Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abstrak :
Building an effective legal and regulatory framework for Islamic banking is imperative. Initiative to enact Islamic banking laws in Indonesia can be regarded in this respect. The objective of this paper is to examine the critical issues in Islamic banking laws. This paper examines and highlights the main features of Islamic banking laws. It is suggested that the main goal of the laws are to enhance Shari’ compliance and promoting stability of the system. Despite the progress achieved through this approach, it is recommended that Islamic banking development needs more efforts and initiatives. This paper also attempts to provide an analysis of future direction in the development of Islamic banking industry in Indonesia.
Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (2) Mei-Agustus 2009: 105-115,
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Satria Hardianto
Abstrak :
Penelitian Ini bertujuan untuk membandingkan tingkat intermediasi, aktifitas layanan jasa berbasis upah (fee based service) dan tingkat efisiensi antara bank umum konvensional (BUK) dan bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2011-2013. Selain itu juga disertakan beberapa variabel kontrol untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol tersebut terhadap variabel dependen penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu stochastic frontier approach untuk menghitung skor inefisiensi biaya dari bank dan juga menggunakan metode regresi data panel. Hasil pertama dari penelitian ini menemukan fakta bahwa tingkat intermediasi BUS lebih tinggi dibandingkan BUK.Variabel kontrol size memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel inefisiensi dan non loan earning assets berpengaruh negatif terhadap tingkat intermediasi. Hasil yang kedua adalah secara rata-rata proporsi pendapatan jasa per total pendapatan operasional BUS lebih tinggi dibandingkan BUK. Variabel kontrol size berpengaruh positif, sementara variabel risiko kredit tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ketiga dari penelitian adalah tingkat inefisiensi BUS lebih tinggi dibandingkan BUK. Variabel kontrol size dan risiko kredit memberikan pengaruh yang positif terhadap inefisiensi tersebut. ...... The aim of this research is to compare the differences of intermediation, fee based service activity, and efficiency of conventional banks vs islamic banks in Indonesia for 2011-2013 period. Moreover this study is also including some control variables to find out their effect to the dependent variables. This research uses two methods, namely stochastic frontier approach, and panel data regression. This research indicates that islamic banks have a higher intermediation ratio, higher proportion on fee income to total operating income, and less efficient. The control variables that have a positively significant effect on intermediation ratio are size, meanwhile inefficiency and non loan earning asset negatively affecting the intermediation ratio. The control variables that shows a positively significant effect on the proportion of fee income to total operating income is size, meanwhile the credit risk variable has no significant effect on the proportion of fee income to total operating income. The control variables that shows a negatively relation on efficiency are size and credit risk.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57158
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tetty Herawati Soebroto
Abstrak :
Kegiatan perbankan syari'ah telah diterima sebagai altematif dalam sistem perbankan nasional melalui keputusan Undang-undang. Sebagai satu sistem, kaidah¬kaidah atau prinsip-prinsip syari'ah yang digunakan dikenal sebagai prinsip bagi-hasil dan bukan prinsip "bunga". Artinya Iembaganya menerapkan metode profit and loss sharing dalam melayani nasabah/debitumya. Produk layanan syari'ah dikeluarkan sebagai fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional, sedang aplikasinya diawasi oleh masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di setiap lembaganya. Pada tahap awal, sistem dan prosedur pelayanan nasabah/debitur dan pelaksanaan kegiatan administrasi perbankannya, dikembangkan dengan memakai banking best practices, karena lembaga keuangan syari'ah juga dituntut agar sehat (menerapkan good corporate governance). Pengelolaan lembaganya dilakukan dengan mensinergikan nilai¬-nilai syari'ah dengan tuntutan operasional, sepanjang hal itu tidak bertentangan/dilarang dalam syari'ah. Namun di sisi lain hal tersebut telah menimbulkan dampak kerancuan pemikiran pada sebagian masyarakat muslim atas keabsahan kegiatan perbankan syari'ah dalam praktek. Tesis ini meneliti masalah sengketa transaksi pembiayaan dalam lingkup kondisi perbankan syari'ah sebagai sistem pilihan, dengan berbagai masalah intemalnya dan masalah ekstemal yang bukan Islami. Alasan pemilihan topik kajian adalah karena kasus transaksi pembiayaan banyak ditemukan juga pada kegiatan perbankan konvensional. Penyebab utama dart sengketa tersebut ditemukan pada "akad" sebagai basil rumusan kesepakatan yang dipersyaratkan memenuhi kriteria tertentu, agar dapat "menghalalkan" isi akad bersangkutan. Akad disusun sebagai kontrak atau perjanjian pelaksanaan transaksi pembiayaan dan salah satu produk layanan syari'ah. Hasil analisis menunjukan bahwa sengketa timbul karena wanprestasi di pihak nasabah/debitur. Sementara hal itu juga diperkuat terutama karena belum cermat dan tertibnya para pengelola perbankan syari'ah dalam menyusun akad bersama dengan pihak nasabahldebitumya. Mengingat kegiatan syari'ah memiliki prospek yang luas, dan juga berkaitan secara emosional dengan sebagian besar masyarakat yang muslim, maka diperlukan penyempurnaan atas aspek kelembagaannya. Penyempumaan terutama dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya dengan sistem dan prosedur serta ketentuan¬-ketentuan hukum yang lengkap. Langkah tersebut harus pula dikaitkan dengan pembenahan Lembaga Arbitrase Syari'ah Nasional, agar menjadi profesional dan dikenal luas oleh masyarakat syari?ah, khususnya untuk menyelesaikan sengketa syari'ah. Seperti diketahui langkah itu hanya akan dilakukan kalau lembaga Isiah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan lebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa, temyata tidak berhasil mewujudkan win-win solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Untuk memahami hal terrsebut diperlukan penguasaan atas ketentuan syari'ah secara mendalam, diantaranya melalui Cara menyandingkannya berbagai ketentuan hukum positif (KUH Perdata buku 3) yang terkait. Hasilnya temyata banyak memberi manfaat.
Syari'ah banking, by law in the dynamic of national banking becomes an alternative for other banking system we have before. That system is classified as conventional banking, which apply interest method for their service activities. On the contrary it is known as "riba" which is prohibited for Muslim. So syari'ah banking was set up for public choice, which uses different method called profit and loss sharing method. Syari'ah banking has a range of syari'ah products, which have been provided and distributed through "fatwa" by Dewan Syari'ah Nasional. The implementation of those products would be supervised by Dewan Pengawas Syari'ah at each syari'ah bank. Since the growth and development of syari'ah banking are still at early period, no syari'ah experiences could help orderly and effectively the management to manage financing transaction. They need very much an effective system and procedures, which available at present by considering and utilizing general banking best practices. Usually as a fact the practices are dissimilar with syari'ah practices. But the distinctions has been accepted, since are not prohibited by syari'ah principles. All of it had done to fulfill "good corporate governance" requirements in banking practices. The research topic is chooser concerning a dispute of financing contract transaction, among bank and its client or debtor during application of "akad" or contract for a certain syari'ah product services, such as: mudharabah, musyarakah, and murabahah. Using two cases of dispute resolution by arbiter services, we can conclude that most probable cause is any failure of client or debtor to perform as promised in a contract. It is also prompt by some weaknesses such as incorrect and inaccurate work on behalf of management syari'ah banking itself. Those conditions tend to growth due to the increase of dynamic of banking activities. If a problem of breaths of contract occurs, first step to be taken is syari'ah bank should provide an event for implementing islah, which known as first phase for media to reach win-win solution for a both party which tied up in a contract. It is proposed to do sufficient actions for improving the process in producing "akad", by (a) apply precisely a rule and fulfill the requirements; (b) evaluating potential problems; (c) helping client understood what they have in a contract. Improving their banking system and procedures as well as making Lembaga Syari'ah Nasional to be known as syari'ah arbiter institution would support syari'ah banking in serving the need of Islamic banking.
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T18931
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angga Septian Prayoga
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. ......This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Eka Puspita
Abstrak :
Perkembangan sektor perbankan dunia menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi dengan rasio keuangan dan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) atau Return on Equity (ROE) tidak cukup untuk menunjukkan performansi bank. Saat mengukur profitabilitas, harus dianalisis juga risiko yang terkait dengan indikator profitabilitas. Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) maka risiko dapat dimasukan kedalam pengukuran efisiensi dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas. Selain itu DEA memungkinkan benchmark efisiensi pada Dual Banking Systems seperti yang diterapkan di Indonesia. DEA juga memungkinkan pengukuran efisiensi dengan multiple input dan output sehingga banyak faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengukuran. Dengan DEA, dilakukan pengukuran efisiensi dengan 4 model yang berbeda. Model pertama adalah NIM dengan input DEA berupa risiko likuiditas dan risiko pembiayaan dengan output berupa NIM. Model kedua adalah model ROA dengan input berupa risiko operasional dan output ROA, model ketiga adalah model ROE dengan input berupa risiko leverage dengan output ROE, model terakhir adalah model ALL dengan input semua risiko pada ketiga model dan output semua indikator profitabilitas pada ketiga model. Setelah diukur efisiensi ketiga model dilakukan uji beda Mann Whitney untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat model tersebut. Hasil pengukuran membuktikan bahwa antara bank syariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan signifikan pada model NIM, terdapat perbedaan signifikan pada model ROA yang disebabkan oleh perbedaan total aset, terdapat perbedaan pada model ROE yang disebabkan oleh perbedaan total ekuitas, dan tidak terdapat perbedaan pada model ALL. ......The development of the banking sector of the world shows that the measurement of the efficiency with financial ratios and profitability indicators such as Return on Assets (ROA) or return on equity (ROE) is not sufficient to demonstrate the performance of the bank. When measuring