Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur mengenai Serikat Pekerja, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan. Skripsi ini membahas mengenai pengertian Serikat Pekerja, tujuan dan peran dari Serikat Pekerja, dan implementasi Serikat Pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan peran Serikat Pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Peran Serikat Pekerja dalam pembahasan upah minimum terkait dengan upah minimum DKI Jakarta, sedangkan peran serikat pekerja dalam lembaga Kerja Sama Tripartit nasional masuk dalam pembahasan Peraturan menteri Nomor 19 Tahun 2012. Peran Serikat Pekerja dalan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dalam kasus PT PLN. Simpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa peran Serikat Pekerja dapat meningkatkan kualitas hubungan kerja bagi pekerja. ......Law Number 13 Year 2003, Law Number 21 Year 21 2003 concerning the role of worker, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings. This thesis deals with the notion of unions, the purpose and role of unions, and the implementation of trade unions in the preparation of a joint Working Agreement and the role of unions in Tripartite Cooperation Institutions. The role of unions in the discussions related to the minimum wage the minimum wage Jakarta, while the role of unions in the National Tripartite Cooperation institutions in the deliberations of the Ministerial Regulation number 19 in 2012. The role of labor unions in the drafting of the agreement work together in the case of pt pln. Drawing conclusions obtained in this research is that the role of the union can improve the quality of a working relationship for workers.

Abstrak :
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki banyak kendala dalam menjalankan hubungan industrial. Berbagai dinamika hubungan industrial terjadi karena disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak perseroan dengan pihak serikat pekerja. Perseroan kerap mengeluarkan surat kebijakan tanpa berunding terlebih dahulu dengan serikat pekerja. Keluarnya surat kebijakan tanpa adanya pemberitahuan menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan hubungan industrial yang dirangkum menjadi Matriks 9. Kurangnya komunikasi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Perbedaan Sudut pandang inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan serikat buruh. Usaha yang dilakukan PLN baru mengintensifikasikan Lembaga Kerjasama Bipartit. Usaha ini adalah sangat baik, namun akan menjadi lebih baik lagi apabila didukung dengan usaha pendekatan yang bersifat non-formal atau kasual. Penulis menyarankan agar dibuat wadah non formal seperi morning gathering, penggiatan klub olahraga, seni, atau organisasi keagamaan, dan penggiatan halal bi halal.

---

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) has a lot of obstacles in running the industrial relations. The dynamics of industrial relations occur because of the lack of communication between the company and the trade union. The Company often issued policies without negotiating first with the union. Discharge letter policy without notice cause a variety of industrial relations problems are summarized into "Matriks Sembilan". The lack of communication is what causes the difference in perspective. Because of the difference perspective, PT. PLN (Persero) tries to intensify The Bipartite Cooperation. This effort was very good, but it would be even better if it is supported by the non-formal or casual approach. Writer recommend to the board management to use non-formal approach such as morning gathering, activate the sport, art, or religious organizations? activities, and liven up the gathering session.

Abstrak :
This year, 2012, the multi annual plan of KSBSI and the affiliated federation will end, and therefore CVN-I need to evaluate its. Basically, the goals of programs are (1) labour improvements for workers, and (2) capacity building of the affiliated sector organisations. By conducting an evaluation study, the result can be as inputs for designing the next programs as well as improving its subtantively and managerially. As an evaluation study, the main objectives are: a) To assess the achievement and the performance of KSBSI as well as the affiliated sector organizations in term of implementing their multi annual programs b) To assess of programme management quality of the multi annual plan by leadership and PME team(s), including to obtain organizational lessons learnt of its c) To assess the quality and added value of the partnership between KSBSI and CNV International d) To identify the challenging factors (internally and externally) which influenced KSBSI and the affiliated sector organizations for running their programme. e) To assess the impact of programs at all levels and the sustainability of its f) To provide recomendations for improving the next workplans as well as the program?s management. Regarding those objectives, at least there are .... aspects that should be obtained from the process of evaluation are: relevance, eficiency, effectiveness, outputs, outcomes (intermediated results), impacts (intended results), sustainability, and other cross cutting issues (gender, difability, etc).

