Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak.

Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia. Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang beraneka-ragam yang ada di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan keleluasaan yang besar bagi penggunaannya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen keuangan tersebut.

Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisi memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya.

Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetap melakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yang sangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan dana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerah mendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkan keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan juga keuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu.

Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yang bertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun juga menyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian.

Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasar modal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yang diterbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitu peningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai.

Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdagangan obligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatu penggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumen keuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemda serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benar mengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya.

Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasi pemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangat menjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambungan pembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada dana APBD dan APBN.

Abstrak :
Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah. ......One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal. SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond.

Abstrak :
ABSTRACT
For more than a decade, Indonesia has been practicing decentralization. During this period, local governments still experience difficulties in generating local revenues to fund their development. Local government bonds (LGBs) are actually one of the finest sources for financing local development. However until now there is no real practice in issuing local bonds in Indonesia though it is allowed in the existing regulation.There are still many considerations which hindered the realisation of LGB issuance ranging from the rule of mechanism to the local governments readiness themselves. To gain more insights about the issue, learning from another country (in Japan) on how they manage LGBs effectively and securely will be beneficial. Comparison model between the two countries is chosen to see the regulation and managerial aspects in LGB implementation including the main institution in central level, rules of the game, buyers and purposes. By having this comparison, it is expected that some crucial factors can be looked at, which may then provide us some information on why LGBs are yet to bloom in Indonesia. Moreover, the comparison is expected to provide some basis about the possibility to ease policy adoption for Indonesia in managing LGBs.