Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I Gde Eka Sarmaja
Abstrak :
ABSTRAK
Usaba asuransi merupakan j asa finansial yang memiliki asset sangat besar dalam perekonomian global. Pengelolaan asuransi yang baik tidak saja dibutuhkan guna meiljaga agar segala kew~1iban kepada nasabah di masa depan dapat terpenuhi tetapi juga mengantisipasi persaingan global menghadapi era perdagangan bebas AFTA-2003 yang tinggal sebentar lagi akan diberlakukan.

Masyarakat sebagai pembeli atau konsumen asuransi membutuhkan suatu pedoman yang mudah dan sederhana untuk merriutuskan perusahaan mana yang akan dipilih berdasarkan kinerja masa lalunya, kualitas aset yang dimiliki serta basil analisa kondisi keuangan perusahaan tersebut. Melalui tulisan ini diharapkan diperoleh suatl;l alat ukur yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi mengenai kondisi perusahaan asuransi jiwa sehingga masyarakat awam memiliki pengetahuan bagaimana memilih perusahaan asuransi yang sehat.

Analisa rasio laporan keuangan EWS (Early Warning System) dipakai dalam menentukan perusahaan mana yang masuk dalam kategori 'sehat' atau 'perlu analisa lanjut'. Selanjutnya hasil perhitungan rasio laporan keuangan tersebut akan diuji validitasnya dengan menggunakan alat uji statistik multivariat, yaitu Logistic Regression serta untuk mendapatkan rasio-rasio terpenting untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan asuransi jiwa.
2002
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lilik Mardianti Eka Rumsa Puspita
Abstrak :
Skripsi ini membahas dan mengevaluasi kinerja keuangan yang dicapai PT. Tugu Pratama Indonesia selama periode 1990-1995 secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilakukan dengan analisa rasio keuangan. Perangkat analisa yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan khusus untuk perusahaan asuransi kerugian yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28. Angka-angka untuk menghasilkan rasio tersebut diperoleh dari laporan neraca, laba rugi, dan hasil perhitungan underwriting. Rasio-rasio ini dibandingkan pergerakannya selama periode 1990-1995 untuk PT. Tugu Pratama Indonesia, kemudian dibandingkan dengan industri asuransi kerugian untuk periode 1990-1994. Secara umum analisa rasio untuk perusahaan asuransi kerugian meliputi Solvency and Profitability Ratio, Liquidity Ratio, Premium Stability Ratio, dan Technical Ratio. Solvency and Profitability Ratio menggambarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari penutupan risiko dan mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi tersebut. Liquidity Ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan apakah kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi solvent atau tidak. Premium Stability Ratio menggambarkan kemampuan perusahaan menjalankan usahanya dengan stabil dalam arti apakah perusahaan beroperasi pada suatu orientasi tertentu saja atau tidak. Technical Ratio menggambarkan tingkat kecukupan cadangan yang diperlukan dalam membuat kondisi keuangan menjadi solvent. Dan analisa yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Tugu Pratama Indonesia berada dalam kondisi yang sangat solvent dan memiliki tingkat keuntungan yang baik. Tetapi perusahaan harus memperhatikan investasinya sebab menunjukkan adanya penurunan dalam hasil investasi. Tingkat pertumbuhan premi agak kurang stabil. Selain itu retensi sendiri sangat rendah, karena kebanyakan obyek pertanggungannya berisiko tinggi dan nilai pertanggungannya besar sehingga perlu mereasuransikannya kembali. Secara keseluruhan dapat dikatakan kinerja keuangannya sudah cukup baik, dengan angka yang kebanyakan berada diatas rata-rata industri. Pangsa PT. Tugu Pratama Indonesia berdasarkan premi bruto merupakan yang terbesar selama periode 1990-1994.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1996
S18868
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurora Wina Muthmainnah
Abstrak :
[ABSTRAK
Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan bisnis yang terjadi, kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap resiko kerugian semakin meningkat. Namun asuransi dalam kenyataannya seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat karena praktik asuransi dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Hal ini diakibatkan karena minimnya perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian asuransi. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan aspek kebebasan berkontrak, kecermatan berkontrak serta urgensi pembuatan kontrak berbentuk akta otentik dalam pembuatan polis asuransi. Dalam Undang-Undang, perjanjian asuransi sedikit banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan peraturan Undang-Undang dan peraturan pendukung lainnya hanya mengatur aspek asuransi dari segi tata usahanya saja. Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan serta wawancara kepada pihak-pihak terkait. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat evaluatif analitis. Dasar pembuatan polis asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 255. Otentifikasi Polis asuransi ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang akan muncul dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak. Otentifikasi polis asuransi diharapkan dapat memberikan kepastian lebih terhadap asas kebebasan berkontrak dan unsur kecermatan berkontrak yang merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perjanjian.
ABSTRACT
Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the improving economic development in Indonesia . With the rapid development of economy and business that happens, public needs protection against the risk of loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial. This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements, the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their business in terms of grammar only. This study, using literature as well as interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is one important aspect in making agreements.;Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the improving economic development in Indonesia . With the rapid development of economy and business that happens, public needs protection against the risk of loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial. This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements, the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their business in terms of grammar only. This study, using literature as well as interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is one important aspect in making agreements.;Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the improving economic development in Indonesia . With the rapid development of economy and business that happens, public needs protection against the risk of loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial. This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements, the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their business in terms of grammar only. This study, using literature as well as interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is one important aspect in making agreements., Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the improving economic development in Indonesia . With the rapid development of economy and business that happens, public needs protection against the risk of loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial. This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements, the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their business in terms of grammar only. This study, using literature as well as interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is one important aspect in making agreements.]
2015
T43028
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjutak, Alvina Dian P.
Abstrak :
Penelitian ini meneliti pengaruh regulasi kecukupan modal dan karakteristik perusahaan terhadap perubahan tingkat modal dan risiko perusahaan. Observasi dilakukan terhadap 58 perusahaan asuransi kerugian di Indonesia selama kurun waktu 2007-2011. Data yang digunakan merupakan balanced panel data yang bersumber dari data perusahaan yang terdaftar di BAPEPAM-LK. Dengan menggunakan model estimasi Three-Stage Least Square (3SLS), diperoleh hasil bahwa regulasi kecukupan modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat modal dan risiko. Karakteristik perusahaan berupa peluang pertumbuhan, volatilitas risiko, dan investasi saham berpengaruh signifikan terhadap tingkat modal, sementara diversifikasi, ukuran perusahaan, dan investasi saham berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko. Perusahaan dengan modal rendah lebih cepat menyesuaikan modal dan risiko mereka dibandingkan perusahaan dengan modal tinggi. ......This research examine the impact of Risk Based Capital (RBC) and firms? characteristics on changes of insurers? modal and risk level. 58 general insurance companies in Indonesia are observed within period of 2007-2011. By using balanced panel data of firm data and by using Three-Stage Least Squares (3SLS) estimation model, this research finds that RBC does not significantly affect modal and risk level. The firms characteristics, which are growth opportunities, risk volatility, and stock investment affect change of capital level significantly, while diversification, size, and stock investment affect change of risk level significantly. Low-capital insurers adjust capital and risk faster than insurers with high capital.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46760
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Ayu Septi Fauji
Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta: Bidang Penelitian dan Pengembangan AAMAI, 2018
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Gesty Ernestivita
Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta: Bidang Penelitian dan Pengembangan AAMAI, 2018
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Bunawan
Abstrak :
ABSTRAK Industri asuransi sebagaimana industri keuangan Iainnya memerlukan pengawasan dan pengaturan yang ketat karena dl dalam industri ini, adanya pengelolaan uang masyarakat/publik. Masing-masing negara di dunla mengembangkan aturan-aturannya sendiri sebagai rambu-rambu untuk menjaga industri ini. Di Amerika Serikat ada organisasi yang disebut NAIC yaìtu organisasi dan regulator (otoritas asuransi) dari masing-masing negara bagian yang mengkreasi satu kelompok rasio yang digunakan sebagal alat indikator yang memberikan gambaran tentang suatu perusahaan asuransi. Rasio ini diberi nama IRIS, rasio ini rnemiliki komposisi yang berbeda untuk masing masing jenis asuransi (jiwa serta kerugian). Tujuan dari penelitian ini adaIah ingin menganalisisnya dan mengeksplorasi rasio ¡ni. Untuk rnemudahkan penganalisisan maka raslo ¡ni akan diaplikasikan pada Asuransi Jiwa ?X?. kemudian hasil dan rasio IRIS ini dibandingkan dengan rasio-rasio yang digunakan oleh Departemen Keuangan RI. Pemilihan Rasio IRIS dibandingkan dengan Rasio dan Departemen Keuangan. Rasio Pertumbuhan Ekultas (Growth) serta Profitabliltas Raslo pertumbuhan ekuitas dan IRIS lebib spesifik dengan rnembedakan pertumbuhan ekuitas hasil operasi atau dlsebabkan adanya penambahan modal sedangkan raslo pertumbuhan Departemen Keuangarl Rl tidak membedakannya, Dengan menggunakan rasio pertumbuhan yang Ieblh spesifik kita dapat menilal tlngkat keuntungan dari hasil operasi dari suatu perusahaan. Rasio profitabilitas dari IRIS hanya menilai dari tingkat profitabifltas sedangkan rasio dari Departemen Keuangan lebih menekankan pada komponen beban terhadap pendapatan sehìngga dapat diketahul efisiensi dari suatu perusahaan. Raslo Investasi Rasio investasi yang dimiliki IRIS sangat menitikberatkan pada manajemen investasi suatu perusahaan asuransi. Apakah suatu perusahaan melakukan investasi pada bidang bidang yang dianggap beresiko seperti sektor properti atau pada parusahaan afiliasi sendiri. Selain itu ada satu rasio yang mengukur kecukupan hasll Investasi. Sedangkan raslo dari Departemen Keuangan RI mengukur tlngkat hasil Investasi (yield) tanpa memperhatikan kecukupannya untuk memenuhi kewajlbannya. Tetapi Departemen Keuangan RI memiliki rasio lnvestasl pada kewajiban untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. JadI pada rasio Departemen Keuangan RI yang ditekankan adaIaI kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Rasio IRIS memiliki rasio Surplus Relief dimana merupakan rasio yang menggambarkan pengaruh reasuransi pada ekuitas perusahaan. Rasio ¡ni tidak ada pada rasio Departemen Keuangan RI. Rasio-rasio perubahan dalam operasi, Kelebihan dan rasio IRIS adaiah memiliki rasio ¡ni karena rasio ini untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam kebijakan operasi perusahaan yang dapat dideteksi dan perubahan dalam data-data keuangan perusahaan. Dengan adanya perubahan yang cukup ekstrim pada rasio ini maka reguIator/pengawas asuransi dapat mengetahui adanya perubahan dalam kebijakan operasi. Rasio ¡ni tidak dimiliki oleh Departernen Keuangan RI. Departemen Keuangan RI memiliki beberapa rasio yang tidak dimiliki oleh IRIS ketiga rasio itu adalah rasio likuiditas, solvabilitas dan retensi sendiri. Ketiga casio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah-nasabahnya balk jangka pendek atau jangka panjang. Rasio dari Departemen Keuangan RI ¡ni memiliki keistimewaan khususnya yaitu rasio solvabilitas (rasio kecukupan modal) yang penghitungannya menggunakan metoda risk based capital. walaupun begitu ada rasio yang dianggap kurang relevan pada indutri asuransi jiwa seperti rasio likuiditas (tetapi sangat relevan untuk perusahaan asumasi kerugian). Kesimpulan Berdasarkan pemiliharrnya maka rasio IRIS ini dapat disimpulkan bahwa fungsinya sebagai alat indikator yang memberikan tanda kepada regulator apakah suatu perusahaan asuransi jiwa memerlukan penelitian Iebih lanjut atau tidak daripada suatu alat analisis rasio keuangan yang komprehensif. Raslo IRIS tidak dapat menunjukkan secara Iangsung apakah suatu perusahaan asuransi sehat/tidak hanya karena gagal memenuhi batasan-batasan nilai suatu rasio-rasionya. Jadi rasio IRIS hanya memberikan indikasi, penelitian lebih lanjut yang ninci pada perusahaan yang bersangkutan akan menunjukkan sehat tidaknya suatu perusahaan asuransi jiwa. Raslo dari Depantemen Keuangan dalam hal ini lebih jelas menunjukkan apakah suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah-nasabahnya. Sesuai dengan sifat dan rasio ini yang bersifat sebagai indikator saja maka dalam penghitungannya rasio IRIS ini tidak memerlukan data serinci Risk Based Capital yang digunakan Departemen Keuangan. Karena ¡tu rasio IRIS dapat Iebil mudah digunakan oleh pihak luar tanpa penlu mengetahui data-data perusahaan secara sangat rinci. Rasio-rasio IRIS selain mendeteksi sisi keuangan juga mendeteksi adanya perubahan kebijakan seperti marketing atau pun investasi yang mungkin akan menyebabkan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Rasio IRIS dikembangkan di negara yang nilai mata uangnya relatif stabil sehingga untuk aplikasi di Indonesia memerlukan beberapa penyesuaian seperti batasan kenormalan suatu rasio. Saran Rasio-rasio IRIS harus diteilti lebih lanjut korelasinya dalam mendeteksi perusahaan. perusahaan asuransi jiwa yang akan pailit sehingga keefektifannya dapat diketahui. Untuk batas normal raslo-rasio IRIS juga memerlukan penelitian yang Iebih lanjut karena batas normal dalam karya akhir ¡ni digunakan nilaii yang dipakai di Amerika Serikat.
2002
T1031
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica Petra Natasha
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa yang dapat dilihat penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Permasalahannya adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang kewajiban pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 karena hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai klaim serta tidak ada ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan lisan untuk klaim asuransi jiwa meninggal dunia dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith adalah tidak sesuai dengan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah dimasukkannya materi mengenai hukum asuransi dalam program pelatihan calon hakim dan para hakim. ......This thesis discusses verbal notice in filing claim as the application of utmost good faith principle in life insurance which can be seen in its application in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. The issues discussed are: 1) Insurance regulations regarding verbal notice of death claims in life insurance and 2) The legal considerations of the Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle in life insurance. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of utmost good faith principle. The results of this study are: 1) The insurance legislation regarding the obligation to notify death claims in life insurance have not been regulated in Law Number 40 of 2014 and POJK Number 69/POJK.05/2016 because it only contains provisions that are general about claims and there are no provisions regarding the obligation of verbal notice for death insurance claims and 2) Legal considerations of Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle is not in accordance with the principle of utmost good faith. Suggestions from this research are to put material about insurance law in prospective judges and judges training program.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raina Rafika
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Bancassurance bernama JS Proteksi Plan dimana menjadi penyebab utama sengketa gagal bayar dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas kematian disebabkan kecelakaan dan manfaat investasi dengan jaminan imbal hasil pasti yang tinggi. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan jenis produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan alternatif pilihan upaya hukum atau solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Tertanggung dan Penanggung dalam penyelesaian sengketa gagal bayar polis produk asuransi JS Proteksi Plan. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, teori yang dipergunakan adalah teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian adalah Produk JS Proteksi Plan sah sebagai produk asuransi melalui surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan dengan perubahannya dan Restrukturisasi polis menjadi pilihan upaya hukum atau solusi terbaik baik Tertanggung dan Penanggung untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar polis dengan adanya kepastian hukum dengan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagai pilihan opsional. Saran dari penelitian ini adalah IFG Life mengupayakan pemenuhan hak-hak pemegang polis restrukturisasi secara menyeluruh dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perasuransian dalam pengelolaan perusahaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara utuh terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Polis yang mayoritas telah dialihkan dan direstrukturisasi sehingga tidak kembali terjadi sengketa gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa terutama dengan pemerintah sebagai pemegang sahamnya. ......This thesis discusses the Investment-linked Insurance Product (PAYDI) marketed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through Bancassurance called JS Proteksi Plan which causes policy payment failure disputes by providing life protection benefits for death due to accidents and investment benefits with high fixed guaranteed return. The problems discussed are the legality of JS Proteksi Plan insurance products issued by Jiwasraya and alternative legal remedies or the best solutions could be taken by the Insured and the Insurer to resolve policy payment failure disputes of JS Proteksi Plan. In analyzing the problems, normative juridical research methods with secondary data were used, data qualitatively analyzed with legal liability theory. The research result is the JS Proteksi Plan product is legal as an insurance product through the letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 regarding the New Product Listing of the JS Proteksi Plan with its amendments and policy restructuring given the legal certainty are the best choice or solution of legal remedies for both the Insured and the Insurer to resolve the dispute with alternative dispute resolution as an option. The suggestion is IFG Life strives whole fulfillment of the policyholders restructured rights by applying the prudence principle with insurance company management laws and regulations complyment and full supervision by the Financial Services Authority towards the fulfillment of the rights of Policyholders, the majority of which have been transferred and restructured so that there are no more policy payment failure disputes by life insurance companies, especially with the government as its shareholder.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rania Jasmindhia
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Polis Asuransi Jiwa sebagai objek Jaminan Fidusia serta proses pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Polis Asuransi Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Polis Asuransi Jiwa merupakan objek Jaminan Fidusia berupa piutang atas nama yang akan diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa harus disertai dengan penyerahan surat pernyataan dari Pemegang Polis selaku Pemberi Fidusia serta ahli waris atau termaslahat yang tertera dalam Polis yang bersangkutan berkaitan dengan persetujuan bahwa hak atas penerimaan manfaat asuransi telah berpindah kepada bank sebagai Penerima Fidusia dan juga kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa dapat dilakukan dengan diawali oleh cessie, meskipun hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Dilakukan atau tidaknya cessie ini berpengaruh pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, sebaiknya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, selain itu Perusahaan Asuransi juga sebaiknya membuat keterangan dalam Polis jika Polis tersebut sedang dijaminkan dengan Fidusia, serta bagi pengguna Asuransi Jiwa untuk dapat mengoptimalkan kegunaan dari Polis yang mereka miliki.
ABSTRACT
This research focuses on Life Insurance Policy as an object of Fiduciary Transfer of Ownership and how to secure loans with Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. From this research I can conclude that Life Insurance Policy is a type of credit which will be received in the future by the person whose name is written on the letter, therefore it is qualified to be an object of Fiduciary Transfer of Ownership. The Debtor has to give the Creditor and the Life Insurance Company a letter of statement that he/she, as well as his/her beneficiaries, agree that their rights to receive the insurance benefits have been transferred to the bank as the Creditor. Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy can be done by doing cession first, however this step is not necessary according to the Indonesian Fiduciary Transfer of Ownership Act. The use of cession implies to the registration of the object of Fiduciary Transfer of Ownership. I strongly think that there should be a change on the Act regarding Fiduciary Transfer of Ownership of intangible goods that will be received in the future, the Life Insurance Company should also put a notice on Life Insurance Policies that are being secured, and for the people who own a Life Insurance Policy to optimize the use of their Life Insurance Policy.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>