Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This review of literature discusses the fraud on Medicare and Medicaid program in the US America and the probability on National Health Insurance era in Indonesia. This work aims to understand the fraud in US America and the probability in Indonesia. This research is qualitative decriptive analytic interpretive. The result of this research has found that the fraud phenomenon in the US America has largely occured for a long time, whereas fraud phenomenon in Indonesia is likely to be occured, one of its causes is that Indonesia Case Base Groups (INA-CBG?s) has been applied as a payment mechanism for the hospitals in Indonesia nowadays. This payment mechanism will cause claim mechanism which potentially will cause fraud phenomenon.

---

Penulisan review kepustakaan ini membahas fraud pada program Medicare dan Medicaid di Amerika dan potensi terjadinya pada era Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui fraud di Amerika dan potensi terjadinya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desaign deskriptif analitik. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kejadian fraud di Amerika sudah banyak terjadi dan sudah terjadi sejak lama, sedangkan potensi terjadinya fraud di Indonesia sangat besar, salah satunya dikarenakan di Indonesia saat ini diterapkan mekanisme pembayaran bagi Rumah Sakit menjadi Indonesia Case Base Groups (INA-CBG?s) sehingga menyebabkan mekanisme klaim sangat berpotensi untuk terjadinya fraud.

Abstrak :
Latar Belakang: BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang diciptakan guna melaksanakan program jaminan kesehatan. Metode pembayarannya adalah Kapitasi untuk fasilitas kesehatan primer dan INA-CBGs untuk pelayanan  tingkat lanjut. Pelaksanaan BPJS Kesehatan dimulai tanggal 1 Januari 2014. Kepuasan pasien diartikan sebagai bentuk perasaan atau evaluasi subjektif terhadap kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Tolak ukur yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan layanan fasilitas kesehatan adalah mengukur tingkat kepuasan pasien. Salah satu cara pengukuran adalah dengan metode Servqual, yang menilai perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima (perceived service) dengan layanan yang diharapkan (expected service). Upaya pemenuhan kepuasan harus menyeluruh untuk semua pasien, BPJS maupun non BPJS. Di unit layanan Obstetri dan Ginekologi tindakan terbanyak adalah pembedahan, seksio sesarea. Tujuan Penelitian: Untuk menilai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien seksio sesarea pada unit layanan Obstatri dan Ginekologi FKUI/RSCM pada periode diberlakukannya INA-CBGs. Menganalisis dimensi kualitas pelayanan dengan metode Servqual terhadap kepuasan pasien seksio sesarea. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang (cross sectional), dengan desain studi analitik dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan kuisioner yang disebar kepada 130 sampel (pasien BPJS dan non BPJS) dengan kasus seksio sesarea di RSCM antara bulan Januari 2017 hingga Desember 2017. Hasil: Hasil perhitungan nilai gap/kesenjangan pada seluruh dimensi pelayanan, pada kedua kelompok pasien BPJS dan non BPJS didapatkan nilai negatif, artinya skor harapan lebih besar dari skor persepsi/kenyataan. Artinya pasien belum merasa puas pada seluruh dimensi kualitas pelayanan. Gap/kesenjangan terbesar di pasien BPJS dan non BPJS berada pada dimensi Assurance (Jaminan) yaitu 1.72 untuk pasien BPJS dan -1.71 untuk pasien non BPJS, dan dimensi Empathy (Empati) dengan angka -1.80 untuk pasien BPJS dan -1.64 untuk pasien non BPJS. Berdasarkan analisa menggunakan diagram kartesius, Dimensi Assurance (Jaminan) dan Empathy (Empati) berada di kuadran A, sementara Tangible (Bukti langsung), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), di kuadran B.  