Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha?, digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam (HJ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsinya dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, isu upah rendah yang memicu dilakukannya mogok kerja, sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap upaya mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah dapat mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta untuk mengatahui bagaimana peran pemerintah saat ini dan seharusnya dalam rangka mewujudkan keadilan antarapekerja/buruh dan pengusaha tersebut. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena kurang harmonisnya hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, terutama berkaitan dengan masalah upah, yang sampai saat ini belum ada titik temu. Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja/buruh, adanya PHK dan sebagainya merupakan masalah ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu jalannya roda perekonomian negara kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang dapat memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan yuridis. Teknik pangumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU No. 13 tahun 2003 masih momiliki bnbenapa kekurangan, sehingga implikasinya untuk terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh dan penguaaha pun belum tercipta. Peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut belum menunjukkan adanya usaha yang benar dan maksimal. Pengaturan upah yang lebih pasti, yang tentunya didukung dasar pertimbangan yang objektif dan fair, demi terciptanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Pemerintah pun harus berperan sabagai mediator dan regulator yang benar sesuai proporsinya.

Abstrak :
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi berkisar antara 7 % - 8 % per tahun. Sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan angka pengangguran yang cukup memprihatinkan. Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang memprihatinkan tersebut, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditempuh dengan cara meningkatkan investasi, untuk itu diperlukan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi. Salah satu faktor penghambat investasi adalah sektor ketenagakerjaan, khususnya pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dapat mempengaruhi investasi seperti mogok kerja dan perselisihan hubungan industrial. Timbulnya mogok kerja adalah sebagai akibat institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur melalui UU No. 22 Tahun 1957 dan UU Na 12 Tahun 1964 tidak efektif memberikan penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah oleh karena untuk mendapatkan penyelesaian perselisihan dibutuhkan waktu 2 tahun 3 bulan atau bahkan lebih. Berdasarkan kondisi tersebut, baru-baru ini pemerintah telah mengundangkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku pada bulan Januari 2005. Untuk mengetahui dampak Undang-Undang tersebut terhadap iklim investasi, secara substansi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan lebih ekonomis dan tidak berbelit-belit serta mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase dan membatasi perselisihan yang dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui konsiliasi mediasi atau arbitrase pada dasarnya dilakukan berdasarkan win-win solution sehingga dapat mendorong timbulnya kerja sama saling membutuhkan antara pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang pada gilirannya dapat tercipta iklim investasi yang kondusif sebagai basis persaingan internasional di masa mendatang.

