Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan karya akhir ini membahas asumsi mortalita yang digunakan dalam perhitungan premi produk asuransi jiwa mikro bersama, Si Peci. Dalam menentukan premi untuk Si Peci, asumsi mortalita yang digunakan adalah Tabel Mortalita Indonesia 2011. Pada karya akhir ini, dilakukan perbandingan hasil perhitungan premi Si Peci menggunakan asumsi mortalita Tabel Mortalita Indonesia 2011 dengan tingkat mortalita yang berbeda-beda, yakni tingkat mortalita yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat mortalita Indonesia berdasarkan U.S. Central Intelligence Agency, Angka Kematian Kasar Indonesia berdasarkan The World Bank, serta tingkat mortalita berdasarkan The Comissioner's Standard Ordinary 2001 (CSO 2001) Mortality Table untuk tertanggung dengan risiko Super Preferred (non-smoker), Preferred (non-smoker dan smoker), dan Residual Standard (non-smoker dan smoker). Selain itu, diamati pula tren penjualan, profil kepesertaan, dan pola klaim yang terjadi atas produk asuransi mikro Si Peci. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi mortalita yang saat ini digunakan untuk perhitungan premi produk asuransi mikro Si Peci kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. ......This thesis discuss about the mortality assumption used in premium calculation of life micro insurance product sold through consortium, named Si Peci. Premium calculation of Si Peci uses Tabel Mortalita Indonesia 2011 that constructed based on the analysis of individual mortality rate from several insurance companies in Indonesia. On this final assessment, the result of Si Peci premium calculation using mortality assumption mentioned above, is compared to the result of premium calculation with some other mortality assumptions, that are mortality rate of Indonesia according to Badan Pusat Statistik, mortality rate of Indonesia according to U.S. Central Intelligence Agency, Indonesia Death Crude Rate according to The World Bank, and mortality rate based on The Comissioner?s Standard Ordinary 2001 (CSO 2001) Mortality Table for Super Preferred (nonsmoker), Preferred (non-smoker and smoker), also Residual Standard (nonsmoker dan smoker). Moreover, sales figure, participation profile, and claim pattern of Si Peci are examined. Result of this observation show that the mortality assumption used is less appropriate for the current condition.

Abstrak :
Incurred But Not Reported (IBNR) adalah salah satu bagian dari cadangan klaim yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia umumnya menggunakan metode Chain Ladder dalam membentuk cadangan IBNR. Hal ini juga berlaku di perusahaan asuransi jiwa ABC. Namun dikarenakan metode Chain Ladder hanya bergantung pada nilai klaim, maka nilai yang ekstrim akan sangat memengaruhi ketepatan dari estimasi. Maka dari itu, metode Cape Cod dirancang untuk mengatasi kekurangan dari metode Chain Ladder dengan menambahkan pertimbangan ekspektasi klaim melalui pendapatan premi. Metode Cape Cod juga dinilai sebagai best practice dalam melakukan estimasi cadangan IBNR. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan metode Cape Cod di perusahaan asuransi jiwa ABC dan apakah metode tersebut dapat menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dengan menggunakan data dari perusahaan asuransi jiwa ABC dengan tahun pengamatan 2016-2018, didapatkan nilai deviasi dan eror yang lebih rendah pada metode Cape Cod dibandingkan dengan metode Chain Ladder untuk masing-masing tahun pengujian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa metode Cape Cod akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan dengan metode Chain Ladder. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa metode Cape Cod dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa ABC untuk mendapatkan nilai cadangan IBNR yang lebih mendekati nilai sebenarnya ......Incurred But Not Reported (IBNR) is a part of the claim reserve that must be prepared by insurance companies. In general, insurance companies in Indonesia adopt Chain Ladder method to determine the IBNR reserves. This also applies to the ABC life insurance company. However, because the Chain Ladder method only depends on the value of the claim, the extreme value will greatly affect the accuracy of the estimate. Therefore, the Cape Cod method is designed to overcome the shortcomings of the Chain Ladder method by adding consideration of expected claims through premium income. Cape Cod methos is considered as the best practice for estimating IBNR reserves. This research was conducted at ABC life insurance company with the aim of seeing the application of the Cape Cod method and if the method can obtain a value closer to the true value. The results obtained were lower error values in the Cape Cod method compared to the Chain Ladder method for each testing year. The results of this study are consistent with previous research which revealed that the accuracy of the Cape Cod method is better than the Chain Ladder method. This study also concludes that the Cape Cod method can be applied to ABC life insurance companies to obtain an IBNR reserve value that is closer to its true value.