Berdasarkan hasil analisa uji Mann-Whitney, didapatkan p<0.005 pada dimensi Tangible (Bukti langsung), Empathy (Empati). Sementara dari dimensi Reliability (Keandalan), Assurance (Jaminan), Responsiveness (Daya tanggap), didapatkan p>0.005. Dari hal ini disimpulkan bahwa pada sampel penelitian ini, metode Servqual yang menggambarkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, terutama dalam dimensi Tangible (Bukti langsung), dan Empathy (Empati). Berdasarkan  penilaian uji korelasi Spearman, dari penilaian antara dimensi Tangible dan kepuasan pasien, didapatkan nilai koefisien korelasi -0.09, artinya korelasi tidak searah, dengan nilai p=0.307 (p>0.05). Sementara penilaian antara dimensi Empathy dan kepuasan pasien, didapatkan nilai koefisien korelasi 0.212, korelasi searah namun sangat lemah, dengan nilai p=0.015 (p<0.05). Kesimpulan: Didapatkan tingkat kepuasan pasien pada kedua kelompok, pasien BPJS dan non BPJS mesing-masing sebesar 69%. Dari hasil pengujian menggunakan metode Servqual dan diagram kartesius, kedua kelompok pasien, BPJS dan non BPJS masih belum merasa puas pada seluruh dimensi kualitas pelayanan terutama dimensi Assurance (Jaminan) dan Empathy(Empati). ......Background: BPJS Kesehatan is a legal entity created to implement a health insurance program. The payment method is Capitation for primary health facilities and INA-CBGs for advanced services. The implementation of BPJS Kesehatan began on January 1, 2014. Patient satisfaction was interpreted as a form of feeling or subjective evaluation of conformity between expectations and reality. The benchmark set to measure the success of health facility services is measuring the level of patient satisfaction. One method of measurement is the Servqual method, which assesses the comparison of two main factors, namely customer perceptions of perceived service with the expected service. Efforts to fulfill satisfaction must be comprehensive for all patients, BPJS and non BPJS. In the Obstetrics and Gynecology service unit the most actions are surgery, cesarean section. Objective: To assess the effect of quality of service on the satisfaction of sectio caesarean patients in the Obstetrics and Gynecology service unit FKUI/RSCM in the period of enactment of INA-CBGs. Analyze the dimensions of service quality with the Servqual method on the satisfaction of seksio sesarea patients and find out the sociodemographic factors of patients with seksio sesarea at RSCM. Method: This study is a cross-sectional study, with analytic study design with a quantitative approach, using questionnaires distributed to 130 samples (BPJS and non BPJS patients) with cesarean section cases at the RSCM between January 2017 and December 2017. Result: The results of the calculation of the gap/gap in all dimensions of service, in both groups of BPJS and non BPJS patients obtained a negative value, meaning that the expectation score is greater than the perception/reality score. This means that patients are not satisfied with all dimensions of service quality. The biggest gap/gap in BPJS and non BPJS patients is in the dimension of Assurance (-1.72) for BPJS patients and -1.71 for non BPJS patients, and Empathy dimensions (Empathy) with -1.80 for BPJS patients and -1.64 for non patients BPJS. Based on the analysis using the Cartesian diagram, the Dimensions of Assurance (Employment) and Empathy (Empathy) are in quadrant A, while Tangible (direct evidence), Reliability (Reliability), Responsiveness (responsiveness), in quadrant B. Based on the results of the Mann-Whitney test, obtained p <0.005 on the dimensions of Tangible (direct evidence), Empathy (Empathy). While from the Reliability, Assurance, and Responsiveness dimensions, p> 0.005. From this it can be concluded that in the sample of this study, the Servqual method that describes service quality has an effect on customer satisfaction, especially in the dimensions of Tangible (direct evidence), and Empathy (Empathy). Based on the assessment of the Spearman correlation test, from the assessment between the dimensions of Tangible and patient satisfaction, the correlation coefficient value of -0.09 was obtained, meaning that the correlation was not in the same direction, with a value of p = 0.307 (p> 0.05). While the assessment between the Empathy dimension and patient satisfaction, the correlation coefficient value of 0.212 was obtained, the correlation was in the same direction but very weak, with a value of p = 0.015 (p <0.05). Conclusions: The level of satisfaction of patients in both groups was obtained, BPJS and non BPJS patients were 69% respectively. From the test results using the Servqual method and Cartesian diagram, the two groups of patients, BPJS and non BPJS are still not satisfied on all dimensions of service quality, especially the dimensions of Assurance and Empathy.

