Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab suatu pertanyaan tentang bagaimanana penjaminan dengan Hak Tanggungan dan eksekusinya pada lembaga sewa guna usaha (leasing). Sebagai bahan untuk menganalisa, diambil suatu putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/PDT.BTH/2000/PN.TNG.Pertanyaan tersebut muncul lantaran banyaknya permohonan eksekusi yang ditolak atau ditunda pelaksanaanya oleh pengadilan atas penjaminan dengan Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan terutama perusahaan leasing. Berdasarkan penelitian, kadangkala alasan majelis hakim menolak permohonan sita eksekusi atau mengabulkan penundaan eksekusi Hak Tanggugan tidak logis, seperti mengacu kepada salah satu Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. yang menegaskan/menjelaskan " Permohonan eksekusi hak tanggungan untuk pembayaran hutang lessee harus ditolak ". Sedangkan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan [UU No. 4 Tahun 1996] sudah dengan jelas dan tegas mengatur tentang Hak Tangggunan ini. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut bahwa pemegang Hak Tanggungan bisa saja orang perorangan atau badan hukum yang bekedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Dalam hal ini, perusahaan Leasing sebagai badan hukum yang punya piutang atas pelundaan pembayaran sewa, tentu saja diperbolehkan sebagai pemegang Hak Tanggugan. Apalagi, permintaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pasal 224 HIR semakin marak diajukan seiring dengan banyaknya dunia usaha yang collaps sehingga tidak sanggup membayar utangnya, seperti diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 14 jo Pasal 26 UUHT.Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan/studi dokumen (yuridis normatif) dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dengan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris kemudian dianalisa secara kualitatif. Metode kepustakaan ini dilakukan dalam menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan lembaga leasing dan eksekusi hak tanggungan tersebut dan kemudian diaplikasikan dengan menganalisa suatu kasus yang telah diputus oleh pengadilan.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) sudah mengakomodir aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan hak tanggungan. Bahkan untuk eksekusinya, UUHT telah mengembalikan tata cara eksekusi."

"Mekanisme transaksi Sewa Guna Usaha jenis Finance Lease memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi atau Sewa Operasi (Operating Lease). Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal merupakan karakteristik utama jenis transaksi Leasing ini. Hak Opsi merupakan hak bagi Lessee untuk memiliki barang, mengembalikan barang, atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha. Kepemilikan barang modal pada akhir masa sewa dilakukan dengan pembayaran Nilai Sisa merupakan hak Lessee pada mekanisme Finance Lease secara umum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Leasing saat ini. Namun, pada beberapa kasus di pengadilan, Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal menjadi gugur disebabkan adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee. Ketika terjadi wanprestasi, sebagai akibatnya adalah barang modal ditarik oleh lessor yang kemudian dijual olehnya digunakan untuk menutupi sisa kewajiban Lessee. Selain itu, Lessee juga dikenakan ganti kerugian sebesar akumulasi seluruh pembayaran angsuran, biaya-biaya lainnya, dan termasuk Nilai Sisa yang mana mewakilkan harga perolehan barang modal selayaknya Hak Opsi dijalankan. Pada praktiknya, hasil penjualan barang modal tidaklah mampu menutupi nominal ganti kerugian yang ditagihkan kepada Lessee, sehingga Lessee harus membayar seluruh ganti kerugian selayaknya Hak Opsi dijalankan walaupun hak tersebut gugur.

---

The option right for the Lessee to own capital goods is the main characteristic of this type of Finance Lease transaction. The Option Right is the right for the Lessee to own the goods, return the goods, or extend the lease term. Ownership of capital goods at the end of the lease period by payment of Residual Value is the right of the Lessee in the Finance Lease mechanism generally applied by Leasing companies today. However, in some cases litigated in court, the Option Right for the Lessee to own capital goods becomes void due to a breach of promise or default committed by the Lessee. When a default occurs, the result is that the capital goods are withdrawn by the lessor which is then sold by him which is later used to cover the remaining obligations of the Lessee. In addition, the Lessee is also subject to compensation amounting to the accumulation of all instalment payments, other costs, and including the Residual Value which represents the acquisition price of the capital goods as if the Option Right was exercised. In practical terms, the proceeds from the sale of the capital goods are not able to cover the nominal compensation charged to the Lessee, so the Lessee must pay all compensation if the Option Right is exercised even though the right is cancelled."