Abstrak :
Prinsip iktikad paling baik menjadi salah satu dasar utama yang membangun kepercayaan Penanggung dan Tertanggung dalam menutup suatu perjanjian asuransi. Para pihak wajib secara seimbang mengungkapkan segala fakta material dengan benar dan jujur agar terhindar pelanggaran Pasal 251 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai, Pertama, bagaimana pelaksanaan prinsip iktikad paling baik pada Putusan Nomor 454/Pdt.G.2019/PN JKT.SEL akan memengaruhi penilaian Penanggung dalam memberikan klaim kepada Tertanggung; dan Kedua, terkait bagaimana Penanggung menelusuri prinsip iktikad paling baik yang telah dilaksanakan Tertanggung yang sudah meninggal. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Tertanggung telah melaksanakan prinsip iktikad paling baik saat proses pengisian SPA sehingga tidak memengaruhi keseluruhan proses setelah proses yakni dari proses penghitungan tarif premi hingga penilaian penerimaan/penolakan klaim; (2) Penanggung, investigator atau loss adjuster, melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan prinsip iktikad paling baik oleh Tertanggung melalui metode pemeriksaan/investigasi pada kebenaran dan keselarasan antara fakta material saat proses underwriting dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penanggung melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan UU Perasuransian, POJK 28/2022 dan POJK 73/2016, namun hasil penelusuran tidak mencerminkan kehati-hatian atas tidak terpenuhinya unsur kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada para pihak untuk melaksanakan prinsip iktikad paling baik sejak sebelum penutupan perjanjian asuransi untuk terhindar dari konsekuensi pelanggaran Pasal 251 KUHD; dan perlunya pembuatan peraturan secara terpadu bagi jasa loss adjustor atau investigator dalam menelusuri kebenaran fakta material atas klaim asuransi. ......The principle of utmost good faith is the main basis which builds the trust of the Insurer and the Insured in closing an insurance agreement. The parties must equally disclose all material facts correctly and honestly in order to avoid violating Article 251 KUHD. This thesis discusses about, First, how is the implementation of the principle of utmost good faith in Verdict No. 454/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL that will affect the Insurer’s evaluation in providing claim to the Insured; Second, regarding on how the Insurer traces the principle of utmost good faith has been implemented by the deceased Insured. This research method is normative juridical through literature study and related laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the Insured has implemented the principle of utmost good faith during the SPA filling process, therefore it not affect the entire process after underwriting process, from calculating premium rates until assessing acceptance or rejection of claim; (2) the Insurer, investigator or loss adjuster, traces the implementation of the principle of utmost good faith by the Insured through the process of examination/investigation the truth and alignment between material facts during the underwriting process and actual facts found. The Insurer carries out duties and obligations based on Insurance Law, POJK 28/2022 and POJK 73/2016, however the results of the investigation do not reflect the caution because of unfulfillment the truth that can be accounted for. Based on these conclusions, the author advises the parties to implement the principle of utmost good faith since before closing an insurance agreement to avoid the consequences of violating Article 251 KUHD; and the need to make an integrated regulation for loss adjuster or investigator services in tracing the truth of material facts on insurance claim.

