Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya. ......This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan menggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yang semakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalam pelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupun Peraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh Sistem Pembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alat tukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaran masyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatas terbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapat digunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uang dalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapat digunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrument pembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrument pembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakan sebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

Abstract
The focus of this study is the payment system related with electronic commerce, which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacing money in the event of commercial transaction. Current laws and regulations, specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulations concerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and Eradication Program unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold as medium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently public awareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to the issuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can be applied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a value of money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the current electronic payment is not only in the form of token system itself, instead there are instruments which categorized as the replacement of money which can be stored in savings as known in conventional money in the daily people?s economic activities.

Abstrak :
Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system....

Abstrak :
Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh perceived value terhadap intensi pengguna dompet digital di Indonesia untuk menyimpan uang lebih besar pada akunnya. Perceived value pada penelitian ini terdiri dari benefit dan sacrifice. Benefit terdiri dari monetary dan convenience value, sementara sacrifice terdiri dari risiko serta biaya. Pada penelitian dianalisis data primer dari total 103 responden yang didapatkan dari survei online. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang kemudian dilakukan regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh terhadap intensi pengguna untuk menyimpan lebih banyak pada dompet digital. Convenience value ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap intensi menyimpan uang. Disamping itu, risiko layanan ditemukan relevan terhadap intensi untuk menyimpan uang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa convenience dan layanan merupakan nilai yang paling kritikal bagi pengguna dompet digital di Indonesia. ......Currently, the electronic wallet (e-wallet) payment method has been commonly used in Indonesia and slowly has been replacing cash as a payment method. Fintech companies, which mostly operate e-wallet services in Indonesia, are able to make short-term investments using their consumers e-wallet balances. However, the money balances tend toward small amounts. This research aims to evaluate whether perceived values affect Indonesians willingness to save more money in their e-wallet accounts. Perceived values here consist of perceived benefits and risks. We define perceived benefits as perceived monetary and convenience values. Meanwhile, we define perceived risk as encompassing economic, privacy, service, and psychological risk. We analyze the primary data from a total 103 respondents collected via online survey across Indonesia. We have conducted validity and reliability tests of the data collected before performing the main analysis using the regression method with SPSS Statistics 22. We found that perceived value affects users willingness to save more money in their e-wallets. However, we found that convenience benefit has a significantly positive affect on users saving intentions, while monetary benefit does not have the same effect. Meanwhile, service risk is only risk that is relevant to users willingness to save money. These findings indicate that convenience and service are the most critical values for e-wallet users in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perbedaan rata-rata biaya dan mutu layanan tindakan sectio dengan pola pembiayaan INA CBG’s dan fee for service di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif crossectional dan pendekatan kualitatif. Metode pembayaran yang ideal adalah yang dapat mendorong pemberi layanan kesehatan mengendalikan biaya dan mutu layanan kesehatan. Pada penelitian ini didapatkan terdapat perbedaaan pada rata-rata biaya total layanan yang bermakna dengan metode pembiayaan INA CBG’s lebih rendah dengan tidak terdapat perbedaan mutu layanan. Disarankan kepada rumah sakit untuk mempunyai panduan klinis dalam pemberian layanan yang diberikan dan meningkatkan perbaikan dalam sistem rumah sakit (Corporate Governance) untuk dapat meningkatkan efisiensi dan mutu layanan rumah sakit.

---

ABSTRAK
This study aimed to analyze the differences in the average cost and quality measures sectio financing pattern CBG's INA and fee for service at the Arafah Hospital Jambi. Design research is a quantitative and qualitative approach. The ideal of payment method is expected to encourage health care providers to control the cost and quality of health services. From the results of research conducted at Arafah Hospital Jambi found that on average, the total cost of the services there are significant differences in the average cost of the financing method is more efficient INA CBG's no difference with the quality of service. The hospital should have of clinical guidelines in the provision of services provided in the hospital for each method of financing. It is recommended to hospitals to improve the hospital system fixes (Corporate Governance) to be able to improve the efficiency and quality of hospital services.

Abstrak :
ABSTRAK
PT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaan dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yang berakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian, Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank dan perjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukan kedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan, Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminan fidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan; Kedudukanbank adalah kreditor konkuren dengan hak tagih senilai pembayaran yang belum diserahkan oleh PT DMF kepada bank; Kedudukan Lessee sebagai Pemberi Fidusia ditentukanoleh status hutangnya berdasarkan Perjanjian Leasing,dan jaminan fidusia merupakan asset PT DMF dalam bentuk jaminan atas Perjanjian Leasing yang akan menjadi harta pailit jika PT DMF sampai dinyatakan pailit. Disarankan kepadapara Kreditor dan Debitor untuk berupaya melaksanakan skema penyelesaian utang. Dan kepada pihak bank maupun pembuat regulasi, perlu mengkaji ulang ketentuan mengenai pihak Penerima Fidusia terkait perjanjian kerjasama pembiayaan dengan perusahaan leasing agar terhindar dari kerugian jika perusahaan leasing dinyatakan pailit.

---

ABSTRACT
PT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), a company multi finance company, was declared in the status of Suspension of Payment /PKPU (temporarily) by the Decision of the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta Number: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated April 16th 2014, which was ended with the homologation dated September 22nd, 2014. However, some cooperation agreements (joint finance) entered into by DMF with banks and Leasing Agreements, have raised some legal issues particularly to determine the status of banks as creditors in accordance with the cooperation agreement, Lessee as the Giver of Fiduciary and the status of fiduciary.The research was conducted with normative legal research method by using secondary data. With the conclusions; The bank is unsecured creditors whose claim is based on the value of payment that has not been transferred by PT DMF to the bank. The Status of Lessee will be subject to the Leasing Agreement, and the Fiduciary should be deemed as assets of PT DMF which would be a bankruptcy estate if PT DMF bankrupt. The recommendation are: the Debtors and Creditors should obey the Settlement Agreement. The banks and related regulator institution should review the clause of the Fiduciary Receiver in cooperation agreements with leasing company to avoid the loss when the leasing company is declared in bankruptcy.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengetahui formulasi pembagian bagi hasil, mengurai dan menganalisis pola bagi hasil ditinjau dari konsep islam dan mengukur kepuasan pekerja yang menerima upah dengan pola bagi hasil di Restoran Sederhana. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan melihat fenomena aksi buruh yang tiada henti atas tuntutan kenaikan upah minimum setiap tahunnya, sehingga harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan masalah tersebut secara islam yaitu penerapan upah bagi hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji korelasi antara variabel dependent dan independent. Adapun yang menjadi variabel independent adalah kepuasan kerja dan yang menjadi variabel dependen adalah bagi hasil. Responden berjumlah 50 orang pekerja Restoran sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah Pembagian hasil usaha yang dilaksanakan Restoran sederhana adalah setiap 100 hari sekali. Adapun formulasi pembagian nisbah bagi pekerja Restoran Sederhana yaitu dengan penentuan poin oleh manajer menggajian. Setelah diperoleh jumlah poin per pekerja, selanjutnya dihitung jumlah pendapatan per 100 hari yang diperoleh dari nilai nominal per poin dikalikan dengan jumlah poin. Setelah diketahui total pendapatan kemudian dibagi 100 untuk mengetahui pendapatan per hari. Karena pendapatan per hari akan dijadikan nominal pengurangan atas ketidakhadiran pekerja per hari. Selain potongan ketidakhadiran, ada potongan lain yang akan mempengaruhi pengurangan total pendapatan, diantaranya sebagai berikut: Pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, ?Dayo? Pekerja dan Hari Ferai (absen). Sistem dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan Restoran sederhana dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-musyarakah, persentase bagi hasil yang diperoleh pekerja Restoran Sederhana sebesar 50% dari total profit bersih perusahaan. Selain itu, upah yang diperoleh pekerja sudah memenuhi kriteria upah secara Islam, yaitu adil dan layak. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa bagi hasil memberi pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar nilai R square = 0.764 (pada Tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa 76.4% dari varians Kepuasan Kerja dapat dijelaskan oleh perubahan dalam bagi hasil. Sedangkan 23.6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar bagi hasil.