Abstrak :
Tahun 2003 dikeluarkan UUK No. 13 untuk menyelesaikan masalah perburuhan di Indonesia. Pada saat ditetapkan, kalangan Serikat Suruh (Pekerja) mengajukan Judicial adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan. Gugatan tersebut tidak dipenuhi Mahkamah Konstitusi (MK), dengan pertimbangan iklim investasi yang kondusif. Tiga tahun seteiah berlakunya UUK No. 13, pemerintah dan pengusaha berniat melakukan revisi untuk meningkatkan daya saing global, sebagai prasyarat panting penciptaan iklim investasi yang kondusif. Hal itu mendapat tolakan dari kalangan SPSB, karena yang akan dilepas (diliberalisasi) adalah normatif. Ada dua alasan utama yang mendasari keinginan merevisi UUK No. 13, yaitu jika dibandingkan dengan negara lain (1) pesangon yang lebih hesar; dan (2) upah beserta kompeonen pembentuknya tidak fleksibel. Secara hipotesis, perlawanan SP-SB dapat dipahami sebagai bentuk ketakutan tidak adanya lagi kepastian hukum dipenuhinya hak normative dalam bekerja. Hal itu dapat diuji melalui penelitian tesis ini, yaitu menguji Apakah terdapat pengaruh Persepsi Pekerja tentang Hukum Perburuhan terhadap tingkat soosial ekonomi pekerja?". Objek penelitian adalah 259 mantan Pekerja PT Securicor Indonesia, yang terkena proses PHK masal. Objek penelitian memenuhi seluruh persoalan konflik kepentingan dalam UUK No.13, yaitu persoalan upah minimum, hak berunding dan menyatakan peuciapat, proses penetapan PHK, hak normatif sepanjang belum adanya penetapan PHK dan pesangon. Persepsi diperoleh melalui kusioner, dimana 230 responden mengembalikannya. Persepsi tingkat sosial ekonomi dalam hukum perburuhan didasarkan kepada 15 pertanyaan, terbagi dalam kelompok perceiver (sikap dan pengetahuan responden tentaag perburuhan), target perubahan hukum perburuhan, situasi kerja. Uji statistik linkert, dengan menggunakan aplikasi SPS, menguji korelasi persepsi (jawaban) responden tentang tingkat sosial ekonomi (skala 1 sampai 7) dengan UUK No. 13 tahun 2003. Hasil perhitungan menunjukan fungsi Tingkat Sosial Ekonomi = 2,368 + 0,536 Hukum Perburuhan. Dengan demikian, faktor variabel hukum perburuhan diatas angka 0,5, menunjukan besarnya perlindungan masalah normatif digantungkan aturan dalam UUK No. 13. Karenanya, jika meliberalisasi UUK yang lebih fleksibel adalah pilihan, maka juga harus memberikan kepastian hukum terpenuhinya tingkat sosial ekonomi (normatif) bagi pekerja itu sendiri. Sehingga, ratifikasi sistem jaminan sosial (asuransi pengangguran) harus dilakukan terlebih dahulu sebagaimana pola legislasi yang terjadi di negara lain. Guna menjamin terlepasnya beban krisis hanya menjadi tanggung jawab korporasi semata, melainkan juga tanggung jawab lindung nilai ketidakpastian masa depan dari pemerintah dan pekerja itu sendiri.

Abstrak :
Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan demikian wilayah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Persoalan paling krusial hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah berkaitan dengan pengupahan dan kesejahteraan PT. Pertamina, persoalan pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan dan status hubungan kerja para pegawai awak mobil tangki yang mendistribusi bahan bakar ke berbagai daerah merupakan latar masalah penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan pembayaran upah lembur di PT. Pertamina kemudian pengaturan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaandan pelaksanaan nota pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukumbagi pekerja di PT. Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode yuridis normatif data kualitatif dengan menggambarkan fakta permasalahan. Metode pengumpulan data menggunakan sumber-sumber hukum sekunder. Yang kemudian dapat memberikan jawaban berupa upaya konkret dala penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat menciptakan saran perbaikan khusus nya bagi pemerintah agar tercipta nya Harmonisasi Hubungan Industrial yang baik dan Patuh terhadap peraturan Perundang-undangan.

---

Industrial Relations is a system of relationships formed between the actors of the production process consisting of elements of employers, workers and the government. Thus the area of employment is part of industrial relations. The most crucial issue of work relations between employers and workers is related to the remuneration and welfare of PT. Pertamina, the issue of the implementation of labor law enforcement and the working relationship status of the tank truck crew employees who distribute fuel to various regions is the background of this research problem. The formulation of the problem which later became the focus of the study was related to Overtime Wage Payments at PT. Pertamina then regulates labor inspection, the implementation of labor law enforcement by labor inspectors and the implementation of the memorandum of inspection as a law enforcement effort for workers at PT. Pertamina. This research is a labor law research that uses the normative juridical method of qualitative data by describing the facts of the problem. Data collection methods use secondary legal sources. Which can then provide answers in the form of concrete efforts in law enforcement by the Labor Inspector who can create specific improvements for the government to create a harmonious Industrial Relations that are good and Compliant with statutory regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas alih daya tenaga kerja teller bank pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi kegiatan usaha yang dapat dialihdayakan. Pengaturan tenaga kerja teller alih daya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alih daya teller tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terjadi dalam prakteknya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the outsourcing of employment of bank teller post the enactment of The Regulation of Ministry of Manpower dan Transmigration Number 19 of 2012. Those Ministerial Regulation is a regulation implementing Law no. 13 of 2003 which is concerned about the limitation of manpower activities that can be outsourced. The setting of manpower outsourcing teller further regulated in Regulation of Bank Indonesia Number 13/25/PBI/2011 About Prudential Principles for Public Banks Which Transfers Part of The Implementation Works to The Other Parties. This thesis is arranged based on the research of juridical normative. The results of this study explaines that outsourcing teller should not be done as provided in laws and regulations, but there is still a lot going on in practice.

