Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan mulai bangkitnya perekonomian dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang baru saja melanda Indonesia, maka saat ini roda ekonomi mulai berputar. Dan pemerintah lewat Departemen Permukiman Prasarana Wilayah mulai merancang pembangunan jalan baru baik pembangunan jalan tol maupun jalan non tol yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas yang juga akan memperlancar angkutan barang. Pada proses pembangunan jalan baru, pemerintah melakukan terlebih dahulu pengadaan lahan yang diperlukan untuk membangun konstruksi jalan. Pengadaan lahan sangat perlu dipikirkan mengingat selain sudah menjadi kebutuhan untuk pembuatan jalan juga, proses pengadaannya memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Proses pengadaannya mencakup kegiatan jual beli, pekerjaan potret udara, proses pembuatan peta rincik, proses penyusunan daftar nominatif yang termasuk didalamnya inventaris bangunan, tanaman, ukuran tanah, proses musyawarah harga serta negosiasi harga, dan proses jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh kualitas pembebasan tanah terhadap kinerja biaya pembebasan tanah pada proyek konstruksi di Indonesia. Data perihal proses pembebasan tanah yang berhubungan dengan kinerja biaya pembebasan tanah proyek konstruksi diperoleh melalui questionnaire yang disampaikan pada pimpinan proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dari 40 question diperoleh 30 buah untuk dilakukan analisis statistik yang direncana bagi penulisan. Model regresi berganda linier berhasil untuk menggambarkan hubungan antara variabel terikat kinerja biaya pembebasan tanah terhadap tiga variabel babas penentu yang terpengaruh, yaitu: pengamanan lokasi tanah, pendataan kepemilikan tanah dan permintaan kenaikan harga. Selain temuan utama model, suatu variabel dummy yang mungkin berpengaruh pada kinerja biaya pembebasan diperhatikan dalam penelitian lanjutan yaitu pendataan fisik tanah dimasa mendatang.

---

With the economic rising from the crisis which just happened in Indonesia now it's time for the economic wheel to spin. The Indonesian government through Department Kimpraswil is starting to plan the new roads, expected to accelerate traffic and slipment. In the process to build new roads, the government will do the land acquisition before construction. The land acquisition is important because it costs highly and it takes time. It is not just a common trading, but it needs aero photograph, mapping, registering, which contain name list, building data, plantation data, land measurement, etc. Than it comes to an agreement process and a price negotiation. This research is aimed to evaluate between the quality influences of land acquisition to land acquisition cost at construction project in Indonesia. The data process from questionnaire. From 40 questionnaires found 30 for statistic analysis. Double linear regression model described relation between land acquisition fixed variable cost to 3 influence variables which is secure land location, land owners data and price increment demand Besides that model, one dummy variable which maybe influence to land acquisition cost is added to evaluate for next research in the future.

Abstrak :
Pendaftaran 'tanah pada hakikatnya adalah merupakan proses yang memegang peranan penting di Indonesia, karena dengan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak seseorang atau badan hukum atas tanah menjadi lebih jelas. Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang selanjutnya diperbaruhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan tetap mempertahankan tujuan dan sistem sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pelaksanaanya dilakukan dengan dua cars yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematik. Munculnya sertipikat hak atas tanah ganda yang penulis jadikan bahan penulisan ini lebih disebabkan karena penerapan sistem pendaftaran tanah secara sporadik. Hal ini dimungkinkan karena pada pendaftaran tanah secara sporadik pada proses pengukuran tanah tidak dilakukan secara serentak pada area tertentu dan belum ada peta pendaftaran tanah sehingga dimungkinkan terjadinya kesalahan pengukuran dan penunjukkan dalam penerapan batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertipikat karena tidak adanya data pembanding pada bidang tanah yang berbatasan langsung dengan obyek tanah yang akan diterbitkan sertipikat terutama pada bidang tanah yang berbatasan langsung tersebut merupakan tanah kosong tanpa ada penghuninya. Di samping adanya kesalahan pengukuran dan penunjukkan terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat yang berupa penambahan dan atau pengurangan luas sehingga data fisik yang dihasilkan tersebut, 'untuk itu diperlukan pengukuran dan penunjukkan bidang tanah secara tepat dan benar dengan melibatkan tetangga kanan dan kiri pada bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat sehingga dalam penentuan batas-batas bidang tanah tersebut tidak terjadi kesalahan penetapannya karena disaksikan oleh pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat.