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan suatu model persamaan struktural yang menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. Teori dan pendekatan psikologi selama ini umumnya hanya memberikan penjelasan yang bersifat parsial terhadap gejala aksi kolektif. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa pendekatan integratif yang terdiri dari pendekatan psychological social psychology (faktor individual), sociological social psychology (faktor hubungan antarkelompok) dan pendekatan social constructionism (faktor yang ada dalam masyarakat) dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif, dalam hal ini adalah unjuk rasa dan mogok kerja. Pengujian model ini hendak melihat pola hubungan yang spesifik yang didasarkan pada teori-teori yang menjelaskan gejala aksi kolektif pada tingkat individual, hubungan antar-kelompok dan masyarakat/ideologi di mana masing-masing pendekatan diwakili oleh satu atau lebih teori, yang diturunkan dalam bentuk variabel. Model penelitian ini mengajukan tiga variabel eksogen, yaitu representasi sosial, komitmen pada perusahaan dan komitmen pada serikat buruh serta empat variabel endogen, yaitu identitas sosial, deprivasi relatif, motif nilai-harapan dan intensi untuk mengikuti aksi kolektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif terhadap faktor-faktor individual, hubungan antarkelompok dan masyarakat terbukti dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif secara komprehensif khususnya pada sampel buruh yang belum pernah mengikuti aksi kolektif (non partisipan). Adapun pada sampel buruh yang pernah mengikuti aksi kolektif (partisipan), hanya faktor-faktor hubungan antar kelompok dan faktor yang ada dalam masyarakat yang dapat menjelaskan intensi buruh untuk mengikuti aksi kolektif. ......This research attempts to build a structural model based on an integrative approach to explain labor intention to participate in collective action. This research is relevant as most of the existing theories and approaches explain the collective action phenomena partially. The main objective of this research is to analyze the integrative approach of psychological social psychology (individual factors), sociological social psychology (inter-group relation factors) and social constructionism (societal factor) in explaining labor intention to participate in collective action, such as demonstrations and labor strikes. This integrative approach research tested a theoretically derived pattern of specific relationship between individual level of analysis, inter-group relation and societal or ideological level of analysis where each level of analysis was represented by one or more theories. The research model proposes three exogenous latent variables namely: social representation, organizational commitment and union commitment, and four endogenous latent variables that are: social identity, relative deprivation, expectancy-value motives and intention to participate in collective action. These research findings proved that an integrative approach model which was represented by expectancy-value motives (individual level), both relative deprivation and social identity (inter-group level) and social representation (societal level) explain the labor intention participating in collective action was significant in non participant sample. On the other hand, in participant sample there were only two factors namely inter-group relation and societal context which explain the emerging of the labor intention participating in collective action.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas analisis intelijen terhadap korporasi dalam menghadapi gerakan buruh. Beberapa korporasi tidak luput dari aksi gerakan buruh yang berdampak pada kerugian. Gerakan buruh seharusnya bisa dideteksi sedini mungkin dan dihadapi secara strategis untuk meminimalkan dampak yang lebih luas. Analisis intelijen dengan studi kasus Grup Astra ini menunjukkan tingkat ancaman gerakan buruh terhadap korporasi adalah menengah, dan tingkat kerentanan korporasi dalam menghadapi gerakan buruh adalah tinggi. Hasil analisis risiko menunjukkan ada beberapa anak perusahaan dengan tingkat risiko moderate-extreme. Untuk itu diperlukan rencana tanggap strategi agar gerakan buruh dapat dicegah dan dihadapi. Hal ini guna menjaga stabilitas korporasi tetap terjaga.

