Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman mengakibatkan konversi tutupan lahan vegetasi menjadi non-vegetasi. Tangerang Selatan mengalami perubahan luas akibat konversi lahan vegetasi menjadi non-vegetasi mencapai 31,472 km2 dan proses konversi ini mengakibatkan kehilangan daya serap CO2 sebesar 98.212,022 kg CO2/ m2 dalam kurun waktu 10 tahun 2007-2017. Pola konversi lahan sangat terlihat pada Kecamatan Pondok Aren dengan perubahan luasan mencapai 7,632 km2. Korelasi antara nilai biomassa yang dipengaruhi oleh nilai NDVI dengan korelasi Pearson mencapai R2 = 0.627 yang berarti terdapat pengaruh sebesar 60 NDVI terhadap nilai biomassa. Model estimasi Biomassa oleh NDVI dengan pengukuran lapangan menghasilkan persamaan regresi lnY = 3969 X 1058.

---

The human need of land for settlements resulting to conversion of vegetation cover to non vegetation. A wide change of conversion occurred in Tangerang Selatan are primary from vegetation cover into non vegetation and reached about 31,472 km2. This conversion process resulted in absorption loss of CO2 amount 98,212,022 kg CO2 m2 in the period of 10 years 2007 to 2017. The pattern of land conversion is clearly seen at Pondok Aren Sub district with the change of area reaches 7,632 km2. The correlation between biomass value that is influenced by the value of NDVI with Pearson correlation reach R2 0.627 which means there is influence of 60 NDVI to the value of biomass. Biomass estimation model by NDVI with field measurement resulted to regression equation lnY 3969 X 1058."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi terdiri dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan terdiri dari proses penetapan lahan yang dibebaskan dan penyusunan RKA. Proses persiapan terdiri dari rapat persiapan, survei dan pemberitahuan perencanaan pembebasan yang terdiri dari sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pelaksanaan, proses ini terdiri dari inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan penetapan ganti rugi. Di dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pemilik lahan dan adanya penolakan dari beberapa warga yang tidak mau tanah/lahannya dibebaskan. Kata Kunci: Pembebasan lahan, alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH).

---

This research was conducted to discusses about the Land Acquisition Process Related to Commercial Land Use Change into Open Green Space RTH at Siliwangi Street, Rawalumbu, Bekasi City. The paradigm used in this research is qualitative by using in depth interview and documentation study for data collection. The purpose of this research is to find out how is the process of land acquisition. The result of this research indicates that the Process of land acquisition in Siliwangi Street consists of planning process, preparation process, and implementation process. The planning process consists of land clearing and RKA preparation. The preparatory process consists of preparatory meetings, surveys, and announcing the planning of land acquisition, socialization and public consultant. Process implementation consists of identification of land ownership and the determination of compensation. Several problems are found in the implementation, the absence of price agreement between local governments and land owners, and also some citizens refused for the land to be freed."

"Sebuah tempat dan ruang yang memiliki nama tentu saja memiliki cerita dan sejarah yang panjang dalam pembentukannya. Wilayah Pesisir Utara Jakarta merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan sekaligus rentan terhadap terjadinya perubahan sosial, budaya serta lingkungan sebagaimana yang terjadi Kamal Muara. Dinamika perubahan tersebut akan dijabarkan dalam disertasi ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara dan pengamatan. Selain itu, pengumpulan dan penggunaan data citra Landsat juga dilakukan guna memperoleh gambaran tentang pemanfaatan lahan di pesisir Jakarta. Teknik ground check, tracing, tracking dan geotagging yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci tentang pemanfaatan lahan di pesisir Jakarta. Berdasarkan pengumpulan data, ditemukan bahwa dinamika penciptaan ruang di Kamal Muara terjadi karena adanya interaksi para aktor sebagai agensi yang memiliki kepentingan terkait ruang di Kamal Muara. Interaksi juga dilatarbelakangi oleh material yang ada di wilayah Kamal Muara. Berbagai interaksi tersebut yang pada akhirnya menciptakan ruang yang tidak tunggal sekaligus menunjukkan terjadinya urban sprawling lahan permukiman ke arah Utara yang mengokupasi wilayah perairan pesisir Jakarta.

---

A place and space that has a name has a long story and history in its formation. The North Coast of Jakarta is an area with great potential to be developed as well as vulnerable to social, cultural and environmental changes as happened in Kamal Muara. The dynamics of these changes will be described in this dissertation using qualitative research methods with interviews and observations techniques. In addition, the collection and use of Landsat imagery data is also carried out in order to obtain an overview of land use on the coast of Jakarta. The ground check, tracing, tracking and geotagging techniques used in this study are useful for obtaining a more detailed picture of land use on the coast of Jakarta. Based on data collection, it was found that the dynamics of space creation in Kamal Muara occurred because of the interaction of actors as agencies who have interests related to space in Kamal Muara. The interaction is also motivated by the material around them in Kamal Muara. These various interactions ultimately create a space that is not singular and at the same time shows the occurrence of urban sprawling to the northern part of Jakarta that occupies Jakarta’s coastal area."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggusuran warga kampung Budi Darma ini belum sepenuhnya tepat. Majelis hakim seharusnya membuat pertimbangan yang jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan dalam persidangan.

---

This thesis discusses the analysis of the North Jakarta District Court decision regarding land acquisition forced by the government in Kampung Budi Darma. As a maker of land policy, the government should consider the urban land policy that is not detrimental to the various parties, especially losses due to land acquisition by force or displacement.

This research aims to determine the status of disputed land ownership and land policy solutions in urban areas associated with the North Jakarta District Court Decision No. 412 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Ut. This thesis writing method using normative juridical kind by relying on secondary data presented in descriptive analysis.

Writing results showed that the consideration of the judges in deciding the displacement of Budi Darma villagers is not fully accurate. The judges should make clear considerations related Unlawful Acts committed by the Defendants and proof of land ownership were shown in court."