Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung sektor industri manufaktur di Indonesia. Hal lain yang dibahas adalah prioritas alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi investasi asing di sektor tersebut. Kajian data dilakukan dengan menggunakaan Proses Analisis Hirarki (PAH). Metode PAH adalah proses pembandingan langsung antara beberapa variabel tertentu yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing langsung di Indonesia khususnya sektor industri manufaktur. Dengan melakukan proses perbandingan terhadap beberapa variabel tertentu yang dianggap panting yang didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh para ahli yang dianggap benar-benar memahami dan terkait langsung pada masalah pembinaan PMA dan pengembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Dari hasil perhitungan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing khususnya sektor industri manufaktur dan alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi para investor asing di Indonesia. Untuk keberhasilan upaya penciptaan daya tarik investasi tersebut perlu diupaya kerjasama antara instansi pemerintah terkait, industri domestik , lembaga keuangan, perguruan tinggi , lembaga penelitian dan riset dan pihak terkait lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dalam upaya menciptakan daya tarik investasi asing yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara - negara pesaing lainnya."

"ABSTRAK Penelitian ini mengamati efisiensi investasi perusahaaan di Indonesia, Meksiko, dan Turki terhadap arus kas bebas perusahaan-perusahaan yang melakukan under-investment dan over-investment, dengan adanya keberadaan financial constraints dan agency costs yang ditunjukkan dengan adanya investasi residual terhadap kondisi aruskas bebas tiap perusahaan. Penelitian ini menggunakan 337 data perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 79 data perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bolsa Mexicana de Valores, dan 180 data perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Borsa Instanbul Stock Exchange sebagai sampel penelitian dengan periode 5 tahun sejak 2013 hingga 2017 dengan metode cross section per tahun penelitian yang dilanjutkan dengan analisis panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung melakukan under-investment sedangkan untuk Meksiko dan Turki bervariasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aruskas bebas hanya berpengaruh signifikan positif bagi perusahaan yang mengalami under-investment dengan arus kas bebas negatif di Turki dan Indonesia. Untuk perusahaan yang mengalami over-investment, arus kas bebas berpengaruh signifikan positif di Indonesia dan Meksiko. Penelitian ini juga menemukan bahwa sensitivitas under-investment terhadap arus kas bebas perusahaan akan meningkat bagi perusahaan yang mengalami financial constraints yang lebih tinggi untuk Indonesia dan Turki. Bagi perusahaan overinvestment, arus kas bebas akan berpengaruh signifikan positif bagi perusahaan di Indonesia dan Meksiko yang mengalami agency problems yang lebih tinggi.

---

ABSTRACT

This study examines the the efficiency of corporate investment in Indonesia, Mexico, and Turkey against free cash flows of companies that carry out under-investment and over-investment, with the existence of financial constraints and agency costs as indicated by the presence of residual investment in free cashflow conditions on each company. This study uses 337 data on non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, 79 data on non-financial sector companies registered at Bolsa Mexicana de Valores, and 180 data from non-financial sector companies listed on Borsa Instanbul Stock Exchange as samples. The study has period of 5 years from 2013 to 2017 with a cross section method per year of research followed by panel data analysis. The results of this study indicate that companies in Indonesia tend to under-invest while in Mexico and Turkey are varies. In this study it was found that free cashflow only had a significant positive effect on companies experiencing under-investment with negative free cash flows in Turkey and Indonesia. For companies that experience over-investment, free cash flow has a significant positive effect in Indonesia and Mexico. This study also found that the sensitivity of under-investment to the company's free cash flow will increase for companies experiencing higher financial constraints for Indonesia and Turkey. For overinvestment companies, free cash flow will have a significant positive effect on companies in Indonesia and Mexico that experience higher agency problems.

"

"Investasi perikanan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal dilakukan melalui usaha perikanan tangkap terpadu atau usaha perikanan budidaya. Realisasi investasi perikanan tersebut memperlihatkan dinamika investasi terhadap jumlah investasi, lokasi investasi dan wilayah tangkapan di WPP-NRI. Hasil analisis Tabel IO Tahun 2010 memperlihatkan sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang dan pengganda output terbesar. Sedangkan sektor udang merupakan sektor yang memiliki keterkaitan ke depan serta pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar. Adapun dampak peningkatan investasi perikanan terhadap pembentukan output, pendapatan, tenaga kerja dan NTB dengan menggunakan analisis Tabel Input Output Tahun 2010 masih relatif kecil.

