Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peningkatan Pengamanan Obyek Vital Nasional. Tanggung jawab pengamanan pada perusahaan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan bukanlah semata peran dan fungsi sekuriti departemen saja, apalagi perusahaan juga telah berstatus sebagai Objek Vital Nasional. Fungsi dan peran lainnya memiliki peranan penting dalam rangka ikut serta menciptakan kondisi aman untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal dalam istilah migas sebagai Tanggung Jawab Sosial (TJS). Penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obeservasi partisipasi, wawancara mendalam, life story, analisa dokumen dan kepustakaan. Dasar penelitian ini dilakukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan Program TJS nya dengan berfokus kepada tiga hal yaitu Pendidikan, Pemberdayaan dan Lingkungan & Kesehatan. Bahwa kemudian masih terjadi ketidakpuasan yang berujung kepada konflik antara perusahaan dengan stakeholdernya yaitu masyarakat terdampak harus dipahami sebagai bentuk dari suatu interaksi sosial antara perusahaan dengan stakeholdernya. Kondisi ini disebabkan karena komunikasi yang berjalan kurang baik pasca re-strukturisasi organisasi stakeholder departemen, belum terintegrasi serta minimnya keterbukaan komunikasi program TJS dengan departemen lainnya termasuk dengan departemen sekuriti, belum tersosialisasinya program TJS yang telah dilakukan dengan baik kepada pemangku kepentingan, keterbatasan kompetensi komunikasi staff stakeholder, serta adanya kepentingan kelompok dengan memanfaatkan isu TJS ini. Kondisi ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan pengamanan pada lapangan operasionalnya. ......This thesis discusses the Corporate Social Responsibility Program for Enhancing the Security of National Vital Objects. The responsibility of securing the company for the continuity of the company's business is not merely the role and function of the department's security, moreover the company also has the status of a National Vital Object. Other functions and roles have an important role in participating in creating safe conditions to maintain the company's sustainability. One of them is through the Corporate Social Responsibility (CSR) program or known in the term oil and gas as Tanggung Jawab Sosial (TJS). This research uses qualitative methods. Data collection techniques using observation of participation, in-depth interviews, life stories, document analysis and literature. The basis of this research is the case study. The results showed that the company had carried out its TJS Program by focusing on three things comprises Education, Empowerment and Environment & Health. Nevertheless, dissatisfaction still occurred subsequently, led to conflict between the company and its stakeholders which is resulting bad impact to the social interaction of company and Community. This condition is caused by poor communication after restructuring of the stakeholder organization, not being integrated and lack of communication between TJS program and other departments including the security department. In addition, the TJS program has not been well socialized to stakeholders, limited competency of stakeholder communication staff, as well as group interests by utilizing this TJS issue. This condition greatly affects the implementation of security at the operation field.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, objek penelitiannya (1) Peraturan perundangan yang mengatur sistem asuransi sosial sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2) Asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan (3) Permasalahan hukum yang timbul pada asuransi sosial sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, kemudian menganalisa permasalahan yang timbul sebelum berlakunya sistem jaminan sosial nasional yang akan menjadi tantangan pada pelaksanaan asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil secara normatif Sistem Jaminan Sosial Nasional akan lebih memberikan kepastian hukum, jaminan kepesertaan dan manfaat bagi peserta jaminan sosial, namun demikian tidak adanya lembaga pengawas dan kewenangan pemberi sanksi yang secara tegas di amanatkan oleh Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan sangat potensial mengulang kegagalan yang sama.

---

This thesis discusses Social Insurance in the National Social Security System, the object of research (1) legislation governing social insurance system prior to the enactment of Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (2) Social Insurance in the National Social Security System is set the Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System, and (3) the legal issues that arise in the social insurance before the enactment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System. This study uses normative research methods, and then analyze the problems that arise before the entry into force of the national social security system that will be a challenge in the implementation of social insurance on the national social security system. Based on the research results normative National Social Security System will provide more legal certainty, a guarantee of participation and social security benefits for the participants, however, the absence of the regulatory agencies and authorities giver expressly sanctions mandated by the Constitution - Constitution of National Social Security System will potential repeat the same failure.

Abstrak :
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2009 dalam Lembaran Negara nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5035. Undang-undang ini mengatur berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Undang-undang ini merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan penetapan, tata cara di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambing negara, serta lagu kebangsaan, serta ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini.