Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kondisi sosial ekonomi merupakan faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan yang akan dicapai oleh seorang individu. Pendidikan sebagai salah satu dimensi dalam status sosial ekonomi diketahui berhubungan erat dengan kesehatan baik secara langsung meningkatkan kesadaran akan kesehatan maupun tidak langsung akses pada pekerjaan yang lebih aman dan penghasilan yang lebih tinggi. Namun tingkat kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri melainkan dipengaruhi oleh lingkungan dan konteks sosial dimana individu tersebut tinggal salah satunya pasangan dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat pendidikan pasangan terhadap status kesehatan suami maupun istri dalam rumah tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas Tahun 2017. Hasil analisis dengan metode ordered logit model menunjukkan bahwa pendidikan pasangan memengaruhi status kesehatan baik suami maupun istri dalam rumah tangga. Menikah dengan pasangan yang berpendidikan tinggi akan meningkatkan peluang seseorang untuk memiliki status kesehatan yang lebih baik dibandingkan menikah dengan pasangan yang berpendidikan rendah. Selanjutnya, kondisi kesehatan terbaik akan dicapai oleh suami maupun istri ketika keduanya berpendidikan tinggi, sementara educational homogamy pada pendidikan rendah akan menurunkan self-rated health keduanya. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan pentingnya educational spillover dalam memengaruhi status kesehatan pasangan dalam rumah tangga.

---

Socioeconomic conditions are important factors that determine the level of health achieved by an individual. Education as one dimension in socioeconomic status is known to be closely related to health both directly raising awareness of health and indirectly access to safer jobs and higher incomes. But the level of one's health is not only affected by the individual's own behavior but also influenced by the environment and social context where individual lived, one of them is marriage partner. Using data from Indonesia Social and Economic Survey SUSENAS 2017, this study aim to examine the influence of couple's education attainment on partner's health status in the household. Applying ordered logit model, the result show that spouse's education affects health status of both husband and wife in the household. Married to a highly educated partner will increase a person's chances of having a better health status than married to a low educated partner. Furthermore, the best health condition will be achieved by husband and wife when both are highly educated, while educational homogamy in lower education will reduce couple rsquo s self rated health. Overall, the result indicate the importance of educational spillover in affecting partner's health status in the household.

Abstrak :
Fenomena pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19, faktor keuangan yang menurun selama pandemi COVID-19 dan faktor bosan belajar daring telah mempengaruhi sebagian besar anak-anak di Indonesia. Indonesia termasuk rangking 37 di dunia dengan persentase tertinggi Pernikahan Dini, Di Indonesia Provinsi paling tinggi angka pernikahan dini adalah Provinsi Kalimantan Selatan 12,52 persen, sedangkan pada posisi kedua berasal dari Provinsi Jawa Barat 11,48 persen.Penelitian yang dilakukan dengan metode Kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. dengan pendekatan Theory Of Reosened Action. Pernikahan dini yang terjadi pada perempuan di desa Cibaregbeg keseluruhan informan memiliki niat yang kuat untuk melakukan pernikahan dini,itu didasari dengan pemahaman seperti alasan tidak ingin membebankan orang tua,faktor pendidikan, faktor budaya, faktor pergaulan bebas dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri untuk menikah. Berpijak pada temuan tersebut, maka dirumuskan salah satu yang dapat memberikan tambahan kepada berbagai pihak, Penundaan usia pernikahan dikalangan remaja harus lah ditangani secara bersama. Pernikahan hendaklah memperhatikan faktor usia karena usia sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik, non fisik seperti pola pikir. Umur sangat penting dalam menjalankan sebuah hubungan keluarga, karena seiring dengan bertambahnya umur seseorang maka pola pikirnya juga akan bertambah dan berubah. ......The phenomenon of early marriage in Indonesia has increased during the COVID-19 pandemic, the declining financial factor during the COVID-19 pandemic, and the boredom factor of online learning have affected most children in Indonesia. Indonesia is ranked 37th in the world with the highest percentage of Early Marriage, In Indonesia, the province with the highest early marriage rate in South Kalimantan Province 12.52 percent, while a second place comes from West Java Province 11.48 percent. The research was conducted using Qualitative methods with a case study research design. with the Theory Of Reasoned Action approach. The early marriage that occurs in women in Cibaregbeg village, all informants have a strong intention to marry early, it is based on understanding such as reasons for not wanting to burden parents, educational factors, cultural factors, promiscuity factors, and even there are factors from the child himself to get married. Based on these findings, one that can provide additions to various parties is formulated, the delay in the age of marriage among adolescents must be handled together. Marriage should pay attention to the age factor because age greatly affects physical, and non-physical maturity such as mindset. Age is very important in running a family relationship because as a person gets older, his mindset will also increase and change.

