Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In use of material for structure application,the most critical shares is jointed area. Where this area is accumulation of strees accepted from existing burden...."

"PT. PP-TAISEI INDONESIA CONSTRUCTION merupakan salah satu perusahaan Joint-Venture di Indonesia, antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing, Jepang, yang telah berusia 25 tahun. Penelitian dilakukan untuk di kaji bagaimana pelaksanaan dalam Manajemen Silang Budaya Organisasinya sehingga tetap dapat meningkat sampai saat ini. Disadari bahwa didalam perusahaan Joint Venture masalah yang timbul dan sangat mempengaruhi jalannya organisasi adalah perbedaan budaya (culture) dari masing-masing anggota organisasi Joint-Venture tersebut. Oleh karena itu penelitian tentang Manajemen Silang Budaya (Cross Culture Management) pada PT. PP-Taisei Indonesia Construction ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi maupun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya organisasi antara lain; iklim organisasi, kepuasan kerja karyawan dan kemampuan daya saingnya dalam memasuki era globalisasi atau era persaingan bebas. Sehingga pokok masaiah dalam tests ini ialah bagaimana pengelolaan silang budaya sehingga organisasi (perusahaan) dapat berkembang dan maju, serta mempunyai daya saing ? Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data kepustakaan serta data primer (in-depth interview) dan studi dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PT. PP-Taisei Indonesia Construction sangat memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dan yang terjadi dan berupaya mengetolanya sehingga tercipta iklim organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Temuan penelitian yang paling utama adalah gambaran adanya suatu hubungan empiris antara nilai-nilai budaya yang ditetapkan oleh perusahaan dengan iklim organisasi serta kepuasan kerja pegawai. Pengalaman kemampuan mengelola silang budaya di PT. PP-Taisei dapat pula dijadikan acuan dalam mengelola Silang Budaya Organisasi lainnya, baik organisasi publik maupun Organisasi Swasta terutama yang bersifat aliansi ; Joint-Venture, Joint Operation, Konsorsium atau Penggabungan (Merger). Nilai-nilai Budaya Organisasi yang telah mengkristal menjadi Budaya Organisasi baru yang telah disepakati, dihormati, ditaati dan dihargai bersama jika dikelola, disosialisasikan serta dipelihara dengan balk akan menjadi kekuatan organisasi dan meningkatkan daya saing organisasi dalam menghadapi era globalisasi."

"Semenjak diperkenankannya modal asing masuk kembali ke Indonesia, yakni antara lain dengan berlakunya UU No. 1 Th. 1967, maka terbentuklah embrio ekonomi Indonesia yang tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian yang terbuka dengan membentuk ekonomi pasar, serta kegiatan bisnis yang cenderung liberal. Perkembangan ini, lebih dimungkinkan dengan diterbitkannya berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang sudah dilakukan sejak dasa warsa tahun 1960-an, walaupun istilah deregulasi sendiri baru mulai dikenal secara populer sejak tahun 1983. Dan ternyata bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, yaitu misalnya dengan berubahnya ketentuan-ketentuan tentang joint venture ke arah yang lebih menguntungkan bagi PMA, seperti hapusnya diskriminasi kepemilikan modal antara PMA dan PMDN. Namun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, khususnya perubahan ketentuan joint venture tadi, banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum dan ekonomi berkenaan dengan segi-segi hukumnya, antara lain karena dianggap inkonsisten, dan karena kebijaksanaan tingkat bawahan dapat pula merevisi suatu UU yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures.

---

This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly.

The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures."

"Bauksit adalah material untuk memproduksi aluminium. Aluminium sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai bahan campuran untuk pembuatan kerangka pesawat terbang, pesawat jet, pesawat ulang alik dan juga satelit yang merupakan objekobjek yang sangat vital dalam peradaban manusia kedepan. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk berperan aktif dan mempunyai kendali lebih besar atas sumber daya alam yang sifatnya strategis, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor bahan mineral mentah (ore) secara langsung ke luar negeri. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses peningkatan sumber daya alam yang sifatnya mentah (ore) menjadi barang setengah sehingga dapat memberikan nilai tambah. Keberadaan peraturan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi ulang atas strategi bisnisnya selama ini. Dari sisi strategi manajemen, studi ini akan menganalisa proses pembentukan usaha patungan dalam sebagai salah satu strategi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang mendadak akibat adanya perubahan peraturan pemerintah. Selain itu, dari sesi keuangan juga akan dilakukan analisa kelayakan investasi pembangunan pabrik pengolahan biji bauksit dengan melihat NPV, IRR, Profitability Index dan Payback Period dari investasi ini.

---

Bauxite is a material for producing aluminum. Aluminum itself has been known since long as an ingredient for the manufacture of aircraft frame, jet planes, space shuttle and satellites which are the objects that are vital to the future of human civilization. As part of a government initiative to play an active role and have greater control over natural resources that are strategic, the government passed a law to ban the export of raw mineral material (ore) directly out of the country. Company is required to perform the process of improving the natural resources that are raw (ore) into intermediate goods that can provide added value. The existence of these regulations encourages companies to conduct re-evaluation of its business strategy over the years. In terms of management strategies, this study will analyze the process of formation of the joint venture as a strategy to adapt to sudden environmental changes due to changes in government regulations. In addition, from the financial point of view, this study will conduct feasibility analysis of investment processing plant by using NPV, IRR, Profitability Index and Payback Period as critical parameter to make decision."

