Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kepada kelompok perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan laki-laki Warga negara Asing (WNA) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan WNI yang mengawini laki-laki WNA dalam prakteknya mengalami banyak hambatan dalam mengakses haknya sebagai warga negara, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Pembatasan tersebut berpangkal dari pembedaan kedudukan perempuan WNI yang didefinisikan dalam UU Kewarganegaraan yang mengikuti status hukum suarninya yang berwarga negara asing. UU Kewarganegaraan yang disusun dengan semangat nasionalisme sempit dan menyangsikan loyalitas perempuan sebagai warga negara telah berdampak kepada peraturan lain, seperti keimigrasian, kebijakan agraria, serta peraturan lain yang bersifat strategis. Peraturan-peraturan tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi karena masalah kewarganegaraan tidak lagi sebatas masalah nasionalisme, akan tetapi merupakan perlindungan terhadap setiap warga. yang dijamin dalam banyak peraturan, termasuk diantaranya dalam CEDAW.

---

This research is focusing on a group of Indonesian women who arc married to foreign men. The Qualitative approach is used in this research. The research found that Indonesian women married to foreign husbands have limited access to their rights as citizens simply due to marrying foreign husbands. The existing citizenship laws state that one family is to adopt one nationality which is the husbands nationality. The implication for these women is limited access to resources such as property, certain types of work, and limited access to political involvement since the women's legal status is identified with the foreign national husband. Therefore, she is considered part foreigner instead of Indonesian. The citizenship laws were made just after Indonesia declared freedom from western colonization which caused the concept of citizenship to be based on "narrow-minded" nationalism. This is no longer relevant since citizenship now is guaranteed by many laws and international conventions such as CEDAW which consider citizenship a right that protects every person.

Abstrak :
Perkawinan campuran dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, antara lain apabila Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undangundang Perkawinan dan Undang-undang Kewarganegaraan yang berlaku. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar wilayah Republik Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian agar dapat memiliki akibat hukum bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami istri kembali ke wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istri atau suaminya mengikuti kewarganegaraan istri atau suaminya tersebut sepanjang tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda, jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia setelah 3 (tiga) tahun sejak tinggal perkawinannya. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing kemudian bertempat tinggal diluar wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturutturut juga dapat kehilangan kewarganegaraannya jika dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia sebelum 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya. Penelitian menggunakan metode preskriptif dan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan, kemudian data tersebut diseleksi, dikelompokkan dan disusun secara sisimatis untuk selanjutnya dianalisis. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan atau bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika tidak menyampaikan surat pernyataan keinginan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia. ...... A mixed marriage could bring about a problem in the future due to some reasons, one of which is in case it is not conducted in accordance with the applicable Law concerning the Marriage and the Law of Citizenship. A mixed marriage held outside the territory of Republic of Indonesia is considered as valid if it is conducted in accordance with the applicable law of the country in which the marriage is held, and particularly for the Indonesian citizen, as long as he/she doesn't break the Indonesian Law No.l Year 1974 concerning marriage. Furthermore, in order to make the marriage possessing a legal impact, the marriage should be registered within at most I (one) year after the couple arrived in the territory of Republic of Indonesia. The Law No.12 Year 2006 concerning Citizenship states that an Indonesian citizen who is married to a foreign citizen could Ioose his/her Indonesian citizenship if the law of the couple's origin country determines that the Indonesian couple should be imposed with the nationality of the other couple, as long as it doesn't bring a risk to have a double nationality. On the other hand, if the couple origins from Indonesia would like to keep his/her Indonesian citizenship, then he/she could express this wish to the concerned official or the Representative of Republic of Indonesia after 3 (three) years of the marriage. An Indonesian citizen who is married to a foreigner and domiciles beyond the territory of the Republic of Indonesia for 5 (five) years in sequence also faced to a risk of loosing his/her Indonesian citizenship if deliberately doesn't show any intention to state his/her wish to remain as an Indonesian citizen before the 5 (five) years pass, and in every next 5 (five) years. This research uses the prescriptive method and qualitative approach. The data utilized is the secondary one, that is, the data gained from the library study, which were then selected, grouped and arranged systematically to be then analyzed. An Indonesian citizen who is married to a foreigner and/or domiciles beyond the territory of Republic of Indonesia could loose his/her Indonesian nationality if he/she doesn't submit a wish statement keep his/her citizenship as an Indonesian.

Abstrak :
Perkawinan antar-etnik merupakan suatu fenomena yang semakin menggejala. Kemajuan yang terjadi di berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang perdagangan, media-massa, pelayanan penjalanan, peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia serta kemajuan di bidang-bidang lain, akan meningkatkan frekuensi bertemunya individu dari berbagai latar-belakang, termasuk latar-belakang etnik. Salah satu dampak dari bertemunya inidividu-individu dengan berbagai latar-belakang etnik adalah terjadinya perkawinan antar-etnik. Kondisi bangsa Indonesia yang multi-etnik dengan derajat keberagaman yang tinggi, tentunya juga sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar-etnik. Setiap perkawinan memiliki keunikan keunikan tersendiri, demikian pula dengan perkawinan antar-etnik ini. Pasangan perkawinan dituntut untuk melakukan serangkaian penyesuaian demi tercapainya kepuasan perkawinan, tidak saja antar-pasangan tetapi juga dengan pihak keluarga masing-masing pasangan. Pada dasarnya, semakin hesar perbedaan antara pasangan perkawinan, seperti yang dijumpai pada perkawinan antar-etnik, maka penyesuaian perkawinan yang perlu dilakukan oleh pasangan tersebut juga semakin sulit. Perbedaan budaya yang di antara pasangan dapat menimbulkan pemasalahan tersendiri dalam perkawinan antar-etnik. Masyarakat Batak merupakan salah-satu kelompok etnik di Indonesia, yang masih memegang kuat adat budayanya. Hal ini terlihat dari masih dipeliharanya adat budaya tersebut oleh masyarakat Batak yang hidup di kota-kota besar. Sistem masyarakat Batak yang patrilineal, dimana prialah yang membentuk hubungan kekerabatan serta pentingnya marga sebagai penentu identitas seorang individu Batak, menyebabkan perkawinan antar-etnik menjadi suatu hal yang dihindari dalam masyarakat Batak, terutama wanita Batak. Namun walaupun demikian, perkawinan antar-etnik, dalam hal ini antara wanita Batak dengan pria suku lain masih dapat ditemui dalam masyarakat. Mengingat hal inilah, peneliti tertarik untuk mengetahui proses penyesuaian perkawinan yang terjadi pada wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain, artinya sejauhmana subyek menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keinginan dan harapan pasangan, keluarga pasangan dan keluarga subyek sendiri. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah-masalah yang dihadapi subyek dalam penyesuaian perkawinannya sehubungan dengan adanya perbedaan budaya antara subyek dengan pasangannya, strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, serta gambaran proses penyesuaian perkawinan pada subyek. Untuk dapat memahami penghayatan subyektif individu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima orang subyek wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain. Metode wawancara dan observasi digunakan sebagai tehnik pengumpuian data untuk dapat memperoleh hasil yang cukup mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain masih tetap berusaha untuk mengikuti adat budayanya, namun demikian subyek tidak terlalu memfokuskan diri pada perbedaan budaya dengan pasangannya. Masalah-masalah yang muncul dalam proses penyesuaian lebih banyak berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan pribadi, pembagian peran dalam perkawinan dan penetapan pola asuh anak. Masalah-masalah sehubungan dengan perbedaan budaya tidak terlalu tertampil walaupun masih tetap ada, terutama tampak pada subyek yang suaminya berasal dari kelompok etnik dimana adat budayanya masih kental. Strategi yang dikembangkan oleh subyek untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses penyesuaian perkawinannya adalah dengan mengembangkan sikap toleransi, mau menerima perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya perbedaan tersebut, berusaha untuk mengikuti budaya pasangan tanpa harus meninggalkan budayanya sendiri. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mewawancarai pasangan subyek juga. Dapat juga dilakukan peneltian kuantitatif, untuk melihat aspek-aspek dari budaya dalam penyesuaian perkawinan secara khusus. Selain itu perlu dilibatkan subyek penelitian dengan latar-belakang yang lebih beragam.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasangan antarbudaya seringkali menjadi korban prasangka. Studi TMT menunjukkan bahwa mengingatkan seseorang mengenai kematian (saliansi mortalitas) dapat membuatnya lebih berprasangka. Studi dilakukan guna menguji peran kecemasan eksistensial dalam kemunculan prasangka terhadap pasangan antarbudaya dengan menggunakan desain faktorial between subjects control) x 2 (harga diri tinggi vs. rendah). Partisipan penelitian ini terdiri dari 104 mahasiswa. Hasil studi menunjukkan adanya peran kecemasan eksistensial dalam kemunculan prasangka terhadap pasangan antarbudaya. Partisipan yang diminta untuk memikirkan mengenai kematian memiliki skor rata-rata evaluasi terhadap pasangan antarbudaya yang secara signifikan lebih dibandingkan partisipan yang diminta untuk memikirkan mengenai topik netral.

