Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana korupsi. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris adalah sebuah officium nobile, sebuah jabatan kepercayaan dari masyarakat dan negara, sehingga pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan dengan baik. Salah  satu tindak pidana yang dapat menjerat Notaris adalah tindak pidana korupsi baik terlibat secara langsung maupun tidak, sebagaimana kasus yang dijabarkan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah  mengenai pengusulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terkait tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, tipologi penelitian adalah eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa adalah Notaris yang tidak terlibat secara langsung atas suatu tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain sanksi jabatan dijatuhi pula sanksi internal organisasi berupa pencabutan keanggotaan perkumpulan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris.

---

This research discusses the enforcement of The Law on Notary’s Position and The Code of Ethics towards Notaries that involved in corruption. Notaries while carrying out their positions, must follow the Law on the Position of Notaries and Notary’s Code of Ethics. Notary is an officium nobile, it is a department of trust from the public and the state, so that supervision of the notary's behavior in carrying out his/her position must be done properly. One of the criminal acts that can ensnare a Notary is a criminal act of corruption even the Notary is directly or not directly involved, as described in the Decision of the Notary Central Supervisory Council Number 11/B/MPPN/III/2020. The problems raised in this research are regarding the proposal for the imposition of sanctions for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights, and enforcement of the Law on Notary’s Position and the Notary’s Code of Ethics in relation to criminal acts of corruption. This study employed a normative juridical legal method, and its typology is explanatory. Utilizing qualitative data analysis techniques. According to the results, Notaries who are not directly involved in a criminal act of corruption are sentenced to dishonorable dismissal as an administrative consequences under Article 12 point d and Article 13 of the Notary Office Law, in addition to the administrative sanction, they also recieved internal organizational sanctions such as revocation of association membership under Article 13 of the Notary’s Code of Ethics."

"Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas. Kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perihal kerahasiaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas yang dimuat dalam putusan Putusan No. 513/Pdt.G/2018/PN.Sby. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik, dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris pada saat menjalankan jabatannya, maka masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. Namun, tidak selalu laporan masyarakat tersebut tidaklah selalu benar. Tidak jarang Notaris dirugikan oleh laporan masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum Notaris terhadap pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas yang tidak terbukti kebenarannya dan mengenai kerahasiaan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian  deskriptif-analitis. Hasil analisa menunjukan bahwa Notaris pada dasarnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap laporan masyarakat yang tidak berdasar, serta sifat kerahasiaan dari pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku, secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dari laporan masyarakat yang tidak berdasar. Selain itu, alangkah lebih baik apabila pihak yang akan melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas terlebih dahulu meminta penjelasan terkait permasalahan tersebut kepada Notaris yang bersangkutan, serta lebih berhati-hati dalam memahami pelaporan terhadap Notaris yang akan dilaporkan tersebut.

---

This research discusses the notary investigation by the Notary Supervisory Council. The case, which is the main problem in this research is about the confidentiality of the Notary's investigation by the Notary Supervisory Council which is contained in the Court Decision No.513/Pdt.G/2018/PN.Sby. Notary, in carrying out their positions as public officials who have the authority to make authentic deeds, is required to observe the prudential regulations. If there is a malfeasance committed by a notary while carrying out his/her position, the public can report the violation to the Notary Supervisory Council. However, these public reports are not always true. It is often for Notary to be harmed by public reports that are not proven to be true. The problems examined in this research are regarding the legal protection of Notary against public complaints to the Notary Supervisory Council that are not proven to be true and regarding the confidentiality of the examinations of the Notary conducted by the Notary Supervisory Council. This research uses a juridical-normative research method, with a descriptive-analytical research typology. The results of the analysis show that the Notary basically gets legal protection against unfounded public reports, as well as the confidential nature of the Notary's examination conducted by the Notary Supervisory Council. Therefore, the Notary who carries out his/her position in accordance with the applicable regulations, automatically gets legal protection from unfounded public reports. In addition, it would be better if the parties who will report the Notary to the Notary Supervisory Council ask for an explanation first, regarding the matter from the Notary concerned, and be more careful in understanding the reporting of the Notary that will be reported. "

"Dalam praktik di kantor Notaris, kadang dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Persiapan pembuatan akta dilakukan oleh pegawai Notaris, Penghadap tidak bertemu langsung dengan Notaris, atau tidak menunjukkan berkas yang diperlukan untuk pembuatan akta. Hal ini yang kemudian dapat menjadi permasalahan sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai terjadinya perbedaan isi Akta PKR dengan Notula Rapat dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam bentuk problem identification sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris I membuat Akta PKR hanya sebatas apa yang diterangkan Tuan N, dengan begitu tidak ada bukti dokumen yang bisa dilekatkan pada minuta Akta PKR, disisi lain saat penandatanganan Akta tidak dibacakan, sehingga para pemegang saham yang hadir menganggap isi Akta sesuai dengan Notula Rapat. Notaris I bertanggung jawab atas adanya perbedaan antara Akta PKR dengan Notula Rapat, namun dalam kasus perkara pidana yang bersangkutan Notaris tidak diikutsertakan sebagai tersangka. Oleh karena Notaris tidak melaksanakan jabatannya sesuai Pasal 16 UUJN, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris untuk diperiksa dan dijatuhi sanksi.

---

In practice at the Notary’s Office, sometimes things are not in accordance with the provisions. Preparation for making deeds is carried oout by staff of the Notary, the applicant does not meet directly with the Notary, or does not show the files required for making the deed. This can become a problem as in the case of the Decision of the North Jakarta District Court Number 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. The problems examined in this research are the differences between the contents of the PKR Deed and the Minutes of Meeting and the responbility of the Notary to the Deed who he makes. The form of research in this writing is normative juridical research using document study as data collection tools. The research typology used is research in a problem identification form, while the data analysis method used is a qualitative approach. The results showed that the Notary I made the PKR Deed only to the extent that Mr. N explained, so there was no documentary evidence that could be attached to the Minuta PKR Deed, on the other hand when the Deed was signed it was not read out, so that shareholders present considered the contents of the Deed in accordance with Meeting Minutes. Notary I is responsible for any differences between the PKR Deed and the Minutes of the Meeting, however in the criminal case concerned the Notary is not included as a suspect. Because Notary does not carry out his position in accordance with Article 16 of the UUJN, the injured party can report the Notary to the Notary Supervisory Board (MPN) for examination and be subject to sanctions."

"Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

---

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan."