Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tingginya angka kriminalitas dengan modus yang semakin canggih dan bervariatif menuntut kualitas kinerja Polri dengan kemampuan profesional, khususnya pada satuan fungsi Reserse yang mempunyai tugas dan wewenang penanganan perkara. Kualitas kinerja satuan fungsi Reserse Polri tersebut akan dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya khususnya penyidik yang mempunyai kewenangan hukum dalam melakukan penyidikan tindak kriminal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap hubungan kepuasan kerja, kompensasi, dan etika dengan kinerja Penyidik Reserse Polri. Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian korelasional, dimana sampel penelitiannya menggunakan cluster sampling, yakni seluruh PenyidikfPeyidik Pembantu yang ada di Markas Komando Kepolisian Resort di 7 wilayah Daerah DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner, sedang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian in melalui pendekatan statistika parametrik, yakni analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan kinerja Penyidik Reserse Polri, Dengan taraf signif kansi 5%, kepuasan kerja tidak banyak memberikan kontribusi terhadap kinerja penyidik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana, kurangnya penghargaan terhadap pencapaian tugas oleh penyidik, dan kurangnya kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas; 2) terdapat hubungan yang positif antara kompensasi dengan kinerja Penyidik Reserse Polri dengan kontribusi sebesar 34,8%. Kompensasi yang kontribusinya rendah dalain hal ini selain dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan tunjangan kesejahteraan hidup, gaji yang diberikan juga kurang memenuhi standar kebutuhan dasar penyidik. Evaluasi hasil pekerjaan menjadi pertimbangan juga dalam upaya meningkatkan kinerja Penyidik Reserse Polri sehingga menjadi motivasi dalam mencapai tujuan penugasan; 3) terdapat hubungan positif antara etika dengan kinerja Penyidik Reserse Polri, dengan kontribusi yang lebih besar dibanding variabel kepuasan kerja dan kompensasi yakni sebesar 43%, sehingga dapat dianalisis bahwa Penyidik Reserse Polri perlu ditunjang dengan kesadaran akan etika dalam meningkatkan kinerjanya; 4) secara bersama-sama, kepuasan kerja, kompensasi dan etika berhubungan secara positif dengan kinerja Penyidik Reserse Polri dengan nilai kontribusi sebesar 37,1%. Walaupun nilainya rendah, namun ketiga variabel tetap harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja Penyidik Reserse Polri.

Abstrak :
Pelayanan Polri merupakan salah satu tugas pokok Polri dibidang pencegahan kejahatan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Tugas pelayanan ini, selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masih ada beberapa anggota Polri yang belum menghayati arti dari tugas pelayanan tersebut. Mereka masih menampilkan sikap arogan, kasar dan cenderung diskriminatif serta cenderung mengharapkan imbalan saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Demikian halnya dengan Pos Polisi Blok M yang berada di tengah-tengah masyarakat di kawasan Blok M. Keberadaan Pos Polisi tersebut dibutuhkan masyarakat untuk melayani masyarakat melalui tugas Kepolisian yang meliputi : penerimaan laporan pengaduan, melaksanakan tindakan preventif dengan melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta penanganan tempat kejadian perkara. Dalam tugas pelayanan ini, Pos Polisi Blok M tidak hanya sekedar melaksanakan tugas sesuai yang diterangkan diatas. Masyarakat yang heterogen dan memiliki berbagai kepentingan serta menyimpan berbagai masalah di kawasan itu, juga membutuhkan Polri dalam konteks tugas lain yaitu : dapat meredam berbagai permasalahan yang terjadi, mampu menciptakan suasana yang aman dan tertib, dapat menetralisir suasana yang kacau, mengamankan dan menertibkan pasar, berperan sebagai pemecah masalah dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan, membantu masyarakat agar terhindar dari gangguan keamanan dan melaksanakan upaya untuk mengantisipasi sumber-sumber potensi konflik. Melihat situasi kawasan Blok M yang begitu kompleks masalahnya dan mencermati keadaan Pos Polisi Blok M yang bersahaja, (cenderung sederhana dan miskin kemampuan), maka menimbulkan suatu asumsi, bahwa Pos Polisi Blok M mengalami kondisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan tantangan tugas yang dihadapi. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi tugas pelayanan dan juga menimbulkan berbagai kendala dalam menangani setiap permasalahan di kawasan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh fakta, bahwa jika Pos Polisi Blok M tidak didukung satuan atas (Polsek dan Polres), maka pos tersebut mengalami tugas yang berat . Dengan adanya peran satuan atas, selama ini tugas-tugas yang begitu kompleks dapat dihadapi. Terlihat pula, bahwa Pos Polisi Blok M, melalui kepemimpinan Kapospolnya, telah melaksanakan berbagai kiat, langkah guna mengatasi tantangan tugas. Kiat dan langkah yang dilakukan oleh Kapospol, cenderung mengabaikan prosedur tetap yang berlaku, bersifat rutinitas, insting dan jangka pendek tanpa perencanaan tertulis, dengan alasan tugas yang dilaksanakan lebih praktis. Kapospol mampu menciptakan hubungan yang baik dengan segenap masyarakat di kawasan tersebut, untuk memanfaatkan potensi masyarakat sekitarya, guna mendukung tugas yang berat. Dalam penelitian ditemukan fakta, bahwa Kapospol tidak menerapkan proses manajemen yang benar sesuai teorinya. Sebagai manajer tingkat bawah, Kapospol terlihat hanya menerapkan manajemen yang sifatnya alami dan berdasarkan situasi saat itu, terutama dalam proses kegiatan pelayanan, dari mulai perencanaan, penyusunan kekuatan, pelaksanaan dan pengendalian. Kesemuanya ini tidak diiakukan secara terencana. Kemudian fakta menunjukkan, bahwa perpolisian yang terkandung dalam tugas pelayanan di Pos Polisi Blok M, lebih bersifat kekeluargaan ( Familiar policing)

