Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dana Pensiun LIA adalah lembaga yang menjamin para Pensiunan untuk dengan mendapatkan manfaat pensiun dengan dana yang telah dipupuk sejak calon Pensiunan masih aktif bekerja. Agar dana yang dipupuk terus berkembang baik dan terjamin, pengurus Dana Pensiun LIA menginvestasikan dananya dengan mempertimbangkan risiko dan hasil yang optimal. Sejalan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian di Indonesia yang fluktuatif Dana Pensiun LIA Iebih teliti untuk memilih aset-aset financial yang menguntungkan dengan risiko rendah. Pertimbangan atas kondisi perekonomian pada masa lalu, saat ini, dan perkiraan masa yang akan datang, menjadi titik tolak untuk menganalisa investasi portofolio. Tujuan investasi Dana Pensiun yang optimal adalah memaksimumkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, serta risiko dari setiap jenis investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi portofolio investasi Dana Pensiun LIA. Investasi portofolio, mencerminkan suatu keadaan dimana Dana Pensiun LIA yang memiliki realisasi portofolio investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan mendekati rencana investasi yang dibuat dari seluruh kombinasi aset-aset yang ada serta mempunyai nilai deviasi standar bernilai positif terbesar. Hal ini berarti Dana Pensiun LIA menanggung risiko terbesar dari komposisi portofolio investasi yang ditanamkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio Dana Pensiun LIA adalah tingkat suku bunga deposito berjangka maupun obligasi, pemilihan reksadana yang memiliki nilai aktiva bersih yang relatif meningkat, dan kombinasi investasi portofolio yang tepat. Hasil penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan daftar rancangan investasi portofolio pada Dana Pensiun LIA bahwa realisasi investasi portofolio Dana Pensiur, LIA belum optimal, berdasarkan nilai kovarian terkecil yaitu (0,120) maka investasi portofolio rancangan Vlll dengan kombinasi investasi tersebut adalah merupakan kombinasi investasi portofolio yang optimal.

Abstrak :
Hak seorang pekerja untuk memperoleh pensiun dipercepat dan juga pensiun ditunda atau dipercepat karena pemutusan hubungan kerja merupakan permasalahan yang mempengaruhi faktor nilai sekarang atau juga disebut faktor pengurang. Dalam karya akhir ini tujuan utamanya adalah dana pensiun diharapkan dapat membentuk formula faktor nilai sekarang yang ideal yaitu yang mengakomodasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi seseorang untuk mencapai usia pensiun. Sedang tujuan lainnya adalah asumsi yang digunakan dalam pernbentukan faktor nilai sekarang tersebut merupakan asumsi yang terbaik yang dapat digunakan hingga beberapa tahun kedepan.

Karya akhir ini menggunakan metode attained age dalam perhitungan aktuaria sedang perhitungan tingkat keuntungan saham mengunakan perhitungan statistik dan metode moving average untuk jenis investasi di luar saham. Metode attained age digunakan karena telah digunakan oleh kebanyak dana pensiun dalam perhitungan aktuarianya, sedang moving average dalam perhitungan tingkat keuntungan masing-masing investasi karena metode ini tidaklah sulit untuk diterapakan, hal ini dilakukan karena mayoritas dana pensiun masih awam dengan metode perhitungan investasi.

Berdasarkan analisa atas beberapa formula nilai sekarang dengan menggunakan asumsi yang sama dapat mempengaruhi besarnya kewajiban aktuaria, kewajiban solvabilitas dan juga pendanaan dana pensiun. Berdasarkan beberapa formula faktor nilai sekarang yang ada maka diperoleh bahwa perhitungan faktor nilai sekarang akan lebih optimum jika mengakomodasikan: tingkat bunga; tingkat mortalita, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat dan prosentase manfaat pensiun untuk janda.

Asumsi yang diinginkan dalam perhitungan faktor nilai sekarang sangat mempengaruhi besaran kewajiban dan pendanaan. Sebagai contoh kenaikan asumsi tingkat bunga dapat mengakibatkan penurunan kewajiban yang signifikan, sedang penurunannya dapat mengakibatkan kenaikan besarnya kewajiban yang cukup signifikan. Begitu juga dengan asumsi-asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan nilai sekarang tersebut.

