Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rumah Sakit merupakan institusi layanan kesehatan masyarakat yang mempunyai sifat yang unik yang berbasis bisnis sekaligus sosial. Perawat merupakan tenaga kerja inti di Rumah Sakit yang mempunyai beban kerja berlebih dibanding dengan tenaga kerja lainnya. Disamping merawat pasien, perawat juga mempunyai tugas lain yang harus dilakukan hampir setiap hari yaitu beban angkat dan pindah pasien dari satu tempat tidur ke tempat tidur yang lainnya. Karena tugasnya yang kedua tersebut perawat mempunyai risiko untuk terjadinya trauma termasuk Hernia Nucleus Pulposus (HNP). Hal ini terbukti dengan ditemukannya angka kesakitan cukup tinggi di Rumah Sakit Pusat Pertamina yaitu didapatkan 24 perawat terkena HNP dari 76 perawat sebagai sampel. Setelah melakukan wawancara, pengisian kuesioner, dan pemeriksaan fisik terhadap 76 perawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Peneliti mendapatkan model yaitu bahwa beban angkat dan pindah pasien yang menyebabkan penyakit HNP sangat dingaruhi oleh faktor usia. Kesimpulan ini didapat setelah dalam setiap penelitian, usia merupakan variabel yang selalu melekat dan sangat sulit untuk dihindari atau di hilangkan dari variabel penganggu. Model ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pendalaman terhadap terjadinya penyakit HNP. Didalam penelitian ini Peneliti masih menemukan banyak faktor yang menyebakan terjadinya bias atau penyimpangan diantaranya recall bias. Recall bias adalah bias yang disebabkan karena seorang responden selalu menjawab hal-hal yang dirasa paling diingat dan paling berkesan meskipun keluhan yang dirasakan sudah berulang kali. Namun demikian peneliti sudah berusaha meminimalisasi faktor tersebut dengan mengkonfirmasikan dengan catatan medis (Medical Record) responden yang bersangkutan. Ketika dilakukan analisa hubungan dua variabel yaitu antara status gizi dengan penyakit HNP, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut yaitu dengan p=0,488. Persamaan multivariat antara usia dengan beban angkat dan pindah pasien terhadap kejadian penyakit HNP adalah Logit Y=3,517 (Usia)+1,534 (beban angkat dan pindah) artinya Old Ratio (OR) untuk usia sebesar 33,691 (CI 95% interval 5,262-215,722) dan OR untuk beban angkat sebesar adalah 4,637 (Cl 95% interval 0,826-26,021). Hal ini bisa diartikan bahwa beban angkat dan pindah yang dilakukan oleh seorang perawat dengan dibantu hanya satu sampai dua orang lainnya mempunyai risiko sebesar 4,637 kali lebih besar bila dibanding dengan perawat yang mengangkat dan memindahkan yang dibantu lebih dari 3 orang lainnya.

---

Case Control Study, The Correlation between Lifting Load and Physically Work Moving of Nurse in Inpatient's Room and Outpatient's Room and Hernia Nucleus Pulposus (HNP) Disease in Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP Hospital) in 1990-2002Hospital is an institution for public health services, which is unique. It has both business and social proposes. In the hospital, nurse is an essential worker who has not only nursing task but also lifting load and moving patient from one room to another. The nurses must do lifting load and moving patient almost everyday. Therefore, the nurses have a high risk for injury especially HNP disease. As evidence, in my research, I have found 24 of 76 nurses who work in RSPP hospital suffer HNP disease. After I have done the research by pooling questioners, interview and physically examination to 76 nurses of RSPP hospital, I came with an conclusion, becoming a model, that age factor influences lifting load and moving patient from room to room as causing HNP disease. This conclusion is taken because the age factor always shown in each exercise. Hopefully, this model can be used for further study of HNP disease. In this research, I found that there are still many factors, which cause bias such as recall bias. This kind of bias occurred because most of respondent did not remember every single suffering that they have suffered. But I have tried to minimize that bias by confirmation the result to medical record of each respondent. Analyzing about correlation two variables between nutrition status and HNP disease, there is no significant correlation. The correlating result is P= 0,488. By using multivariate equation disease s logic Y=3,517 for age and 1,534 for lifting load and moving patient. It shows that odd ratio (OR) for age equal to 33,671 and OR for lifting load and moving patient is 4,637. This result can be read that the nurse who doing lifting load and moving patient with one or two other person help has 4,637 times higher risk than the nurse with more than three person help.