profitability, should be analyzed also the risks associated with indicators of profitability. Using Data Envelopment Analysis (DEA), the risk can be incorporated into the measurement of efficiency while considering profitability. In addition it allows the DEA efficiency benchmarks on Dual Banking Systems as applied in Indonesia. DEA also allows the measurement of the efficiency with multiple inputs and outputs so many factors that can be considered in the measurement. With DEA, the efficiency measured with 4 different models. The first model is the NIM model with liquidity risk and financing risk as input and NIM as output. The second model is ROA model with operational risk as input and ROA as output, third model is ROE with risk leverage as input and ROE as output, the last model is ALL model with all the risk in three models as input and indicators of profitability in all three models as output. Having measured the efficiency of the three models, Mann Whitney test is needed to see whether there are significant differences in four models. The measurement results prove that the Islamic banks and conventional no significant differences in NIM models, there are significant differences in ROA models caused by differences in total assets, there is a difference in ROE models caused by the difference in total equity, and there is no difference in ALL models.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf-
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titi Saraswati
Abstrak :
Ketatnya peraturan dan persyaratan yang berlaku pada perbankan membuat masyarakat golongan ekonomi lemah sulit memiliki akses ke perbankan sehingga muncul lembaga keuangan nonbank yang berfungsi seperti bank, dengan persyaratan yang lebih mudah dan tidak terikat pada peraturan perbankan, yaitu shadow banking. Namun kurangnya peraturan bagi shadow banking menyebabkan pertumbuhan lembaga ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan efek buruk pada perekonomian apabila terjadi masalah. Hal ini berlaku juga pada shadow banking di keuangan syariah. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah nonbank seperti pegadaian syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, walau belum sebanyak konvensional, memerlukan adanya dukungan berupa regulasi dan supervisi. Tesis ini bermaksud untuk mengamati perkembangan shadow banking syariah di Indonesia, mengetahui persepsi pelaku terhadap prospek perkembangannya, mengetahui masalah yang ada di shadow banking syariah di Indonesia, serta merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Hasil survei menunjukkan perkembangan shadow banking syariah di Indonesia belum menunjukkan tren peningkatan yang pesat dan belum mampu meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah, yang hingga kini belum mencapai 5%. Kurangnya regulasi yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan shadow banking syariah dibandingkan dengan konvensional menjadi salah satu kendala selain kurangnya inovasi produk syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami syariah, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, persepsi pelaku terhadap prospek perkembangan shadow banking syariah menunjukkan hasil yang cukup optimis. Indeks yang dicapai sebesar 83,89 menunjukkan tingkat optimisme pelaku untuk tumbuh dan berkembang bersama perbankan syariah meningkatkan penetrasi pasar industri jasa keuangan syariah secara nasional. Untuk mendukung pertumbuhan shadow banking syariah, diharapkan adanya regulasi yang bersifat memudahkan dan memfasilitasi, bukan malah memberatkan atau menyulitkan pelaku industri shadow banking syariah. Koordinasi dan sinergi dari para stakeholder juga diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar shadow banking syariah. ...... The tight regulations and requirements in the banking sector make it difficult for low income people to have an access to financial institutions. The condition raise the growth of nonbank financial institutions having similar function with the bank, especially with easier regulations and requirements, called shadow banking. Nonetheless, there are only few regulations maintaining the growth of shadow banking to anticipate risks in order to stabilize the economic situation. The shadow banking is also applicable in islamic finance industry. The growth of sharia shadow banking institution, for example sharia pawn, sharia pension fund and sharia financing, require supportive regulations and supervisions, although the growth is less than the conventional shadow banking. The purpose of the thesis is to assess the sharia shadow banking in Indonesia, particularly it assess its regulation, product innovation, performance, human capital, and people's understanding. The survey shows that the growth of sharia shadow banking in Indonesia does not significantly affect the sharia market share, which currently less than 5%. It is related to the limitation of the regulations, product innovations, human capitals and people's understanding of sharia system. Nevertheless, the 83,89 perception index shows that people in the industry is fairly optimistic that, with support of the stakeholders, the sharia market share will immediately increase. Such support can be shown by developing and implementing regulations that facilitate the industry and coordinating institutions.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqi Kurnianto
Abstrak :
Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang. ......The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry. This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself. Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Aryani
Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkan melalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasuki pasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akan menghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA. Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberi nama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapan industri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri, faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritas perbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitungan readiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empat pihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers. Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industri perbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengan kontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah. Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagi kesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnis dan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk dan meningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadi perusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategi dan tata kelola yang baik.
ABSTRACT
Implementation of financial integration in ASEAN that will be applied through MEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions to enter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced to face highly competitive industry. This study attempts to measure the level of readiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. The measurement method used in this research is conducted by creating a composite index, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degree of readiness of the Islamic banking industry, which is composed by four determinants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy, and also the researcher views. Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by four parties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authorities and the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47 indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcome the competition within MEA. The largest contribution coming from shari?a compliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantage for Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to further enhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks and improve their IT quality, innovate in product development and enhance service excellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in the asia should be implemented in the form of strategies and good governance.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cyltamia
Abstrak :
Perilaku nasabah pemilik tabungan dan deposito di perbankan syariah, khususnya di Pulau Jawa, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat bagi hasil merupakan satu dari tiga faktor yang yang dapat mengarahkan keputusan nasabah untuk menggunakan sebuah bank syariah atau meninggalkan sebuah bank syariah yang diteliti dalam tesis ini. Ditemukan bahwa tingkat bagi hasil lebih berpengaruh saat nasabah mengambil keputusan untuk memilih sebuah bank syariah dibanding saat ia memutuskan untuk meninggalkan sebuah bank syariah. Hampir seluruh nasabah bank syariah di Pulau Jawa juga adalah nasabah bank konvensional. Sebagian dari mereka melakukan perbandingan antara tingkat bagi hasil yang mereka terima dari bank syariah dengan tingkat bunga simpanan mereka di bank konvensional. Mereka memiliki harapan agar bank syariah memberikan bagi hasil yang kompetitif. Mereka juga belum siap dengan prinsip profit and loss sharing yang seharusnya menjadi sifat akad mudharabah yang sesungguhnya.
Syari`a banking depositors behaviours, in Java Island, are affected by many factors. Rate of return of their saving and time deposit accounts is one of three variables that has been researched in this study and found correlated with depositor`s decision toward using a syari`a bank and leaving one. Even though, the correlation is higher when depositors choosing syari`a bank rather than leaving one. While almost all syari`a bank depositors are also depositors in conventional bank, almost half of them said that they were comparing the rate of return of their syari`a bank accounts with their conventional bank interest rate. They do have expectation that syari`a bank can give them a competitive rate of return. The study also found that these depositors are not ready yet with profit and loss sharing concept as mudharabah contract nature in Islamic financial system.
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suryari Purnama
Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fungsi bank adalah memberi pinjaman berupa pembiayaan suatu poyek. Istilah kredit investasi, kredit modal kerja dan revolving /credit adalah beberapa contoh produk produk pembiayaan yang ditawarkan oleb bank konvensional.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini telah berdiri Lembaga-lembaga keuangan yang dalam pengoperasiannya berbeda dengan sistem bank-bank konvensional pada umumnya Institusi keuangan ini menggunakan sistem perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Oleh karena ini sistem ini sering diistilahkan dengan sistem bank syariah untuk membedakaniiya dengan istilah bank konvensional. Sistem ini memang relatif baru di Indonesia, akan tetapi sebenarnya telah lama dikenal dan telah dìterapkan di negara-negara Islam seperti di Malaysia, Sudan, Mesir dan Emirat Arab. Untuk Indonesia baru mempergunakan sistem perbankan bagi hasil ini sejak tahun 1991.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga mempunyal fungsi perantara (intermediaries), yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebiban dana. Akan tetapi bank syariah ini juga mempunyal fungsi amanah sebingga berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan slap apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjiannya.

