ABSTRAKHibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai prosedur sehingga bermasalah pada status kepemilikan atas tanah tersebut. Seperti salah satu contoh kasus pada perkara No: 3329 K/PDT/2012, dimana terdapat dua pihak yang mengaku telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari pemberi hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian hukum kepustakaan/normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dirangkum dengan menarik kesimpulan secara induktif (khusus-umum).Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung No. 3329 K/PDT/2012, bahwa peralihan hak atas tanah melalui Hibah tersebut dilakukan secara lisan dan hanya dibuktikan dengan surat penyerahan, namun tidak dituangkan ke dalam Akta Hibah. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak memenuhi syarat formalnya, yaitu akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris guna menjaga adanya kepastian hukumnya. Tanah yang diperoleh POLDA NTB tersebut kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk ditetapkan sebagai aset Negara, namun tidak pernah dilakukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan Hukum dari suatu aset berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh POLDA NTB tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik/pemegang dari sebidang tanah tersebut. Namun, bukan berarti POLDA NTB, tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan POLDA NTB dapat membuktikan bahwa tanah tersebut diperolehnya dari Hibah.

---

ABSTRACT

Grant is a gift that has social function in society, whether it?s given by a person or institution. The function of grant which not running according to procedure until it become a problem is the ownership status of the land. For example, a case with court decision No: 3329 K/PDT/2012, where there are two parties who claimed had received a land from a grantor. Study design that used in this research is library research or law library research/ normative with case approach. This research is analytical descriptive. Data used in this research is secondary data. Data analysis summarized by taking conclusion inductively (specially-general).

The research result in supreme court decision No. 3329 K/PDT/2012, is that the rights transfer of land through grant is did by verbal and only proved with handover letter, but not written in grant certificate. That is not appropriate with grant procedure regulated by constitution, which is the grant certificate made in Notary/Land Deed Maker Officer is not fulfill formal requirements. The land received by POLDA NTB then registered on Directorate General of State to assigned as nation asset, but the request of certificate publication to National Land Office is never done. Legal forca of an asset of a land owned by POLDA NTB is not too string to prove that he is the owner of the land itself. But it?s not mean that POLDA NTB not have the right of the land, since it is registered as State Property, and POLDA NTB can prove that it is received from grant.