---

ABSTRACT
This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic concept, and measure worker?s satisfaction level as the receiving end from profit sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer?s interest towards this topic is based on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year, hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with quantitative approach is used in this research, by using correlation test between dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50 respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager. After every worker?s points are acquired, then counts the total profit per 100 days which is nominal value per point times total points. After total profit value is known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction, other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily needs, worker?s ?Dayo? and Ferai Day (absence) Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for workers is 50% from company?s total net profit. Moreover, wage for workers has satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate. Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest (23.6%) explained by another factors outside profit sharing., This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic concept, and measure worker’s satisfaction level as the receiving end from profit sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer’s interest towards this topic is based on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year, hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with quantitative approach is used in this research, by using correlation test between dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50 respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager. After every worker’s points are acquired, then counts the total profit per 100 days which is nominal value per point times total points. After total profit value is known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction, other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily needs, worker’s “Dayo” and Ferai Day (absence) Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for workers is 50% from company’s total net profit. Moreover, wage for workers has satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate. Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest (23.6%) explained by another factors outside profit sharing.]

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan Murabahah serta perlindungan hukum baik terhadap bank maupun nasabah dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Fatmawati. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari nasabah yang menganggap bahwa pemberian muqosah yang diterapkan dalam pelunasan dipercepat sama saja dengan penalti pada bank umum konvensional. Peraturan mengenai pelunasan dipercepat terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank merupakan hubungan kontraktual akibat hukum yang timbul adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dari substansi perjanjian yang dapat merugikan perlindungan hukum dapat diupayakan melalui melalui peraturan perundang undangan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan jasa Dengan demikian adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah diharapkan dapat menempatkan kesetaraan hubungan antara bank dan nasabah.

---

ABSTRACT This thesis contains on pre payment rsquo s application over Murabahah Financing and legal protection towards banking institution over and above their customers with case study took place in Bank Muamalat Indonesia Tbk Fatmawati branch Amount of customer complaints of Muqosah in Murabahah pre payment are the background of this thesis. They considered Muqosah as penalty which applied in conventional banks. Regulations on pre payment are listed on the Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 dated on March 28th 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah. The applied research is juridical normative with conclusion that Application of pre payment over Murabahah financing is accepted with Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah and by the signing of Murabahah financing agreement between customer and banking institution a commitment has been made whereas legal connection between both parties are contractual. The legal consequences is the agreement substance binding for the parties. In an effort to provide legal protection for the customers from detrimental agreement the legal protection can be sought through legislation governing which manage the rights and obligations of the parties who utilize of goods and services Thus the provisions governing of customer legal protection of the customer could put equality relationship between banks and customers.

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penggugat yang membuat gugatan wanprestasi terhadap pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah karena sertifikat rumahnya yang tidak kunjung diberikan setelah lunasnya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena telah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berakhir dengan perjanjian perdamaian (homologasi). Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Alasan majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dikarenakan telah adanya putusan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menggantikan perjanjian yang lama. ......Suspension of Paymentt is a period given by law through a decision of the Commercial Court judge during which time the creditors and debtors are given the opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a plan to pay all or part of their debts, including if necessary to restructuring the debt. The problem in this thesis is that the Plaintiff made a default suit against the provider of the Home Ownership Credit facility because the house certificate was not issued after the payment of the Mortgage was paid. However, the lawsuit was not accepted because there was a decision on Postponement of Debt Payment Obligations which ended in a peace agreement (homologation). To answer the problems in this thesis using normative legal research and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data collection, it is done by using library research. The reason the panel of judges decided not to accept the lawsuit was due to the decision of the peace agreement (homologation) Number 118 / Pdt.Sus / PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on Article 288 of Law Number 37 Year 2004, the peace plan (homologation) which has legal force has replaced the old agreement.