Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara suami dan istri untuk hidup bersama. Ikatan yang sah dalam perkawinan diatur dalam suatu peraturan yang disebut Hukum Perkawinan. Hukum perkawinan mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan akibat hukumnya. undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya. Undang Undang Perkawinan ini meletakkan asas-asas Hukum Perkawinan Nasional, serta menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjaai pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tertentu . Untuk melangsungkan perkawinan para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam undang-undang perkawinan. Jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat tuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Demikian ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) uu No. 1 Tahun 1974. Adanya kewenangan yang diberikan kepada jaksa untuk meminta pembatalan perkawinan merupakan suatu yang unik, mengingat tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Ternyata kewenangan jaksa di bidang hukum perkawinan ini sudah ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Jaksa wajib mencegah suatu perkawinan dan menuntut kebatalan suatu perkawinan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan (pasal 65 jo pasal 86 BW) . Eksistensi jaksa dibidang keperdataan dimungkinkan karena didalam Undang Undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan bahwa kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Abstrak :
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pelaksanaan perkawinan sedemikian rupa. Meskipun telah ada pengaturan terkait perkawinan, namun masih saja terdapat tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya seperti tindakan pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami. Hal ini terlihat dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr, tentang pemalsuan identitas diri disertai dengan poligami. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukumnya serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu akibat hukumnya adalah perkawinan yang mereka lakukan dapat dibatalkan. Sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan. Kemudian terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr belum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. ......Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation has arranged in such a way. Although there has been arrangement related to marriage, but still there are proceeding that breach the provisions as regulated in the Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation. For example, such as forgery identity followed with polygamy. This is can be seen in decision number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr. About forgery identity followed with polygamy, The problems that arise in this writing is how its legal consequences and the the analysis of legal considerations of judges in Court judgment Religion Pekanbaru number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr. In conducting this research, the writer uses juridical normative library research methods and the typology is descriptive analytical. While the conclusion of the problems above are legal consequences are related to the marital relationship, therefore marriage that they can be canceled. Thus resulting as though the marriage never happened. And then related Legal Considerations in Decision Religious Court Judge of Pekanbaru Number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr not in accordance with Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation.