Penelitian ini menganalisis aspek kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam kasus sertipikat tanah ganda. Dalam praktik kredit tidak semua debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditur berhak untuk menjual jaminan lewat lelang umum saat debitur gagal memenuhi kewajibannya, namun seringkali terjadi obyek yang menjadi jaminan menjadi obyek sengketa salah satunya terkait sertipikat ganda sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek yang menjadi jaminan. Apabila setelah debitur telah mendapatkan pinjaman seharusnya debitur menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang diperjanjikan. Hal ini terjadi karena apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek yang menjadi jaminan secara lelang umum dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang yang belum dibayar. Urgensi dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait kedudukan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan di tengah fenomena sertipikat tanah ganda, guna mengatasi ketidakpastian hukum sehingga memastikan integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis yuridis-kualitatif terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pertanahan, sebagai entitas penerbit sertipikat, memiliki tanggung jawab untuk membatalkan salah satu sertipikat ganda dan mengumumkannya secara publik sebagai bentuk kepastian hukum bagi kreditur pemegang obyek jaminan.