Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini analisis efisiensi perusahaan Asuransi Umum di Indonesia periode 2014-2015 sebagai akibat kebijakan mengenai rekapitalisasi modal inti perusahaan asuransi yang tertera pada Peraturan OJK Otoritas Jasa Keuangan 67/POJK.05/2015. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis ndash; model CCR dan BCC dengan orientasi output untuk melihat nilai efisiensi masing- masing perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan asuransi yang diteliti adalah asuransi umum berjumlah 70 perusahaan. Variabel input yang digunakan adalah beban operasional dan ekuitas, sedangkan variabel output yang digunakan adalah hasil underwriting dan hasil investasi. Dari hasil nilai skala efisiensi, yaitu gabungan antara CCR dan BCC, diperoleh terdapat 7 perusahaan yang efisien pada tahun 2014 dan 5 perusahaan yang efisien pada tahun 2015. Berdasarkan nilai skala efisiensi yang ditunjukkan, terdapat perbedaan rata-rata efisiensi perusahaan pada tahun 2014 dengan tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan OJK tentang penaikan dana modal inti mendorong perusahaan lebih efisien. ......This study analyzes the efficiency of General Insurance companies in Indonesia for the period 2014 2015 as a result of the policy on recapitalization of insurance company 39 s core capital as stated in the OJK Regulation 67 POJK.05 2015. The method used is Data Envelopment Analysis CCR and BCC model with output orientation to see the efficiency value of each company from time to time. Insurance companies studied are general insurance amounted to 70 companies. The input variables used are operational expenses and equity capital, while the output variables used are underwriting and investment returns. From the value of efficiency scales, ie, a combination of CCR and BCC, there are 7 efficient companies in 2014 and 5 efficient companies by 2015. Based on the value of the efficiency scale shown, there is a difference in the average efficiency of the company in 2014 with the year 2015. This indicates that the OJK 39 s policy of raising core capital funds encourages companies to be more efficient.

Abstrak :
LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia yang menjamin Simpanan nasabah. LPS rate merupakan bagian dari skema penjaminan yang digunakan LPS untuk menentukan jumlah simpanan yang layak bayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suku bunga penjaminan simpanan yang dikombinasikan dengan nominal maksimum simpanan yang dijamin terhadap stabilitas perbankan dan seberapa berpotensi mengurangi moral hazard baik pada periode normal maupun krisis. Menggunakan data panel dari 94 bank umum di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 serta tahun 2020 hingga 2021 dianggap sebagai periode krisis. Hasil kami menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara peningkatan persentase simpanan yang dijamin dan stabilitas bank dalam periode normal atau krisis. Sementara untuk moral hazard pada kondisi normal terdapat hubungan positif yang signifikan, namun pada saat krisis tidak menjadi variabel yang secara signifikan mempengaruhi bank untuk menaikkan suku bunga. ......LPS is a deposit insurance Corporation in Indonesia that guarantees bank depositors. The LPS rate is part of the guarantee scheme used by the LPS to determine the number of guaranteed deposits that are eligible to be paid. This research aims to assess the influence of deposit insurance rates combined with the maximum nominal deposit guaranteed on banking stability and how potentially reduces moral hazard both in normal periods and crises. Using data panel of 94 commercial banks in Indonesia from 2017 to 2022. where 2020 to 2021 is considered a crisis period. Our results suggest a significant negative relationship between the increase in the percentage of guaranteed deposits and bank stability in normal periods or crises. Related to moral hazard where under normal conditions there is a significant positive relationship, but during a crisis, it does not become a variable that significantly influences banks to raise interest rates.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha BPR tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akibat hukum setelah dicabutnya izin usaha BPR terhadap nasabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Vox Modern Danamitra dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang telah dinilai oleh OJK maka OJK sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan BI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, mencabut izin usaha dari BPR Vox Modern Danamitra dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014. Akibat hukum bagi nasabah penyimpan di Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut.

