Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. ...... Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

Abstrak :
Ombudsman merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas secara umum sebagai pengawas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini adalah tugas utama yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan segala kebutuhan dan urusan lainnya. peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi maladministrasi dan juga upaya pencegahan terjadinya maladministrasi di DKI JakartaPendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, Penelitian ini berdasarkan hukum normatif, jenis penelitian ini menganalisa berdasarkan aturan tertulis, peraturan perundang-undangan, atau bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian yang akan dilakukan saya ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang artinya hal pertama yang dilakukan adalah menggambarkan mengenai permasalahan yang ada berdasarkan teori yang ada pada literatur serta data-data yang diperoleh di lapanganRespon Cepat Ombudsman atau RCO adalah sebuah cara bagi Ombudsman untuk menyelesaikan laporan dari masyarakat tekait dengan perbuatan maladministrasi yang masuk kategori harus segera diselesaikan. Dalam RCO ini proses penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan metode yang lebih cepat daripada proses yang regular. Sebagai contoh dalam RCO segala pemeriksaan dilapangan dilakukan dengan lebih cepat, target lamanya pemeriksaan dilakukan lebih cepat daripada biasanya, lalu untuk penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi tidak menunggu cara-cara lainnyaOmbudsman saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, Ombdusman menjelma menjadi lembaga pengawasan yang memiliki kedudukan penting dalam system pemerintahan di Indonesia, terutama dalam hal pengawasan. ......Ombudsman is an institution that has a general duty as a supervisor in public services. This service to the community is the main task that must be carried out by the government as an effort to assist the community in realizing all their needs and other affairs. the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of DKI Jakarta Province in an effort to overcome maladministration and also efforts to prevent maladministration in DKI Jakarta The approach used is normative juridical, this research is based on normative law, this type of research analyzes based on written rules, statutory regulations, or written legal materials other. The research I will be doing uses descriptive analytical specifications, which means that the first thing to do is to describe the existing problems based on existing theories in the literature and data obtained in the field. The Ombudsman Quick Response or RCO is a way for the Ombudsman to complete reports from the public. related to acts of maladministration that fall into the category must be resolved immediately. In this RCO, the dispute resolution process will be carried out with a faster method than the regular process. For example, in the RCO, all field inspections are carried out more quickly, the target length of inspection is faster than usual, then for dispute resolution to be carried out through mediation, not waiting for other methods. The current Ombudsman cannot be underestimated. important in the government system in Indonesia, especially in terms of supervision.

Abstrak :
One of important issues that currently raised by Indonesian people is how they can obtain good service from government apparatus. An effort has been conducted by the Indonesian President to provide people good public services by issuing Presidential Decree Number 44 Year 2000 on the National Ombudsman Commission. The establishment of this commission is aimed to create conducive situation for people and to empower them in combating corruption, collusion, and nepotism, popularly known as "KKN". Likewise, it is aimed to give people more protection in having better access to public services, justice, and welfare.

The research in this dissertation has a main goal to make an evaluation of the formation and the implementation of the Presidential Decree Number 44 Year 2000. It further explains the socialization of its formation and implementation, and the further recommendation of the Ombudsman to the conflicting parties. Significantly, the result of this research demonstrates that the implementation is bad and inadequate. Such poor condition has been proved by a continuing decrease of complaints to the Commission. Meanwhile, the follow-up of the recommendation by government institutions tends to insignificantly increase.

More importantly, according to this research, the bad and the adequate implementation is caused by the bad process of the formation of the Commission. It is further found in the research that in the process of its formation, the President did not involve people as the stakeholder. For this reason, the substance of the Presidential Decree was so blurred, and has furthermore resulted in creating confusion and uncertainty on the Ombudsman's role.

Aside from its bad process of formation, the research said that there is also a problem in relation to the implementation, which must be immediately overcome. This problem develops from the main public policy maker in the country, or the President, who has not yet given sufficient attention to that implementation. Moreover, other parties, largely government institutions, as part of the executive power, have not yet shown their great commitment and response to the implementation, for example, in the matters of immunity rights, double occupations, and health requirements. Subsequently, legal base, lack of budget, and problem in communication have contributed more to the bad implementation. More interestingly, it is said in this dissertation that although the socialization on the role and function of the Commission has been maximally introduced, its effect is still insignificant, due to a limited budget and low profile approach.

Finally, the result of the research of this dissertation has given some recommendations, as follows: 1. In short-term: it becomes urgent to provide a permanent building or office for the National Ombudsman Commission. Meanwhile, it is necessary too for the Ombudsman to organize weekly meeting in its office; 2. In long-term: to enable the Ombudsman to effectively implement its role, task, and functions, the formation of a law on the National Ombudsman Commission is a must. Different from the Presidential Decree mentioned above, such a kind of law must stipulate the salary the Ombudsman, which must be made equal with the salary of other public officials. It must also mention the prohibition for having double occupations, and include a provision on health requirement. Meanwhile, the budget for the activities of the National Ombudsman Commission should be separated from the budget of the State Secretariat; 3. It is important to encourage the formation of Ombudsman Commission in the regions of the country; 4. Recommendations made by the Ombudsman should be sent also to the national Parliament, or the House of Representatives (DPR), which can be raised as crucial issues to be discussed by Members of Parliament in performing their supervisory function; 5. To help the Ombudsman effectively implement its role, all government institutions have to make they own Standard of Procedures (SOPs); 6. Last but not least, the Commission must change its low profile approach with a high profile one, so that it will be more respectable amongst other state institutions.

Abstrak :
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi. Namun diketahui bahwa masih ada rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh terlapor karena banyak yang menganggap rekomendasi ombudsman tidak wajib dilaksanakan. Rekomendasi Ombudsman juga terkendala belum adanya Peraturan Pelaksana  Undang-Undang terkait tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman serta sanksi-sanksi yang semestinya diterapkan. Seharusnya Pemerintah mendukung pelaksanaan rekomendasi Ombudsman agar pelaksanaan pelayanan public semakin efektif dan efisien. ...... The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution that has the authority to oversee the administration of public services carried out by state and government administrators, including those run by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-Owned Legal Entities, as well as private or private bodies charged with carrying out services certain public whose part or all of the funds are sourced from the state budget and / or regional budget. One of the products produced by Ombudsman supervision is Recommendation. However, it is known that there are still recommendations made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia that are not implemented by the reported party because many consider that the ombudsman’s recommendations are not mandatory. The recommendation of the Ombudsman is also constrained by the absence of implementing regulations relating to the implementation of the Ombudsman’s recommendations and the sanctions that should be applied. The Government should support the implementation of the Ombudsman’s recommendations so that the implementation of public services is more effective and efficient.

Abstrak :
Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran dalam melakukan pencegahan dan pemeriksaan atas dugaan Maladministrasi yang terjadi dalam proses peradilan pidana tersebut, Maladministrasi tersebut juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada proses peradilan pidana dilakukan oleh pengawas internal seperti Inspektorat, Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Hakim Pengawas. Pengawasan eksternal kemudian dilakukan juga oleh beberapa instasni seperti Ombudsman. Namun kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tentu tersebut pada aspek administrasi atau formil peradilan. Hal tersebut dikarenakan, dalam hukum materiil pada proses pemeriksaan pidana menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasannya, Ombudsman juga memiliki kendala seperti sifat hasil pemeriksaan akhir Ombudsman yaitu saran perbaikan, tindakan korektif atau rekomendasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi yang dilaporkan. ......The process of criminal justice services starting from the process of investigation, investigation, prosecution, trial in court and correctional institutions has been regulated in statutory regulations. However, later, various problems then emerged, the majority of which were related to implementation that was not under the laws and regulations governing the criminal justice process. The Ombudsman as supervisor of public administration has a role in preventing and examining alleged maladministration that occurred in the criminal justice process, this maladministration also has the potential to cause human rights violations. Based on the results of the research, supervision in the process of providing public services in the criminal justice process is carried out by internal supervisors such as the Inspectorate, Deputy Attorney General for Supervision, and Supervisory Judges. External supervision is also carried out by several agencies such as the Ombudsman. But then, the supervision carried out by the Ombudsman is certainly on the administrative or formal aspects of the judiciary. This is because, in material law, the criminal examination process is the authority of law enforcement officials. In carrying out its supervisory authority, the Ombudsman also has obstacles such as the nature of the results of the Ombudsman's final inspection, namely suggestions for improvement, corrective action, or recommendations that have not been fully implemented by the agency reported.