Abstrak :
Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Badan Pertanahan Nasional mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu diantaranya, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum serta kebijakan masalah pertanahan meliputi penguasaan, pernilikan, penguunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian fungsi dan tanggung jawab PPAT adalah sebagai salah satu unsur pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus sesuai dengan keadaan atau status yang sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang mengenai data fisik maupun data yuridis mengenai bidang tanah tersebut. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercata sebelumnya peranan PPAT sangatlah penting hingga terciptanya tertib hukum bidang pertanahan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami pemekaran wilayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat dimana perlu untuk dilakukan konversi hak ulayat menjadi hak milik dan yang kedua kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami Pemekaran Wilayah yang dikaitkan dengan 2 (dua) kasus pemekaran wilayah di Jakarta Selatan yang menggabungkan Kelurahan Bintaro bagian dari Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dengan Kota Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro, Kota Jakarta Selatan dengan sebagian Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan permasalahan terkait kebijakan pemekaran wilayah di Jakarta Selatan. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan identifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini ialah bahwa implikasi dari adanya pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat yaitu adanya perubahan kewenangan kantor pertanahan dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini juga sangat diperlukan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah untuk melakukan pengecekan keaslian sertipikat dan pendaftaran perubahan data terhadap tanah yang mengalami pemekaran wilayah. ......This study discusses the implications and authority of Land Deed Officials on the transfer of land rights undergoing regional expansion. The expansion of the territory can have an impact on changes in the authority of the Land Office in issuing certificates and the working area of ​​the Land Deed Official, in addition to the role of the Land Deed maker Officer in the transfer of land rights whose object undergoes regional expansion. The problems raised in this study are regarding the implications of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights where it is necessary to convert ulayat rights into property rights and secondly, the authority of the Land Deed Official in the transfer of land rights whose object undergoes Regional Expansion is linked with 2 (two) cases of regional expansion in South Jakarta which combines Bintaro Urban Village, part of West Java Level 1 Region with South Jakarta City and Bintaro Urban Village, South Jakarta City with part of South Tangerang City. This study uses a normative research method which will be analyzed descriptively by describing the problems related to the regional expansion policy in South Jakarta. The research will be conducted with a problem identification approach. The results of this study are that the implications of the existence of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights, namely a change in the authority of the land office and the work area of ​​the Land Deed Maker Official, this is also very much needed by the authority of the Land Deed Maker Official in the transfer of land rights to checking the authenticity of certificates and registering changes in data on land undergoing regional expansion.

Abstrak :
Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah pekarangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya bagi tanah transmigran yang diteliti merupakan permasalahan pokok dalam penelitian ini. Metode penelitian mempergunakan metode kepustakaan. Data yang dihimpun adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu UU No. 5 Tahun 1960, UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, PP Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan yang terkait dengan pengadaan tanah transmigrasi serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pertanahan dan transmigrasi. Observasi dan wawancara di Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat guna mendukung penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat tanah pekarangan transmigran lokal di Cikedung yang telah ditempatkan selama tujuh tahun masih terbengkalai hingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan yaitu selambatlambatnya lima tahun sejak ditempatkannya para transmigran sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) PP No. 2 Tahun 1999. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya kesinambungan kerja Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan yang lama dengan yang baru pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, sehingga menyebabkan terhambatnya penyelesaian sertipikat tanah induk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang pada akhirnya berdampak pula kepada terhambatnya penyelesaian sertipikat tanah pekarangan bagi para transmigran tersebut.

