Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
R. Nurhadi Yuwono
"Tesis ini adalah tentang sistem pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat wilayah Majapahit. Perhatian utama dalam kajian ini adalah hubungan sosial Patron-Klien antar pejabat Dit Lantas, antara petugas Samsat dengan petugas Samsat, antara petugas Samsat dengan biro jasa dan antara petugas Samsat dengan calo sehingga mempengaruhi jalannya proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pendaftaran kendaraan baru (BBN I), Mutasi Luar Daerah dan Pengesahan / Perpanjangan kurang sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukkan hubungan Patron-Klien yang terjadi di kantor Samsat wilayah Majapahit sehingga dapat mempengaruhi jalannya proses yang sebenarnya terhadap penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
Dalam mengkaji hubungan sosial Patron-Klien dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di kantor Samsat wilayah Majapahit digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman.
Hasil dari penelitian ditemukan ada hubungan-hubungan Patron-Klien yang terjadi di kantor Samsat wilayah Majapahit, yaitu hubungan Patron-Klien antar pejabat Samsat, antara petugas Samsat dengan petugas Samsat, antara petugas Samsat dengan biro jasa dan antara petugas Samsat dengan calo, hubungan tersebut dilakukan dengan pola masing-masing, pola yang dilakukan antar pejabat dilakukan dengan menggunakan surat / memo atau pertelepon kepada bawahannya sedangkan hubungan antara petugas Samsat dengan petugas Samsat dilakukan dengan memberi kode pada formulir pendaftaran, begitu pula pada biro jasa dan calo akan tetapi ada perbedaan apabila dilakukan sesama petugas Samsat tanpa adanya imbalan tetapi apabila dilakukan antara petugas Samsat dengan biro jasa / calo ada imbalan yang diharapkan dari kedua belah pihak.
Hubungan Patron-Klien yang menjadikan peraturan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak sepenuhnya berjalan sebagai akibat kurangnya gaji petugas Samsat, adanya tuntutan atau kewajiban baik pribadi atau dinas yang harus di penuhi, adanya adagium bahwa tugas di Samsat identik dengan mencari uang serta kurangnnya pengawasan dan pengendalian."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T10819
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Siswadi
"Tesis ini adalah tentang tindakan penyidik dalam proses penyidikan tindakan pidana pencurian di. Polsek Metro Kebayoran Baru. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan proses penyidikan tindakan pidana pencurian yang cenderung menyalahgunakan wewenang yang memang diberikan begitu besar kepada Polri, bahkan menjurus pada tindakan korupsi. Tujuan kajian dalam tesis ini berupaya mencermati dan menunjukkan tindakan anggota penyidik/penyidik pembantu pada unit reserse kriminal.
Masalah penelitian dalam tesis ini adalah; tindakan-tindakan anggota penyidik/penyidik pembantu dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian sehingga timbul penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelesaian perkara senantiasa dipengaruhi kewenangan yang sedemikian besar diperoleh oleh Polri.
Dalam mengkaji tindakan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polsek Kebayoran Baru digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman.
Kajian dari hasil penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan penyidik/penyidik pembantu yang menyalahgunakan wewenangnya, sebagai akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali yang antara lain ditunjukkan dengan adanya tindakan-tindakan korupsi oleh penyidik dan penyidik pembantu dengan pihak tersangka, pihak kejaksaan atau pihak pengadilan. Disamping itu juga ditemukan ada tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada penyidik atau penyidik pembantu untuk menangguhkan penahanan atau menghentikan penyidikan.
Tindakan penyidik/penyidik pembantu yang cenderung korupsi tersebut diakibatkan lemahnya sistem kontrol dan kendali, kurangnya anggaran untuk operasional, adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi baik untuk pribadi anggota atau kepentingan dalam unit, kemudian juga kurangnya jaminan kesejahteraan dari pemerintah terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polri."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11029
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Engkesman R. Hillep
"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.
Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.
Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.
Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.
Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.
Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.
Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.
The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.
The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.
The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.
In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Eko Jaya, 2003
363.2 PEL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Partnership Governance Reform in Indonesia, 2004
364.132 3 PAR p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Inastuhayu Paramagarjjita R.
"Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya.

Tugas Karya Akhir ini membahas korupsi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan studi kasus Djoko Susilo. Tulisan ini akan menganalisis tipologi korupsi dan faktor penyebab terjadinya korupsi dari studi kasus. Data diambil dari Putusan Kasasi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 yang didapatkan dari website putusan.mahkamahagung.go.id dan hasil wawancara Majalah Tempo edisi 23 April 2012 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”. Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kakorlantas melakukan korupsi pada proyek pengadaan Driving Simulator SIM bersama dengan Budi Susanto dan rekan-rekan sesama polisi lainnya di Korlantas Polri. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan procurement fraud dan juga dapat dikategorikan sebagai korupsi polisi jenis direct criminal activity serta korupsi politik atau tingkat tinggi. Berdasarkan Fraud Diamond Theory, procurement fraud dalam kasus ini terjadi karena adanya pressure dari teman dan juga obedience pressure dari atasan. Selain itu, peluang (opportunity) juga tercipta dari buruknya kontrol Itwasum Mabes Polri dalam proses audit. Rasionalisasi (rationalization) juga dilakukan oleh para pelaku. Kapabilitas (capability) dari Djoko Susilo yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi juga menjadi faktor penting terjadinya fraud. Selain itu, berdasarkan Rational Choice Theory, para pelaku sudah menimbang keuntungan dari suap dan kerugian potensi tertangkap sebelum melakukan kejahatan fraud ini. Pelaku juga menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan tindakannya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library