Abstrak :
Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), pada klasifikasi medis dan koding, memiliki jumlah pending klaim terbesar tahun 2019. Penelitian ini menganalisis akar masalah pending klaim berulang BPJS Kesehatan pasien rawat inap Departemen IKA Juli-Desember 2019, klasifikasi medis dan koding, serta memberikan rekomendasi upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan telaah dokumen studi literatur, dan wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim terpending berulang, serta enam belas informan terkait. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, tidak tersistemnya training DPJP, SDM IT terbatas, anggaran training terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran penyebab pending klaim, perbaikan penulisan resume medis belum dievaluasi, evaluasi penyebab pending belum mendetail, belum adanya ceklist revisi, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang efektif, SOP resume medis belum mengantisipasi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, EHR belum tertanam kaidah koding, serta sistem pemantauan IT tidak mobile. Direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring, dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending. ......The RSCM Pediatric Department, on the medical and coding classification, has the largest number of pending claims in 2019. This study analyzes the root causes of recurring pending inpatients BPJS Kesehatan claims at the Pediatric Department, July-December 2019, on the medical and coding classification, and provides recommendations in improving claim’s system. This was a case study approach and root cause analysis by reviewing literature, documents, and in-depth interviews. The data sources were 147 recurring pending claim, as well as sixteen related informants. The root of the problem was limited human resource (HR) of the Pediatric Department, unsystemized DPJP training, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly and semester evaluations, there were no medical resume writing’s improvements evaluation, the causes of pending claim evaluation was not detailed, there was no revision checklist, there was no RSCM-BPJS agreement socialization mechanism, there were no effective medical resume writing supervision system, the medical resume procedure has’nt anticipated a change in care, a monitoring system has not been established, the lack of use of information systems other than e-office, EHR has not yet embedded coding rules , as well as a mobile IT monitoring system. It is recommended to create an integrated claims system.

Abstrak :
Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim. ......Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management.

Abstrak :
Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud. ......Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID-19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1). ......This research is a case study at a type C private hospital in Bojonegoro Regency which aims to obtain unit costs for COVID-19 inpatients and their comparison with the Ministry of Health rate based on KMK No. HK.01.07/MENKES/5673/2021 and No. HK.01.07/MENKES/1112/2022. The unit cost is calculated for 1 COVID-19 patient for 1 inpatient episode, starting from the patient entering the COVID-19 ER until the patient leaves the hospital using the ABC method. The study was conducted on inpatient COVID-19 claim files who entered the hospital from October 1, 2021 to February 28, 2022 with the inclusion criteria: claim files that have a complete medical resume, patients who are included in the criteria for suspect, probable, and confirmed; with the exclusion criteria: COVID-19 inpatients who went home on their own request and were referred, claims that were not feasible, files with pending and disputed status as of April 2022. This research was conducted qualitatively by reviewing documents, interviews, and observations and consisted of 3 stage data collection. There are 57 inpatient COVID-19 claim files with the following characteristics: 54,39% female patients; with age <60 years as much as 61,40%; 49,12% of patients have had 2 COVID-19 vaccines; 57,89% of patients with no comorbidities; with 78,95% LOS for 1-5 days; 84,21% were discharged from the hospital recovering; diagnosis of U07.1 as much as 54,39%; 56,14% belong to the A-4-19-I group. The largest unit cost for COVID-19 inpatients was for diagnoses U07.1;E039 (A-4-19-II) valued at IDR 38.916.021,91, followed by U07.1; E11.9; E88.0 (A-4-19-II) worth IDR 31.122.007,44, then U07.1;I11.0 (A-4-19-III) worth IDR 30.558.210,40. Meanwhile, the smallest unit cost for COVID-19 inpatients is for diagnoses U07.1;G40.9, which is worth IDR 9.467.928,01 which is included in the level 2 group of confirmed COVID-19 diagnoses. Overall, the largest cost components are direct costs, which vary from 85-99% and indirect costs, which are 1-15%. The largest direct cost component is in the form of logistics costs (81-90%) which are used during the treatment of COVID-19 patients, while the service fee is 10-19%. There is a positive difference in the unit cost of COVID-19 inpatients when compared to the KMK rate No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. The biggest positive difference was in diagnoses U07.1;I64;G81.9, which was IDR 59.990.525,65. The smallest positive difference is IDR 4.149.364,92 in diagnosis U07.2 (A-4-18-I). When compared with KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 there is a negative difference in 9 ICD-10 diagnoses and 11 ICD-10 diagnoses have a positive difference. The largest negative difference was IDR 22.623.021,91 (U07.1;E03.9) and the smallest negative difference was IDR 29.199,24 (U07.1;E11.1).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasiFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6 FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim nonkapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim olehBPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab.

