Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara suami dan istri untuk hidup bersama. Ikatan yang sah dalam perkawinan diatur dalam suatu peraturan yang disebut Hukum Perkawinan. Hukum perkawinan mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan dan akibat hukumnya. undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya. Undang Undang Perkawinan ini meletakkan asas-asas Hukum Perkawinan Nasional, serta menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjaai pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tertentu . Untuk melangsungkan perkawinan para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam undang-undang perkawinan. Jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat tuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Demikian ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) uu No. 1 Tahun 1974. Adanya kewenangan yang diberikan kepada jaksa untuk meminta pembatalan perkawinan merupakan suatu yang unik, mengingat tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Ternyata kewenangan jaksa di bidang hukum perkawinan ini sudah ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Jaksa wajib mencegah suatu perkawinan dan menuntut kebatalan suatu perkawinan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan (pasal 65 jo pasal 86 BW) . Eksistensi jaksa dibidang keperdataan dimungkinkan karena didalam Undang Undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 dinyatakan bahwa kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.