---

Pursuant to Article 23 of Law Number 15 of 1997 concerning Transmigration, the government is obliged to provide the land for transmigration program. Land Acquisition for transmigration must comply the criteria of clean and clear meaning status of the land has to be free from any disputes, including the availability of the local transmigrants land in Cikedung, Indramayu, West Java. The process of the issuance land's certificate for the yard and also the influence factors for transmigrans, are the main issues of the research. The research method is literature method, data collected are secondary data in the form of primary substance law i.e. Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, Law Number 15 of 1997 concerning Transmigration, Government Regulation Number 2 of 1999 regarding Transmigration's Implementation ("GR No.2/1999) and some technical guidance regarding land acquisition of transmigration, secondary substance law in the form of land law and transmigration books. The observation and interview were held in Labor and Transmigration Department, Local Land Ofiice of Indramayu and Vital Statistic and Civilization Official, in order to support the library research. The research result show that the publicationof land's certificate of local transmigrants land which has been placed for seven years since the transmigrants were stayed on the land as regulated in Article 56 Para (1) of GR No.2/1999. This matter particularly caused by incontinuity cooperation between the past Head of Measurement and Mapping of the Indramayu Land Office and the present Head of Measurement and Mapping of the Indramayu Land Office, thus causes obstacles for the process of land's certificate on behalf of Indramtu Local Government which affects to the transmigration's land certification process.

Abstrak :
ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format yang dibuat oleh seorang notaris. Kewenangan notaris yang tertera dalam UUJN tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sejauh mana notaris berwenang dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan?, karena dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, hal tersebut dapat saja mengiris kewenangan dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT khusus dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), bagaimanakah kedudukan notaris dalam pembuatan SKMHT tersebut serta tunduk pada aturan manakah notaris dalam membuat produk hukum SKMHT, UUJN ataukah PP 37/1998?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, penelitian dan bersifat deskriptif, karena ditujukan untuk memberikan data-data yang teliti tentang sifat, hubungan hukum, keadaan, atau gejala-gejala tertentu untuk menganalisa bagaimana praktek notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dengan tujuan memperjelas tugas dan wewenang antara kedua lembaga pembuata akta pertanahan tersebut.

---

ABSTRACT
The expansion of the authority of the notary in a deed relating to land as described in Article 15 paragraph (2) f of Law No. 30 of 2004 and No. 2 Year 2014 concerning Notary (UUJN), into the spotlight until now because in practice the National Land Agency still not fully accept the deed in any format made by a notary. Notary authority contained in the UUJN not further described the extent of the authorized notary deed relating to land?, As in Article 15, paragraph 1 UUJN explained that the notary is authorized to make all the authentic act of making the deed is not also assigned to or excluded another official or other person specified by law, it can only slice the authority of the office of the Land Deed Official (PPAT) which in Article 2 of Government Regulation No. 37 Year 1998 on the Regulation of PPAT specialized in the manufacture of Power of Attorney Charge Mortgage (SKMHT ), how the position of notary public in the SKMHT manufacture and are subject to the rules of the notary Which makes the product legal SKMHT, UUJN or PP 37/1998?. This research is a law with normative approach, using secondary data obtained from the literature study, research and descriptive, because it is intended to provide a thorough data on nature, legal relationships, circumstances, or certain symptoms to analyze how the practice of notaries in a deed relating to land with the aim of clarifying the duties and authority between the institutions of the land deed.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Beberapa permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini ialah bagaimana kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 dan konsekuensi hukum terkait status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang apabila dikaitkan dengan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 145 PK/TUN/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 menjadi pertimbangan dalam pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah. Peraturan ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian menerbitkan kemajemukan kewenangan pengadilan dalam memutuskan pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah. Peraturan ATR BPN tersebut apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya karena belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Konsekuensi hukum terkait status kepemilikan sertipikat hak milik nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang ialah status kepemilikan atas sertipikat tersebut menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, pihak Tergugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali kedua kepada pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan hukum terkait status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang. Melalui peninjauan kembali kedua ini, pihak Tergugat dapat memperoleh putusan yang menguntungkan mereka dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut. ......This research discusses the multiplicity of court jurisdiction in relation to the basis for invalidation of proof of ownership in the case of Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021 The issues that will be discussed in this research are the multiplicity of court jurisdiction serves as the basis for the invalidation of proof of land ownership in the case of Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021, and the legal consequences regarding the status of Certificate of Ownership Number 1022/Sub-District Wt. Soreang when associated with State Administrative Court Decision Number 145 PK/TUN/2013 and Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021. To answer the problem, legal doctrinal research with a prescriptive research type is used. The analysis results indicate that the diversity of jurisdiction serves as the basis for the invalidation of proof of land ownership in the case of Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021. Regulation of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR BPN) Number 21 of 2020 regarding the handling and settlement of jurisdictional diversity is relevant in deciding the invalidation of proof of land ownership. However, there are still deviations in the implementation of the ATR BPN regulation when associated with Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021, as it does not fully comply with the provisions outlined in the regulation. The legal consequence regarding the status of Certificate of Ownership Number 1022/Kelurahan Wt. Soreang is that the ownership status of the certificate becomes uncertain. Therefore, the Respondent can file a second judicial review to the administrative court. The purpose is to solve the legal problem related to the ownership status of Certificate of Land Ownership Rights Number 1022/subdistrict Wt. Soreang. Through this second judicial review, the Respondent can obtain a favorable decision in the land ownership dispute.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembuatan akta jual beli oleh PPAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusah Mahkamah Agung nomor 3034 K/Pdt/2018. PPAT merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum hendaknya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. PPAT hendaknya selalu mengikuti prosedur pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kriteria perbuatan melawan hukum oleh PPAT dan akibat hukum terhadap pembuatan akta jual beli yang dibuat secara melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2017/Pn.Pya. Di dalam kasus ini PPAT disebut melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan membuat Akta Jual Beli secara melawan hukum dengan memuat nilai transaksi dan luas tanah yang dijadikan objek jual beli berbeda dengan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Hal ini bermula saat PPAT tidak hadir di kantor dan menyuruh Penggugat dan Turut Tergugat selaku penjual untuk menandatangani 2 lembar blanko akta jual beli kosong dan 1 lembar kwitansi kosong melalui stafnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian berupa data yang deskriptif didasarkan pada metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah PPAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dan akibat hukum dari pembuatan akta jual yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum. ......This study discusses the legal consequences of making a sale and purchases deed by PPAT which contains elements of unlawful acts in the Supreme Court Decision number 3034 K/Pdt/2018. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or Ownership Rights on Flat Units. PPAT in carrying out their duties as public officials should work with a full sense of responsibility, independence, honesty, and impartiality. PPAT should always follow the procedure for making the deed in accordance with the applicable laws and regulations. The main problem in this study is the criteria for unlawful acts by PPAT and the legal consequences of making a sale and purchase deed made against the law. The problems discussed in this study are contained in the Supreme Court Decision Number 3034 K/Pdt/2018 in conjunction with the Praya District Court Decision Number 17/Pdt.G/2017/Pn.Pya. In this case, the PPAT is said to have committed an unlawful act because it made a Sale and Purchase Deed against the law by containing the transaction value and the area of land used as the object of sale and purchase which was different from what was previously agreed upon by the parties. This started when PPAT was not present at the office and ordered the Plaintiff and Co-Defendant as the seller to sign two (2) blank deeds of sale and 1 blank receipt through his staff. To answer these problems, a normative juridical research method is used with the form of research results in the form of descriptive data based on a qualitative approach method. The result of the research is that PPAT is proven to have committed an unlawful act because it has met the criteria for an unlawful act and the legal consequences of making a deed of sale made by PPAT are null and void.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibenarkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 dan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehubungan dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975 yang melarang WNI Tionghoa (kelompok Tionghoa) untuk memperoleh hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian dogmatik. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pasal 21 UUPA merupakan pasal yang mengandung asas nasionalitas dan asas persamaan hak dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Kelompok Tionghoa tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di DIY dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975. Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 cenderung berfokus pada klasifikasi Instruksi No. K.898/I/A/1975 dalam tatanan hukum Indonesia dibandingkan substansi objek gugatan yakni Pasal 21 UUPA. Kontradiksi antara Instruksi No. K.898/I/A/1975 dengan Pasal 21 UUPA menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lain sisi, kedudukan PPAT di Yogyakarta berada dalam situasi dilematis karena dihadapkan pada dua sistem hukum yang saling bertentangan. Sehubungan dengan adanya Rekomendasi Komnas HAM, PPAT seharusnya tetap memiliki kedudukan untuk membuat akta peralihan hak milik atas tanah bagi Kelompok Tionghoa di DIY. ......This thesis discusses unlawful acts committed by the Yogyakarta Special Region Government, which were confirmed by the Court as in Decision No. 825 PK/PDT/2020 and the position of Land Deed Official (PPAT) in connection with Instruction No. K.898/I/A/1975 which prohibits Chinese citizens (Chinese groups) from obtaining ownership rights to land in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This article was prepared using dogmatic research methods. Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA) applies to all Indonesian citizens. Article 21 UUPA is an article that contains the principle of nationality and the principle of equal rights in the ownership of land rights in Indonesia. However, in practice, the Chinese Group cannot obtain ownership rights to land in DIY due to Instruction No. K.898/I/A/1975. The Panel of Judges in their considerations in Decision No. 825 PK/PDT/2020 tends to focus on the classification of Instruction No. K.898/I/A/1975 in the Indonesian legal order compared to the substance of the object of the lawsuit, namely Article 21 UUPA. Contradiction between Instruction No. K.898/I/A/1975 with Article 21 UUPA shows that the elements of unlawful acts are fulfilled by the Yogyakarta Special Region Government. On the other hand, the position of PPAT in Yogyakarta is in a dilemma because it is faced with two conflicting legal systems. In connection with the Komnas HAM recommendation, PPAT should still have the position to make deeds of transfer of land ownership rights for Chinese groups in DIY.

