Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jakarta yang bertransformasi dari basis kekerasan menjadi basis kontribusi positif. Setidaknya terdapat tiga kategori pendekatan yang umum digunakan dalam menjelaskan ormas berbasis kekerasan pada studi-studi sebelumnya, yaitu; ekonomi-politik, kultural, dan keamanan. Namun, hari ini ormas dihadapkan dengan ketegasan dari pemerintah, bagaimana ormas menyikapi situasi demikian? Bagaimana cara ormas dan anggota-anggotanya bertahan hidup dikala sudah tidak ada tempat untuk jago jawara ataupun preman? Lantas seperti apa kondisi ormas berbasis etnis dikemudian hari? Artikel ini berargumen bahwa melalui pilihan yang rasional, ormas membangun reputasinya melalui kontribusi positif pada masyarakat, bukan lagi melalui kekerasan. Bagi ormas ini bermakna sebuah proses dalam beradaptasi dengan regulasi pemerintah. Bagi anggota, ini merupakan cara mereka untuk mendapat penerimaan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus pada ormas Forum Rempug Betawi (FBR) selaku ormas berbasis etnik di Jakarta. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap anggota FBR dan masyarakat yang bersangkutan. Data primer akan diolah menggunakan analisa narasi.

---

ABSTRACT
This article discusses ormas in Jakarta that are transformed from the violenced based to the community support based. At least three appraches were used in previous studies; political-economics, cultural, and security. However, today ormas are faced with strict regulation from the government, how does ormas respond to such situation? How do ormas and their members survive as there is no place for jago or preman today? This article argues that is through rational choices, ormas build their reputation around postive contribution to the society, not through violences. The approach used in this study is qualitative with a case study at the Forum Rempug Betawi (FBR) as ethnics based ormas in Jakarta. Primary data collection is done through interviews with FBR members and the community concerned. Primary data will be processed using narrative analysis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perceived organizational support dengan in-role dan extra-role behavior karyawan PT X serta merancang program intervensi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di PT X. Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara, FGD dan dokumen perusahaan diketahui bahwa in-role dan extra-role behavior karyawan PT X perlu ditingkatkan untuk mencapai target perusahaan. Salah satu faktor pembentuk in-role dan extra-role behavior adalah dukungan yang diberikan organisasi terhadap karyawan atau perceived organizational support. Teori extra-role behavior yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh William dan Anderson 1991 yaitu OCB-I dan OCB-O. Hasil analisis data yang diperoleh dari 85 karyawan ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perceived organizational support dengan OCBO r= 0.24 , p< 0.05. Selanjutnya peneliti merancang intervensi untuk dapat meningkatkan perceived organizational support yang juga berdampak pada OCB-O berupa workshop performance feedback pada karyawan level supervisor. Hasil perhitungan uji signifikansi perbedaan pre-test dan post-test menggunakan Wilcoxon Signed-Rank test menunjukkan bahwa workshop yang dilakukan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pengetahuan materi intervensi dengan nilai signifikansi 0.026 p < 0.05.

Abstrak :
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi tertentu. Permasalahannya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat JPT madya yang diisi oleh Polri Aktif, serta adanya wacana Perwira TNI aktif akan mengisi JPT untuk mengatasi surplus perwira, wacana ini menimbulkan banyak pro-kontra.  Melalui metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Eksplanatoris. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian ini data dianalisis secara deksriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat kesimpulan, legalitas dari polri aktif yang menjabat JPT di kemnaker adalah tidak tepat/ilegal, secara normatif pengaturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh TNI/Polri aktif hanya untuk 10 instansi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 47 UU TNI, seharusnya polri tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu ditinjau dari Pengaruh Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dilihat dari aspek sejarah menimbulkan ketidaknetran Aparatur Sipil Negara, terutama pada saat Orde Baru di mana TNI menduduki jabatan pada birokrasi. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara mengakibatkan munculnya adanya Inefisiensi dalam bernegara, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak tercapainya good governance, selain itu juga munculnya resiko konflik kepentingan karena menjabat dalam dua institusi yang berbeda, konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ASN sehingga wacana mengenai TNI/Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali.

---

Civil Servants are the backbone of government, bureaucratic reforms are required to change the paradigm and concepts in the governance structure, one of which is to place the right people or apparatus to fill positions in the government structure or often referred to as the right man on the right position , including in filling in the High Leadership Position (JPT) with an open selection system. Position filling in the ASN Law can come from ASN or from the TNI/National Police Active for certain positions in certain agencies. The problem is that at the Ministry of Manpower there is an intermediate JPT filled by Active Police, and the discourse of active TNI Officers will fill the JPT to overcome the officer surplus, this discourse raises many pros and cons. Through research methods with normative juridical typology, using explanatory legal approaches. This writing uses data collection techniques in the form of library studies and in this study the data were analyzed descriptively in the form of qualitative research. Based on the results of the data obtained there are conclusions, the legality of active police officers serving JPT in the Ministry of Manpower is illegal, normative arrangements regarding the filling in of High Leadership positions by the TNI/Polri are active only for 10 institutions which are stated limitedly in Article 47 of the TNI Law. resign first. In addition, in terms of the influence of the filling of the High Leadership Position by the Indonesian National Army/Members of the Republic of Indonesia National Police, it was seen from the historical aspect that it caused the irregularities of the State Civil Apparatus, especially during the New Order where the TNI occupied the bureaucracy. The neutrality of the State Civil Apparatus resulted in the emergence of Inefficiencies in the state, the many practices of Corruption, Collusion and Nepotism, the failure to achieve good governance, besides the risk of conflict of interest because of serving in two different institutions, conflicts of interest could undermine public trust in the ASN so that discourse regarding active TNI/Polri can occupy civilian positions need to be reconsidered.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara leader member exchange dengan in role dan extra role behavior karyawan PT XYZ. Berdasarkan hasil korelasi antara leader member exchange dengan in role dan extra role behavior dikembangkan program intervensi yang dapat meningkatkan kualitas hubungan antara atasan dan bawahan. Peneliti melakukan pengukuran terhadap variabel in role dan extra role behavior OCB-Individu OCB-Organisasi menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh William Anderson 1990, terdiri dari 21 item. Kemudian untuk mengukur leader member exchange peneliti menggunakan kuesioner LMX-MDM dari Liden Maslyn 1998, terdiri dari 11 item. Hasil perhitungan uji korelasi kepada 90 responden diperoleh hasil bahwa LMX berhubungan dengan IRB r = 0.24, p < 0.05, signifikan dan LMX berhubungan dengan OCBI r = 0.21, p < 0.05, signifikan . LMX tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan OCBO r = 0.16, p > 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut maka rancangan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan leader member exchange adalah coaching, yang diberikan melalui workshop kepada manager. Diharapkan dengan intervensi tersebut dapat meningkatkan in role behavior dan OCB ndash; individual karyawan.