Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepemilikan dari suatu objek diikuti oleh hak serta kewajiban bagi pemiliknya. Saat ini kepemilikan rekam medis diatur secara khusus dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.  Menurut Permenkes Rekam Medis, kerkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sementara isi rekam medis merupakan milik pasien. Dalam penelitian ini, dibahas: (1) pengaturan tentang privasi dan data pribadi pasien dikaitkan dengan hak kebendaan di Indonesia; (2) aspek kepemilikan rekam medis sebagai data pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan (3) perlindungan data pribadi pasien dari sudut pandang kepemilikan rekam medis yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa data pribadi merupakan benda yang atasnya dapat diberikan hak kebendaan. Data pribadi, termasuk rekam medis dalam penyelenggaraan SIMRS sebagai bagian dari SIK dilindungi sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsep kepemilikan atas rekam medis yang berlaku belum cukup untuk mengakomodasi beberapa kepentingan yang sah atas rekam medis. Dalam hal ini diusulkan suatu reformasi konsep kepemilikan rekam medis, yaitu kepemilikan pasien atas rekam medis elektronik yang portabel. Hal ini harus didukung oleh pembaharuan hukum yang memperkenalkan konsep pengendali data dan pemroses data di Indonesia, berikut dengan kewajiban-kewajibannya. ......Ownership of an object comes with rights and obligations. Ownership of medical records is currently governed by the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records, which states that medical record files belong to health service facilities, while the contents belong to patients. This study discusses the following matters: (1) the regulation of patient privacy and personal data associated with property rights in Indonesia; (2) aspects of ownership of medical records as personal data in Indonesian healthcare services; (3) patient personal data protection based on the concept of medical record ownership applicable in Indonesia. According to the findings, personal data is an object over which ownership rights could be established. Medical records, as part of Hospital Management Information System and Health Information System, are protected in the implementation of right to patients’ privacy. However, the current concept of medical records ownership was found to be insufficient in accommodating multiple legitimate interests. Therefore, a reform of the concept of medical record ownership is recommended. Patients should own their portable electronic medical records. This must be backed by legislative changes that first introduce the concept of data controllers and data processors in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACT
This thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai peranan informed consent dan rekam medis terkait pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien di rumah sakit serta tanggung jawab hukum rumah sakit terkait penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis khususnya dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Pembahasannya dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informed consent dan isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar adanya sosialisasi yang lebih terkait apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban antara pasien dan rumah sakit agar masing-masing dapat sadar dan memahami secara utuh hak dan kewajibannya, khususnya dalam hal informed consent dan rekam medis sebagai dasar pembayar pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record (study case of the court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST). This thesis is focusing on the role of informed consent and medical records related to the fulfillment of service fee obligation by the patient in the hospital and the hospital liability related to the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record especially in court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis concluded that informed consent and medical record can be used as a basis for payment of the health services received by patients in the hospital. As the outcome, the result of this study suggests that it is advisable to make more informed socialization of the rights and obligations between the patient and the hospital so that each of them can be aware and fully understand their rights and obligations, especially in the case of informed consent and medical records as the basis for payment of the health services received by the patient in the hospital.

Abstrak :
Contents : Introduction to ethics -- Contemporary ethical dilemmas -- End-of-life dilemmas -- Health care ethics committee -- Development of law -- Introduction to law -- Government, ethics, and the law -- Organizational ethics and the law -- Health care professionals? ethical and legal issues -- Physicians? ethical and legal issues -- Employee rights and responsibilities -- Patient consent -- Patient abuse -- Patient rights and responsibilities.