"ABSTRAKEra informasi ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI) oleh sebagian besar perusahaan dalam upayanya untuk menjadi pemenang diantara sesama pemain dalam industri yang sama. Sejauh ini, pemanfaatan TI untuk kepentingan tersebut seringkali tidak dibarengi dengan penilaian besarnya kontribusi peranan TI terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peranan TI adalah modal yang sifatnya abstrak, sementara sampai dengan saat ini, perusahaan masih banyak memfokuskan keberhasilan perusahaannya hanya pada modal yang tangible, dimana pengukuran modal ini tertuang dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mengukur kontribusi peranan TI. Karena sifatnya yang intangible, maka kontribusi peranan TI harus diukur melalui pengukuran modal perusahaan yang bersifat intangible pula, yaitu melalui pengukuran modal intelektual (MI) yang diterjemahkan kedalam indikator pengukuran. Dalam tesis ini, dilakukan pengukuran kontribusi TI dalam MI perusahaan pembiayaan, dimana metode pengukuran MI menggunakan model Skandia. Sedangkan pengukuran kontribusi TI dalam MI dilakukan dengan cara pembobotan terhadap MI perusahaan. Data yang dipakai untuk pengukuran adalah data selama tiga tahun terakhir. Hasil yang diperoleh dari tesis ini antara lain : pemahaman konsep bisnis yang benar merupakan prasyarat awal yang mutlak harus dimiliki dalam proses pengukuran MI, sehingga dapat ditetapkan indikator yang mewakili keadaan perusahaan yang sesungguhnya.; perlu dieksplorasi berbagai metode pengukuran lain untuk melengkapi model Skandia; sebagian besar indikator untuk perusahaan pembiayaan sama dengan indikator yang terdapat pada model Skandia, beberapa indikator yang berbeda adalah indikator yang disebabkau oleh e-business; terdapat dua peran MI dalam menghasilkan nilai bagi perusahaan pembiayaan yaitu sebagai value extracting dan value creating; dan bahwa TI telah berperan dalam menghasilkan nilai, yang tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang bisnis utamanya bergerak dalam bidang TI tetapi juga perusahaan yang bisnis utamanya tidak bergerak dalam bidang TI, dalam hal ini, adalah perusahaan pembiayaan.

---

ABSTRACTToday, most of companies use information technology (IT) as a tool to bring them to be a winner among other players in the same industry. So far, the companies utilizing IT almost never measure how much the IT contribution in their corporate value. It is because, the IT contribution is a kind of intangible assets; meanwhile many companies only focus on their value from their tangible assets which are put down on an annual financial report. As it has been known that the corporate value is derived from two kinds of capital, those are financial capital and intellectual capital (IC). Financial capital is a kind of tangible asset, whereas IC is a kind of intangible asset. Therefore, in order to know value of the IT contribution is needed to measure intangible assets of the company.This thesis analyzes and applies a practical way to measure the IT contribution in a leasing company. First step is to measure intangible asset of the company. It is done by measuring IC based on Skandia model and second step is to measure the IT contribution by weighing indicators of the IC.Among important results of the thesis are the starting point of IC measurement is the company strategy itself, so that it can be determined some IC indicators which are relevant for the company; it is needed to explore other IC measurement methods to complement the Skandia; most of leasing company indicators are same as the indicators of Skandia, some indicators different from the Skandia are indicators related to e-business; there are two roles of IC in generating value for leasing company, those are value extracting and value creating; and the IT contribution in generating value is not limited just for company which its core business is IT, but also for company that its core business is not related to IT."