Abstrak :
Organisasi Polri merupakan bagian dan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tugas kepolisian, organisasi Poiri dibentuk dari satuan yang lebih besar (Markas Besar) sampai Polsek sebagai satuan terdepan. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, peran Polres lebih dikedepankan sebagai Komando Operasional Dasar yang lebih dekat dengan masyarakat Polres diorganisasikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, sesual dengan peran tugas masing-masing terrnasuk di dalamnya Satreskrim dan Satintelkam. Meskipun peran dari masing-masing fungsi berbeda, mereka harus tetap bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasi Polri secara menyeluruh. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memahami perlunya hubungan kerja/koordinasi antar satuan dalam organisasi kepolisian. Masalah yang dibahas berhubungan dengan pengungkapan tindak pidana yang difokuskan terhadap hubungan kerjal koordinasi antara Satreskrim dengan Satintelkam di Polres Jepara. Untuk memudahkan pemahaman atas permasalahan penulis menggunakan tiga macam kepustakaan yaitu kepustakaan penulisan, kepustakaan konseptual, dan kerangka konsepsional. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan data kuantitatif sebagai alat pendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pemeriksaan dokumen dan penelitian lapangan dengan cara pengamatan dan wawancara tidak terstruktur. Dari penelitian lapangan terlihat bahwa hubungan kerja/koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dalam mengungkap tindak pidana pada Polres Jepara belum berjalan. Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapoiri nomor 189 tahun 1993 yang seharusnya menjadi landasan untuk melaksanakan hubungan kerja tidak dilaksanakan, bahkan masih ada anggota yang tidak mengetahui aturan tersebut Pelaksanaan hubungan kerja dilakukan atas perintah/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kesatuan. Antara kedua satuan terlihat adanya konflik terselubung yang tidak diungkapkan secara langsung. Tiap-tiap satuan menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan yang sama sebagai anggota polisi untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan, walaupun sebenarnya dibedakan. Hasil temuan menunjukkan salah satu penyebab tidak berjalannya kerja sama disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga tiap satuan memanfaatkan kewenangan yang ada, untuk memenuhi kebutuhan satuan maupun kebutuhan pribadi. Hal ini, tanpa disadari, merupakan wujud dari penyalahgunaan wewenang yang secara langsung akan mempengaruhi respon masyarakat terhadap pelayanan Polri.

