Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penggunaan obat dapat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terjangkau baik yang dapat dicapai dengan melakukan penulisan resep obat sesuai dengan Formularium Nasional ataupun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Dengan adanya evaluasi kesesuaian peresepan obat, fasilitas kesehatan dapat mengetahui tingkat kepatuhan peresepan obat yang dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam memaksimalkan anggaran perencanaan dan pengadaan obat secara efektif sehingga dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif retrospektif. Kesesuaian peresepan obat terhadap Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 dapat dikatakan baik dengan dicapainya persentase kesesuaian sebesar 94,02%. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian peresepan obat antara lain tidak adanya ketersediaan atau alternatif obat lain yang dapat digunakan, kurangnya pengetahuan dokter mengenai obat-obat dan aturan peresepan yang terdapat di dalam Formularium Nasional, dan adanya kemungkinan pasien dengan keadaan darurat yang membutuhkan obat di luar dari Formularium Nasional. Beberapa obat yang diresepkan tidak sesuai dengan Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 adalah Gliseril Guaiakolat 100 mg; Ambroksol 30 mg; Loratadin 10 mg; Piroksikam 10 mg; Gentamisin Salep Kulit 0,1%; Deksametason 0,5 mg; Vitamin C 1000 mg; Asiklovir Krim 5%; Borak Gliserol (GOM); Klorfeniramin Maleat 4 mg; dan Asetilsistein 200 mg. ......The Public Health Center is the first level health facility that prioritizes promotive and preventive efforts. Drug use can be said to be rational if the patient receives the right drug for clinical needs, in a dose that meets the needs for a sufficient period of time, and at an affordable cost, which can be achieved by writing a drug prescription in accordance with the National Formulary or the National List of Essential Medicines. With the conformity evaluation of drug prescriptions, health facilities can determine the level of compliance with drug prescriptions which can assist health service facilities in maximizing the budget for planning and procuring drugs effectively. This research was conducted using a retrospective descriptive method. The suitability of drug prescriptions against the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 is categorized as good with a percentage of 94.02%. Some factors that cause drug prescription discrepancies include the unavailability or alternative drugs, doctor's lack of knowledge about drugs and the prescribing rules contained in the National Formulary, and patients' emergencies that need drugs outside the National Formulary. Some of the drugs prescribed are not in accordance with the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 are Glyceryl Guaiacolat 100 mg; Ambroxol 30 mg; Loratadine 10 mg; Piroxicam 10 mg; Gentamicin Skin Ointment 0.1%; Dexamethasone 0.5 mg; Vitamin C 1000mg; Acyclovir Cream 5%; Borax Glycerol; Chlorpheniramine Maleate 4 mg; and Acetylcysteine 200 mg.

Abstrak :
Kesesuaian obat adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas diharapkan sama dengan obat yang tercantum dalam formularium nasional. Obat yang ada di puskesmas harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan pengobatan pada masyarakat di wilayah kerjanya. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif yaitu menggunakan data formularium puskesmas matraman tahun 2023. Persentase kesesuaian berdasarkan item obat pada formularium puskesmas di puskesmas kecamatan matraman tahun 2023 sebesar 70,28%. Ketidaksesuaian obat antara formularium nasional dengan formularium puskesmas matraman disebabkan oleh beberapa pertimbangan seperti puskesmas mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, banyaknya jumlah pasien yang datang ke puskesmas yang memerlukan penggunaan obat tersebut daripada obat yang ada di fornas, pemilihan dan pertimbangan klinis oleh dokter dan petugas kesehatan berdasarkan kondisi spesifik pasien. ...... Drug suitability means that the drugs used for health services at community health centers are expected to be the same as the drugs listed in the national formulary. The medicines available at the community health center must be adapted to the needs of medical services for the community in the work area. Data collection was carried out retrospectively, namely using the 2023 Matraman Community Health Center formulary data. The percentage of conformity based on drug items in the health center formulary in the Matraman sub-district health center in 2023 is 70.28%. The discrepancy between medicines between the national formulary and the Matraman Community Health Center formulary is caused by several considerations, such as the Community Health Center taking into account the preferences and health needs of the local community, the large number of patients coming to the Community Health Center who require the use of these drugs rather than the drugs available at the Fornas, selection and clinical considerations by doctors and staff. health based on the patient's specific condition.

Abstrak :
Dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan berupaya dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Tujuan pengaturan obat dalam Fornas yaitu meningktakan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapau penggunaan obat rasional. Diharapkan dengan dikehatuinya gambaran harga pembelian obat formularium nasional di Rumah Sakit Universitas Indonesia dapat membantu bagian penggadaan rumah sakit untuk mempertimbangkan dalam pengadaan obat-obat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan metode pengumpulan data retrospektif menggunakan data sekunder yag di dapat dari sistem informasi rumah sakit dan juga dari aplikasi apotek online. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 obat yang memiliki selisih harga yang lebih murah, dengan selisih nilai tertinggi adalah besar adalah tablet metilfenidat 10 mg, tablet kalsium laktat 500 mg, dan tablet beraprost 20 mcg. ...... In providing health services to the community through the National Health Insurance, the Ministry of Health strives to ensure the availability, affordability and accessibility of drugs by compiling the National Formulary which is used as a reference in health services in all health facilities. The purpose of regulating drugs in National Formulary is to improve the quality of health services, through increasing the effectiveness and efficiency of treatment so that rational drug use is achieved. It is hoped that by knowing the picture of the purchase price of national formulary drugs at the University of Indonesia Hospital, it can help the hospital procurement department to consider the procurement of certain drugs. This study uses a descriptive observational method with a retrospective data collection method using secondary data obtained from the hospital information system and also from the online pharmacy application. Based on the results and discussion, it can be concluded that there are 17 drugs that have a cheaper price difference, with the highest value difference being large, namely methylphenidate tablets 10 mg, calcium lactate tablets 500 mg, and beraprost tablets 20 mcg.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are : 1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?; 2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?; 3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care? In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance.