Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran kembali PPN/PPnBM terhadap KKKS dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014 sebagai pengganti dari PMK 64/PMK.02/2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah latar belakang Pemerintah dalam penetapan PMK 218/PMK.02/2014, kelebihan dan kelemahan atas penetapan PMK 218/PMK.02/2014 dilihat dari sisi Pemerintah dan KKKS, teknik penyelesaian atas isu yang berkembang dan menjadi polemik di kalangan indsutri minyak dan gas bumi semenjak ditetapkannya PMK 218/PMK.02/2014, yaitu atas tambahan kelengkapan dokumen, tidak termasuknya FTP sebagai Bagian Negara yang dapat dikembalikan, negative list atas PPN Impor dan Kilang LNG, dan mekanisme offset atas overlifting KKKS, dan analisis atas dampak finansial maupun non finansial yang dihadapi oleh KKKS.

---

The objective of this research is to analyze the implementation of VAT reimbursement policy towards oil and gas contractors in the Upstream Oil and Gas since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014 replacing PMK 64/PMK.02/2005. Method used in this research is qualitative with descriptive analysis. Result of this thesis are the background on the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, the advantages and disadvantages for setting PMK 218/PMK.02/2014 in terms of government and PSC, the solutions to a growing issue among oil and gas industry since the enactment of PMK 218/PMK.02/2014, ie on the additional documents, the exclusion of FTP as part of the State can be returned, the negative list of VAT LNG and Import VAT, and the offset mechanism on overlifting KKKS, and the analysis of financial and non financial impact faced by the PSC."

"Terjadi sengketa antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama – KKKS (Wajib Pajak) dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pajak atas Branch Profit Tax (BPT). Wajib Pajak berpendapat, sesuai dengan Pasal 10 ayat (8) dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Kanada, maka tarif pajak yang dipakai adalah paling tinggi 15%. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368/B/PK/Pjk/2020 menyatakan bahwa PSC adalah perjanjian yang bersifat Government to Business (“G to B”) yang berlaku tax domestic bertentangan dengan hukum pajak Indonesia. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya perbedaan interpretasi antara hukum perpajakan Indonesia dengan hukum perpajakan internasional. Persoalan utamanya adalah bagaimana sengketa BPT di Indonesia, bagaimana posisi hukum perpajakan dalam negeri dalam hukum perpajakan internasional. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut analisis penulis, hukum perpajakan Indonesia tidak berlaku jika terdapat DTA. Hukum Perpajakan Internasional adalah ketentuan bilateral yang disepakati oleh kedua negara. UU Perpajakan di Indonesia tidak bisa secara sepihak menafsirkan pajak di BPT berdasarkan ketentuan dalam negeri

---

There was a dispute between the Production Sharing Contract (PSC) Contractor (“taxpayer”) and the Director General of Taxes regarding taxes on Branch Profit Tax (BPT). The taxpayer is of the opinion that, in accordance with Article 10 (8) of the Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) between Indonesia and the Canada, the tax rate used is 15% maximum. Decision of the Supreme Court (MA) Number 368 / B / PK / Pjk / 2020 states PSC agreements that is G to B which apply domestic tax are contrary to Indonesian tax law.

It is interesting to study because of the different interpretations between Indonesian tax law and international tax law. The main issues are how is the dispute of BPT in Indonesia, what is the position of domestic tax law in the international tax law. The method in this research is a juridical-normative approach using library materials from primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the author's analysis, Indonesian tax law does not apply where there is a DTA. International Tax Law are bilateral provisions agreed upon by the two countries. Tax Law in Indonesia cannot unilaterally interpret taxes on BPT based on domestic provisions."