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis aspek kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam kasus sertipikat tanah ganda. Dalam praktik kredit tidak semua debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditur berhak untuk menjual jaminan lewat lelang umum saat debitur gagal memenuhi kewajibannya, namun seringkali terjadi obyek yang menjadi jaminan menjadi obyek sengketa salah satunya terkait sertipikat ganda sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek yang menjadi jaminan. Apabila setelah debitur telah mendapatkan pinjaman seharusnya debitur menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini terjadi karena apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek yang menjadi jaminan secara lelang umum dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang yang belum dibayar. Urgensi dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan di tengah fenomena sertipikat tanah ganda, guna mengatasi ketidakpastian hukum sehingga memastikan integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis yuridis-kualitatif terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pertanahan, sebagai entitas penerbit sertipikat, memiliki tanggung jawab untuk membatalkan salah satu sertipikat ganda dan mengumumkannya secara publik sebagai bentuk kepastian hukum bagi kreditur pemegang obyek jaminan. ......This research analyzes aspects of the legal position of creditors holding mortgage rights in multiple land certificate cases. In credit practice, not all debtors can fulfill their debt payment obligations, so creditors have the right to sell collateral through a public auction when the debtor fails to fulfill their obligations, but it often happens that the object that is collateral becomes a guaranteed object, one of which is a double certificate so that the creditor cannot sell the object that is collateral. If after the debtor has received a loan, the debtor should complete his obligation to pay the agreed debt. This happens because if they do not fulfill the requirements stipulated in Article 6 of the Mortgage Rights Law, the holder of mortgage rights has the right to sell the object that is collateral at public auction and use the proceeds of the sale to pay off unpaid debts. The urgency of conducting this research is to provide an understanding regarding the legal position of creditors holding mortgage rights amidst the phenomenon of multiple land certificates, in order to provide legal protection so as to guarantee the integrity and trust of the public in the land system. The method used in this research is doctrinal research with a literature review approach and juridical-qualitative analysis of applicable regulations. In this case, the Land Office, as the certificate issuing entity, has the responsibility to cancel one of the double certificates and announce it publicly as a form of legal certainty for creditors holding collateral objects