Abstrak :
Penulisan skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada periode waktu 5 tahun yang diatur dalam pasal 467 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam hal penetapan hilang/meninggal dunia bagi orang hilang oleh Pengadilan yang berkenaan juga dengan penetapan Pengadilan tersebut sebagai suatu syarat pengajuan klaim asuransi jiwa, dan bagaimana apabila orang yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan tersebut kembali ke tempat kediamannya namun pembayaran klaim asuransi telah diterima oleh ahli waris dari orang hilang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder (bahan pustaka) yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya suatu amandemen di dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur mengenai orang hilang pada KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)ataupun yang ada di dalam bidang usaha perasuransian. ......This thesis writing about problems in dealing with 5 years period which regulated in article 467 of Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) in terms of the stipulation of missing/dead for missing person by the Court related with the Court order as a requirment on submission of life insurance claims, and how if the person who have earned the stipulation of the Court back to where his domicile but the payment of the insurance claims have been accepted by the beneficiary of the missing person. This research use bibliographical study method using secondary data (library materials), which are legal as its data source. The research results suggets that it's required to have of an amendment inside the statutory legislation which regulates the missing persons case inside the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) or that is inside the insurance field business.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas operasional perusahaan asuransi jiwa sebagai LJKNB. AAJI mencatat 72,8% peningkatan total klaim manfaat meninggal dunia yang dibayarkan industri asuransi jiwa dibandingkan tahun 2020. Penelitian ini membahas pengaturan dan penafsiran pandemi Covid-19 sebagai force majeure pada suatu perjanjian asuransi jiwa serta alasan penolakan dan penundaan pembayaran klaim asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi jiwa yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji alasan dari penolakan dan penundaan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi jiwa dalam hal pandemi Covid-19 sebagai force majeure. Pengaturan pandemi Covid-19 sebagai force majeure tidak ditemukan dalam dasar hukum yang mengatur asuransi jiwa. Menurut ahli hukum dengan pertimbangan yurisprudensi, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif, sehingga hanya dimungkinkan untuk menunda kewajiban para pihak dalam asuransi jiwa. Penolakan terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kurang dapat diterapkan dalam praktiknya. Alasan penundaan pembayaran klaim asuransi jiwa dengan pandemi Covid-19 sebagai force majeure digunakan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dan PT Asuransi Jiwa Kresna. Perusahaan asuransi jiwa harus selalu dengan itikad baik, serta transparan dan terang terhadap kemampuannya dalam melakukan pembayaran klaim asuransi di situasi keadaan kahar apa pun. ......Covid-19 pandemic has potential to disrupt performance and operational capacity of life insurance companies as LJKNB. AAJI recorded 72.8% increase in total death benefit claims paid by life insurance industry compared to 2020. This research discusses regulation and interpretation of Covid-19 pandemic as force majeure in life insurance agreement and reasons for rejection and delay of life insurance claim payments by life insurance companies during Covid-19 pandemic. The method used is normative juridical by examining reasons for rejection and delay of claim payments by life insurance companies, particularly in the case of Covid-19 pandemic as a force majeure. Covid-19 pandemic as force majeure is not regulated in any legal basis governing life insurance. Covid-19 pandemic can be categorized as relative force majeure according to jurist and jurisprudence considerations, resulting to delayed obligations of each party in life insurance. Rejection of life insurance claim payment is less applicable in practice. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha and PT Asuransi Jiwa Kresna applied Covid-19 pandemic as force majeure in delaying life insurance claim payments. Life insurance companies must be in good faith, transparent, and clear about their ability to make life insurance claim payments during any force majeure situations.

Abstrak :
Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Risma Wardah dan Hanif Azhar melawan PT AXA Mandiri Financial Services dengan permasalahan mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam perkara klaim asuransi jiwa pada kasus terkait serta pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atas prinsip utmost good faith pada kasus terkait. Metode penelitian dan teori hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah metode penelitian yuridis normatif, teori hukum positif analitis dan teori pembuktian positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utmost good faith tidak dilaksanakan oleh Tertanggung karena tidak memberikan keterangan secara benar terhadap riwayat kesehatannya dalam pengisian SPAJ dan berakibat pada batalnya perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 251 KUHD. Pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/PDT.G/2021/PN BJM dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/PDT/2021/PT BJM tidak tepat karena telah mengesampingkan prinsip utmost good faith. ......This thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the case of life insurance claims between Risma Wardah and Hanif Azhar against PT AXA Mandiri Financial Services with issues regarding the application of the principle of utmost good faith in the related case, as well as legal considerations from the judge in the district court and the high court on the principle of utmost good faith in the related case. The research method and legal theory used in addressing the problem are the normative juridical research method, the analytical positive legal theory and the positive proof theory. The research results show that the principle of utmost good faith was not carried out by the Insured because they did not provide correct information about their health history in the Life Insurance Request Letter (SPAJ) form and this resulted in the cancellation of the insurance agreement based on Article 251 of the Book of Commercial Law (KUHD). The legal considerations of the judge in the District Court of Banjarmasin decision number 3/PDT.G/2021/PN BJM and the High Court of Banjarmasin decision number 50/PDT/2021/PT BJM are not appropriate because they have disregarded the principle of utmost good faith.