Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.

---

ABSTRACT
Auction or general sale is one form of buying and selling system. Auctions provide several benefits compared to other sales ways, namely fair, fast, secure, achieving the highest price and providing legal certainty. One that can be the object of the auction is the land and its building on the basis of the certificate of ownership, since the registration of land in Indonesia aims to guarantee the legal certainty of the registered land by giving the certificate as a proof of its right and the certificate is valid as a strong evidentiary tool. However, there is an overlap in the issuance of land titles that result in multiple certificates. One example of a dispute like this is the conduct of auctions whose auction object is double certified on Auction Report Number 274 2012. The purpose of this study is to find out what legal efforts can be done by the auction winner and what is the legal protection for the auction winner who won the object of the auction with double certificates. This research is normative juridical research with descriptive research type using secondary data. To solve the problem of double certificates can be pursued by the voluntary efforts of the parties, if it can not be resolved then the injured party may file a civil lawsuit again to the District Court. The lawsuit filed to CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Pati and the residents of the object of the auction. Legal protection for the auction winner is given by the District Court Judge when deciding this case.

Abstrak :
ABSTRAK Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai prosedur sehingga bermasalah pada status kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti salah satu contoh kasus pada perkara No: 3329 K/PDT/2012, dimana terdapat dua pihak yang mengaku telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari pemberi hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian hukum kepustakaan/normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dirangkum dengan menarik kesimpulan secara induktif (khusus-umum). Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung No. 3329 K/PDT/2012, bahwa peralihan hak atas tanah melalui Hibah tersebut dilakukan secara lisan dan hanya dibuktikan dengan surat penyerahan, namun tidak dituangkan ke dalam Akta Hibah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak memenuhi syarat formalnya, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris guna menjaga adanya kepastian hukumnya. Tanah yang diperoleh POLDA NTB tersebut kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk ditetapkan sebagai aset Negara, namun tidak pernah dilakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan Hukum dari suatu aset berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh POLDA NTB tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik/pemegang dari sebidang tanah tersebut. Namun, bukan berarti POLDA NTB, tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan POLDA NTB dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Hibah.

---

ABSTRACT Grant is a gift that has social function in society, whether it?s given by a person or institution. The function of grant which not running according to procedure until it become a problem is the ownership status of the land. For example, a case with court decision No: 3329 K/PDT/2012, where there are two parties who claimed had received a land from a grantor. Study design that used in this research is library research or law library research/ normative with case approach. This research is analytical descriptive. Data used in this research is secondary data. Data analysis summarized by taking conclusion inductively (specially-general). The research result in supreme court decision No. 3329 K/PDT/2012, is that the rights transfer of land through grant is did by verbal and only proved with handover letter, but not written in grant certificate. That is not appropriate with grant procedure regulated by constitution, which is the grant certificate made in Notary/Land Deed Maker Officer is not fulfill formal requirements. The land received by POLDA NTB then registered on Directorate General of State to assigned as nation asset, but the request of certificate publication to National Land Office is never done. Legal forca of an asset of a land owned by POLDA NTB is not too string to prove that he is the owner of the land itself. But it?s not mean that POLDA NTB not have the right of the land, since it is registered as State Property, and POLDA NTB can prove that it is received from grant.