---

ABSTRACT
Intercultural couples often found themselves at the receiving end of prejudicial treatment. TMT research has shown that exposure to mortality reminders could worsen prejudicial attitudes. The present study was conducted to examine whether mortality reminder would increase prejudicial attitudes towards intercultural couples. One hundred and four undergraduate students participated in a 2 (mortality salience vs. control) x 2 (low vs. high self-esteem) between subjects factorial design experimental study. Compared to participants in the control group, participants in the mortality salient condition reported a significantly lower evaluation towards intercultural couples

Abstrak :
Permasalahan mengenai kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian, akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat karena wanita diperlakukan secara diskriminatif dalam kedudukannya sabagai istri dan ibu. Dalam hal ini disebabkan oleh peraturan Undang-undang Kewarganegaraan yang isinya banyak merugikan kaum wanita dan ketidakmengertian wanita mengenai akibat hukum yang akan dihadapinya saat akan melangsungkan perkawinan dengan pria asing, salah satunya yaitu mengenai kewarganegaraan anak yang akan mengikuti kewarganegaran suami sebagai warga negara asing. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum seorang wanita yang melakukan perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian di Indonesia, studi kasus Putusan nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang akan melakukan perkawinan campuran antar bangsa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Walaupun Kedudukan hukum wanita Indonesia yang melakukan perkawinan telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam perkawinan campuran antar bangsa saat ini masih berlaku Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang isinya masih merugikan kaum wanita dalam kedudukan sebagi isteri dan ibu, dapat dilihat dari kasus Nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar bangsa salah satunya adalah dengan membuat perjanjian kawin. Selain itu, sudah saatnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah disiapkan agar tidak lagi terjadi diskriminatif terhadap kaum wanita seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang masih berlaku saat ini, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia balk pria dan wanita adalah seimbang dan sama.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seorang anak yang lahir akibat perkawinan campuran kedua orang tuanya secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sejak berlakunya Undang?Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimana status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjawab hal tersebut metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analisis yang memberikan gambaran dan memaparkan keseluruhan dari objek yang diteliti dan menganalisisnya dengan mengacu pada asas?asas hukum doktrin?doktrin serta peraturan perundang?undangan. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat yang membawa akibat kepada anak, kewarganegaraan dan harta benda, dimana hak pengasuhan jatuh kepada ayah yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalam hal ini hakim mengacu kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yang mana kurang memberikan perlindungan terhadap hak wanita warga negara Indonesia dan terhadap harta benda tergantung kepada ada atau tidaknya perjanjian kawin yang dibuat pada saat sebelum dilakukan pernikahan. ......In Act No. 62 of 1958, a child who born from parents? mixed marriages automatically follow his father's nationality. Since the enactment of Act No. 12 of 2006, children in mixed marriages have a limited right to dual nationality which follows the nationality of their parents until the age of 18 years-old. The main issue of this essay is how the citizenship status of the children due to mixed marriage in different nationality before and after the enactment of Citizenship Act No. 12 of 2006 and how the legal status of the property in inter-nationality marriages toward to the Supreme Court Decision No. 598 C / Rev. / 2006 between Surtiati Wu and Dr. Charlie Wu aka Wu Chia Hsin in terms of the applied Act. In order to answer that issue, the method which is been used in this essay is the method of writing with juridical normative character with descriptive analysis which provides an overview and describes the entirety of the object of study and analyzing it based on the reference of the principles of legal doctrines and statutory regulations. The case in this paper begins where the plaintiff sued the defendant to divorce where the result of the divorce impacting the children , citizenship and property, which falls to the father custody of a United States citizen, in this case the judge simply refers to the prior Citizenship Act which provide less protection for women's rights of the Indonesian citizens, and for the property,it depends on the existence or in-existence of the prenuptial agreement which made at the time before the marriage.

Abstrak :
Making introductions -- Ethnography in imagined virtual communities -- Feminism and myths of "mail-order" marriages -- Fairy tales, family values, and the global politics of romance -- Political economy and the cultural logics of desire -- Women?s agency and the gendered geography of marriage -- Tales of waiting: history, immigration, and the state -- Conclusion: marriage, migration, and transnational families.