Perbedaan azasi antara kedua jenis bank, yaitu antara bank syariah dan bank konvensional dengan sistem bunga, terletak pada fungsinya sebagai lembaga penitipan dana, pemerata pendapatan dan sarana untuk memerangi kerniskinan. Pada bank syarìah dana dazj masyarakat menipakan penyertaan modal sebingga berhak memperoleh bagian keuntungan

Sementara itu pada bank konvensional dianggap sebagai pinjaman yang diberi hak untuk mendapatkan bunga

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga memiliki berbagai macam produk Pembiayaan. Namun berdaSarkan Prinsip penghitungannya, produk pembiayaan bank syariah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

? produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hash yaitu bank membiayai seiuruh atau sebagian kebutuhan dana usaba, kemudian hasil usaha itu dibagi bersama antara bank dan debitur sesuai dengan ketentuan yang telab disepakati oleh kedua belah pihak. Produk pembiayaan ini ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

? produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari:

? transaksi bank membeli barang secara tunai dan penjual.

? transaksí bank menjual barang tersebut secara cicilan ke debitur.

Dalam prosedur pemberian pembiayaan ini bank konvensional menetapkan adanya jaminan sesuai dengan UUP No 14 tahun 1967 pasal 24, dalam bank syariah jaminan tidak disyaratkan walaupun pihak bank dapat memintanya sebagai tindakan berjaga-jaga jika terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman pembiayaan tersebut.

Dan jika teijadi kasus pembiayaan yang bermasalah, yang dapat saja terjadi karena berbagai hal, maka bank syariah juga memiliki beberapa pendekatan yang berdasarkan syariah Islam. Dasar pendekatan penyelesaian masalah ini yang terpenting adalah hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak debitur adalah hubungan kemitraan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, pihak bank juga selalu mempertimbangkan b]hasil yang akan diperoleh bagi pihak debitur. Disinilah perbedaan yang jelas terlihat dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh bank konvensional,
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>