Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ulfiyah
Abstrak :
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta. Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal. ...... The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta. There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50794
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Erna Priharsetyo Lestari
Abstrak :
Penelitian ini membahas pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Petogogan menurut perspektif urban governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Petogogan menurut perspektif urban governance. Penelitian ini menggunakan teori urban governance dari UN Habitat dan Dwiyanto. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Kampung Deret di Petogogan melibatkan masyarakat dari tahap pelaksanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Namun, pada prinsip akuntabilitas masyarakat tidak diinformasikan secara periodik terkait laporan penggunaan bantuan dana yang diterima. Di samping itu, pelaksanaan Program Kampung Deret di Petogogan tidak efisien jika dilihat dari ketepatan waktu.
This study discusses the implementation of Kampung Deret Program in Kelurahan Petogogan according to urban governance perspective. The purpose of this study is to analyze the implementation of Kampung Deret Program in Petogogan Urban Village according to urban governance perspective. This research uses urban governance theory from UN Habitat and Dwiyanto. This research was conducted using post positivist approach through in depth interview and literature study. The results showed that in general the implementation of Kampung Deret Program in Petogogan involves the community from the implementation stage until the implementation of development. However, the principle of community accountability is not informed periodically regarding reports on the use of funds received. In addition, the implementation of the Kampung Deret Program in Petogogan is inefficient when viewed from the timeliness.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S69806
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alifia Nadhira Adha
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas berbagai hal tentang upaya dan hubungan di antara pemerintah daerah dan warga lokal, serta bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir di wilayah Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan di tahun 2014 hingga 2018. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal dapat mempengaruhi bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dan jaringan melalui hadirnya fenomena implementasi kebijakan normalisasi sungai Ciliwung memicu bentuk hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal yang kemudian mempengaruhi tinggi rendahnya informalitas sebagai bentuk penanggulangan bencana banjir.
ABSTRACT
This research discusses various things about Local Government-Local Residents efforts and relationship, with the informality form of flood-disaster management in Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, East Jakarta. The purpose of this research is to explain how the Local Government-Local Residents relationship can influence the informality form of flood-disaster management. This research uses qualititative methods. The results of this study suggest that two aspects: trust and network, with the implementation of Ciliwung River Normalization Policy, has an influence on Local Government-Local Residents relationship which then influence the high and low informality of flood-disaster management.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Belarmina Krisdiana Putri
Abstrak :
ABSTRAK
Desa Budaya Betawi Setu Babakan (PBB Setu Babakan) merupakan destinasi wisata budaya Betawi yang dikelola oleh Unit Pengelola Wilayah PBB (UPK) Setu Babakan. Masyarakat berpotensi menjadi daya tarik daerah karena nuansa Betawi-nya. UPK PBB Setu Babakan dalam hal ini bertugas mengembangkan potensi masyarakat sekitar bersama organisasi berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan masyarakat yang ada dengan mengelaborasi teori proses pembangunan masyarakat dengan aspek pengembangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan masyarakat yang terdiri dari empat tahapan yaitu pengorganisasian masyarakat, visioning, perencanaan, serta pelaksanaan dan evaluasi sudah mulai dilaksanakan. Pengorganisasian masyarakat merupakan tahapan yang pelaksanaannya didominasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jakarta sebagai regulator. Visi, perencanaan, serta pelaksanaan dan evaluasi merupakan tahapan pelaksanaan yang diambil alih oleh UPK PBB Setu Babakan sebagai pelaksana teknis di lapangan.