---

Investments in fisheries to get investment facilities are done through the business an integrated fisheries or aquaculture business. The realization investments in fisheries show the investment dynamics to the total investments, location and fishing area in the WPP-NRI. The results analysis of Input Output Tables in 2010 show the industrial sector of processing and preserving fish is the sector that have backward linkages and the largest output multipliers. While the sector of shrimp is the sector that have forward linkages as well as the largest income and employment multipliers. The impact of increase investments in fisheries towards formation of the output, income, employment and value added by using the analysis of Input Output Tables in 2010 is still relatively small."

"Investasi pada instrumen surat utang negara (SUN) di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dependensi APBN terhadap SUN yang naik serta partisipasi investor yang meningkat dari tahun ke tahun menjustifikasi hal tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai SUN serta faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan imbal hasilnya dapat menambah perspektif bagi pemerintah dan investor. Penelitian ini mencoba mencari hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara imbal hasil SUN 10 tahun dengan inflasi, suku bunga, nilai tukar, pergerakan imbal hasil surat utang Amerika bertenor 10 tahun, serta instrumen derivatif credit default swap (CDS) bertenor 5 tahun dalam rentang waktu 2015-2021 dengan menggunakan metode regresi vector error correction model. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa suku bunga, inflasi, imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun dan instrumen CDS memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap pergerakan imbal hasil SUN dalam jangka pendek dan panjang. Sementara, nilai tukar memiliki hubungan yang signifikan positif dalam jangka pendek namun berhubungan negatif dalam jangka panjang.

---

Investment on Indonesian Government 10-year Bonds has had significant improvement in the last few years. The phenomenon has been justified not just by the increase of dependency of the state budget in relation to government bonds, but also the increase of participants investing in government bonds every year. A comprehensive understandment on government bonds and factors affecting their yield can give a perspective to the government and the investors. This paper examines the short-term and long-term relationship of inflation, BI rate, exchange rate, US treasury yield, and 5-year credit default swap on bonds yield from 2015-2021 period using vector error correction model. BI Rate, inflation, 10-year US Treasury Yield and CDS instrument shows positive and significant relationship towards SUN in short-term and long-term. Exchange rate shows positive and significant relationship on short-term, but shows negative and significant relationship on the long-term."

"Peluang masuknya investasi asing akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Hal tersebut disinyalir disebabkan masih banyaknya tumpangtindih aturan terutama berkaitan dengan perizinan usaha. Hal ini pula yang menyebabkan penilaian Bank Dunia atas ease of doing business Indonesia tahun 2020 masih tetap di posisi ke-73 atau sama dengan tahun 2019. Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalah dengan menyederhanakan regulasi melalui pembentukan 3 omnibus law, yaitu: Cipta Kerja, Perpajakan dan Pemberdayaan UMKM. Upaya ini harus diberikan apresiasi dalam meningkatkan iklim investasi Indonesia agar lebih berdaya saing. Namun demikian, upaya ini tentu tidak sederhana karena banyak substansi dan rentang pengaturannya akan sangat luas. Oleh karena itu, untuk pembahasannya, pemerintah dan DPR harus fokus agar tidak ada ketentuan yang semula ada menjadi hilang akibat dari banyaknya substansi yang dibahas. Hal utama lain yang harus diperhatikan bahwa lahirnya omnibus law selain untuk menarik investor juga harus dapat meningkatkan kesempatan berusaha bagi UMKM dan peluang kerja bagi rakyat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia dan melihat bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penanaman modal terutama setelah Pemerintah melakukan relaksasi terkait kedua kebijakan tersebut, serta mengetahui perbandingan kedua kebijakan tersebut di Indonesia dengan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah telah melakukan relaksasi, peminat kedua insentif tersebut masih relatif sedikit. Banyak investor yang tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun tidak memanfaatkan insentif karena mereka mempertimbangkan faktor lain selain insentif pajak. Namun, insentif ini tetap diberlakukan karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur. Insentif pajak dalam hal ini menjadi kompensasi atas kekurangan yang ada. Penerapan insentif ini di ASEAN berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara. Untuk tax holiday, negara yang paling memberikan kemudahan adalah Singapura. Sedangkan untuk tax allowance, negara yang paling menguntungkan adalah Vietnam. Untuk memperbaiki kebijakan insentif pajak di Indonesia, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain di ASEAN.

