggunakan teori Mintzberg dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa karakteristik kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta saat ini merupakan konfigurasi Birokrasi Mesin. Birokrasi mesin mengutamakan standardisasi dan spesialisasi pekerjaan secara tinggi. Hal demikian menjadi kelemahan pada birokrasi mesin dalam pengambilan keputusan yang tidak dapat diambil secara cepat sebagaimana kondisi empiris kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta itu sendiri. Dengan demikian diperlukan perubahan dari birokrasi mesin menjadi birokrasi profesional yang kemudian meletakkan standardisasi kepada keahlian/kemampuan individu sehingga efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi dapat tercapai.

---

ABSTRACT
Institutional policy on investment and one stop shop in DKI Jakarta has been modified by several phase, started with One Stop Shop Service Unit (one roof system), One Stop Shop Service Agency and lastly, Investment and Integrated One-Stop Services Department. However, those institutional reform were not followed by its institutions effectiveness and the improvement of investment climate. Approached by using qualitative method, this study aims to find institutional configuration structure of Investment and One Stop Shop Service Department in DKI Jakarta based on Minztberg scheme. The research resulted that the characteristics of Investment and One Stop Shop Service Department of Jakarta Province is on the machine bureaucracy stage which characterized by the high level of standarization and specialization work. This result implicated that the institution has the weakness in decision-making process which could not be taken in immediate time as shown by the emprical condition of Investment and One Stop Shop Service Department. Thus, the institution still required to form a more professional bureaucracy which standardized on the expertise and ability of an individual to improve its institutional effectiveness in improving the investment climate.

Abstrak :
ABSTRAK
Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010 sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulum berbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah prokontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baik namun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peran aktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincian fungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci

---

ABSTRACT
As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation, Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as a continuation of the medical education. In practice, a number of pros and cons emerges from the various parties among students, education institutions, professional organizations , and the general public. This study aimed to analyze the policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stage of agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted but not optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actors have not been clearly delegated with the strong legal protection and details of functions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of the implementation of PIDI involving the key stakeholders

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information. Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature. In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaurocrates.

Abstrak :
Pada transaksi perdagangan komoditas energi, banyak ditemukan pergerakan harga yang ekstrim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi return komoditas energi cenderung memiliki karakteristik fat tailed, kurtosis tinggi dan negatif skewness. Sementara, pengukuran risiko pada umumnya menggunakan asumsi distribusi normal atau lognormal sehingga diduga estimasi yang diberikan dalam mengukur risiko kurang tepat untuk karakteristik distribusi yang fat tailed seperti distribusi return komoditas energi. Dalam tesis ini dijelaskan proses perhitungan risiko harga komoditas energi WTI crude oil, heating oil dan propane di pasar spot dan future menggunakan metode EWMA, ARCH/GARCH dan EVT. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai Value at Risk (VaR) EVT cenderung lebih besar dibandingkan VaR dari pendekatan lainnya. Hedging antara spot dan future juga menunjukkan bahwa upaya mitigasi dengan transaksi derivatif dapat menurunkan nilai VaR.

---

In energy complex market, daily logarithmic price changes tends to be highly volatile or extreme. All empirical distributions of energy complex exhibits fat tails, high kurtosis and negative skewness. On the other hand, market risk measurement usually only accommodate normal or lognormal distribution assumption which could underestimate the commodity?s risk estimation. In this thesis was described price risk measurement of WTI crude oil, heating oil and propane in spot and future market by applying EWMA, ARCH/GARCH and EVT approach. Calculation shows EVT Value at Risk (VaR) for those commodities are higher than VaR obtained from EWMA and ARCH/GARCH approach. Hedging the spot transactions with futures has shown significant impact in reducing VaR for each commodity.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely. The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy.

Abstrak :
Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology. The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches. The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum. The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology.