Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peningkatan Pengamanan Obyek Vital Nasional. Tanggung jawab pengamanan pada perusahaan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan bukanlah semata peran dan fungsi sekuriti departemen saja, apalagi perusahaan juga telah berstatus sebagai Objek Vital Nasional. Fungsi dan peran lainnya memiliki peranan penting dalam rangka ikut serta menciptakan kondisi aman untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal dalam istilah migas sebagai Tanggung Jawab Sosial (TJS). Penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obeservasi partisipasi, wawancara mendalam, life story, analisa dokumen dan kepustakaan. Dasar penelitian ini dilakukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan Program TJS nya dengan berfokus kepada tiga hal yaitu Pendidikan, Pemberdayaan dan Lingkungan & Kesehatan. Bahwa kemudian masih terjadi ketidakpuasan yang berujung kepada konflik antara perusahaan dengan stakeholdernya yaitu masyarakat terdampak harus dipahami sebagai bentuk dari suatu interaksi sosial antara perusahaan dengan stakeholdernya. Kondisi ini disebabkan karena komunikasi yang berjalan kurang baik pasca re-strukturisasi organisasi stakeholder departemen, belum terintegrasi serta minimnya keterbukaan komunikasi program TJS dengan departemen lainnya termasuk dengan departemen sekuriti, belum tersosialisasinya program TJS yang telah dilakukan dengan baik kepada pemangku kepentingan, keterbatasan kompetensi komunikasi staff stakeholder, serta adanya kepentingan kelompok dengan memanfaatkan isu TJS ini. Kondisi ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan pengamanan pada lapangan operasionalnya. ......This thesis discusses the Corporate Social Responsibility Program for Enhancing the Security of National Vital Objects. The responsibility of securing the company for the continuity of the company's business is not merely the role and function of the department's security, moreover the company also has the status of a National Vital Object. Other functions and roles have an important role in participating in creating safe conditions to maintain the company's sustainability. One of them is through the Corporate Social Responsibility (CSR) program or known in the term oil and gas as Tanggung Jawab Sosial (TJS). This research uses qualitative methods. Data collection techniques using observation of participation, in-depth interviews, life stories, document analysis and literature. The basis of this research is the case study. The results showed that the company had carried out its TJS Program by focusing on three things comprises Education, Empowerment and Environment & Health. Nevertheless, dissatisfaction still occurred subsequently, led to conflict between the company and its stakeholders which is resulting bad impact to the social interaction of company and Community. This condition is caused by poor communication after restructuring of the stakeholder organization, not being integrated and lack of communication between TJS program and other departments including the security department. In addition, the TJS program has not been well socialized to stakeholders, limited competency of stakeholder communication staff, as well as group interests by utilizing this TJS issue. This condition greatly affects the implementation of security at the operation field.

Abstrak :
Peraturan kebijakan di bidang perizinan umumnya memenuhi unsur-uunsur peraturan perundangan-undangan dan seolah-olah derajatnya sama atau sulit dibedakan dengan peraturan perundang-undangan. Ada peraturan kebijakan yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang sempurna (murni) dan peraturan kebijakan tidak sempurna (tidak murni) atau quasi beleidregels. Substansi peraturan kebijakan dapat mendinamisir peraturan perundang-undangan melalui fungsi normatif dan fungsi sosiologis.

Abstrak :
Legal studies on e-commerce transaction by normative juridical approach and by the used of primary and secondary legal material have found that firstly, law prevailing on the transaction refers basically to a choice of law agreed by parties or, secondly, if it is not, the choice of law may refer to a point-link which addresses to an extraordinary achievement of parti which trully having characteristic as Rome Convention. The Act of Information and Electronic Transaction No. 11 year 2008 stated that if parties do not make choice of law in International Electronic Transaction then the applicable law shall be referred to Private International Law. However, the e-commerce transaction is across border, the question is: whether the principles of Private International Law shall be applicable into national law system of any state without the need of harmonization to the related national law system?

Abstrak :
Diskursus mengenai pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah lama berlangsung dan masih terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu daswarsa ini, pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia sudah berubah drastis daripada sebelumnya. Permasalahan dan penelitian ini adalah bagaimanakan mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik dan demokrasi. Pembangunan bidang politik dan demokrasi di Indonesia sudah diberi wadah yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 maupun undang-undang di bidang politik. Bahkan dalam upaya meningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, serta bidang lainnya, UUD 1945 sudah diubah sebanyak empat kali. Perubahan UUD 1945 diharapkan akan membawa kehidupan politik dan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia.