Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastianhukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintahmenjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami olehpekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMPyang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhanhidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerjaatau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisilain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga,kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukanuntuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapatmengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai denganKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan PutusanBanding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturanmengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait bataswaktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP.Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagaiprasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusahayang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelishakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapatmenggugat ke PTUN.Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selainmemberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, jugamenimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebutakan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaanyang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidakmenjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun2013

---

ABSTRACTThe policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas theminimum wage that sould act as a safety net set by the government becomesuncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wageact usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer areassuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set bygovernor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is notinfrequently they make efforts to protest those such as act of strikes ordemonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. Onthe other hand, many business owner considering that the PMW is too high andthat makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business ownerload such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordancewith the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum WageImplementation.In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKTand its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor,regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on thedeadline for submission of the complete file in the mechanism of PMWsuspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found onworker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, abreakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered asa legal subject that have right to file a suit to PTUN.Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not onlygiving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies andthose consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court ifthe business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wageimplementation if business owner is not perform their duties to pay theworker/labour wage according to PMW in 2013."

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.

---

ABSTRACT This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality."

"Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model.

---

The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models."

"ABSTRACTThe purpose of this study is to extrapolate the impact of customer orientation on innovation, the impact of customer orientation on internal resources, the impact of internal resources to innovation and the mediating role of internal resource in the relationship of customer orientation on innovation in MSEs. This study took a sample of 33 respondents who registered in the database of UKM Center FEB UI. The analysis technique used in this study is the path analysis with the use of SmartPLS software. Results of customer orientation hypothesis testing showed an insignificant impact on innovation, customer orientation is significant toward internal resources, and internal resource is significantly affected innovation. The internal resource is able to mediate the relationship of customer orientation on innovation significantly. The practical implications derived from this study that the orientation of the customer is able to determine the use of internal resources that will directly pursue innovation of the firm. Government and institutions should manage to provide education and technology training to help MSEs pursuing innovation.

---

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menguji dampak orientasi pelanggan terhadap inovasi, dampak orientasi pelanggan pada sumber daya internal, dampak sumber daya internal terhadap inovasi dan peran mediasi sumber daya internal dalam hubungan orientasi pelanggan terhadap inovasi pada UMK. Penelitian ini mengambil sampel dari 33 responden yang terdaftar di database UKM Center FEB UI. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur dengan penggunaan perangkat lunak SmartPLS. Hasil pengujian hipotesis orientasi pelanggan menunjukkan dampak yang tidak signifikan terhadap inovasi, orientasi pelanggan signifikan terhadap sumber daya internal, dan sumber daya internal berpengaruh signifikan terhadap inovasi. Sumber daya internal mampu memediasi hubungan orientasi pelanggan terhadap inovasi secara signifikan. Implikasi praktikal penelitian ini adalah UMK yang berorientasi pada pelanggan mampu menentukan penggunaan sumber daya internal yang akan memunculkan inovasi perusahaan. Pemerintah dan institusi harus ikut serta dalam memberikan pelatihan pendidikan dan teknologi untuk membantu UMK mengejar inovasi."