Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan posisi negara yang beragam dan terkadang kontradiktif dalam menanggapi tuntutan kelompok buruh outsourcing PT Pertamina Patra Niaga dalam kurun waktu 2017-2020. Penjelasan mengenai kontradiksi fungsi negara dari Richard Hyman menjadi landasan untuk menjelaskan posisi yang dinamis dari lembaga-lembaga negara dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan awalnya beberapa lembaga mengambil posisi yang cenderung mengakomodir tuntutan gerakan buruh terutama karena masih adanya UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan legitimasi bagi pelaksanaan outsourcing. Akan tetapi semenjak terjadinya perubahan-perubahan regulasi terutama pengesahan UU Cipta Kerja (2021) maka semakin menguat posisi yang mengutamakan fungsi pasifikasi dan akumulasi negara. Akibatnya hasil perjuangan kelompok buruh mengalami kemunduran dalam hal pemenuhan tuntutan menghapus hubungan outsourcing bagi Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga.

---

This research explains the diverse and sometimes contradictory positions of the state in responding to the demands of PT Pertamina Patra Niaga's outsourced labor group during 2017-2020. Richard Hyman's explanation of the contradictions in state functions serves as the basis for explaining the dynamic positions of state institutions over time in the 2017-2020 period. The results of this study show that initially, some institutions took a position that tended to accommodate the demands of the labor movement, especially because there was still a UU Ketenagakerjaan that did not provide legitimacy for the implementation of outsourcing. However, since the changes in regulations, especially the ratification of the UU Cipta Kerja (2021), the position that prioritizes the function of pacification and accumulation of the state has become stronger. As a result, the results of struggles of labor groups have experienced a setback in terms of the fulfillment of demands to abolish outsourcing relationships for Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga."

"Berdasarkan data Survei Ketenagakerjaan Nasional, penelitian ini membahas penyebab dari ketidakcocokan kualifikasi pekerja di Indonesia. Pengukuran ketidakcocokan didasarkan pada pemetaan ISCO-08 ke ISCED-97. Hasil menunjukkan bahwa hampir setengah dari pekerja Indonesia adalah underqualified. Berkaitan dengan karakteristik pendidikan, probabilitas tertinggi menjadi overqualified terjadi pada pekerja dengan pendidikan terakhir D1-D3, selain itu probabilitas menjadi underqualified paling tinggi di kalangan pekerja lulusan SD. Di sisi lain, karakteristik ketenagakerjaan, seperti industri, formal (vs. informal), dan kerja paruh waktu (vs. penuh waktu) juga secara signifikan memengaruhi ketidakcocokan. Hasil menarik yang ditemukan adalah, bekerja pada sektor jasa dapat mengurangi probabilitas mengalami ketidakcocokan. Temuan yang diperoleh menyarakan kebijakan yang meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan mendukung transisi dari pendidikan ke pekerjaan.

---

Using data from the Indonesia National Labor Survey, this study determines the causes of labor qualification mismatches in Indonesia. Mismatch measurement is based on mapping ISCO-08 to ISCED-97. The results show that almost half of workers in Indonesia are underqualified. Regarding education characteristics, the strongest probability of being overqualified is at Diploma 1-3 (ISCED 3) level, while the likelihood of being underqualified is highest at elementary level (ISCED 1). On the other hand, employment characteristics, such as industry, formal (vs. informal), as well as working part-time (vs. full time) also significanlty affect the mismatch. The most important result is working at services sector lower the probability of being mismatch. Our findings suggest policy intervention that improve education system and support transition from school-to-work."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

ABSTRACTThis study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia , and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries. "

" ABSTRAK

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbandingan hukum dalam hal pengaturan perjanjian kerja yang dibatasi pada ruang lingkup pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, asas-asas, syarat sah, jenis perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja dan pengawasan perjanjian kerja antara di Indonesia dan Singapura. Selain itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana intervensi negara mengatur perjanjian kerja yang sifatnya perdata dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak di kedua negara. Pengaturan perjanjian kerja di Indonesia, utamanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, lebih spesifik menentukan perjanjian kerja dan membatasi penerapan kebebasan berkontrak. Sementara, pengaturan perjanjian kerja dalam Employment Act mengatur sebatas pada pengertian dan ruang lingkup berlakunya. Penulisan ini menyarankan beberapa wacana masukan bagi perkembangan pengaturan di Indonesia diantaranya pengaturan vicarious liability dan pembatasannya, pengaturan restraint of trade clause dan pembatasannya, dan pengaturan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pencatatan perjanjian kerja.

---

< b>ABSTRACT<>br>

This research is using the juridical normative method with literatures as secondary data sources. The main issue of this research is comparative law study between Indonesia and Singapore regarding work agreement in the scopes of definition, legal basis, elements, principles, general rules of contract formation, termination of work agreement, and public administrative supervision. Furthermore, another main issue of this research is to identify how do laws and regulations in both countries restrict the application of freedom of contract toward work agreement as private matters. Laws and regulations in Indonesia, ultimately Manpower Law, stipulate and define work agreement more in detail than laws and regulations in Singapore. The Singapore Employment Act exclusively stipulates work agreement limited to definition and the scopes of work agreement. This research suggests the general discourse in a field of work agreement, based on that comparative law study, to improve laws and regulations in Indonesia, more specifically on vicarious liability and its limitations, restraint of trade clause and its limitations, and administrative penalties toward failures that are committed by employers to comply with the provision of work agreement registration. "