Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan kinerja Bhabinkamtibas yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam mewujudkan Polri yang professional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selain itu, juga dikaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Sehingga dengan mengetahui kedua faktor tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan kinerja Bhabinkamtibmas yang tepat serta dapat mengurangi kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi pasif, wawancara, dan telaah dokumen. Analisa data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selain memiliki tugas rutin, juga sering dihadapkan dengan tugas adaptif.  Dalam melaksanakan tugasnya, secara umum anggota Bhabinkamtibmas sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat (polmas) juga telah dilakukan dengan membangun sinergitas dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, anggota Bhabinkamtibas dalam mewujudkan kamtibmas juga menghadapi berbagai kendala baik dari dalam maupun dari luar Polri. Dari hasil termuan di atas, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan deklaratif dan prosedural anggota Bhabinkamtibmas melalui pelatihan, pendidikan, maupun berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggota. Motivasi anggota Bhabinkamtibas juga perlu ditingkatkan melalui pemberian penghargaan atas kinerja yang efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat dan mencegah preemtif terjadinya kejahatan dan gangguan kemtibmas. ......This study aims to conduct a study of the management of Bhabinkamtibas performance that has been carried out by the Central Jakarta Metro Police department in realizing the professional, modern, and trusted national police. In addition, various constraints faced in implementing the performance management were also examined. By knowing these factors, the proper performance management can be formulated and can reduce the obstacles faced. This research was conducted with a qualitative approach through passive observation, interviews, and document study. Data analysis was perfomed through data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that Bhabinkamtibmas members in addition to having routine assignments, are also often faced with adaptive tasks. In carrying out their duties, Bhabinkamtibmas personnels, in general, have shown positive attitudes and behavior. The task of community policing (polmas) has also been carried out by building synergy and partnership with all components of the community. However, members of Bhabinkamtibas in creating community security and order also faced various obstacles both from within and from outside the National Police. From the results, it is recommended to increase the declarative and procedural knowledge of members of Bhabinkamtibmas through training, education, and sharing experiences and knowledge among members. The motivation of Bhabinkamtibas members also needs to be improved through giving awards for effective performance. Community empowerment in order to support the implementation of community policing and prevent (pre-emptive) the occurrence of crimes and community disorders.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan zaman berkontribusi pada gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks, sehingga berdampak pada permasalahan sosial dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut tentunya akan menambah beban operasional tugas Polri di lapangan. Hal paling krusial yang dapat mendukung oprasional tugas Polri di lapangan adalah dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang professional dan akuntabel. Polri memiliki sebuah regulasi untuk mendukung pembinaan karier Polri yaitu dengan metode rekam jejak. Penelitian ini menganalisis konsistensi penetapan aturan rekam jejak dengan implementasinya di Polda Metro Jaya. Selain itu juga, penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan metode rekam jejak dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar metode rekam jejak dapat digunakan secara menyeluruh dan konsisten. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan melakukan studi literatur. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep efektitas, teori manajemen sumber daya manusia, teori penempatan dan teori sistem informasi manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode rekam jejak Perwira Polri belum dilakukan secara menyeluruh di polda Metro Jaya, hal tersebut dikarenakan terbentur dengan kendala-kendala berupa belum jelas mengenai petunjuk pelaksanaan dan ada regulasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, khususnya mengenai penilaian kinerja dengan sistem manajemen kinerja SMK Polri. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor internal yang meliputi latar belakang pendidikan, kinerja, riwayat penugasan, Assessment Center, dukungan kesehatan, dan pengetahuan personel mengenai regulasi yang sedang berjalan. Sedangkan faktor eksternal meliputi struktur organisasi dan kebutuhan organisasi, penilaian sidang dewan kebijakan, kebijakan pimpinan, dan adanya interfensi baik dari pimpinan Polri maupun pimpinan di luar Polri. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan agar metode rekam jejak dapar digunakan secara menyeluruh adalah data rekam jejak harus komprehensif, setiap personel dapat mengakses dan diwajibkan untuk memperbaharui isi dari data rekam jejaknya, rekam jejak digunakan secara konsisten, dan dilakukan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

---

ABSTRACT
The development of the times contribute to the increasingly complex intrusion of security and public order, thereby impacting social problems in society and potentially causing conflict. it will increase the operational burden of Police duties. The most crucial thing that can support the operasional duties Police is with a professional and accountable human resources planning. Indonesia National Police has a regulation to support the development of Police officer rsquo s career by the track record method. This study analyzes at the consistency of setting the rules of the track record with its implementation in Metro Jaya regional police headquarters. In addition, this study analyzes at what are the factors that influence the use of the track record method. and formulated the efforts to ensure that the track record method can be used thoroughly and consistently. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is concept of effectiveness, the theory of human resource management, placement theory, and information management system theory. The results of this study indicate that the Police Officers track record method has not been done thoroughly in Metro Jaya regional police headquarters. it is because of being confronted with obstacles in the form of not yet clear about the implementation instructions and there are regulations that are not being used properly, particularly on performance appraisals with performance management systems. This is due to internal factors that include educational background, performance, assignment history, Assessment Center, health support, and personnel knowledge of ongoing regulations. While external factors include organizational structure and organizational needs, assessment of the board of policy, leadership policy, and the interference of both the leadership of INP and leaders outside the Police. Further efforts that can be done so that the trace method can be used as a whole is the track record data must be comprehensive, each personnel can access and are required to update the contents of their track record data, track records are used consistently, and periodically and continuously evaluated.

Abstrak :
Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis. ......The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society.