Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan amanahnya telah mengindikasikan bahwa ANRI membutuhkan penerapan pengelolaan pengetahuan berkesinambungan yang jika tidak segera diatasi akan menghambat pengembangan sistem kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penelitian ini bertujuanmerumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan ANRI dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Perumusan strategi berupa roadmap dapat digunakan untuk memudahkan ANRI dalam memulai program manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses penyusunan strategi manajemen pengetahuan. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah melalui studi awal, identifikasi lingkup organisasi, pemetaan pengetahuan melalui wawancara, dan diakhiri dengan penyusunan strategi manajemen pengetahuan di ANRI. Penelitian ini mengacu Knowledge Value Chain (KVC) Model Lee untuk menganalisis KnowledgeManagement Infrastructrue (KM Infrastructure) dan Knowledge Management Process (KM Process) berikut mekanismenya pada manajemen pengetahuan di ANRI. Hasil analisis yang didapat sebagai usulan program kegiatan diurutkan sesuai pendapat pakar melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan 15 pengetahuan yang dibutuhkan di ANRI teridentifikasi. Roadmap yang dihasilkan pada tahap pertama adalah tahap KM Infrastructure yang secara berurut terdiri dari knowledge worker recruitment, pelekatan fungsi CKO pada Pusat Data dan Informasi,Customer/Supplier Relationship, dan Knowledge Storage Capacity. Pada tahap kedua yaitu KM Process dengan pembangunan group support system, wiki internal organisasi, yellow pages, rule-based system, pengembangan DSS dan EIS, serta virtual simulation. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ANRI untuk mengimplementasikanmanajamen pengetahuan dengan baik dalam rangka pembangunan sistem kearsipan secara nasional.

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) in running its mandate has indicated that ANRI needs sustainable knowledge management implementation. If it does not takcle immediately, it will obstruct the comprehensive and integrated national archival system development. The purpose of this research is formulating the strategy

that is related to ANRI`s need in implementing the knowledge management. The strategy formulation in form of roadmap can be used by ANRI in starting the knowledge management program easily. This research was using descriptive qualitative method in arranging the knowledge management strategy. The research began with the problem identification through initial study, organizational scope identification,

knowledge mapping using interview and ended with the knowledge management arrangement at ANRI. This Research referred to Lee`s Knowledge Value Chain (KVC) model in analizing the knowledge management infrastructure (KM Infrastructure) and knowledge management process (KM Process) along with its mechanism to ANRI`s

knowledge management. The result of analysis obtained as activity program recommendation was sorted according to the expert`s judgement through AnalyticalHierarchy Process (AHP). The result showed that 15 knowledge needed by ANRI were identified. Generated roadmap in the first phase was KM Infrastructure which chronologically consisted of Knowledge Worker Recruitment, Chief Knowledge Officer

(CKO) function attachment to the Information and Data Center, Customer or Supplier Relationship, and Knowledge Storage Capacity. In the second phase, it needed KM Process with group support system development, wiki internal organization, yellow pages, rule-based system, DSS and EIS development, as well as virtual simulation. This

research is expected to be beneficial for ANRI in implementing the well knowledge management of the national archival system development."

"Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan utilitas publik milik negara, memainkan peran penting dalam kelistrikan di Indonesia. Dalam konteks restrukturisasi, perjanjian kontraktual utang menjadi acuan dan untuk itu klausul-klausul yang tertulis sangatlah berpengaruh. Salah satu klausul yang paling penting dalam kontraktual adalah klausul pari passu. Namun saat ini PLN belum mengimplementasikan konsep pari passu yang sudah diperbarui oleh IMF, dan masih menerapkan konsep pembayaran ratable kepada setiap krediturnya. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menerapkan konsep baru dengan menunjukkan kebutuhan organisasi, serta bagaimana dampak dari implementasi konsep tersebut. Dengan menggunakan metode Kotter's 8-Step Change Model, memberikan hasil cara penerapan konsep pari passu baru yang detail dan relevan untuk diaplikasikan di PLN.

---

As a state-owned public utility, Perusahaan Listrik Negara (PLN) is crucial to Indonesia provision of energy. The debt contractual agreement becomes a reference in the context of restructuring, and for that reason, the written terms have a significant impact. The pari passu provision is among the most significant parts of the contract. However, as of right now, PLN is still using the ratable payments to creditors idea rather than the pari passu concept that has been modified by the IMF. By demonstrating the demands of the organization and the effects of applying the idea, the research aims to demonstrate methods to implement a new concept. It offers findings to suggest implementing the new pari passu idea, which is comprehensive and applicable to PT PLN, by applying Kotter's 8-Step Change Model technique."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi rumah tangga di Indonesia. Studi ini menggunakan data Susenas dan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Variabel kemiskinan energi diukur menggunakan konsep deprivasi serta pendekatan multidimensional yang disusun dari lima dimensi dan enam indikator, yaitu: bahan bakar utama memasak, polusi udara dalam ruangan, penerangan, kepemilikian peralatan rumah tangga, dan perangkat penunjang layanan dasar seperti pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Variabel inklusi keuangan juga diukur menggunakan pendekatan multidimensional berdasarkan aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan meliputi akses ke lembaga keuangan seperti bank, kredit, dan asuransi. Estimasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS), menggunakan jarak rumah tangga ke fasilitas keuangan terdekat sebagai variabel instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas dalam menjelaskan hubungan kausal antara inklusi keuangan dan kemiskinan energi rumah tangga. Dalam studi ini, salah satu mekanisme potensial yang digunakan adalah melalui pendapatan perkapita rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan berdampak negatif terhadap kemiskinan energi. Aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan berkontribusi dalam mengurangi kecenderungan rumah tangga mengalami kondisi miskin energi.