Abstrak :
Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja selalu menjadi hal yang penting yang diperjuangkan oleh buruh. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah menggunakan jenis data sekunder atau data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta didukung dengan hasil wawancara dengan responder atau informan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pemberian upah sendiri mempunyai tujuan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya, yang kemudian upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan digunakan oleh masing-masing pekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kantor Notaris X sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang tidak masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro, sehingga pengaturan pengupahannya haruslah tunduk pada ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerapan hukum upah minimum provinsi dki jakarta pada pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kantor notaris x wilayah jakarta timur masih belum berjalan secara optimal. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harusnya melakukan monitoring ke perusahaan UMKM, kantor firm’a, kantor notaris, dan badan usaha lainnya. Pekerja harus lebih paham mengenai hak- hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ......The lack of protection for workers' rights regarding wages has resulted in workers at Notary X's office still receiving wages below the DKI Jakarta Provincial minimum wage. Wages are compensation given by the company to a person for the services he performs to carry out certain jobs in the company in question. Decent wages for workers have always been an important thing that workers strive for. The type of research to be carried out is descriptive research, namely research that is intended to provide an overview and presentation of facts or to provide data that is as precise as possible regarding the object of research. The type of data used is secondary data or library data. The data collection tool used is in the form of document studies or library materials and is supported by the results of interviews with respondents or informants. Data processing was carried out using a qualitative method, namely a research method that produces descriptive analytical data. Remuneration itself has a purpose as a form of reciprocity given by the employer for the services provided by the worker, which then the wages received by the worker will be used by each worker to meet their respective needs. The Notary X Office itself is a form of business that is not included in the small and micro business category, so that the wage arrangement must comply with the minimum wage provisions determined by the government. The implementation of the law on the minimum wage for the province of DKI Jakarta for workers with an unspecified time agreement at the Notary X office in the East Jakarta region is still not running optimally. Labor inspectors must firmly impose sanctions on employers who do not comply with the provisions of the labor laws and regulations. Labor inspectors should monitor MSME companies, firm offices, notary offices and other business entities. Workers must understand more about the rights that should be obtained by workers in accordance with applicable laws and regulations.

Abstrak :
Didalam sebuah negara yang sedang memasuki tahap pembangunan dibutuhkan investor asing guna menanamkan modal dan mengerakan semangat pengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan baik, tetapi dampak dari terbukanya pasar tersebut menimbulkan problematika yang baru, hal ini dapat kita lihat bahwa pekerja/buruh kerapkali menjadi tumbal atas hal tersebut. Hubungan antara pengusaha dengan buruh kerap kali mengalami suatu permasalahaan. Seringkali terjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dari berbagi macam sebab. Didalam permasalahaan tersebut buruh selalu didalam posisi yang lemah, dan mogok merupakan senjata bagi buruh untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pengusaha kepada mereka. Pemogokanpemogokan yang terjadi di Indoneisa disebabkan berbagi macam faktor antara lain berkaitan dengan tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan upah, tuntutan agar diberikan tunjangan hari raya. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat upah buruh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan oleh buruh kurang memadai sehingga menyebabkan pemogokan-pemogokan. Buruh juga menuntut kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum ketenagakerjaan yang memang banyak pengusaha yang menghiraukan ketentuan-ketentuan tersebut, dengan di latar belakangi hal tersebut mogok merupakan jalan bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh haruslah sesuai dengan koridor hukum yang tertuang didalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dikatakan sah sesuai peraturan hukum yang berlaku.