---

This research aims to analyze the implementation of tax allowance and tax holiday in Indonesia and to see the implication of the tax incentives on investment activities, especially after the government relaxes the policy, also to understand the comparison between tax incentives in Indonesia and in ASEAN member countries. This research approach is descriptive qualitative.

The result of this research concludes that although the government has relaxed the policy, the amount of investors who took those incentives is relatively small. There are many investors who still invested in Indonesia even though they did not get the incentives because they considered other factors besides tax incentives. But, tax incentives are still needed to compensate the lack of infrastructure.

The implementation of tax incentives in ASEAN are different depends on the policies and the needs of each country. For tax holiday, the country which provides the most convenience policy in terms of tax holiday is Singapore. For tax allowance, the most profitable country in terms of paying taxes is Vietnam. Indonesia can take advantages from other countries in ASEAN and use them as an example to improve tax incentive policies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap efisiensi investasi pada perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand periode 2012-2016. Data yang digunakan merupakan data panel dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan negara memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi di Indonesia, kepemilikan negara berpengaruh positif dan tidak signifikan di Malaysia dan Singapura, sedangkan kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan di Thailand. Selain itu interkasi kepemilikan negara terhadap peluang investasi menunjukan negatif dan tidak signifikan di Indonesia, Malaysia dan Thailand, tetapi positif dan tidak signifikan di Singapura. Temuan lainnya adalah kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan di Thailand. Interaksi kepemilikan asing dan peluang investasi menunjukan pengaruh negatif dan tidak signifikan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian juga menguji hubungan antara kepemilikan asing dan investasi terhadap country level institution. Country level institution diukur dengan menggunakan political risk component berupa government stability, investment profile dan law and order. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat signifikansi antara hubungan kepemilikan asing dan investasi terhadap government stability, investment profile dan law and order di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

---

ABSTRACTThis study aims to measure impact of state ownership and foreign ownership to investment efficiency of companies in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand 2012 2016. This study used panel data with Ordinary Least Square OLS method. The result of this study is state ownership has negative and significant effect on investment efficiency in Indonesia, state ownership has positive and insignificant effect on investment in Malaysia and Singapore, while state ownership has negative and significant effect on investment efficiency in Thailand. In addition, interaction between state ownership are negative insignificant in Indonesia, Malaysia and Thailand, but positive insignificant in Singapore. The other findings are foreign ownership has positive and not significant on investment efficiency in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, but foreign ownership has negative and insignificant effect in Thailand. Interaction between foreign ownership and investment opportunities show negative insignificant effect in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. This study also examine relation between foreign ownership and investment efficiency on country level institution. Country level institution are measured by political risk component such as government stability, investment profile and law and order. The result show that there is no significance between relation of foreign ownership and investment to government stability, investment profile and law and order in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. "

"ABSTRAKThesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan pembentukan BKPM sebagai LPNK dilakukan melalui Peraturan Presiden, Secara fungsi kelembagaan BKPM cukup menjadi LPNK yang hanya berfungsi kantor pengelola PTSP di tingkat pemerintah pusat dan lembaga yang mengkaji kebijakan penanaman modal di seluruh sektor kementerian/lembaga. Sistem OSS yang diterapkan BKPM untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) juga harus diperkuat. Sistem OSS harus terintegrasi dengan pelayanan perizinan elektronik yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu lagi pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada Kepala BKPM dalam menerbitkan IUI.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about formation, status, and function of Investment Coordinating Board  as as Non-Ministry Government Agency in The Indonesia Administrative Law System. It also discusses Investment Coordinating Boards business practice in coordinating investation, particularly in industrial sector. This research suggests that Investment Coordinating Board as as Non-Ministry Government Agency should be formed through Presidential Regulation. As Non-Ministry Government Agency, Investment Coordinating Boards should be focussed on one stop service management in national level and investment policy research in all sectors. OSS system that has been implemented by Investment Coordinating Boards to coordinate in issuing industry activity permit should be strengthened even more. The  OSS System should be integrated with information system owneg by othe government agencies and local governments, so there is no need of delegation of authority from ministry and local governments to Investment Coordinating Board in issuing business permit in all sectors."