---

This study aims to examines the effect of financial inclusion on household energy poverty in Indonesia. This study uses data from the Susenas and Village Potential Data Collection (Podes) in 2018. The energy poverty variable is measured using deprivation concept and multidimensional approached with five dimensions and six indicators. These five dimensions are cooking, lighting, connected household appliance, entertainment/education and communication. Financial inclusion also be measured using multidimensional approached based on household acces to financial institution like acces to bank, loans, and insurance. Estimation of financial inclusion effect on energy poverty using Two Stage Least Square (2SLS) method with distance to nearest financial institutions as instrument variable (IV) to overcome endogenity issue in causal relationship between financial inclusion and energy poverty . In this study, income per capita is employed as potential channel through which financial inclusion can influence energy poverty. Overall, we find that financial inclusion has a negative effect on household energy poverty. Household’s accesbility to financial institution services contribute to reduce household vulnerability to energy poverty."

"Pada 2019, mengikuti estimasi yang dikembangkan oleh Modi et. Al. (2005), 4,47% dan 14,07% rumah tangga di perkotaan dan pedesaan, masing-masing, masih berada dalam status miskin energi di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang berkorelasi dengan kejadian kemiskinan energi di Indonesia, studi ini menganalisis determinan kemiskinan energi tingkat rumah tangga di Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi tingkat rumah tangga (Susenas) tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan untuk mengukur kemiskinan energi untuk mengumpulkan perspektif yang lebih kaya tentang kejadian kemiskinan energi di Indonesia. Dengan menggunakan regresi logistik dengan efek tetap yang besar, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara kejadian kemiskinan energi dengan variabel sosial ekonomi dan demografi rumah tangga, serta harga energi modern dan alternatif, bervariasi di berbagai pengukuran dan estimasi perkotaan-pedesaan.

---

In 2019, following the estimation developed by Modi et. al. (2005), 4.47% and 14.07% of households in urban and rural areas, respectively, were still enduring energy-poor status across regions in Indonesia. To unpack what factors that correlate with the incidence of energy poverty in Indonesia, this study analyzes the determinants of household-level energy poverty in Indonesia by utilizing Indonesia’s household-level socioeconomic data (SUSENAS) in 2015 until 2019. This study uses multiple approaches to measure energy poverty in order to collect a richer perspective regarding the incidence of energy poverty in Indonesia. By using logistic regression with large fixed effects, this study discovers that the association between the incidence of energy poverty with household’s socio-economic and demographic variables, as well as modern and alternative energy prices, vary across different measurements and urban-rural estimations."

"Manajemen pengetahuan (MP) menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran di organisasi. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik mulai menyadari pentingnya pengetahuan sebagai aset penting organisasi dalam mencapai visi misinya. Berdasarkan Rencana Transformasi Digital BPS, penerapan MP di BPS diharapkan dapat mendukung strategi organisasi. Namun, berdasarkan data penerapan MP di BPS yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan berbagai inisiatif MP di BPS belum optimal. Untuk mencapai keberhasilan program MP maka diperlukan adanya strategi MP. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan sebuah strategi MP berdasarkan hasil pengukuran kematangan MP di BPS. Pengukuran tingkat kematangan MP pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja MP oleh Asian Productivity Organization (APO). Perumusan strategi MP ini dibantu dengan kerangka kerja MP oleh APO, strategi pengetahuan oleh Zack serta KM solutions dan foundations oleh Becerra. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kuantitatif untuk pengukuran kematangan MP melalui survei kemudian analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, metode kualitatif dilakukan untuk penyusunan strategi peningkatan MP melalui wawancara, observasi dan studi literatur kemudian analisis datanya menggunakan analisis tematik. Dari hasil analisis, kategori kematangan MP dengan nilai tertinggi yaitu teknologi sedangkan kategori dengan nilai terendah yaitu proses pengetahuan. Secara keseluruhan, total skor seluruh kategori kematangan MP BPS adalah 145,91 atau berada pada level 3 (introduction). Hal ini menunjukkan bahwa praktik MP sudah dilakukan di beberapa area organisasi. Perumusan strategi MP BPS dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 tahap yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil strategi MP ini diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program MP di BPS.

---

Knowledge management (KM) becomes important in the learning process in organizations. The Central Bureau of Statistics (BPS) as a non-departmental government agency tasked with carrying out the statistical activities began to realize the importance of knowledge as an important asset of the organization in achieving its vision and mission. Based on the BPS Digital Transformation Plan, the implementation of KM in BPS is expected to support the organization`s strategy. However, based on the data of the KM implementation obtained at BPS, it shows that the implementation of various KM initiatives at BPS is not optimal. To achieve the success of the KM program, the KM strategy is needed. This study aims to develop the KM strategy based on the results of measuring its KM maturity at BPS. The measurement of KM maturity level in this study uses the KM framework by the Asian Productivity Organization (APO). This KM strategy formulation is aided by the APO KM framework, the knowledge strategy by Zack and KM solutions and foundations by Becerra. This research is a case study research with the

quantitative methods to measure the KM maturity through surveys and then analyze the data using the descriptive analysis. Furthermore, a qualitative method is carried out for the design of strategies to increase KM through interviews, observation, and literature review and then analyze the data using the thematic analysis. From the analysis results, the KM maturity category with the highest value is the technology while the category with the lowest value is the knowledge process. Overall, the total score of the KM maturity categories at BPS is 145.91 or at level 3 (introduction). This shows that the KM practices have been carried out in several areas of the organization. The formulation of the KM strategy at BPS from this study is categorized into 3 stages, namely planning, implementation, and evaluation. The results of this KM strategy are expected to realize the success of the KM program at BPS."