---

Abstract
In a country that was entering a phase of development needed to infuse capital foreign investors and entrepreneurs in the country mengerakan the spirit to compete properly, but the impact of the opening of those markets pose new problem, this we can see that workers/labourers become sacrificial anodes are particularly over such matters.The relationship between owners and labor often experience a dispiutes. Often quarrels between them as a result of sharing a variety of causes. In the dispiutes always in the position of labor is weak, and the strike was a labor to do the weapons for the resistance against oppression by employers to them. Strike that occurred in the manner of sharing factor- Indonesians caused among other things related to the demands of freedom of Assembly, the demands for wage increases, demands to be given allowances feast. It can be seen from the level of labor wages that average is still low as well as the terms of the work perceived by inadequate labor causing the strike. Labors also demanded to owners to carry out the provisions of employment law which indeed many entrepreneurs who ignored these provisions, with the performance of this strike is a way for labors to demand their rights. But break down the work done by laborers shall be in accordance with the law contained in the corridors of the Act. No. 13 of 2003 on Labor and law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes so that settlement of strike work done by laborers is said to be valid according to legislation in force.

Abstrak :
Disertasi ini membahas bagaimana campur tangan negara dalam pemutusan hubungan kerja yang mengalami berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah melindungi kaum pekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Baik Undang-undang Dasar Sementara 1950 maupun Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan hak para pekerja untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan, putusan P4D, P4P dan Pengadilan menerapkan prinsip tersebut ? Kebijaksanaan suatu negara dalam pembangunan bangsa tergantung kepada tahap di mana negara itu berada. Indonesia sebagai negara merdeka sama dengan negara-negara lainnya memulai kemerdekaan dengan tahap mengembangkan persatuan bangsa (unifikasi), yang dilanjutkan dengan tahap industrialisasi. Setelah itu seharusnya Indonesia masuk ke dalam tahap negara kesejahteraan (welfare state). Namun sampai 1998 Indonesia masih menghadapi ancaman retaknya persatuan bangsa, krisis ekonomi yang menciptakan meningkatnya pengangguran, tetapi tetap berkeinginan mensejahterakan rakyat yang didapat dilihat dari lahirnya berbagai undang-undang untuk melindungi pihak yang lemah. Undang-undang itu antara lain: Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Boleh dikatakan seperti negara-negara berkembang lainnya Indonesia ingin mencapai tiga tahap: unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan secara serentak. Tahap pembangunan bangsa mempengaruhi kebijakan negara dalam Pemutusan Hubungan Kerja.

Abstrak :
Perjanjian kerja merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yang juga diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 1601 a. KUHPerdata, Perjanjian Kerja adalah "perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah". Penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian kerja pada PT. Kalbe Farma bertujuan untuk meneliti seberapa jauh perjanjian kerja tersebut telah mengikuti kaedah-kaedah yang terdapat dalam hukum perdata dan peraturan-peraturan hukum perburuhan lainnya, serta hal-hal khusus apa sajakah yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketatui bahwa perjanjian kerja pada PT. Kalbe Farma terdiri atas tiga jenis perjanjian kerja yaitu " perjanjian kerja untuk waktu tertentu", "perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (perjanjian kerja tetap)", dan "perjanjian kerja pemborongan"; perjanjian kerja tersebut dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsesnsualitas dalam membuat perjanjian; subyek hukum yang mengadakan perjanjian adalah pihak calon karyawan/karyawan sebagai subyek hukum personal, dan pihak PT. Kalbe Farma sebagai subyek hukum dengan status badan hukum, di mana keduanya mempunyai kedudukan hukum yang sejajar sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum; hal-hal khusus yang diatur dalam perjanjian kerja pada PT. Kalbe Farma meneliti jenis pekerjaan yang diperjanjikan, mengenai waktu kerja/jam kerja, mengenai besarnya upah, mengenai sistem dan waktu pemberian upah, mengenai hak terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan pengusaha PT. Kalbe Farma terhadap karyawannya dan mengenai waktu cuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja pada PT. Kalbe Farmna telah diadakan dengan mengacu dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata serta mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum perburuhan yang ada. Di samping itu isi perjanjian kerja tersebut juga didasarkan pada kesepakatan individual dari para pihak yang membuatnya.