---

ABSTRACT
This thesis describes an intelligence analysis corporation that is facing labour action. Many corporations face labour actions, which cause losses. Labour action should have been detectable as early as possible, and it must be faced strategically in order to minimize impacts and prevent wide-spread of impacts. Intelligence analysis of the Astra Group case study shows a moderate level of labour action threat against the corporation, and high level of corporate vulnerability in facing labour action. Risk analysis shows that several subsidiaries have a moderate-extreme risk level. Therefore, strategic response plans are necessary in order to prevent and face labour action. This will maintain the stability of the corporation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial yang diajukan oleh pekerja. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan dan perlindungan hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan mahkamah agung ditinjau dari UU Serikat pekerja dan UU Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi pertentangan atau sengketa antara pekerja dan perusahaan (pengusaha) sering kali meskipun dibawa ke pengadilan PHI. UU Serikat pekerja menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk menghalang-halangi aktifitas pekerja dalam serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. Putusan Mahkamah Agung nomor 2014K/Pid.Sus/2011 seolah-olah menyatakan bahwa pengusaha dapat dianggap melakukan pemberangusan serikat pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial terhadap phk yang diajukan oleh pekerja. Dalam tesis ini ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya PHK yang diajukan oleh pekerja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pengusaha telah melakukan pemberangusan serikat pekerja.dan majelis hakim dalam perkara pidana perburuhan, hendaknya memperhatikan keputusan pengadilan hubungan industrial, atas dasar-dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Diharapkan dimasa depan telah diatur secara tegas bahwa pemberangusan serikat pekerja haruslah diperhatikan dari dasar pemutusan hubungan kerja dan adanya pemahaman hakim pidana perburuhan yang sama bahwa proses yang terjadi di Pengadilan hubungan industrial dapat dijadikan dasaar dalam penyelesaian kasus pidana perburuhan kecuali diatur secara tegas oleh Undang-Undang. ......This thesis discusses the suppression of trade unions carried out by the employer based on the industrial relations court decision filed by workers. The main problem in this thesis is the status and legal protection for employers based on the decision of the Supreme Court in terms of the Law Unions and Industrial Relations Act . The method used is a normative juridical approach , whereas the method of data analysis is a qualitative method Workers are part of a company and also one of the stakeholders in a company . However , in the event of disagreement or dispute between workers and companies ( employers ) often though brought to justice at industrial relationship court. Unions Act states that employers are forbidden to obstruct the activities of workers in trade unions by doing layoffs . Supreme Court ruling number 2014K / Pid.Sus / 2011, as if stating that employers can be considered conduct suppression of union by a court decision on the termination of industrial relations filed by workers. In this thesis drawn a conclusion that basically laid filed by workers can not be used as a basis for stating that the employer has made suppression of union judges in criminal cases of labor , should pay attention to the industrial relations court's decision , on the foundations of the termination work . Expected future has been set explicitly that the suppression of trade unions should be considered on the basis of termination of employment and their understanding of labor the same criminal judge that the processes occurring in the industrial relations court can be ground in resolving criminal cases except labor are strictly regulated by law

Abstrak :
Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat? Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi. Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka. Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java. In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi. The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income. The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers.

Abstrak :
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia serta pelaksanaanya dalam praktik di tingkat perusahaan Indosat Ooredoo. Dalam hal ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo telah melaksanakan hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun ternyata hal-hal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dalam Anggaran rumah tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo mengenai keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Indosat Ooredoo yang terbatas pada Pekerja/Buruh tetap. Skripsi ini berfokus pada peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi pekerja/buruh di PT. Indosat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh terutama di PT. Indosat Ooredoo serta apakah peran tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ......This thesis his thesis discusses the role of trade unions / labor in general in laws and regulations relating to Labour / Trade Unions in Indonesia as well as its implementation in practice at the enterprise level Ooredoo Indosat. In this case the Labour / Trade Unions PT. Indosat Ooredoo has implemented the things contained in the legislation, but it turns out the things contained in the legislation can be criss-in bylaws Labour / Trade Unions PT. Indosat Ooredoo on membership Workers Union / Labour PT. Indosat Ooredoo limited to the employees / workers remain. This thesis focuses on the role of trade unions / labor for employee, especially in PT. Indosat. This research using normative juridical methods. The result of this research is how the role of trade unions / labor, especially in PT. Indosat Ooredoo and whether it is consistent with the role of legislation

Abstrak :
Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan. ......A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members. The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study. The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation.