Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Sad Dian Utomo
"
Penerapan kebijakan otonomi daerah meialui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan meningkalkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat belum mencapai tujuan yang diharapkan.
Kualitas peiayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang tercermin dari keluhan yang disampaikan warga masyarakat. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Sayangnya, keluhan yang disampaikan masyarakat melaiui kotak saran atau ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22030
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Restu Wardhani
"
Pemerintah melalui layanan publik yang disediakannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia ternyata dianggap belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya dan psychological state masyarakat. Kozaryn 2016 menemukan bahwa Tingkat Kepuasan Hidup adalah ultimate outcome dari suatu kebijakan publik, atau indikator yang paling tepat digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, cukup penting untuk menganalisis dampak kualitas layanan publik terhadap Tingkat Kepuasan Hidup individu di Indonesia. Studi ini menggunakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Zidane Alfarizi
"
Penelitian ini membahas terkait pengukuran kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi (MPP Kota Bekasi) selama masa pandemi Covid-19. Untuk mengukur kualitas pelayanan, penelitian ini menggunakan teori Service Performance yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992) yang mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empahty. Teori ini berfokus bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang kepada pengguna sehingga proses pengukuran kualitas harus berdasarkan penilaian pengguna terhadap pelayanan yang mereka terima.. Selain ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bella Nathania
"
Diskresi memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan publik. Agar diskresi tersebut ditaati, maka menjadi perlu untuk menuangkan diskresi ke dalam suatu instrumen hukum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi dituangkan dalam instrumen hukum keputusan. Sementara, para ahli berpendapat bahwa instrumen hukum diskresi adalah beleidsregel atau peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, keputusan, instruksi, pengumuman, dan surat edaran. Perbedaan pandangan ini pun menimbulkan pertanyaan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S67586
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Surjadi
"
Strategies to improve public services in Indonesi ...
"
Bandung: Refika Aditama, 2012
352.63 SUR p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: World Bank, 2006
362.5 WOR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Andika Pramana Nugraha Putra
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konstruksi figur pejabat publik yang diamati melalui pernyataan Ahok dan Ridwan Kamil terkait pengambilan keputusan di bidang pelayanan publik pada teks berita di lima media online. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan analisis semiotika sosial dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan media online melakukan pembentukan realita terkait konstruksi figur pejabat publik Ahok dan Ridwan Kamil melalui realitas simbolik yang berupa teks berita terkait Taksi Uber dan Sungai Epicentrum yang dikeluarkan ...
"
2016
S63184
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