Abstrak :
Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang manajemen pengawasan. Perhatian utama kajian ini adalah pada penerapan/pelaksanaan manajemen pengawasan di salah satu organisasi kepolisian tingkat polres dalam jajaran Polda Metro Jaya. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah tentang pelaksanaan manajemen pengawasan di lingkungan Sat Reskrim polres Metro Jakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumen terhadap berbagai macam sumber informasi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen pengawasan di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil dari pada penelitian menemukan indikasi bahwa Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan belum menjalankan manajemen pengawasan secara balk dan benar. Pertimbangan belum dilaksanakannya manajemen pengawasan secara balk dan benar oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan adalah karena banyak faktor, antara lain: sumber daya manusia yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendukung, anggaran yang terbatas serta penerapan/ pelaksanaan aturan organisasi yang tidak konsisten. Terkait dengan masalah ini, maka baik buruknya pelaksanaan manajemen pengawasan akan menentukan kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam sebuah organisasi, fungsi pengawasan harus berjalan dan dilakukan secara tepat demi menjaga agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian, dengan menggunakan manajemen pengawasan yang balk akan dapat dilakukan penilaian apakah suatu organisasi (dalam hal ini Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dengan melaksanakan manajemen pengawasan yang baik maka akan dapat diperoleh informasi, dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan. Jadi manajemen pengawasan merupakan proses/rangkaian kegiatan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Abstrak :
Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri, merupakan upaya Polri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja para personel Polri. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon sebagai upaya peningkatan kinerja personel Polres Cilegon. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah meliputi bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai sistem penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon, apakah penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut berdampak pada peningkatan kinerja personel Polres Cilegon, serta apa saja evaluasi terhadap penerapan sistem penilaian kinerja personel Polres Cilegon dengan metode Sistem Manajemen Kinerja Polri. Penelitian tentang penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dan snowball sampling yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode yaitu : observasi terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon dan Jajarannya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan - tahapan pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Pelaksanaan penilaian kinerja masih bersifat hanya mengejar formalitas dan menggugurkan kewajiban saja. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari personel terhadap Perkap Nomor 16 tahun 2011 membuat pelaksanaan penilaian kinerja menjadi tidak maksimal. Belum berpengaruhnya penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja terhadap gaji dan tunjangan kinerja turut memperngaruhi pelaksanaan penilaian kinerja. Dan kesimpulan akhirnya adalah penerapan penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum berpengaruh terhadap kinerja personel pada Polres Cilegon. ...... INP Regulation (Perkap) number 16 year 2011 concerning INP's government officer performance assessment system using INP Performance Management System, is an effort to manage and increase INP personal performance. This research studies the implementation of performance personal assessment using INP Performance Management System in Resort Police of Cilegon as an effort to incease personal performance in Cilegon Resort Police. The issues of the research are including how the implementation of INP Performance Management System as a personal performance assessment system in Cilegon Resort Police, does it effect the personal performance improvement, and what are the evaluations due to personal performance assessment application in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System. This research uses descriptive qualitative approach. Data source is selected by using purposive method and snowball sampling which adjusting based on information necessity trend in field. Data collecting uses three methods including observation, interview and document study. Data analysis uses three steps method including data reduction, data presentation dan data verification. The conclusion of the research is that the implementation of Perkap number 16 year 2011 concerning personal performance assessment system in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System, has not been applied based on holding regulation. Each stage of application has not been performed as it should be. The implementation of performance assesment is only a formality. The lack of personal knowledgement and consciousness against Perkap number 16 year 2011 causes the lack of performance assessment implementation. Final conclusion of the research is that the performance assessment implementation using INP Performance Management System has not influence personal performance in Cilegon Resort Police.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang sumber daya manusia humas Polri dari sudut pandang ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia. Humas Polri merupakan fungsi pendukung yang memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat dan membangun citra positif Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatan personel humas Polri belum mampu memenuhi kebutuhan personel yang memiliki kemampuan kehumasan baik konseptual maupun operasional. Program pelatihan dan pengembangan secara kualitas dan kuantitas juga belum mampu meningkatkan kemampuan personel humas Polri. Untuk itu disarankan untuk meningkatkan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan serta pelatihan dan pengembangan guna membangun sumber daya manusia humas Polri yang profesional.

---

ABSTRACT
This thesis studied about the human resources of the police public relations from the perspective of communication, public relations, and human resource management. Police Public Relations as a supporting function has a strategic role in creating public trust and build a positive image of the police. This research is a descriptive qualitative analysis. The results concluded that the recruitment, selection, and placement of public relations personnel have not been able to fullfil the needs of personnel who have public relations skills both conceptual and operational. Training and development programs as well as the quality and quantity have not been able to improve their competence. It is recommended to manage the recruitment, selection, placement, training and development resources in order to build a professional police public relations.

Abstrak :
Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sebagai salah satu fungsi penegakan hukum memiliki penyidik pembantu dengan perbedaan lama berdinas yang penyelesaian Laporan Polisi berbeda-beda dengan pendidikan pengembangan spesialisasinya yang tidak merata. Penelitian yang dilakukan guna menganalisis indikator dari pengembangan karier juga indikator motivasi kerja; pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap kinerja personel; serta kendala-kendala yang menghambat kinerja personel. Metode yang digunakan adalah mixed-method dengan jenis sequential explanatory design yang diawali menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei sampel jenuh ini terdiri dari 30 penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data variabel pengembangan karier dan motivasi kerja menggunakan kuesioner, sedangkan variabel pendidikan pengembangan spesialisasi dan lama berdinas dari data Satreskrim untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS 25 guna mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif dan menjelaskan jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan yaitu motivasi kerja dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah pengembangan karier dan lama berdinas. Indikator yang menentukan pengembangan karier adalah minat kepangkatan, keahlian, rekomemndasi penghargaan dan kesempatan pendidikan. Sedangkan yang menentukan motivasi kerja adalah tanggung jawab, keinginan berprestasi, fasilitas kerja dan insentif bonus. Kendala kinerja adalah belum ada peraturan terkait pemberian penghargaan dan hukuman, fasilitas kerja yang kurang lengkap, serta susahnya kesempatan pendidikan pengembangan spesialisasi. ......The North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit, as a function of law enforcement, has assistant investigators with different lengths of service who complete different Police Reports with uneven specialization development education. This research was conducted to analyze indicators of career development and work motivation; the effect the dependent variable on personnel performance; as well as constraints that impede the performance of personnel. The method used is a mixed-method with a sequential explanatory design which begins with the quantitative method and continues with the qualitative method. This quantitative study using the saturated sample survey method consisted of 30 assistant investigators from the Criminal Investigation Unit of the North Jakarta Metro Police. Data collection techniques for career development and work motivation variables used questionnaires, while the specialization development education variables and length of service were taken from the Criminal Investigation Unit data to be further analyzed using SPSS 25 software to determine the effect between variables. The Likert scale for measuring questionnaires uses 1-5 scales. Qualitative research is built on the initial results of quantitative data to prove, deepen and expand quantitative data and explain the answers to the problem formulation. The results showed that 2 of the 4 proposed hypotheses could be accepted while the other two were rejected. The factors that influence significantly are work motivation and specialization development education. While the rejected hypotheses are career development and length of service. The indicators that determine career development are interest in rank, expertise, award recommendations and educational opportunities. Meanwhile, what determines work motivation is responsibility, desire for achievement, work facilities and bonus incentives. Performance constraints are the absence of reward and punishment regulations, incomplete work facilities, and the difficulty of specialization development educational opportunities.

 

Keywords: Career Development, Work Motivation, Length of Service, Specialization Development Education, Personnel Performance, North Jakarta Metro Police.

Abstrak :
ABSTRAK
Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah ”apakah terdapat pengaruh beban kerja dan locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok?” Sedangkan sub pokok permasalahan dari tesis ini adalah apakah terdapat pengaruh dari beban kerja terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Apakah terdapat pengaruh dari locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Apakah terdapat pengaruh dari beban kerja dan locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Kepustakaan penelitian menggunakan hasil penelitian oleh Abdulloh, Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Diponegoro Tahun 2006, Alvaro Amaral Menezes, Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Tahun 2008, dan Jurnal dari Martin S. Hagger dan Christopher J. Armitage, University of Essex dan University of Sheffield. Kepustakaan konseptual menggunakan konsep Kinerja, beban kerja dan locus of control. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan bisa dipergunakan untuk menambah referensi terutama untuk kajian-kajian di bidang Ilmu Kepolisian terutama dalam hal pemberian layanan publik. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemimpin Polri baik di tingkat Markas Besar maupun di tingkat kewilayahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bahan pengambilan kebijakkan. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kuantitatif dan menggunakan metode survei. Populasi dan sampel yang berjumlah 82 orang yang merupakan penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penggabungan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Pengaruh dari beban kerja adalah signifikan terhadap kinerja; (b) pengaruh dari locus of control adalah signifikan terhadap kinerja; (c) pengaruh dari beban kerja dan locus of control secara simultan adalah signifikan terhadap kinerja. Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Polri sebaiknya mengkaji ulang mengenai analisis pekerjaan penyidik pembantu baik yang sifatnya administratif maupun operasional kepolisian; (b) Beban kerja yang terlalu besar dan ditargetkan untuk diselesaikan oleh para penyidik pembantu akan memberikan tingkat stress kerja baik yang sifatnya fisik maupun psikis kepada para penyidik pembantu. Sehingga disarankan beban kerja disesuaikan dengan jumlah anggota; (c) Polres Depok disarankan untuk memfasilitasi anggotanya agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sehingga anggota tidak hanya locus of control eksternalnya yang berkembang, melainkan locus of control internal nya pun ikut berkembang; (d) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menelaah mengenai bagaimana pembuatan standar beban kerja dapat sesuai dengan klasifikasi kasus dan sesuai dengan kemampuan dari para penyidik pembantu.

---

ABSTRACT
Issue in this paper is "whether there are significant effect of workload and locus of control on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?" While the sub is the subject matter of the thesis is whether there is an influence of workload on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?, whether there is an influence of locus of control on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?, whether there is an influence of workload and locus of control on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok? Literature research using the research results by Abdulloh, Diponegoro University Students Master of Management in 2006, Alvaro Amaral Menezes, Master of Accounting Student of Diponegoro University in 2008, and the Journal of Martin S. Hagger and Christopher J. Armitage, University of Essex and the University of Sheffield. Conceptual literature uses the concept of performance, workload and locus of control. This research is expected to contribute for the development of Police Science. This study is also expected to be used to add a reference primarily to studies in the field of Police Science, especially in terms of public service delivery . This study is expected to provide input to the leaders at both the Police Headquarters as well as at the local level, related to the issues discussed in this study as the policy of making material. The approach used in this thesis is a quantitative and survey methods. Population and a sample of 82 responden who is an Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok. Techniques of data collection using questionnaires. Analysis using data reduction, merging the data and drawing conclusions. Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) The effect of workload on performance is significant; (b) the influence of locus of control is significant to the performance, (c) the effect of workload and locus of control simultaneously is significant to the performance. As for suggestions - suggestions put forward by the authors daripenelitian has been done, among others: (a) the Police should review the job analysis maid investigator both administrative and operational nature of the police; (b) The workload is too big and is targeted to be completed by the investigators helpers will provide the level of job stress that are both physically and psychologically to the investigators helpers. Adjusted so that the workload is suggested by the number of members, (c) Polres Depok advised to facilitate members to have adequate capacity and skills within each perform his duties so that members not only external locus of control is growing, but its internal locus of control, too developed; (d) For further research, it is recommended that examines how the creation of standards regarding the workload can be in accordance with the classification of cases and in accordance with the ability of the investigators helpers.

Abstrak :
Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Optimalisasi Program Kepolisian Bhayangkara FC Sebagai Wujud Pemolisian Masyarakat dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Polmas” penting untuk meningkatkan citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Program kebijakan “Polmas” menuntut adanya hubungan saling menguntungkan antara anggota polisi dan anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini adalah tugas dari kepolisian, untuk menjalankan fungsinya membangun kemitraan (partnership) dengan anggota masyaraat dalam menunjang kinerja Polri pada umumnya, khususnya memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keberhasilan penerapan polmas dalam bidang olahraga dan ekonomi, memahami proses peningkatan Kamtibmas melalui kehadiran Bhayangkara FC, memahami cara kerja pengoptimalan polmas dalam program Kepolisian Bhayangkara FC dalam meningkatkan kesehateraan masyarakat, serta memahami kendala-kendala dalam pengoptimalan program kepolisian Bhayangkara FC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi pasif, wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data(data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa program polmas telah berhasil dilakukan khususnya dalam bidang olahraga sepakbola dan ekonomi. Jika dilihat dari tinjauan optimalisasi sebuah program organisasi maka dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada yakni meningkatkan kapasitas atau kemampuan SDM dalam konteks ini adalah anggota masyarakat melalui Bhayangkara FC, maka dapat dikatakan bahwa organisasi kepolisian sudah optimal dalam menjalankan polmas. Sedangkan mengenai tugas, anggota klub sepakbola Bhayangkara FC yang juga adalah anggota kepolisian harus melakukan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kamtibmas. ......The aim of this study is to gain a description about Program Optimalization of Bhayangkara FC as e concrete Community Policing Police Program in enhancing community orders dan security. The optimalization of ‘CP’ is crucial for increasing the image of the police in the eyes of the society members, particularly in giving trustworthy to the society members as an officially credibel apparatus. Program of “CP” requires a mutual relation between police members and society members. In this thesis context, CP is part of Indonesian Police to play its role to build up partnership with the society members to support the performance of the Indonesian Police in general, and to give the society members in orders and regularities, in particular. This study is to trace the successes of CP in the field of sports and economics, to comprehend the processes of orders and regularities toward the existence of Bhayangkara FC, to comprehend the CP optimalization to upgrade the wealth the society members, as well as to comprehend the obstacles of program optimalization of Bhayangkara FC untuk in order to support the the wealth of the society members. This research is conducted by adopting a qualitative-descriptive approach where data and facts were gathered based upon the research findings in the field to be described. In this research, data source are determined purposively using data gathering toward passive observation, interviews with research informants, and document study. Meanwhile, data analyzed by data reduction, data display and conclusion and verification. The research findings in this study are CP programs were successfully run, particularly in sports and economy. From the perspective of organization program optimalization through human resources, it is undoubtedly verifiable that Indonesian Police has optimally succeeded in running the CP program. Whilst in doing the duties, Bhayangkara FC members, being also police members, still have to give services in orders and regularities to the society members.