Abstrak :
ABSTRACT
By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya). In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACT
One of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%

Abstrak :
Salah satu asumsi yang diperlukan dalam pendanaan program pensiun manfaat pasti adalah asumsi tingkat pengembalian investasi. Dalam skripsi ini dibedakan antara asumsi tingkat pengembalian investasi dengan asumsi tingkat bunga atas kewajiban pensiun. Asumsi tingkat pengembalian investasi adalah asumsi yang dibuat berdasarkan tingkat pengembalian jangka panjang atas aset program pensiun. Bila asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berbeda dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya maka akan timbul laba atau rugi aktuaria. Laba atau rugi timbul karena perbedaan Unfunded Liability (defisit) yang dihitung dengan asumsi tingkat pengembalian investasi dan Unfunded Liability yang dihitung dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya. Laba atau rugi aktuaria ini ditutupi dengan Supplemental Contribution. Penetapan Supplemental Contribution ditentukan dengan menggunakan metode Amortisasi Laba dan Rugi. Melalui metode ini, dapat ditunjukkan bila asumsi tingkat pengembalian investasi berbeda dari tingkat pengembalian investasi sebenarnya, bisa terjadi defisit jangka panjang atau surplus jangka panjang.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tingkat pengungkapan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2011 hingga 2013 sebagai perwujudan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan scorecard tingkat pengungkapan tata kelola dana pensiun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tingkat pengungkapan Dana Pensiun yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan Dana Pensiun di Indonesia dalam meningkatkan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik. Hasil yang didapat adalah tingkat pengungkapan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 masih berada di kategori poor (kurang dari 60%), dan praktik tata kelola Dana Pensiun Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan peningkatan ini, peserta program pensiun merasa semakin aman akan program pensiun mereka dan akan menarik peserta baru untuk mengikuti program pensiun.

---

ABSTRACT
This thesis describes the disclosure level of Indonesian pension fund from 2011 to 2013 as an embodiment of good pension fund governance principle. This study is a descriptive research using a disclosure level of pension fund governance scorecard. The purpose of this study is to get a general description of Indonesian pension fund disclosure level and hopefully this can be a reference for Indonesian pension fund in improving the implementation of good pension fund governance. Result shows that for the year of 2011 through 2013, Indonesian pension fund’s disclosure level is still in the poor category (less than 60%) and the implementation of Good Pension Fund Governance is improving through the years. This improvement should make the member of the pension plan feels more secure about their retirement program and also attract new participant to join the retirement program.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions.

Abstrak :
Dugaan korupsi yang turut dilakukan oleh Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur (Dana Pensiun PKT) berawal dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan adanya investasi saham yang menyalahi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun. Hal ini terjadi karena adanya klausula dalam perjanjian jual beli saham DAJK antara Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk (PT DAJK) dan Dana Pensiun PKT yang kemudian disalahartikan sebagai suatu Transaksi Repurchase Agreement, meskipun adanya pihak ketiga, yakni PT Anugerah Pratama Indonesia (PT API) jelas menunjukkan hal yang sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi jenis investasi saham oleh Dana Pensiun PKT dan menerangkan legalitasnya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yakni studi pustaka terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, serta wawancara terhadap OJK dan penasihat hukum PT DAJK. Pada akhirnya, ditemukan bahwa Tim Pemeriksa OJK terkait telah keliru dalam mengategorikan investasi saham yang pada dasarnya diperbolehkan secara hukum.

---

The allegation of corruption against the Pension Fund of PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT Pension Fund) based on an examination carried out by the Financial Services Authority (OJK) on a stock investment that violated the OJK Regulation Number 3/POJK.05/2015 regarding Pension Fund Investment. This happened because of a clause in the DAJK share purchase agreement between PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk (PT DAJK) and the PKT Pension Fund which was later misinterpreted as a Repurchase Agreement Transaction despite a third party, namely PT Anugerah Pratama Indonesia (PT API) clearly shows the opposite. This party seeks to identify the type of the stock investment by the PKT Pension Fund and explains its legality. The study was conducted using the normative juridical method, which is a literature study on primary and secondary legal materials, as well as interviews with the OJK and the legal counsel of PT DAJK. It is concluded that the examining team from the OJK made a false identification of the stock investment as it was legally permissible by the existing laws.