---

ABSTRACT
This study discusses the delay factors of non capitation claims filing of PrimaryHealth Care PHC BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017.Based on the document review conducted as much as 50.6 PHC late in the filingof non capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non capitation claims. This study used a qualitative approach with in depth interviewsand document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non capitation claims. The resultsof this study indicate that the delay factor in filing of non capitation claims PHC isthe absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file andpayment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation isreduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan canprovide training about operational of P care application and socialization aboutcompleteness of claim file to officer in charge.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan obat Program Rujuk Balik di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan Cabang Depok Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sistem, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, ketersediaan dana, ketersediaan data, sarana dan prasarana, dan kebijakan, sedangkan prosesnya mengadopsi siklus manajemen logistik, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi masalah pada unsur input yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dana, serta masalah pada unsur proses yaitu perencanaan dan pengadaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah pada output yaitu berupa tidak tersedianya beberapa obat PRB di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan. Peneliti menyarankan BPJS Kesehatan mendorong Kementerian Kesehatan agar Apotek dapat melakukan pengadaan melalui e-katalog. ......The purpose of this research is to determine the drugs availability of Back Referral Program BPJS Kesehatan in Depok year of 2017. This research used system approach and qualitative method, data collectinon is done through in depth interviews, observation, and documents analysis. The Input in this research are human resource, fund availability, data availability, facilities, and policy. The process in this research are planning, budgeting, procurement, storage, distribution, maintenance, and elimination. Result of this study found that there are problems in human resources, fund availability, planning, and procurement. That problems caused some the drugs of Back Referral Program is not available at the Pharmacies. Researcher suggest that BPJS Kesehatan encourage tha Ministry of Health so that the Pharmacies can do procurement by e catalogue.

Abstrak :
Rumah Sakit PMI Bogor telah menyelenggarakan Program Jamkesmas dari awal mula Program tersebut diberlakukan oleh Pemerintah. Pihak rumah sakit memiliki tim yang telah di perbaharui pada april 2012, kareria kinerja tim sebelumnya berjalan lambat. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu diketahuinya implementasi Program Jamkesmas di Rumah Sakit PMI Bogor Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Implementasi Program Jamkesmas di Rumah Sakit PMI Bogor sudah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas. Terlihat dari komitmen, sarana dan prasarana, penanganan pasien dan pengolahan data hingga proses klaim sesuai standar yang ditentukan. Adanya peningkatan pasien Jamkesmas dari waktu ke waktu juga menandakan implementasi Program Jamkesmas berjalan dengan baik. Tidak dipungkiri dalam menyelenggarakan Program Jamkesmas di Rumah Sakit PMI Bogor mengalami kendala, diantaranya revisi koding, dan beberapa tarif INA-CBGS seperti tindakan operasi, perawatan intensif, dan persalinan perlu penyesuaian. Diharapkan pihak rumah sakit dapat melakukan pengajuan revisi tarif INA-CBGS (Advokasi) langsung kepada PPJK. ......PMI Bogor Hospital has hosted the program from the beginning Jamkesmas program was enacted by the Government. The hospital has a team that has been refurbished in April 2012, due to slow performance ofthe previous team. The purpose of this thesis is known implementations Jamkesmas Program at the PMI Bogor Hospital 2012. The research was conducted using descriptive qualitative method. Implementation of .Tamkesmas Program at the PMI Bogor Hospital has been going well according to the Guidelines for Jamkesmas. Seen from the commitment, infrastructure, patient handling and processing of data to process claims according to the specified standard. An increase in Jamkesmas patients from time to time also marks the implementation of the Jamkesmas Program going well. No doubt in organizing Jamkesmas Program in PMI Bogor Hospital has constraints, including the revision of coding, and multiple rates INA-CBGS such as surgery, intensive care, and labor necessary adjustments. It is expected the hospital to do the filing revised tarif INA-CBGS (Advocacy) directly to PPJ K.