Abstrak :
Isu tentang kekurangan pegawai seringkali terdengar, baik pada rumah sakit Pemerintah maupun Swasta, sebagaimana dialami dep Unit Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Hai inl disebabkan oleh karena beban kerja yang tinggi di unit tersebut. Beban kerja yang tinggi pada unit tersebut, pada dasarnya disebabkan oleh banyaknya permintaan pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai dengan waktu yang tersedia pada satu periode waktu kerja, sehingga terjadi penambahan jam kerja. Oleh karena itu, untuk menambah kebutuhan tenaga Analis, sudah sepantasnya dilakukan penghitungan beban kerja sehingga diperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan tingkat beban kerja di unit tersebut. Penelitian ini merupakan peneiitian deskriptiif analitik dengan pendekatan kuantitatif, dimana untuk mengukur beban kerja digunakan pengukuran kerja studi waktu terhadap waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan pemeriksaan, sehingga diperoleh jumiah waktu setiap pemeriksaan. Dengan menggunakan Teori Keseimbangan Gans diperoleh jumlah kebutuhan tenaga Analis sebanyak 25 orang per hari, dan dengan Formula Beban Kerja diperoleh 28 orang per hari, sehingga didalam memilih metode pengukuran jumlah tenaga, harus menetapkan Teori Keseimbangan Gads lebih tepat dan lebih efisien. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di unit laboratorium klinik terdapat kekurangan tenaga sebanyak 6 orang per hari, dengan pertimbangan, jumlah ini dapat lebih dikurangi, apabila dilakukan beberapa perubahan-perubahan kebijakan di unit tersebut, sehingga tercapai tingkat kebutuhan tenaga yang lebih realistis.
Daftar Bacaan : 23 (1983 - 2000)

---

The Analysis on the Need of Analysts Based on Work Toad at the Clinical Laboratory Unit of Santo Borromeus Hospital, Bandung, 2000Issues on the lack of employees have been commonly exposed both at government and private hospitals, as encountered by the Clinical Laboratory Unit of Santo Borromeus Hospital In Bandung. This has been caused by the high work load at the unit. This high work load is basically caused by the high demands for the laboratory examination services which are not in accordance to the available time in a period time of work, therefore, additional. working time is required. In this regard, in order to meet the need for the analysts, it has been the time to calculate the existing work load so that the human resources in accordance to the said work load can be achieved. This research is an descriptive-analytical one by applying the quantitative approach, at which to measure the work load, this study uses the time study of worked measurement over the time needed at every level of examination to measure the total time of each examination could be counted. By using the Balanced-Line Theory, it is obtahted the total required number of analysts, that is, 25 persons per day, and with the Work Load Formula of 28 persons per day, so that in choosing the method of measurement of the total analysts, the writer considers the Balanced-Line Theory is more appropriate and efficient. On the basis of the result of the research, a conclusion can be drawn that the clinical laboratory unit lacks of 6 persons per day, with the consideraton that this number can be lessened if some policy changes are taken at the unit, so that the more realistic requirement for analysts can be achieved. Bibbllography : 23 (1983 - 2000)

Abstrak :
Analysis on the Compliance Rate of Health Personnel towards the Integrated Management of Childhood Illness at DKI Jakarta Health Center Year 2001The Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization, since 1997, has developed an approach in managing sick child under-five at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). Today, IMCI has been implemented in 26 provinces (of 30 provinces present) covering 128 districts/municipalities in Indonesia. The province of DKI Jakarta, using regional budget 2000, has started socializing the IMCI to 14 health centers in 5 regions of Jakarta. How is the compliance of health worker in implementing the IMCI has never been studied. The objective of this study is to have a outline information on factors related to the health worker's compliance towards IMCI implementation at HC in Jakarta. The study will use "cross-sectional" design with quantitative and qualitative approach and total sample of 23 IMCI-implement health workers. Data collection is conducted by direct observation to the health workers during sick child examination using a checklist. After the observation, the health workers will fill in a questionnaire. Some secondary data will also be collected using the checklist for Monitoring IMCI record and checklist for supporting facilities. The result of the study shows that of 23 IMCI-implement health workers in DKI Jakarta 21.72% comply with interval value 58.61% - 90.28%, with cut off point value 80. The Internal factors is proven to have significant correlation with health worker's compliance with p = 0.04. While the external factors is proven to have significant correlation with human resources/MMCI facilities with p = 0.02 and leader's commitment with p = 0.009. In conclusion, the compliance rate of HC personnel in DKI Jakarta towards IMCI has not adequate. It is suggested to the Provincial Health Services DKI Jakarta to provide a health policy in managing sick child under-five using IMCI approach and at the same time improving quality of its monitoring and supervision. Health Center needs to have a clear task description for each of their personnel and a continued monitoring/supervision. A reward system should also be considered. The Ministry of Health needs to review the IMCI Monitoring and Supervision Checklist also considers Cut of Point of IMCI compliance rate and finalizing the Essential Drug for IMCI.

Abstrak :
Penyakit tuberkulosis paru (TB paru) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia diperkirakan terdapat 8 juta penduduk dunia terserang TB paru dengan kematian 3 juta pertahun (WHO,1993). D negara-negara berkembang, 25% dari kematian merupakan kematian yang dspat dicegah. Diperkirakan 95% penderita TB paru berada di negara-negara berkembang WHO mencanangkan kedaruratan global untuk penyakit TB paru pada tahun 1993, karena diperkirakan sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi Pitman TB.(Profil Departemen Kesehatan, 1999). Ditahun 1990 yang lalu, dikawasan Asia Tenggara telah muncul 3,1 juta penderita baru TB paru dan terjadi lebih dari 1 juta kematian akibat penyakit ini. Ditahun 2000 diseluruh dunia muncul lebih dari 10,2 juta penderita TB paru serta 3,5 juta kematian (Aditama 1999). Di Indonesia hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahuu 1995 menunjukkan bahwa TB paru menrpakan penyebab kematian nomor 3 (10,9%) setelah penyakit kardiovaskuler (14,3%) dan penyakit saluran pernapasan (16%) pada semua golongan usia dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Secara nasional saat ini diperkirakan setiap tahun terjadi penularan 500.000 kasus TB paru dan 175.000 kasus diantaranya meninggal dunia. Hampir 70% penderita TB paru adalah penduduk yang berusia produktif (kelompok umur 15 - 54 tahun), terutama mereka yang berasal dari kalangan sosial ekonomi lemah. (Abednego, 1996). Angka kesakitan penderita TB paru hasil Tahan Asam Positif (BTA+) yang berumur besar dari 15 tahun di Indonesia per 100.000 penduduk dari tahun 1993 sampai dengan 1997 cenderumg normal, yaitu 90 per 100.000 penduduk pada tahun. 1993 menjadi 34,3 per 100.000 penduduk pada tahun 1996, tetapi meningkat kembali menjadi 53,1 per 100.000 penduduk pada tahun 1997. (Departemen Kesehatan., 1999). Pada Propinsi Sumatera Barat, angka kesakitan penderita TB pare BTA+ tahun 1999/2000 adalah 33,2 per 100.000 penduduk, sedangkan pada Kabupaten Pesisir Selatan 33,7 per 100.000 penduduk. Pola kematian meenurut penyebab kematian rawat inap di RSU M.Zein Painan (Kota Kabupaten), merupakan urutan pertama (16,2%) dari penyakit yang ada untuk semua umur. Sampai saat ini program penanggulangan TB paru dengan strategi Directly Observed Treatment .Shortcourse (DOTS) artinya pengawasan langsung menelan obat jangka pendek setiap hari, belum menjangkau seluruh puskesmas . Pelaksanaan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, DOTS baru 36% dengan angka kesembuhan 87%. Sebelum strategi DOTS (1969-1994) cakupan penemuan TB paru sebesar 56% dengan angka kesembuhan masih rendah yaitu 40-46%. (Departemen Kesehatan, 1998). Di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1999/2000 didapatkan penemuan tersangka TB paru deugan manisfetasi klinik yang diperiksa dahaknya sebanyak 0,6% dari jumlah penduduk yang berumur diatas 15 tahun. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan didapat angka penemuan tersangka yang diperiksa dahaknya 0,2 %, dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariamam 0,8% dan Kabupaten Agam 1,6%, penemuan tersangka TB paru di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah. Target untuk penemuan tersangka TB paru adalah 10% dari jumlah penduduk yang berumur diatas 15 tahun, realisasi di. Pesisir Selatan 0,2 %. Kemudian dibandingkan dengam tahun 1998/1999 terdapat penurunan penemuan tersangka TB paru sebanyak 50% dibandingkan dengan realisasi tahun 1999/2000. Penemuan tersangka TB paru yang diperiksa dahaknya di puskesmas merupakan salah satu rujukan dari paramedis pustu dan unit kesehatan lainnya dalam hal ini yang lebih berperan dalam rujukan penemuan tersangka TB paru ini adalah paramedis pustu?

Abstrak :
Program imunisasi merupakan program yang mempunyai daya ungkit besar terhadap Angka Kematian Bayi, oleh karena itu perlu adanya Sumber Daya Manusia yang potensial dan berdedikasi. Penelitian ini bersifat cross sectional dengan analisis deskripsi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja petugas penanggung jawab imunisasi puskesmas dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Hasil penelitian menunjukan 51,8 % petugas mempunyai kinerja baik dan sisanva 48,2 % kinerjanya kurang. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dan motivasi dengan kinerja petugas penanggang jawab imunisasi puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Kegiatan tambahan di puskesmas untuk meningkatakan kejujuran, tanggung jawab, kerja sama dan inisiatif.
2. Job Training diharapkan tidak hanya pada sisi pengetahuan kerja, mutu pekerjaan atau pemanfaatan waktu saja akan tetapi lebih menitik beratkan perilaku kerja.