---

ABSTRACT This examines about legal aspect in revoke the operating license of the Rural Bank that where such authority formerly contained in Bank Indonesia then on 1 January 2014 moved to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). On 29 January 2014 for the first time the Financial Services Authority revoke the operating license of BPR VOX Modern Danamitra domiciled at tangerang on the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. The problem that arises is how the requirement and procedures for revoke the operating license of rural bank by Financial Services Authority (OJK), then the legal consequences after the revocation of operating license rural bank to customers. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative. The conclusion of this research is the revocation of the operating license of the BPR VOX Modern Danamitra because the bank could not cope with the difficulties endangering its survival that have been assessed by the OJK, the OJK in accoirdance with article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 jo article 9 paragraph (2) BI regulation No. 7/34/PBI/2005 regarding the subsequent handling of the rural bank under special surveillance, revoke the operating license of BPR Vox Modern danamitra with the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. Legal consequences for customer?s saving in rural bank that has been revoke the operating license in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (?LPS?) as amended by Act Number 7 of 2009 implemented in the form of guarantees executed by LPS on customer deposits BPR.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan LPS adalah menjamin dana masyarakat yang tersimpan di perbankan. Bank-bank peserta penjaminan harus membayar premi, yang selama ini besarnya sama flat untuk semua. Premi jenis ini memiliki beberapa kelemahan, seperti terjadinya pengalihan risiko risk shifting , subsidi silang cross subsidy , investasi berisiko tinggi excessive risk-taking , dan itikad bisnis yang buruk moral hazard . Berbagai model telah dikembangkan untuk mendukung penggunaan premi yang berbasiskan risiko risk based . Namun semua pendekatan tersebut menggunakan data informasi pasar, sehingga hanya efektif digunakan untuk bank-bank yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di bursa efek.Penelitian ini mengusulkan metode perhitungan premi penjaminan simpanan berbasiskan risiko, yang dapat diterapkan untuk semua bank di Indonesia, baik yang sahamnya sudah terdaftar listed di bursa efek, maupun yang belum. Besarnya premi berbasiskan risiko yang seharusnya dibebankan kepada masing-masing bank dihitung dengan model discrete lower barrier option Wibowo, 2007 . Pada pendekatan ini evaluasi nilai aset -dan penutupan bank yang bermasalah- tidak perlu menunggu saat kewajiban liability jatuh tempo. Nilai pasar dari aset bank yang menjadi masukan utama dari model ini diestimasikan dengan menggunakan model arus kas Cooperstein, Pennacchi, dan Redburn 1995 , sementara volatilitasnya diestimasi dengan menggunakan prosedur iterasi Loeffler dan Posch 2007 . Perbedaan tarif premi antar bank kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan perbedaan karakteristik serta rasio-rasio keuangan yang menjadi proxy dari risiko bank

---

ABSTRACT
One function of the Indonesian Deposit Insurance Corporation Lembaga Penjamin Simpanan ndash LPS is to provide insurance to public funds deposited in banks. Banks in Indonesia must participate in the insurance program, which premium has sofar been set equal for all flat rate . This type of premium is known to have several drawbacks, such as causing risk shifting and cross subsidy, as well as encourage bankers to involve in excessive risk taking and moral hazard. Various models have been developed to support use of risk based premiums, in which banks are charged based on their individual risks. Those approaches, however, are based primarily on stock market information. They are thus applicable only for the banks whose shares are actively traded in the stock exchange.This research proposes an alternative method to calculate risk based insurance premium which can be applied to all banks in Indonesia, including those whose shares have not been listed on the market. The varying premiums which should be charged to each bank are calculated with a discrete lower barrier option model Wibowo, 2007 . This model allows that evaluation of bank asset value ndash and decision to close a default bank may be effected at times not coincide with maturity of its liabilities. The model uses market value of bank assets as its primary input, which shall be estimated using a cash flow model set forth by Cooperstein, Pennacchi, and Redburn 1995 . Asset rsquo s volatility as secondary input is estimated using iterative procedure proposed by Loeffler and Posch 2007 . Variation in premium rates between banks have then been reviewed for their correlations with their different characteristics and financial ratios as proxy of the banks rsquo risk.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis. ......This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014. This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders.