ABSTRAKProgram Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010
sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulum
berbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah prokontra
muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,
organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitian
menunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baik
namun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peran
aktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincian
fungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi
komprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci
ABSTRACTAs the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,
Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as a
continuation of the medical education. In practice, a number of pros and cons
emerges from the various parties among students, education institutions,
professional organizations , and the general public. This study aimed to analyze
the policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stage
of agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted but
not optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actors
have not been clearly delegated with the strong legal protection and details of
functions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of the
implementation of PIDI involving the key stakeholders
T53727-Fitra Sugiharto.pdf :: Unduh