Demikian gambaran penelitian ini dan semoga hasilnya dapat merupakan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam rangka meningkatkan kinerja. ......The immunization program is a program, which has a great influence on the Infant Mortality Rate due to this; potential and dedicated Health Human Resources for health is a must. This Scientific Research is cross sectional with a quantitative and qualitative description analysis with the aim and purpose to abstain true a picture regarding the performance Health Care Immunization Coordinated and the relating factor. The outcome of this and research indicated that 51,8 % of the Immunization Coordinated are in a good performance, while the remaining 48,2 % are not. There exist, a significant correlation between the level of education Immunization Coordinated and performance, also between motivation and performance of the Immunization Coordinated Health Care. Based on the above research several advices, recommendation on put forward:

1. Additional activities in the Health Center should be implementation to increase honesty, responsibilities, collaboration and initiatives.
2. It is that the job training would not only cover the working aspect, quality of work or time utilization, but also all the more emphasize on working behavior.

It is hoped that this research outcome to become an input for this personal performance improvement.

Abstrak :
Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, perlu diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dengan berkesinambungan. Penyelengaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan memerlukan berbagai Janis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradikma sehat, yakni yang lebih mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah , UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonom. Semenjak dimulainya otonomi daerah tahun 2001, maka Dinar Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dirasakan perlu mempunyai rencana strategis didalam pengembangan SDM kesehatan seiring dengan pengembangan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Agar dapat menyusun rencana strategis pengembangan SDM kesehatan pads Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang , maka dilakukan penelitian operasional dengan analisis kuantitatif dan kualitatif Penyusunan rencana strategis ini dilakukan 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap I tahap Input Stage yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal pada dinas kesehatan yang dilakukan oleh seluruh peserta CDMG ( Concensus Decision Making Group ) yang terdiri dari kepala dinas kesehatan , kepala tata usaha, kepala subdinas pelayanan kesehatan dasar , kepala subdinas P2PL , kepala subagian kepegawaian, kepala subagian perencanaan , kepala subagian keuangan serta organisasi profesi (IDI , IBI , PPNI dan HAKLI ). Kemudian dilanjutkan pada tahap II yaitu tahap Making Group pada tahap ini dilakukan indentifikasi alternatif strategi dengan analisis internal - ekstemal matriks ( IE Matriks) dan SWOT Matriks. Setelah itu dilanjutkan tahap III yaitu tahap Decision Stage dengan metode QSPM ( Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk menentukan prioritas strategi terpilih. Berdasarkan hasil analisis dengan matriks IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang didalam pengembangan SDM nya berada pada posisi sel V yaitu Hold and Maintaince yang berarti Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang masih mempunyai peluang untuk melakukan pengembangan SDM nya baik secara kualitas maupun kuantitasnya . Berdasarkan hasil analisis tersebut , maka strategi prioritas yang cocok untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang didalam pengembangan SDM nya adalah strategi market penetration dan product development. Dengan demikian , maka disarankan agar rencana strategis pengembangan SDM kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang telah dibuat ini dapat dibuat suatu perencanaan operasional , maka pihak Dinas Kesehatan perlu mengadakan advokasi yang kuat terhadap pihak penentu kebijakan agar mendapat dukungan didalam pengembangan SDM kesehatan pada masa yang akan datang. ......In order to accomplish the national objectives as stated in the opening of UUD 45, that there is a need to undertaken planned, expanded, extensive, systematic and continuous national developments. Accomplishment of national developments with health visionary needs various health resources types which have the ability to carry out health efforts through health paradigm, which emphasize more on improvement efforts and health preservation and disease. Referring to Reg. No. 22 Year 1999 concerning the district government, Reg. No. 25 Year 1999 concerning the financial equilibrium between the central and district government, and Gov. Reg. No. 25 Yr. 2000 regarding the authority between the central and provincial government as autonomy districts. Since the beginning of the district autonomy in 2001, thus the Health Board of Tulang Bawang Regency feels that there is a need to have a strategic planning in the development of health human resources along with the development of the existing health facilities. In order to arrange the strategic plan for the human resources development on the Health Board of Tulang Bawang Regency, thus an operational study is undertaken using quantitative and qualitative analysis. The arrangement of this strategic planning is carried out through 3 (three) Stage: Stage I is the Input Stage which consist of external and internal environment analysis on the health board, which is carried out by Consensus Decision Making Group (CDMG) participants, which include the head of the health board, head of the administration, head of the basic health sub board, head of P2PL sub board, head of human resources sub division, head of the financial sub division, and professional organization (DI, IBI, PPM and HAKLI). Next it is continued by Stage II, the Making Group Stage, In this stage, identification of alternative strategy is undertaken using internal-external matrix (IE Matrix). Then comes to Stage III, which is the Decision Stage using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) methods to determine the priority of the selected strategy. According to the analysis result using IE Matrix, it shows that the position of the Health Board of Tulang Bawang Regency in its human resources developments is on the V cell, that is Hold and Maintenance which means that the Health Board of Tulang Bawang Regency still has an opportunity to make developments of its human resources as qualitatively and quantitatively. Based on the analysis result, thus the priority strategy which is appropriate the Health Board of Tulang Bawang Regency on its human resources developments is strategy of market penetration and product development. Therefore, it is advised that this strategic planning of the health human resources development of the Health Board of Tulang Bawang Regency which has been made to formulate an operational planning. Hence the Health Board needs to make strong avocation towards the decision making group so that they could acquire support in the developments of the health human resources in the future.