Abstrak :
Pada tahun 2012 jumlah perceraian di Indonesia mencapai 15% dari total pernikahan, yaitu 346.480 jiwa dengan 2.289.648 juta pernikahan yang diantaranya merupakan pernikahan dini (BPS,2015). Persentase pernikahan dini dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah memiliki sebelas kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan lakilaki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 % L). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian berdasarkan umur, agama, kuintil kekayaan, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan suami, tempat tinggal, status pekerjaan wanita, status pekerjaan mantan suami, pengetahuan, Jumlah anak dan pengalaman pacaran Desain penelitian adalah crosssectional. Sampel merupakan sampel pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu wanita yang pernah menikah usia 15-49 tahun sebelum survei yaitu sejumlah 29.712 responden. Data dianalisis dengan regresi logistik. Hasil Penelitian ada hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian pada wanita usia 15-49 di Indonesia pada tahun 2012(OR:1.2 95% CI0.89-1.59). Saran dari penelitian ini adalah peningkatan wawasan dan informasi tentang pernikahan usia dini,dan pengaruh yang dapat dirasakan untuk kehidupan ke depannya. Semakin dini wanita menikah semakin berpotensi untuk mengalami perceraian dan mendukung program pemerintah yang disebut program menengah universal atau pendidikan 12 tahun yang diharapkan dapat menunda usia perkawinan remaja terutama perempuan yang berasal dari desa yang memiliki pendidikan rendah.

---

In 2012, divorced in Indonesia reached 15% of total marriage, which is 346,480 inhabitants with 2,289,648 million marriage was an early marriage (BPS, 2015).The percentage from early bridegroom of young married 15-19 has eleven times higher than young men 15-19 years old (11,7% P: 1,6% L).The purpose of this study was to investigated the corralation between early marriaged with age, religion, intellectual quintile, education level, education level, shelter, employment status of women, exhusbands employment status, knowledge, and children. The study design was crosssectional. Samples in this study is Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI) in 2012, women who were married aged 15-49 years before the survey of 29,712 respondents. The data was analyzed by logistic regression. The results of the study there is a correlation between early marriage with divorced in women 15-49 in Indonesia in 2012 (OR: 1,2 95% CI 0.89-1.59). Suggestions from this study are increasing insight and information about early marriage, in order can be felt for life in the future. There needs to be a better program to improve the program and support a universal or 12 year education program that can be used to help teenage marriages especially women from villages who have a low-educated.

Abstrak :
Isu pernikahan usia dini telah menjadi perhatian berbagai pihak berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi isu ini adalah melalui perubahan pengaturan batas minimum usia nikah bagi anak dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telalu rendah. Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul No 36/2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak PPUA yang memperlihatkan dampak positif dengan berkurangnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, evaluasi terhadap kebijakan batas usia nikah ini melalui studi kasus Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang PPUA perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini menggunakan desain penelitian case study dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbup PPUA memberikan pengaruh dalam menurunkan kejadian perkawinan usia anak di Gunungkidul. Perbup efektif sebagai jembatan dalam memediasi perbedaan standar usia nikah dan memetakan peran tiap instansi dalam komitmen mencegah perkawinan pada usia anak. Peran operasional oleh tiap instansi dan lembaga lain telah terpetakan dalam Rencana Aksi Daerah PPUA dan telah berjalan dengan cukup baik, namun efisiensi pembiayaan belum terlihat adanya plafon khusus mengenai PPUA dan seringkali mendompleng pembiayaan program lain di instansi. Adekuasi Perbup PPUA dari segi pembiayaan menunjukkan tren kurangnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah namun kerja sama lintas instansi mengalami peningkatan dengan meluas dan konsistennya peran berbagai instansi pasca Perbup diberlakukan. Ekuitas distribusi manfaat Perbup PPUA terlihat dari meratanya MoU maupun deklarasi PPUA yang dilakukan oleh setiap kecamatan secara masif di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017. Responsivitas Perbup PPUA cukup baik karena tidak mendapatkan banyak pertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perbup PPUA sepaket dengan keberhasilan yang terlihat memiliki eksternalitas yang positif dengan menularkan semangat bagi daerah lain untuk mencontoh langkah yang mereka lakukan.

---

Early age marriage has been a concerned issue by many parties regarding its caused implication. The effort to reduce this issue was by changing the rule on limit age of marriage for children as mentioned in Constitution No 1 1974 about Marriage which judged as too young. Gunungkidul District, S.R Yogyakarta Province has a Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about Prevention of Child Marriage PCM which shown positive impacts on reducing the case of child marriage in the region. Hence, policy evaluation on limit age of marriage through a case study of Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about PCM need to be done as a consideration to improve the policy. Case study design was used in this policy evaluation study with a qualitative approach. The result showed that Bupati Regulation about PCM affected on reducing the case of child marriage in Gunungkidul. Bupati Regulation about PCM effectively bridged the different age of marriage standards used by agencies and mapped each of their roles in a commitment to prevent the child marriage. Operational roles of the agencies were mapped in Local Action Plan on PCM and has been worked properly, but budgeting efficiency through establishing a distinctive ceiling for PCM has not been seen rather than unofficialy joined the other programs budgeting. Adequacy of Bupati Regulation about PCM revealed a low budget support from the district government but the cooperation between agencies arised by the expanding and consistent roles of the agencies after the policy applied. Equity of Bupati Regulation about PCM impacts rsquo distribution could be seen from the MoU and declaration of PCM which massively done by each sub district in Gunungkidul by 2017. Bupati Regulation about PCM had a good responsiveness as it did not contradict the value existed in the society. Positive externality of Bupati Regulation about PCM and its impacts was seen by affecting the spirit of the other regions to follow them.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesiapan menikah merupakan salah satu kunci kesejahteraan dan kesehatan calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran kesiapan menikah dan karakteristik calon pengantin perempuan di Jakarta Selatan. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif sederhana dengan studi cross-sectional, melibatkan 125 calon pengantin perempuan dari 10 Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan yang dipilih dengan teknik consecutive sampling. Kesiapan menikah diukur menggunakan instrumen Criteria for Marriage Readiness yang telah diterjemahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56,8 calon pengantin perempuan di Jakarta Selatan mempunyai kesiapan menikah yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan, pelayanan, dan penelitian keperawatan untuk meningkatkan kesiapan menikah pada calon pengantin perempuan. Selain itu, perawat dan tenaga kesehatan lainnya sebaiknya memberikan pelayanan kesehatan baik kesehatan reproduksi maupun kesehatan psikologis kepada calon pengantin.

---

ABSTRACT
Married readiness is one of the keys to the well being and health of the bride. This study aims to identify the description of marriage readiness and characteristics of bride in South Jakarta. The design of this study is a simple quantitative descriptive with cross sectional study, involving 125 bridal candidates from 10 sub districts in South Jakarta selected by consecutive sampling technique. Marital readiness is measured using the translated Criteria for Marriage Readiness instrument. The results showed that 56,8 of bride in South Jakarta have good marriage readiness. This research is expected to be useful for education, service, and nursing research to improve the marriage readiness of the bride. In addition, nurses and health workers should provide health services both reproductive health and psychological health to prospective brides.