"Joint attention (JA) merupakan salah satu defisit pada anak dengan autism spectrum disorder (ASD), padahal, para peneliti telah menemukan bahwa keterampilan JA memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. JA berhubungan dengan perkembangan bahasa dan interaksi sosial anak, baik anak normal maupun anak ASD. Oleh karena itu, para ahli menyarankan agar joint attention menjadi salah satu target utama dalam penerapan intervensi untuk anak autism. Pada penelitian ini, JA dilatihkan pada anak ASD melalui teknik intervensi gabungan discrete trial training (DTT) dan pivotal response training (PRT) yang merupakan bagian dari pendekatan behavioristik. Pada intervensi ini, dua jenis JA, yaitu response to joint attention (RJA) dan melakukan initiation to joint attention dilatihkan pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik intervensi gabungan DTT dan PRT dapat meningkatkan keterampilan JA, baik RJA maupun IJA, pada anak ASD.

---

Deficit in joint attention is one of characteristic children with autism spectrum disorder (ASD). Since joint attention have important role for language dan social development, researchers suggested joint attention skill as pivotal target in any intervention for autism. In this study, child with ASD were taught to response joint attention bids and initiate joint attention independently. Both of type joint attention were taught to the child with ASD using discret trial training (DTT) and pivotal response training (PRT) technique. Result show that implementation of both DTT and PRT can improve joint attention skill in child with ASD."

"Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama serta mengalihkan harta bersama dari perkawinan pertama dengan tandatangan istri kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertamanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah status hukum perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri pertama dan terhadap harta bersama dari perkawinan pertama dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini menggunakan bentuk doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil analisis menunjukkan perkawinan kedua Alm.MS dengan FZ dilakukan tanpa meminta izin dari JR sebagai istri pertamanya maupun izin ke Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami berdasarkan fakta dalam Kartu Keluarga yang tertulis kawin belum tercatat, maka status hukum perkawinan Alm.MS dengan FZ hanya dianggap sah secara agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanpa persetujuan istri pertama adalah Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tersebut batal demi hukum, karena melanggar syarat subjektif yaitu unsur kesepakatan dan syarat objektif yaitu unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena Alm.MS dan FZ sebagai istri keduanya tidak berwenang untuk mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari JR sebagai istri pertamanya karena objek tersebut merupakan harta bersama antara Alm.MS dan JR. Selain itu Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat dengan dasar utang piutang.

---

Legal actions such as a sale and purchase agreement on joint property obtained in the first marriage in its implementation must have the consent of the first wife as stipulated in Article 36 paragraph (1) UUP jo Article 92 KHI. However, in the case that the author discusses, the husband married a second wife without the knowledge and permission of the first wife and transferred joint property from the first marriage with the signature of the second wife without the knowledge and consent of his first wife. The problems raised in this study are the legal status of the second marriage performed by the husband without the consent of the first wife and against the joint property of the first marriage and the legal consequences of the joint property in the first marriage transferred based on the sale and purchase agreement without the consent of the first wife performed by the husband with the wife in the second marriage. This research uses a doctrinal form by using data collection tools in the form of literature study. The results of the analysis show that the second marriage of Alm.MS with FZ was carried out without asking permission from JR as his first wife or permission from the Religious Court to conduct a polygamous marriage based on the fact that the Family Card is written that the marriage has not been recorded, so the legal status of Alm.MS marriage with FZ is only considered religiously valid, but has no legal force according to Positive Law in force in Indonesia. Furthermore, the legal consequences of joint property in the first marriage transferred based on the Sale and Purchase Agreement without the consent of the first wife is that the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 21 is null and void, because it violates the subjective requirement, namely the element of agreement and the objective requirement, namely the element of a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Because Alm.MS and FZ as his second wife are not authorized to transfer the object without the consent of JR as his first wife because the object is joint property between Alm.MS and JR. In addition, the Sale and Purchase Agreement was made on the basis of debt and credit."

"Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh pasangan suami-istri selama perkawinan. Hal ini dapat diartikan harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut putus karena kematian atau perceraian. Harta bersama secara hukum dapat diagunkan pada pihak bank atau pihak ketiga dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama. Hal ini selaras dengan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta gono-gini dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan pihak lainnya. Prinsip harta bersama tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup utang-utang yang timbul untuk kepentingan bersama suami-istri selama dalam perkawinan (pasiva). Kenyataannya harta bersama yang dijaminkan tersebut tidak digolongkan sebagai harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 3220/Pdt.G/2021/PA.JT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber penelitian dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian adalah status harta bersama yang dijaminkan adalah tetap sebagai harta bersama dikarenakan harta bersama juga mencakup utang-utang atau pasiva. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini kurang tepat yang mengatakan dua objek tanah yang dijaminkan kepada bank dan pihak ketiga bukan harta bersama. Kedua objek tanah yang dijaminkan tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dibagi sama rata.

---

Law No. 1 of 1974 on Marriage, in Article 35 paragraph (1) states that shared property is acquired by married couples during marriage. This can be interpreted as property obtained from the date of marriage until the marriage is broken due to death or divorce. The common property can be legally used on the bank or third party by not eliminating its status as a common property. This is in accordance with Article 91 paragraph (4) of the Compilation of Islamic Law which states that gono-gyni treasures can be used as a guarantee of the consent of the other party. The principle of shared property not only includes assets, but also includes debts arising for the common interest of the married couple during the marriage. In reality the secured joint treasure is not classified as a joint treasure in the Judgment of Religious Court No. 3220/Pdt. G/2021/PA.JT. The research method used is doctrinal research that explanatoryly exposes problems using library materials as a source of research and uses secondary data through literature search. The materials that have been collected are qualitatively analyzed. The result obtained in the study is the status of the shared property guaranteed is to remain a common treasure because the shared property also includes debt or passiva. The Judge’s Assembly’s consideration in this ruling is not a precise one that says two land objects guaranteed to the bank and third parties are not a common property. Both land objects guaranteed are joint treasures belonging to the Plaintiff and the Plaintiff so that they can be shared equally."