ABSTRACT
Betawi Cultural Village Setu Babakan (PBB Setu Babakan) is a Betawi cultural tourism destination managed by the Setu Babakan UN Regional Management Unit (UPK). The community has the potential to become a regional attraction because of its Betawi nuances. UPK PBB Setu Babakan in this case is tasked with developing the potential of the surrounding community with community-based organizations. This study aims to examine the development of the existing society by elaborating the theory of the community development process with aspects of community development. This study uses a post-positivist approach with data collection through in-depth interviews, literature study, and observation. The results showed that the community development process which consisted of four stages, namely community organizing, visioning, planning, and implementation and evaluation had begun. Community organizing is a stage whose implementation is dominated by the Jakarta City Culture and Tourism Office as the regulator. Vision, planning, implementation and evaluation are the implementation stages taken over by UPK PBB Setu Babakan as the technical implementer in the field.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parusa Seno Adirespati
Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan di negara-negara kesatuan. Ada tiga pertanyaan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan posisi tiga ibukota relatif terhadap daerah lain di negara masing-masing, perbandingan model pemerintah daerah dari tiga ibukota, dan tren terbaru tentang tata kelola ibukota. Sebagai ibu kota, Jakarta, London, dan Paris memiliki kekhasan masing-masing. Kekhususan tersebut dapat ditemukan dalam posisi mereka relatif terhadap daerah lain atau pemerintah daerah di masing-masing negara mereka sendiri, serta dalam model pemerintah daerah mereka sendiri. Persamaan dan perbedaan dapat ditemukan antara tiga ibu kota. Baik Jakarta dan Paris memiliki pemerintahan bertingkat tunggal, sementara London memiliki pemerintahan bertingkat dua di wilayahnya. Sehubungan dengan model pemerintah daerah, Jakarta memiliki kesamaan dengan London dalam hal dewan lokal dan kepala pemerintah daerah mereka. Jakarta juga memiliki kesamaan dengan Paris dalam hal keberadaan pengawasan negara atau pemerintah pusat. Tren terbaru yang ditemukan dalam tata kelola ibukota adalah pengembangan otoritas regional yang strategis, baik dalam bentuk otoritas kesatuan tunggal atau dalam bentuk badan koperasi otoritas lokal. Disarankan agar pembuat kebijakan meninjau dan mempertimbangkan model pemerintah daerah yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintah daerah negara lain, dengan memprioritaskan efisiensi dan kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan.
This thesis discusses the system of local government in three capital cities, Jakarta, London, and Paris. This study uses juridical-normative and comparative methods. Capital cities generally have specificities compared to other regions in a country. Jakarta, London, and Paris are cities with high population and large urban built-up area and can be found inunitary states. There are three questions that are discussed in this thesis, namely the comparison of the three capitals positioning relative to other regionsin their respective countries, the comparison of local government models of the three capitals, and the latest trendson capital city governance. As capital cities, Jakarta, London, and Paris have their own specificities. Those specificities can be found in their positioning relative to other regions or local governments in each of their owncountries, as well asin their own local government models. Similarities and differences can be found between the three capital cities. Both Jakarta and Paris have single-tieredgovernments, while London has two-tieredgovernmentin its area. In relationto the local government model, Jakarta has similarities with London in terms of their local councils and heads of local government. Jakarta also has similarities with Paris in terms ofthe existence of state or central government supervision. The latest trend found in capital city governance is the development of strategic regional authorities, whether in the shape of a single unitary authority or in the shape of local authorities cooperative bodies. It is suggested that policy makers should reviewand consider local government models that can be found in other countries systems of local government, by prioritising the efficiency and performance of the local government concerned.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Amalia
Abstrak :
Fitur JakLapor merupakan salah satu kanal pengaduan milik DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan non-darurat dan sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan smart governance di DKI Jakarta. Hingga kini, JakLapor memiliki beberapa permasalahan, seperti kebocoran data pelapor, lamanya proses tindak lanjut laporan, hingga belum terlibatnya pelapor secara aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fitur JakLapor pada Aplikasi JAKI menggunakan teori smart governance. Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance pada Fitur JakLapor tergolong baik dengan persentase responden menjawab baik sebanyak 96%. Hal tersebut terbukti dari lima dimensi smart governance tergolong dalam kategori baik, meliputi dimensi partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan sosial, strategi politik dan perspektifnya, serta keamanan siber.   ......The JakLapor feature is one of DKI Jakarta's complaint channels that aims to resolve non-emergency problems and at the same time become an instrument for realizing smart governance in DKI Jakarta. Until now, JakLapor has had several problems, such as leaks of reporting data, the length of the follow-up process for reports, and the lack of active involvement of the community in improving service quality. Therefore, this study aims to analyze the JakLapor feature on the JAKI application using the theory of smart governance. The research approach in this study is quantitative with a mix method data collection technique that combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of smart governance on the JakLapor feature is classified as good with a percentage of 96%. This is evident from the five dimensions of smart governance which are in the good category, including the dimensions of participation in decision-making, transparency, public and social services, political strategies and perspectives, and cyber security.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Rio Sambodo
Jakarta: Rumah Indonesia, 2014
320.809 DWI c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Dyahagitha Kusumawardhani
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ......This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data. The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63218
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Bagus Utama
Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.
ABSTRACT
Electronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates.
2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library