Abstrak :
Kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan global dan mengatasi permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Kebijakan reformasi birokrasi nasional terdiri dari delapan area perubahan, salah satunya adalah bidang tatalaksana. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki inisiatif untuk menjalankan kebijakan reformasi birokrasi tersebut, dalam hal ini kebijakan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang tatalaksana pada Ombudsman, bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan reformasi birokrasi tersebut menyebabkan perubahan-perubahan yang baik bagi para implementornya, namun perubahan tersebut kurang dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian menyarankan agar implementasi kebijakan reformasi birokrasi melibatkan keseluruhan unsur kepegawaian yang ada di Ombudsman. ...... Bureaucratic Reform policy is a form of government efforts in the face of global demands and solve the problems that exist in the Indonesian bureaucracy. Bureaucratic reform national policy consists of eight areas of change, one of which is the field of management. Ombudsman is a state agency that has an initiative to run the bureaucratic reform policies, in this case the policy is organized by the Secretariat General of the Ombudsman. This research aimed to find out how bureaucratic reform policy implementation in the field of management of the Ombudsman, how the impact of the implementation of the policy and what factors are driving and inhibiting into policy implementation. This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. The results of this research is implementation of bureaucratic reform policies led to the changes that are good for the implementers, but the change is less perceived by the organization as a whole. The results of the study suggest that implementation of the bureaucratic reform policies involving all the staffing elements that exist in the Ombudsman.

Abstrak :
Artikel ini menjelaskan salah satu cara bagi pemerintah untuk mencapai kata pemerintahan yang buik dalam lingkup pemerintahan negara, yang memerlukan mekanisme pengawasan dalam sistem birokrasi negara, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan eksternal ini juga di berbagai negara mengenai secara konseptual apa yang dinamakan sebagai Ombudsman, yang dilaksanakan oleh Swedish. Saat ini sudah ada 1/2 negara yang memiliki Ombudsman dengan nama yang berbeda-beda. Keberadaan Ombudsman xaat ini ditujukun unluk meamnpung partisipasi publik yang semakin meluas dalam pengawasan pemerintahan.Hal itu terlihat dari status legal Ombudsman ini Eropa dalam Traktat Uni Eropa yang menunjukan pentingnya keberadaan Ombudsman Uni Eropa.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan transportasi publik yang mampu menciptakan interkonektivitas antardaerah menjadi perhatian dimana pergerakan penumpang semakin meningkat, namun belum mempunyai akses yang memadai untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Kehadiran Bus Trans Lampung yang melayani rute Bandara Inten II-Kota Bandar Lampung dilakukan untuk memberikan alternatif bagi penumpang beralih menggunakan transportasi publik. Rendahnya pengguna jasa yang menggunakan Bus Trans Lampung diduga disebabkan oleh tarif yang diberlakukan. Oleh sebab itu, penetapan tarif yang ideal perlu melihat kemampuan membayar Ability to Pay dan kesediaan membayar Willingness to Pay pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran Ability to Pay ATP dan Willingness to Pay WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi WTP pengguna jasa Bus Trans Lampung rute Bandara Radin Inten II ndash; Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah analisis household budget untuk mengetahui nilai ATP dan analisis contingent valuation untuk memperoleh nilai WTP. Data diperoleh melalui survey kepada penumpang di Bandara Radin Inten II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah ATP sebesar Rp.50.000 dan kesediaan membayar pengguna jasa mempunyai nilai tengah WTP sebesar Rp.30.000. Faktor yang mempengaruhi WTP tersebut secara signifikan yaitu kepemilikan aset rumah, intensitas perjalanan, maksud perjalanan dinas, penggunaan bus, dan layanan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya PT Lampung Jasa Utama, apabila menetapkan kenaikan tarif Bus Trans Lampung maka sebaiknya tarif berada diantara Rp.30.000 ndash; Rp.50.000, kemudian dengan karakteristik pengguna jasa yang mempunyai aset rumah mapan , sering melakukan perjalanan, dan menyasar kepada pengguna jasa yang melakukan perjalanan untuk dinas adalah mereka yang tidak bergantung pada tarif yang ditetapkan, sebaiknya otoritas Bus Trans Lampung dapat meningkatkan layanan pendukung, dalam hal kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan sarana pendukung Wi-Fi, Charger, CCTV, LED TV, Fasilitas P3K, dan pintu darurat , kenyamanan, halte yang bersih, dan layar informasi keberangkatan dan kedatangan bus, serta PT Lampung Jasa Utama perlu melakukan kegiatan promosi di media cetak maupun elektronik, dan pemanfaatan layar informasi tentang Bus Bandara di areal Bandara Radin Inten II untuk mengenalkan secara luas kepada penumpang pesawat terkait adanya layanan Bus Trans Lampung di Bandara agar lebih banyak orang yang beralih menggunakan transportasi publik ini, sehingga target penumpang dapat tercapai.

---

ABSTRACT
The provision of public transport which able to create regional interconnectivity is a concern that passengers movement is increasing, however it does not have adequate access to cope with urban congestion. The presence of Bus Trans Lampung that provide Radin Inten II Airport Bandar Lampung City route is done to provide alternative for passengers switch to public transport. Bus Trans Lampung passengers are still low allegedly caused by the tariff set. Therefore, relating to the bus fare, it is necessary to know ability to pay and willingness to pay of the bus passengers. The aim of this study are to estimate ability to pay and willingness to pay passengers of Bus Trans Lampung, and to know the factors which influence WTP by Bus Trans Lampung passengers of Radin Inten II Bandar Lampung City. The methods for measuring Ability to Pay is household budget analysis, and measuring Willingness to Pay uses Contingent Valuation. Collecting data by survey to Radin Inten II airport passengers. The study finds that estimate of median value for ATP is IDR 50.000, and estimate of median value for WTP is IDR 30.000, . And, the factors which influence its WTP significantly are house assets, intensity of travel, travel destination for official duty, the use of bus, and service facility. Accordingly, this study recommend that the government, especially Lampung Jasa Utama, if the tariff of Bus Trans Lampung will increase, then the tariff should be between IDR 30.000 IDR 50.000, according the characteristics of passengers who have house assets, high intensity of travelling, and the passengers who do travelling for official duty are they who don rsquo t rely on tariff set, so the government should be able to improve service, such as decency and hospitality, responsibilities, supporting facilities Wi Fi, Charger, CCTV, LED TV, First Aid facilities, and emergency exit , comfortness, clean bus stop, and the screen information of bus departure and bus arrival.

Abstrak :
Tesis ini membahas langkah maju Indonesia sebagai Negara hukum dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu masa reformasi, langkah - langkah perbaikan pemerintahan ditindak lanjuti pembenahan berturut ?turut dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008, dan disahkanya Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Muatan norma yang lengkap, kemauan politik dari pemerintah dan peran serta masyarakat diharapkan akan memberi kemudahan dalam merealisasikan tujuan yang dicita - citakan oleh undang ? undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. ......Forward Step of Indonesia as a rechstate began after the expiration of Orde Baru regime, at the reformasi period, the steps to improve governance reform followed up in a row with the formation of the National Ombudsman Commission in 2000, the Ombudsman of the Republic of Indonesia in 2008, and legalization act number 25 of 2009 on Public Service. Complete norms, political will of government and the citizen participation are expected to able in the realization of the idealized goal of the act number 25 of 2009 on public service.