Abstrak :
Penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diseluruh wilayah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai antara lain oleh tenaga medis. Dengan bergulirnya otonomi daerah membawa perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) secara umum, khususnya Manajemen Tenaga Medis (MTM) yaitu dari sistem yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk itu Dinas Kesehatan Propinsi Riau memerlukan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis tahun 2004-2007, yang sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan, melalui suatu analisis variabel eksternal dan internal apa yang menjadi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan, dengan menetapkan visi, misi serta tujuan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis Dinas Kesehatan Propinsi Riau pada Era Desentralisasi tahun 2004 - 2007. Penelitian ini adalah penelitian operasional dengan menggunakan pendekatan analisa data kuantitatif dan kualitatif melalui pengumpulan data, telaah dokumen, wawancara mendalam kepada informan di lingkungan Pemda I DPRD Propinsi Riau, serta dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengenai variabel eksternal dan internal. Pengolahan data dimulai dengan tahap analisis variabel eksternal dan internal, kemudian tahap matching dengan menggunakan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan QSPM oleh CDMG untuk mendapatkan strategi MTM. Dari hasil analisis yang menggunakan IE matrix, terlihat bahwa posisi MTM Dinas Kesehatan Propinsi Riau berada pada sel V yaitu pada posisi Hold and Maintain dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif yang terdiri dan market penetration, market development, dan product development. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa MTM perlu didukung oleh suatu kebijakan Pemda PropinsilKabupatenlKota dengan kerjasama sektor terkait, melalui advokasi dan sosialisasi oleh Dinkes Prop. Riau searah dengan era desentralisasi dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan di Propinsi Riau. Disarankan kepada Pemerintah Propinsi Riau, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, dan tenaga medis, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, langkah, kegiatan untuk ditindak lanjuti dalam operasional MTM di Propinsi Riau. ......Strategic Planning for Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007In order to undertake health efforts which are spread even and affordable by the people in every location, it needs to be supported by qualified human resources, such as the medical workers. With the process of district autonomy, changes have been made concerning Human Resources Management (HRM) in general and specifically for the Medical Workers Management (MWM) from centralistic system towards decentralistic system. For this reason, the Health Board of Riau Province needs strategic planning of Medical Workers Management for the year 2004-2007, which is in accordance to changes in the government system, through an external variable analysis of what has become the opportunity and threat also the strength and weakness by way of establishing vision, mission and long term objectives. The objective of this study is to get a strategic planning formula for the Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007. This study is an operational study which uses quantitative and qualitative data analysis through data collection, document research, in-depth interviews of the informants in District Government or House of Representative setting of Riau Province, and in the setting of the Health Board of Riau Province concerning the internal and external variables. Data processing embarked from internal and external variables analysis phase, then to the matching phase using Internal-External matrix and SWOT matrix, further carried out to the decision making phase using QSPM by CDMG to acquire MWM strategy. From the result of the analysis which uses IE matrix, it is shown that the MWM position of the Health Board of Riau Province is located on V cell. This means that it is on the Hold and Maintain position, with the proposed strategy is incentive strategy which consists of market penetration, market development, and product development. The conclusion of this study is that MWM needs to be supported by a Province/District/City Government policy by way of cooperation with related sectors, advocating, and socialization by the Health Board of Riau Province in accordance to the decentralization era in order to support health developments in Riau Province. It is suggested to the Government of Riau Province, Health Board, Professional Organizations, and medical workers that the result of this study could be used as a consideration in making policies, measures, and activity which is undertaken in the operational of MWM in Riau Province.

Abstrak :
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraen keluarga dan masyarakat pada umumnya. Tujuan tersebut akan segera tercapai bila derajat kesehatan masyarakat meningkat. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis ternyata masih belum baik. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten DT II Ciamis umumnya, termasuk di wilayah Puskesmas Gardujaya dan Puskesmas Mulyasari adalah prosentase hasil cakupan pertolongan persalinan oleh paraji masih lebih tinggi daripada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/bidan. Disisi lain penempatan bidan desa secara bertahap telah dilaksanakan sejak tahun 1991 sampai dengan 1996, dan telah terisi 305 desa dan 360 desa yang ada di Kabupaten DT II Ciamis. Tujuan penelitian untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan penolong persalinan. Desain penelitian adalah 'cross sectional' dengan pendekatan metode penelitian deskriptif analitik. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu meneteki dengan anak terkecil berusia kurang dari satu tahun, yang berada di wilayah Puskesmas Gardujaya dan Puskesmas Mulyasari sebanyak 460 orang. Dalam penelitian Ini tidak dilakukan pengambilan sampel, karena seluruh populasi dijadikan obyek penelitian. Dari hasil analisa untvariat diketahui bahwa sebagian besar responden ditolong oleh paraji ( 73,3 % ) dan berusia 20 - 30 tahun (63 % ). Sebanyak 65,4 % responden berpendidikan tamat SD dan 89,5 % merupakan ibu rumah tangga. Dilihat dari pendapatan keluarga jumlah responden dengan tingkat pendapatan tinggi sebanyak 52,6 % dan tingkat pendapatan rendah sebanyak 47,4 %. Sedangkan jarak rumah ibu dengan tempat pelayanan (rumah bidan) sebagian besar responden menyatakan dekat. Dari hasil analisa bivariat diketahui lima dari tujuh varlabel independen yaitu pendidikan, pekerjaan, jarak rumah, pengetahuan dan sikap ibu meneteki terbukti mempunyai hubungan dengan penggunaan penolong persalinan. Sedangkan varlabel umur dan pendapatan keluarga terbukti tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan penggunaan tenaga penolong persalinan. Mengingat pertolongan persalinan di Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh paraji, perlu diupayakan adanya suatu terobosan untuk meningkatkan pertolongan persalinan terutama oleh tenaga kesehatan. Selaln itu perlu lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan, khususnya mengenal keberadaan bidan di desa den tempat pelayanan persalinan yang ada di desa. ......In general, the goal of health development is to improve the quality of human resources along with the welfare of family and community. The above mentioned goal will be directly 'each If the community health level Is Improved too. The community health level of Ciamis Regency has not really good get. In general, problem that faced by Ciamis Regency, with also Including Puskesmas Gardujaya and Puskesmas Mulyasari is that the coverage percentage of maternity services by the traditional birth attendant is still high if compare by professional health care personnels. On the other hand, placement of midwife in village gradually has done since 1991 until 1996, which flied out 305 villages from those 360 villages of Ciamis Regency. The objective of this study is to obtain Information regarding the factors related to the breast-feeding mothers in using maternal health personnels when deliver their babies. This cross sectional study is done with an approach of research method of analytic descriptive. The study is done to all the breast-feeding mothers whose their youngest children attain the age less than one year, who live surrounding the Puskesmas Gardujaya and Puskesmas Mulyasari, which totally up to 460 persons. There is no sampling removal, because all of the population become research object. By univariat analysis, It was found that a great part of mothers were helped by the traditional birth attendant (73,3 %) and the mothers attain the age of 20 - 30 years (63 % ). About 65,4 % mothers have graduated from Secondary School and 59,5 °k mothers are house-wifes looking from the family ' s income level, there are 52,6 % with nigh income and 47,9 % with low Income, About the distance from mother's home to the maternity unit (midwife's home ), a great part of mothers told that if was near. By bivariat analysis, it was found that 5 out of 7 independent variables, such as education level, home distance, general knowledge and mothers attitude do Influence the used of maternal health personnels. Where as the variables such as age and family's Income level were proven to have no distinct influences In using maternal health personnels. Because of the main reason that maternity process of Ciamis Regency is still dominated by the traditional birth attendant, so it was Important to create a goo4 penetration to Improve maternity service done by professional health care personnels.Beside, efforts have to be more Intensity in passing information about health care, especially about the presence of the village-based midwife and the maternity unit provided at village for maternal health services.

Abstrak :
Infeksi Nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di Rumah Sakit setelah pasien dirawat lebih dari tiga hari. infeksi ini menjadi masalah besar pada setiap rumah sakit, di Amerika angka kejadian infeksi nosokomial mencapai rata-rata 6 persen. Di Indonesia, beberapa hasil survailens menunjukkan angka kejadian infeksi nosokomial berkisar 1 -15 persen, dengan angka kejadian infeksi paling tinggi di bagian bedah. Kejadian infeksi nosokomial dapat memberikan kerugian, baik terhadap pasien, Rumah Sakit maupun terhadap tenaga kesehatannya. Selain hari rawat akan bertambah dan biaya perawatan tinggi, pasien akan mengalami gangguan fungsi tubuh dari yang paling ringan sampai gangguan berat pada seluruh sistem tubuh. Oleh karenanya, angka kejadian infeksi nosokomial ini telah digunakan sebagai salah satu tolok ukur mutu pelayanan Rumah Sakit. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pada tahun 1987 telah dimulai upaya pengendalian infeksi nosokomial dengan menunjuk lima Rumah Sakit Umun Pusat untuk dijadikan Rumah Sakit rujukan pengendalian infeksi nosokomial, termasuk diantaranya RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Lingkup kegiatannya mencakup pelatihan tim pengendalian infeksi nosokomial, penyusunan komite pengendalian infeksi nosokomial , penyusunan standar operasional prosedur, surveilens, dan pelaksanaan tindakan pencegahan. Program ini bertujuan membentuk perilaku petugas kesehatan agar tetap patuh dalam melaksanakan tindakan medic atau keperawatan, dan pengendalian lingkungan dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial. Prioritas pengendalian infeksi nosokomial di RSVP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah pencegahan infeksi luka operasi yang memiliki angka kejadian infeksi nosokomial paling tinggi di bagian bedah. Kegiatan pengendaliannya mencakup tindakan pencegahan sebelum pasien di operasi, selama pasien di operasi dan sesudah pasien di operasi. Atas dasar hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan petugas kesehatan dalam pencegahan infeksi nosokomial luka operasi di bagian bedah RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan survai kros-seksional survei, menggunakan responden tenaga dokter dan perawat yang bekerja di bagian rawat inap bedah dan kamar operasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pengambilan total sampel adalah sebanyak 117 responden dan pertigumpulan data dilakukan melalui observasi tindakan medis 1 keperawatan dan wawancara. Analisis statistik dilakukan dengan univariat, Kai-kuadrat untuk melihat hubungan variabel dependen dengan variabel independen, dan untuk mengetahui variabel independen yang paling berhubungan dilakukan uji multivariat regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara perilaku kepatuhan petugas kesehatan dengan latar belakang pendidikan petugas kesehatan yang tinggi, pengetahuan petugas yang balk, dan sikap petugas kesehatan yang balk dan pengawasan yang baik umumnya dapat melakukan tindakan pencegahan infeksi nosokomial luka operasi yang baik pula. Rata-rata tingkat kepatuhan petugas kesehatan dalam pencegahan infeksi nosokomial tersebut di bagian bedah. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah 40,2 % baik, 39,3 % sedang, dan 21,5 % kepatuhan rendah. Variabel pengawasan tim menunjukkan hubungan paling bermakna terhadap perilaku petugas kesehatan dalam pengendali infeksi nosokomial tersebut. Dengan pengawasan yang baik, petugas kesehatan mempunyai peluang untuk patuh melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial mencapai 89 persen. Keberadaan tim pengendali infeksi nosokomial di Rumah Sakit memberikan dampak yang cukup baik bagi terwujudnya perilaku kepatuhan petugas kesehatan dalam pencegahan infeksi nosokomial luka operasi.

---

Nosocomial infection is an infection on patient which occured after care more than three days. This infection become a big problem for every hospital, in America, it have achieved average occurance value of 6 percent for nosocomial infection. In Indonesia, some surveilens results showed the occurence value of nosocomial infection was about 1-15 percent with the highest occurance at the surgical division. The occurance nosocomial infection could gave disadvantages directly to the patients, hospitals, and also health providers. Besides a long stay care and expensive cost, the patient will faced problem of body faction systems, either from light to heavy disturbances. So that, the occurance value of nosocomial infections was use as measures of quality services of hospital. To antisipate those conditions, in 1997, it .was started the preventing effort of nosocomial infection with address to five hospitals center as reference to prevent those infections, including for the RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Scope activities covered training for the prevention team, commitee arragement, standard arragement for operational procedure of preventing nosocomial infections, and surveilens. The prevention priority ofnosocomial infection in RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung is to prevent of wounds which have highest occurance value for nososcomial infection at the surgical division. Those activities also covered preventive measures of the patient before operation, during the operation, and after the operation process. Based on the above mentions, the objectives of this research was to obtain information concerning factors which retalted to compliance behavior of health providers in preventing nosocomial infections of wounds at the surgical division of RSVP Dr. Hasan Sadikin Bandung. The research was conducted through the activities of cross sectional survey, using respondents of medical doctors and nurces which worked at division of surgical care stayed and the operation room in RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. The total samples were 117 respondents, and data collection was done through observation of medical I nursing activities and also the discussion. Statistical analysis used distribution frequencies and Xi-square analysis to find the relationship among the dependance variable and each independance variables. However, multivariate analysis with the logistic regression was also use to find a dominance independence variable which gave the highest relation. The research results showed there was significant relationships among compliance behavior of health providers with education level, knowledge, attitudes of health providers, and the monitoring team. The health providers which have higher level education, better knowledge, and better attitudes were usually done better in preventing nosocomial infection of wounds. The average value of compliance behavior for health providers in preventing nosocomial infections at the surgical division of RSUP Dr, Hasan Sadikin Bandung were 40.2 % better, 39.3 % fair, and 21,5 % low, respectively. The role of monitoring team gave better relationships to the behavior of health providers in preventing those nosocomial infections. The compliance behavior of health providers could be improve to 89 percent in preventing nosocomial infection, through better team monitoring activities. The availability team of preventing nosocomial infection in the hospitals gave better impacts on the improving compliance behavior of health providers to prevent nosocomial infection of the wounds.

Abstrak :
Indonesia memiliki lebih dari 7.200 Puskesmas dengan beberapa jenis petugas kesehatan di Puskesmas memiliki risiko tinggi kontak dengan darah dan cairan tubuh tertentu lainnya pada saat bekerja. Penelitian yang mengamati penerapan kewaspadaan universal dengan status HbsAg petugas kesehatan di Puskesmas masih jarang. Tujuan penelitian ini mengetahui prevalensi HbsAg petugas kesehatan di Puskesmas dan hubungannya dengan penerapan kewaspadaan universal. Penelitian dilakukan secara kros seksional dengan sasaran dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas laboratorium di Puskesmas Jakarta Timur pada bulan Desember 2003 sampai Januari 2004. Penelitian dilakukan dengan pengamatan saat tindakan, pemeriksaan laboratorium dan penilaian pengetahuan. Populasi pada penelitian ini sebanyak 207 orang terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas laboratorium serta populasi yang menyetujui dan memenuhi kriteria sebanyak 114 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi HbsAg 4,4 %, dengan proporsi paling tinggi pada petugas laboratorium sebesar 13,3 %, tingkat kepatuhan petugas menerapkan kewaspadaan universal pada setiap tindakan sebesar 18,3%, dengan proporsi dokter gigi sebesar 62,5 %, cakupan vaksinasi Hepatitis B petugas 12,5 %, tingkat pengetahuan baik baru mencapai l5,7 % dengan proporsi dokter 20 % dan dokter gigi 25 % , serta riwayat tertusuk jarum bekas 84,2%. Sarana minimal untuk menerapkan kewaspadaan universal sudah tersedia di setiap Puskesmas, permasalahannya bagaimana sarana tersebut dapat dimanfaatkan oleh petugas kesehatan. Kesimpulanya prevalensi HbsAg padan petugas kesehatan 4,4 %, dengan faktor-faktor risiko yang sangat tinggi, yaitu riwayat trauma jarum suntik bekas tiaggi, tingkat perlindungan dengan vaksinasi hepatitis B rendah dan kepatuhan petugas menerapkan kewaspadaan universal dalam setiap tindakan masih rendah meskipun sarana prasarana sudah tersedia.

---

Correlation Between The Implementation of Universal Precaution and HbsAg Status Among Community Health Center Personnel in East JakartaIndonesia has more than 7200 Community Health Centers with health personnel who have high risk getting in touch with' blood and body fluids. There are few studies conducting the correlation between the implementation of universal precaution and HbsAg status on community health center personnel. The aims of this study are to identify HbsAg prevalence correlation with the implementation of universal precaution. It is cross sectional study with the subject doctor, dentist, midwives, nurse and laboratories in community health center in East Jakarta, from December 2003 until January 2004. The data are collected from medical care observation, laboratory examination and knowledge judgment. A total of 114 subjects out of-207 were eligible. This study shows that HbsAg prevalence is 4.4 %, with the highest proportion is laboratories 13.3%, compliance rate the implementation of universal precaution 18.3%, dentist proportion 62.5 %, Coverage of Hepatitis B immunization 12,5 %, the level of good knowledge 16,7 % with doctor and dentist proportion higher than other personnel. The history of needle stick injury is 84,2 %, every community health center provide minimal facility to implement of universal precaution. This problem is how the health personnel could beneficially use the facility. This study concluded that HbsAg prevalence on health personnel 4.4 %, with high risk factors caused by needle stick injury is very high, low protection level of Hepatitis B immunization and low compliance rate the implementation of universal precaution.